linimasa di media sosial ramai dengan narasi tingginya biaya administrasi 'marketplace' yang membuat pelaku usaha mempertimbangkan membangun website sendiri

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Digital Economy and SMEs The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai meningkatnya penjual beralih ke website mandiri mencerminkan transformasi ekonomi digital, seiring tingginya persaingan "marketplace" atau loka pasar dan kebutuhan usaha digital.

"Keluhan soal biaya marketplace yang semakin tinggi sedang naik daun. Dalam beberapa hari terakhir, linimasa di media sosial ramai dengan narasi tentang tingginya biaya administrasi marketplace yang membuat pelaku usaha mulai mempertimbangkan untuk membangun website sendiri," kata Peneliti Center of Digital Economy and SMEs The Indef Fadhila Maulida di Jakarta, Kamis.

Menurut Fadhila, fenomena itu tidak bisa dilihat semata-mata sebagai dampak tingginya biaya platform. Lebih dari itu, kondisi tersebut mencerminkan perubahan yang lebih mendasar dalam struktur ekonomi digital Indonesia.

Ia mengatakan setidaknya terdapat faktor utama yang saling berkaitan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini, yaitu daya beli masyarakat dan kapasitas UMKM.

Dari sisi permintaan, kata dia, daya beli masyarakat menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Meskipun secara agregat masih mencatatkan pertumbuhan, laju tersebut relatif terbatas jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha digital.

"Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital meningkat secara signifikan. Namun, pertumbuhan transaksi atau gross merchandise value (GMV) justru cenderung melambat,” tutur Fadhila.

Dijelaskan ketidakseimbangan itu menciptakan tekanan di pasar, di mana jumlah penjual meningkat cepat, sementara permintaan tidak bertumbuh sepadan.

Akibatnya, tingkat persaingan menjadi semakin tinggi, dan peluang setiap pelaku usaha untuk memperoleh penjualan optimal menjadi semakin sempit.

Di sisi lain, juga ada biaya platform yang terus meningkat. Menurut dia, loka pasar saat ini tidak lagi hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi telah bertransformasi menjadi struktur ekonomi yang sepenuhnya dimonetisasi. Platform ekosistem digital menjalankan proses yang kompleks.

"Mesin akuisisi pelanggan dalam skala masif, sistem pembayaran, jaringan logistik terintegrasi, hingga kanal pemasaran berbasis algoritma," jelasnya.

Ada berbagai biaya yang harus ditanggung, seperti biaya platform, layanan, hingga promosi yang relatif tinggi. Ditambah lagi dengan adanya biaya iklan digital serta biaya logistik yang masih tinggi karena belum merata antar wilayah.

“Pada akhirnya, yang terjadi adalah kombinasi tekanan yang cukup berat, pertumbuhan permintaan yang terbatas, kompetisi yang semakin tajam, serta kapasitas UMKM yang masih perlu ditingkatkan,” terang Fadhila.

Di sisi lain, kapasitas UMKM masih menjadi persoalan yang mendasar. Menurut dia, kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi UMKM memang patut diapresiasi karena berhasil menurunkan hambatan untuk masuk ke platform digital.

Namun, kemudahan akses tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas dan kesiapan usaha UMKM oleh pemerintah.

“Kemampuan untuk bersaing menjadi pertanyaan berikutnya, apakah UMKM sudah cukup siap atau belum? Faktanya, masih banyak pelaku usaha yang belum siap masuk ke marketplace," kata dia.

Kesiapan itu mencakup berbagai aspek, mulai dari strategi penetapan harga, kemampuan digital marketing, pengelolaan biaya, hingga pemanfaatan data pelanggan.

Pada akhirnya, tambah Fadhila, tantangan ekonomi digital saat ini tidak hanya soal bagaimana membawa UMKM masuk ke platform, tetapi bagaimana memastikan mereka mampu bertahan dan berkembang di dalamnya.

"Tanpa perbaikan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas UMKM, transformasi digital berisiko hanya menjadi perluasan pasar yang tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usahanya," katanya.

Loka pasar dinilai telah menggabungkan berbagai fungsi distribusi sekaligus, mulai dari akses ke jutaan konsumen, sistem pembayaran, layanan logistik, perlindungan transaksi, hingga dukungan promosi dan diskon.

Karena itu, sebagian pelaku usaha memandang potongan biaya sekitar 20 persen bukan hanya sebagai biaya platform semata, melainkan sebagai biaya distribusi yang mencakup banyak layanan secara terintegrasi.

Dengan begitu, Indef juga menyebut tantangan terbesar ekonomi digital Indonesia bukan hanya memperluas akses UMKM ke loka pasar, tetapi menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

"Dibutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan platform, perlindungan pelaku usaha, serta penguatan daya beli masyarakat agar ekonomi digital dapat tumbuh lebih inklusif," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Sentra toko buku kawasan Kwitang, Jakarta Pusat kini tampak tak seindah dahulu, di mana dulu banyak pedagang menjajakan buku-buku di sepanjang jalan Kwitang, mulai dari dekat flyover Senen hingga toko buku Gunung Mulia.

Namun kini, hanya tersisa beberapa saja yang masih bertahan. Sedangkan lainnya ada yang pindah ke kawasan Blok M Jakarta Selatan dan sebagian lainnya beralih pekerjaan lainnya.

Dari sekitar ratusan lapak buku di kawasan tersebut, tersisa sekitar delapan toko, di mana salah satunya masih mengemper di trotoar Jalan Kwitang.

Beberapa pedagang mengungkapkan penyebab sepinya sentra toko buku di Kwitang, mulai dari dampak pandemi Covid-19, pergeseran minat baca masyarakat dari datang langsung menjadi ke marketplace atau toko online, minimnya minat baca masyarakat, hingga daya beli masyarakat.

Mirna (samaran) salah satunya, di mana penyebab sepinya toko buku Kwitang bukanlah Covid-19, melainkan minat baca masyarakat yang sudah mulai tergeser sejak kemunculan ponsel pintar atau smartphone.

"Sebenarnya penyebab utama bukan Covid-19 ya, tapi gempuran hape, sepertinya mulai 2015, hape saat itu makin canggih, orang-orang sudah malas ke sini, bisa baca di hape saja," kata Marni saat ditemui CNBC Indonesia, Minggu (9/11/2025).

Foto: Pedagang buku menunggu pembeli di Sentra Toko Buku Kwitang, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Sentra toko buku Kwitang masih cukup eksis meski kondisinya tak seramai dahulu ditengah gempuran marketplace. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pedagang buku menunggu pembeli di Sentra Toko Buku Kwitang, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Sentra toko buku Kwitang masih cukup eksis meski kondisinya tak seramai dahulu ditengah gempuran marketplace. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Selain itu, minimnya minat baca masyarakat juga turut mempengaruhi penjualan buku di Kwitang.

"Orang-orang sejak kehadiran hape pintar, jadi minat baca bukunya makin berkurang, dulu waktu hape belum canggih banget, masih banyak yang cari seperti buku ensiklopedia, sekarang kan tinggal cari saja di google, apalagi sekarang ada teknologi AI, langsung ketemu informasinya, ya di sini makin ditinggalkan," lanjut Marni.

Meski begitu, ada beberapa masyarakat yang tetap datang ke tokonya, terutama yang sedang mencari buku tertentu seperti politik, filsafat, dan lain-lainnya.

"Tapi ada beberapa yang masih ke sini, mungkin karena di google engga ada informasinya, tapi kalau di sini ada bukunya, ya itu soal politik gitu-gitu, ya berharap dari buku itu sih sekarang," ujarnya.

Senada dengan Marni, Risna (samaran) juga mengungkapkan sepinya toko buku di Kwitang memang sudah terjadi sejak lama. Namun, adanya Covid-19 memperburuk kondisi.

"Kalau dibilang sepi, sebenarnya sudah lama, ya sejak era sosial media makin eksis lah, karena sekarang kan orang-orang nyari informasi di sosmed, dulu belum ada, makanya ke sini, sejak makin banyak sosial media, ya di sini makin ditinggalkan, ditambah ada Covid-19, makin memburuk dah," jelasnya.

Ia pun juga sudah mencoba untuk membuka penjualan melalui toko online. Namun hasilnya tak berbeda jauh.

"Sudah buka penjualan online, tapi ya sama saja, sepi-sepi juga, memang minat baca kita dengan buku sudah kurang banget," ungkapnya.

Selain itu, daya beli masyarakat yang juga sedang lesu, turut mempengaruhi penjualan buku.

"Daya beli juga tuh, mungkin pas masih biasa-biasa saja, orang-orang tinggal ke sini, semenjak sekarang banyak orang yang nahan beli-beli, ya juga terjadi di buku, biasanya bisa beli, sekarang mungkin cari yang gratisan," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan marak terjadi di Indonesia. Masyarakat umum kerap mengistilahkan fenomena ini sebagai 'kumpul kebo'.

Menurut laporan dari The Conversation beberapa saat lalu, fenomena 'kumpul kebo' bisa dipicu oleh pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Banyak anak muda di era sekarang yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan rumit.

Alhasil, mereka memandang 'kumpul kebo' sebagai alternatif relasi romantis yang lebih murni. Di wilayah Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, 'kumpul kebo' masih menjadi hal tabu. Kalaupun terjadi, 'kumpul kebo' biasanya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan.

Pada 2021 lalu, studi di Indonesia berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa 'kumpul kebo' lebih banyak terjadi di wilayah bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, mengatakan setidaknya ada 3 alasan pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk 'kumpul kebo' bersama pasangan. Masing-masing terkait beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.

"Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi," ungkap Yulinda beberapa saat lalu.

"Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal," lanjutnya.

Dampak Kumpul Kebo

Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat 'kumpul kebo' adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah.

"Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya," terang Yulinda.

Sementara itu dari segi kesehatan, 'kumpul kebo' dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan.

Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional.

"Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status 'anak haram', bahkan dari anggota keluarga sendiri," kata Yulinda.

"Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan," ia menjelaskan.

Itu dia penjelasan terkait fenomena kumpul kebo yang makin marak di Indonesia. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda!