Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wiman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69 persen (month to month/mtm) menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut juga naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,19 juta kunjungan dan melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 188,53 ribu kunjungan," kata Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Ateng, secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari-Mei 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

Pada April dan Mei 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan dan 1,38 juta kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan (21,58 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 155,03 ribu kunjungan (11,22 persen), diikuti Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan (9,89 persen), dan China sebanyak 125,46 ribu kunjungan (9,08 persen).

Dari sisi, rata-rata lama tinggal, turis yang meninggalkan Indonesia pada Mei 2026 telah menghabiskan waktu selama 10,14 malam di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia menargetkan jumlah armada kendaraan listrik mencapai 42.000 unit hingga akhir 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 14.000 unit pada tahun lalu. Adapun hingga Mei 2026, armada kendaraan listrik Grab telah mencapai 28.000 unit.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kendaraan listrik tersebut akan digunakan di seluruh layanan Grab, mulai dari transportasi penumpang, pengiriman barang, hingga layanan pesan-antar makanan.

“Grab memberikan layanan yang lebih hemat energi mulai dari GrabCar Electric, GrabBike Electric, GrabExpress Electric, GrabFood juga bisa pakai electric,” kata Neneng dalam acara Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Neneng menjelaskan, dari target 42.000 kendaraan listrik tersebut, sekitar dua pertiganya merupakan kendaraan roda dua, sedangkan sisanya kendaraan roda empat. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong penggunaan energi yang lebih bijak, praktis, dan mudah. Dia juga menilai percepatan adopsi kendaraan listrik membutuhkan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, mitra industri, mitra pengemudi, dan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan emisi karbon masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan bumi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Dia menjelaskan transisi energi baru dan terbarukan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan emisi karbon. Berdasarkan data emisi CO2, sekitar 55% emisi berasal dari sektor energi. Dari porsi tersebut, sektor transportasi menyumbang sekitar 22%, sedangkan sekitar 89% emisi di sektor transportasi berasal dari transportasi darat, yakni kendaraan roda dua dan roda empat.

AHY menambahkan, pemerintah terus mendorong kebijakan yang berpihak pada transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Menurutnya, kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, kerap memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada beban subsidi energi di Indonesia.

Karena itu, pemerintah berharap semakin banyak pihak yang melakukan dekarbonisasi melalui elektrifikasi kendaraan. Dia pun mengapresiasi langkah Grab Indonesia yang dinilai serius mengonversi armadanya ke kendaraan listrik.

“Dan hari ini bisa dikatakan ambisi ataupun target yang dimiliki oleh Grab Indonesia ini luar biasa. Tahun lalu itu 14.000 kendaraan listrik, Mei tahun ini 28.000, dan mudah-mudahan akhir tahun bisa tembus sampai dengan 42.000,” katanya.

AHY menegaskan pemerintah mendukung penuh upaya Grab Indonesia dalam mempercepat elektrifikasi kendaraan. Menurutnya, pemerintah akan terus membangun ekosistem yang kondusif melalui berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik.

“Termasuk insentif pajak, insentif bagi industri dan para investor untuk mengembangkan misalnya baterai dan pengembangan mobil nasional termasuk motor-motor listrik dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Bisnis.com, MALANG — Bea CukaiMalang kembali berhasil mengamankan penerimaan negara dalam menggagalkan pengangkutan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal, yakni tembakau iris ilegal sebanyak 2,01 ton di wilayah Kota-Kabupaten Malang.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi mengenai adanya sebuah kendaraan barang yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal dan akan keluar dari wilayah Malang.

“Kendaraan yang dimaksud merupakan truk berwarna kuning,” katanya, Senin (29/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim segera melaksanakan patroli darat dan memperketat pemantauan terhadap jalur-jalur yang diduga menjadi lintasan distribusi rokok ilegal, khususnya di kawasan perbatasan Kota dan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan serta penyisiran di lapangan, kata dia, tim berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud sedang melintas di wilayah Kecamatan Blimbing.Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan kendaraan di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Tembakau Iris Siap Produksi (TIS) yang tidak dilengkapi dokumen cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran. Barang tersebut terdiri atas 67 karung, masing-masing seberat 30 kilogram, dengan total berat mencapai 2.010.000 gram (2,01 ton).

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan tindakan penegahan dengan menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan membawa sopir kendaraan, sarana pengangkut, serta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp554.760.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp60.300.000 yang berhasil diselamatkan.

“Keberhasilan ini merupakan wujud keseriusan Bea Cukai Malang dalam memberantas peredaran Barang Kena Cukai ilegal sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan di bidang cukai. Bea Cukai Malang juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal maupun pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, sebagai bentuk sinergi dalam melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang adil.” Kata Johan Pandores.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kegigihan terus ditunjukkan oleh tim Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal, termasuk bahan baku yang termasuk BKC ilegal, seperti tembakau iris siap produksi (TIS).

Menurutnya, daya juang yang tak pernah padam untuk melindungi market produk tembakau legal dan dalam upaya mengamankan penerimaan negara layak untuk diapresiasi.

Hal ini harusnya dapat menggugah semua pihak seperti pemerintah daerah, APH, dan masyarakat untuk terus memperkuat dukungan pada tim bea cukai dalam penindakan hukum terhadap praktik ilegal di sektor IHT.

Transparansi dan akuntabilitas atas hasil penelitian dan bentuk tindak lanjut atas penindakan di lapangan oleh tim Bea Cukai juga harus lebih ditingkatkan sehingga akan meningkatkan trust masyarakat dan semua pihak terhadap kementerian keuangan dan jajarannya termasuk bea cukai.

“Jika hal ini dilakukan maka dukungan terhadap penindakan rokok ilegal yang dikomandoi oleh tim bea cukai akan lebih tinggi dan memberikan warning yang lebih keras bagi para pelaku praktik ilegal di sektor IHT,” ucapnya. (K24)

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat keselamatan angkutan darat selama libur sekolah 2026 dengan mengintensifkan inspeksi keselamatan (rampcheck) bus di terminal, pool, jalan tol dan jalur strategis.

"Kami mengintensifkan pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck) terhadap bus yang beroperasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Ia mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE DRJD 11 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Masa Libur Sekolah Tahun 2026.

"Surat edaran ini dalam rangka mendukung keselamatan perjalanan masyarakat selama masa libur sekolah tahun 2026," ujar dia.

Aan mengatakan surat edaran yang ditandatanganinya itu memuat pedoman pelaksanaan rampcheck pada masa libur sekolah 2026 untuk memastikan angkutan umum yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

“Inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau rampcheck akan dilaksanakan di terminal penumpang dan pool bus mulai 22 Juni hingga 12 Juli 2026,” kata Aan menjelaskan.

Ia menjelaskan rampcheck penting dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa libur sekolah.

Dalam pelaksanaannya petugas akan memeriksa berbagai aspek keselamatan kendaraan, antara lain kondisi teknis kendaraan, kelengkapan persyaratan administratif.

Hingga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637 /AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pemeriksaan dilakukan terhadap mobil bus oleh dishub provinsi atau kabupaten/kota dan Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai kewenangannya masing-masing. Hasilnya wajib dilaporkan ke Ditjen Perhubungan Darat paling lambat tanggal 13 Juli 2026,” ujar dia.

Aan mengatakan rampcheck juga akan dilaksanakan di sejumlah titik strategis di antaranya jalan tol dan jalan nasional non jalan tol, termasuk rest area, pintu keluar jalan tol, serta jalur alternatif pada tanggal 3-12 Juli 2026 dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk mendukung efektivitas inspeksi, pelaksanaan rampcheck di luar terminal dan pool bus pun melibatkan instansi lain seperti kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ia menegaskan bus yang menjalani proses inspeksi dan ditemukenali melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi dapat berupa tilang untuk pelanggaran administratif dan bus dilarang beroperasi sampai terpenuhinya persyaratan teknis utama ataupun penunjang.

Ia menegaskan apabila ditemukan bus yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, maka bus tersebut tidak diperbolehkan beroperasi. Kemudian perusahaan bus tersebut harus menyediakan bus pengganti yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis utama laik jalan.

Aan mengimbau seluruh operator angkutan umum untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala, serta memenuhi semua aspek persyaratan administrasi dan laik jalan sehingga setiap armada yang dioperasikan dapat dipastikan dalam kondisi baik.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih angkutan umum yang akan digunakan selama masa libur sekolah.

Ia menambahkan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi jalan, terutama pada saat mobilitas masyarakat meningkat seperti masa libur sekolah.

"Jadi operator harus benar-benar memastikan armadanya dalam kondisi laik jalan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - BMKG melaporkan telah terjadi gempa magnitudo 6,7 di Palu Sulawesi hari ini Selasa 16 Juni 2026.

Berdasarkan data BMKG, gempa magnitudo 7 terjadi pada 16-Juni 2026 pukul 10:27:44 WIB.

Adapun lokasi pusat gempa yakni di titik 1.04 LS, 120.23 BT (Pusat gempa berada di darat 42 km tenggara Palu).

Gempa dengan kedalaman 10 Km Dirasakan (MMI) VI-VII Palu, V-VI Sigi, III Polewali Mandar, III Mamasa, III Mamuju, II-III Pinrang, II-III Pare-pare, II-III Pohuwato, II-III Boalemo, III Pasangkayu, II Wajo, II-III Gorontalo Utara, II-III Majene, II-III Kab. Gorontalo, II-III Kota Gorontalo, II - III Luwu Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebijakan insentif transportasi selama masa libur sekolah belum berpihak pada angkutan darat.

Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno menuturkan, insentif seperti pada kereta api, penyebrangan, dan pesawat, perlu diberikan kepada operator bus agar memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan standar keselamatan layanan.

Menurutnya, pemberian diskon transportasi yang hanya menyasar moda tertentu berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak setara terhadap pelaku usaha angkutan darat.

"Bagaimana kita meningkatkan keselamatan, salah satunya memberi insentif sehingga nanti makin banyak yang berkeselamatan," kata Djoko kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Insentif, lanjut Djoko, seharusnya juga diberikan kepada pelaku usaha angkutan darat, mulai dari bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus pariwisata, hingga anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Djoko menilai dukungan pemerintah dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong peningkatan keselamatan di sektor transportasi jalan.

Dia menyoroti masih terbatasnya kemampuan sebagian pelaku usaha angkutan darat dalam memenuhi berbagai kewajiban keselamatan, termasuk pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan kendaraan secara berkala.

Tak heran bila kecelakaan bus kerap terjadi di berbagai daerah. Teranyar, tragedi bus antarlintas Sumatra (ALS) yang menewaskan 16 orang pada awal Mei lalu nyatanya tak mengantongi izin sejak 2020.

Menurut Djoko, moda transportasi darat selama ini menjadi sektor yang paling sering mendapat sorotan terkait aspek keselamatan dibandingkan moda transportasi lainnya.

Karena itu, masyarakat juga diminta lebih berhati-hati ketika menggunakan layanan bus, khususnya bus pariwisata selama masa liburan sekolah.

"Masyarakat harus minta sopirnya dua kepada bus pariwisata, harus paham lokasi dan tahu medan perjalanan. Jangan sampai nanti wisata, justru wisata kematian," sindir Djoko.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan mengklaim terus memperkuat pengawasan terhadap operasional angkutan bus. Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Terminal Online System (TOS) yang telah diterapkan di 115 Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, pengawasan digital tersebut dilakukan untuk memastikan aspek kelaikan kendaraan dan kepatuhan operator angkutan umum.

Berdasarkan hasil pengawasan TOS periode 1 Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat layanan bus AKAP yang berangkat melalui terminal tipe A mencapai 1.709.993 perjalanan, sedangkan layanan yang datang mencapai 1.759.161 perjalanan.

Selama periode tersebut, bus AKAP mengangkut 22,77 juta penumpang berangkat dan 21,79 juta penumpang datang melalui terminal tipe A.

"Dengan sistem ini, kami dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya," ujar Aan.

Meski demikian, hasil pengawasan menunjukkan tingkat pelanggaran masih tinggi. Dari 1,71 juta perjalanan bus yang berangkat dari terminal tipe A, sebanyak 989.176 perjalanan atau 57,85% terindikasi melakukan pelanggaran. Sementara itu, dari bus yang datang, sebanyak 1,01 juta perjalanan atau 57,47% juga terindikasi melanggar.

Pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi penyimpangan trayek, masa berlaku uji berkala kendaraan yang telah kedaluwarsa, serta kartu pengawasan yang tidak lagi berlaku.

"Kepatuhan operator terhadap persyaratan administrasi dan teknis kendaraan masih harus ditingkatkan karena ini hal dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan masyarakat," katanya.

Menurutnya, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pembinaan operator, serta mendorong pemanfaatan sistem digital guna meningkatkan kepatuhan penyelenggara angkutan umum.

JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam beberapa tahun terakhir mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pengamat transportasi. Perusahaan pelat merah tersebut dinilai berhasil menghadirkan layanan transportasi publik yang konsisten, sehingga menjadi rujukan bagi berbagai sektor industri dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Akademisi dan Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno dalam podcast bertajuk Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!.

Menurut Djoko, keberhasilan KAI tidak terjadi dalam waktu singkat. Perusahaan terus menjaga kualitas layanan melalui komitmen jangka panjang yang berfokus pada keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan.

Layanan yang terus berkembang tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Bahkan, keberhasilan KAI kini tidak hanya menjadi referensi bagi operator transportasi, tetapi juga bagi perusahaan di berbagai bidang usaha.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi,” ujar Djoko, Sabtu (13/6/2026).

Dia menilai kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dan mampu bersaing dengan sejumlah negara maju. Dalam pandangannya, KAI menjadi contoh nyata bagaimana sebuah operator transportasi dapat menjalankan sistem yang tertib dengan mengutamakan pengalaman pelanggan.

Selain faktor manajemen dan inovasi layanan, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik juga dinilai berperan penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang diberikan.

Dia mencontohkan di beberapa kota besar dunia masih ditemukan pengguna transportasi yang mencoba menghindari pembayaran tiket dengan menerobos pintu masuk. Kondisi tersebut relatif jarang ditemukan di Indonesia.

Pengalaman melakukan studi banding ke sejumlah negara juga memperlihatkan bahwa layanan transportasi publik Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Bahkan, beberapa fasilitas publik di Tanah Air dinilai mampu dikelola lebih baik dibandingkan fasilitas serupa di negara-negara yang selama ini kerap dijadikan referensi pembelajaran.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi KAI tidak hanya ditopang oleh modernisasi teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh tumbuhnya budaya disiplin masyarakat yang mendukung terciptanya layanan transportasi publik yang berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS membuat struktur tarif angkutan penyeberangan makin tidak mencerminkan biaya operasional yang ditanggung operator.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut ketertinggalan tarif kini mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya riil, sehingga mulai mengancam keberlanjutan usaha dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Pelemahan rupiah membuat tekanan yang selama ini dihadapi operator kapal semakin dalam.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional yang bergantung pada mata uang asing. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia juga masih bertahan tinggi di kisaran US$94 per barel.

"Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Khoiri, kondisi tersebut terjadi ketika tarif angkutan penyeberangan belum mengalami penyesuaian, sehingga ruang usaha operator semakin tertekan. Kenaikan biaya paling terasa pada sektor perawatan armada yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor.

Dia merinci harga suku cadang kapal saat ini telah meningkat sekitar 30%-40%, biaya pelumas naik hingga 60%, sedangkan biaya pengedokan kapal meningkat sekitar 20% seiring kenaikan biaya galangan kapal.

"Dampak pelemahan rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan," katanya.

Gapasdap mencatat berdasarkan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang disusun bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP, perusahaan asuransi, dan asosiasi pelayaran pada 2019, tarif yang berlaku saat ini sebenarnya sudah tertinggal sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya operasional.

Namun, dengan kurs rupiah yang kini telah melampaui Rp18.000 per dolar AS dan berbagai komponen biaya yang terus meningkat, selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar.

"Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya," ujar Khoiri.

Dia mengingatkan kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan operator, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurutnya, keselamatan pelayaran membutuhkan investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan armada, penggantian suku cadang, pengedokan, hingga pemenuhan berbagai standar operasional yang ditetapkan regulator.

"Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional," katanya.

Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah segera mengevaluasi tarif angkutan penyeberangan agar lebih mencerminkan kondisi biaya aktual di lapangan. Penyesuaian tarif dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keselamatan transportasi penyeberangan nasional tetap terjaga.

Khoiri menegaskan tanpa langkah penyesuaian, tekanan terhadap industri penyeberangan berpotensi semakin besar di tengah ketidakpastian nilai tukar dan tingginya harga energi global.

"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator logistik nasional masih menghadapi tantangan efisiensi di tengah dorongan penerapan logistik hijau (green logistics). Tingginya biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidakpastian permintaan dinilai membuat sebagian pelaku usaha masih fokus menyelesaikan persoalan operasional dasar.

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel mengatakan ruang efisiensi yang dimiliki operator logistik relatif terbatas karena sebagian besar komponen biaya berada di luar kendali perusahaan.

Harga bahan bakar, tarif tol, dan biaya tenaga kerja masih menjadi penyumbang utama biaya transportasi nasional.

“Kalau bicara transportasi darat Jakarta-Surabaya misalnya, 40% sampai 50% itu bahan bakar. Sisanya tol dan tenaga kerja. Jadi ruang yang benar-benar bisa kita efisiensikan sebenarnya terbatas,” ujarnya dalam Roundtable Discussion yang digelar Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Nofrisel, tingginya biaya logistik nasional juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia serta belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi.

Dia mencontohkan konektivitas antara bandara dan kereta api masih terbatas dan mayoritas melayani penumpang, bukan angkutan barang. Saat ini layanan tersebut baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), dan Bandara Kualanamu.

Akibatnya, biaya distribusi sulit ditekan meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi internal.

“Kalau kita bicara logistik Indonesia memang relatif mahal karena banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol,” katanya.

Efisiensi dan Logistik Hijau

Di sisi lain, tuntutan penerapan green logistics terus meningkat. Namun, sejumlah pelaku usaha menilai transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan belum selalu sejalan dengan kondisi bisnis di lapangan.

PT Elnusa Petrofin, misalnya, mengaku masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi distribusi akibat fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi.

Sebagai distributor bahan bakar minyak (BBM) hingga wilayah terpencil, perusahaan harus menyiapkan stok dan armada cadangan untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan biaya operasional.

“Lean [efisien] saja masih berat, sekarang sudah dituntut green juga,” ujar perwakilan Petrofin.

Menurut perusahaan, adopsi green logistics akan lebih cepat apabila memberikan manfaat langsung terhadap efisiensi biaya operasional, bukan hanya mendukung citra keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menghadapi tantangan berbeda. Meski telah menggunakan moda transportasi berbasis listrik, perusahaan tetap menghadapi keterbatasan efisiensi karena ketergantungan pada teknologi impor dan tuntutan menjaga keselamatan operasional.

Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

Retrofin juga menyoroti regulasi pengelolaan limbah yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi sirkular.

Salah satu contohnya adalah pengumpulan minyak jelantah di SPBU untuk diolah menjadi bahan baku sustainable aviation fuel (SAF). Menurut perusahaan, proses pengangkutan minyak jelantah memerlukan perizinan yang lebih kompleks dibandingkan distribusi minyak goreng biasa sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Persoalan serupa juga dihadapi Perum Bulog. Sebagai operator pangan yang menjalankan penugasan public service obligation (PSO), Bulog harus menjaga ketersediaan dan distribusi beras dalam berbagai kondisi.

Saat ini Bulog mengelola sekitar 5,3 juta ton stok beras. Besarnya volume stok membuat biaya penyimpanan dan distribusi ikut meningkat.

“Makin besar stok yang dikelola, biaya logistik dan penyimpanannya ikut naik,” ujar perwakilan Bulog.

Untuk meningkatkan efisiensi, Bulog mulai menerapkan pola distribusi berbasis hub and spoke dengan memperkuat titik penyimpanan di luar Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan, terutama di kawasan Indonesia timur.

Di Papua, misalnya, biaya distribusi tetap tinggi karena minimnya muatan balik sehingga pengiriman barang sering berlangsung satu arah.

Sekalipun memanfaatkan program Tol Laut, distribusi dari pelabuhan ke pusat-pusat konsumsi masih membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

“Kadang biaya angkutnya bisa lebih mahal daripada harga barangnya,” katanya.

Menurut Bulog, pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya logistik melalui pengolahan bahan baku yang lebih dekat dengan pusat distribusi.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia mulai mengandalkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok pupuk nasional.

Perusahaan memantau distribusi secara real time melalui command center yang terhubung dengan kapal, truk, gudang, hingga kios distribusi.

“Kita bisa tahu stok di kios tinggal berapa dan kapan harus dikirim,” ujar perwakilan Pupuk Indonesia.

Digitalisasi juga diterapkan pada operasional pelabuhan dan sistem antrean distribusi untuk mengurangi waktu tunggu serta biaya operasional.

Di sisi lain, pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang masih relatif rendah. KAI Logistik mencatat pangsa angkutan barang nasional melalui kereta api masih di bawah 1%.

Menurut perusahaan, salah satu kendala utama adalah lokasi stasiun logistik yang belum terhubung langsung dengan kawasan industri.

“Kami ingin lebih dekat dengan kawasan industri, tapi pembangunan infrastrukturnya bukan kewenangan operator,” ujar perwakilan KAI Logistik.

Padahal, penerapan penuh kebijakan penertiban angkutan over dimension over loading (ODOL) mulai 1 Januari 2027 berpotensi meningkatkan peran kereta api dalam distribusi barang nasional.

Namun, tanpa penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas antarmoda, potensi perpindahan muatan dari jalan raya ke kereta api dinilai masih terbatas.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan logistik nasional tidak hanya terkait biaya transportasi, tetapi juga mencakup integrasi infrastruktur, regulasi, pola distribusi, dan kebutuhan industri.

Di tengah dorongan menuju logistik hijau, sebagian operator masih berupaya menyelesaikan persoalan efisiensi dasar. Karena itu, transformasi sektor logistik dinilai memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, pemerataan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarmoda untuk menekan biaya logistik nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Institusi TNI Angkatan Darat dan bangsa Indonesia berduka atas wafatnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus Mantan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Kepergian tokoh militer senior ini dinilai sebagai kehilangan besar mengingat rekam jejak panjang serta warisan pengabdiannya yang signifikan dalam memperkuat sistem pertahanan serta militer nasional. Almarhum mengembuskan napas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026) pukul 14.03 WIB.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan duka cita mendalam dari seluruh keluarga besar Angkatan Darat atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa tersebut.

Sepanjang hayatnya, Ryamizard dinilai sebagai sosok prajurit yang memperlihatkan loyalitas, dedikasi, serta semangat pengabdian tinggi kepada negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan internal TNI maupun pemerintahan nasional.

"Keteladanan, integritas, serta semangat pengabdiannya akan senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus prajurit Angkatan Darat," kata Donny dilansir dari Antara, Kamis (31/5/2026).

Lahir di Palembang pada 21 April 1950, putra dari Brigjen TNI Musannif Ryacudu ini meniti karier militer yang cemerlang dengan menduduki berbagai posisi krusial. Puncaknya, ia dipercaya memegang tongkat komando sebagai KSAD pada periode tahun 2002 hingga 2005.

Di bawah kepemimpinannya kala itu, TNI AD secara konsisten melakukan penguatan terhadap profesionalisme prajurit, kedisiplinan, serta kesiapan operasional satuan demi menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah menuntaskan masa tugasnya di dunia militer, pengabdian Ryamizard berlanjut ke panggung pemerintahan sipil. Ia mendapat amanah besar dari negara untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode tahun 2014-2019.

Selama memimpin Kementerian Pertahanan, dia memainkan peran penting dalam memodernisasi sistem pertahanan nasional sekaligus meningkatkan kapasitas pertahanan negara guna menghadapi perkembangan lingkungan strategis global yang dinamis.

Di mata jajaran prajurit, Jenderal Ryamizard dikenal luas sebagai figur pemimpin yang tegas, berani, berpenampilan sederhana, serta memiliki komitmen tanpa kompromi terhadap kepentingan bangsa dan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan mengimbau operator angkutan umum dan masyarakat mengutamakan keselamatan selama periode libur panjang Idul Adha. Peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi di berbagai ruas jalan dan simpul transportasi pada masa tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan puncak arus pergi diperkirakan terjadi pada 26 Mei dan puncak arus balik pada 1 Juni 2026. “Puncak arus pergi diperkirakan jatuh pada 26 Mei dan puncak arus balik pada 1 Juni,” kata Aan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Kementerian Perhubungan melakukan sejumlah langkah untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, mulai dari koordinasi lintas instansi, penempatan personel di titik rawan, hingga peningkatan pengawasan angkutan umum melalui rampcheck di terminal dan pool bus.

“Untuk rampcheck sendiri, kami rutin lakukan di 115 terminal tipe A, pada periode 1 Januari hingga 15 Mei 2026 kami telah melakukan lebih dari 1,4 juta pemeriksaan bus AKAP yang berangkat dari TTA,” ujar Aan.

Ia meminta masyarakat memilih angkutan umum yang memenuhi aspek keselamatan serta memanfaatkan aplikasi Mitra Darat untuk mengecek kelayakan kendaraan, termasuk tanda lulus rampcheck pada kaca depan bus.

Aan juga mengingatkan pengguna kendaraan pribadi agar memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi sebelum melakukan perjalanan.

“Penting bagi masyarakat untuk betul-betul mempersiapkan perjalanan jika bepergian menggunakan kendaraan pribadi, dengan melakukan perawatan berkala di bengkel tepercaya guna memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan,” kata Aan.

Ia menyarankan pengendara beristirahat secara berkala setiap dua hingga empat jam untuk mengurangi risiko kelelahan dan kecelakaan. “Tidak memaksakan untuk mengemudi lebih dari empat jam tanpa istirahat,” ujarnya.

Selain itu, Aan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menghadapi lonjakan mobilitas, termasuk kesiapan Korlantas Polri, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, BUJT, serta PT ASDP Indonesia Ferry yang menyiapkan 75 kapal untuk mendukung kelancaran penyeberangan lintas Merak–Bakauheni serta mitigasi saat cuaca buruk.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan 75 kapal untuk mendukung kelancaran penyeberangan lintas Merak–Bakauheni serta mitigasi saat cuaca buruk. Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan untuk menghadapi potensi antrean di Pelabuhan Ketapang dengan penyusunan SOP dan penanganan cepat kondisi darurat di lapangan.

Aan menegaskan keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga operator dan pengguna jalan. “Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perjalanan yang aman, nyaman, lancar, serta selamat sampai tujuan,” kata Aan.

Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan di sektor transportasi darat, laut, dan udara secara nasional melalui berbagai inisiatif transisi energi terintegrasi.

"Ini sebagai bentuk komitmen mendukung target net zero emission Indonesia tahun 2060, sehingga Pertamina terus mempercepat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan di seluruh sektor transportasi nasional," kata Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu dalam acara Studium Generale Sustainability bertajuk “Global Insights for Local Action: Bridging Academia and Industry in Energy Transition” yang diselenggarakan Universitas Pertamina di Jakarta.

Kegiatan Studium Generale Sustainability merupakan kuliah umum yang menghadirkan akademisi global, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tantangan dan peluang transisi energi.

Forum itu menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mendorong pengembangan solusi nyata menuju pembangunan rendah karbon dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Agung menjelaskan perusahaan mengambil peran aktif dalam transisi energi jangka panjang melalui kesiapan teknologi, penguatan ekosistem, serta sinergi lintas sektor.

Upaya itu diarahkan untuk mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia pada tahun 2060, sebagaimana menjadi komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di sektor transportasi darat, Pertamina tidak hanya memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) melalui pembangunan charging station dan battery swapping bersama Indonesia Battery Corporation (IBC).

Pertamina juga tengah membangun pabrik bioetanol terintegrasi di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek itu menyatu dengan kawasan perkebunan tebu lokal untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.

Sementara di sektor transportasi laut, Pertamina mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan dual fuel, pengembangan green ammonia, hingga inovasi pemasangan panel surya di dek kapal untuk mendukung kebutuhan kelistrikan armada secara mandiri.

Lebih lanjut pada sektor penerbangan (udara), Pertamina melalui Pelita Air turut mendukung penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Bahan bakar ramah lingkungan ini memanfaatkan bahan baku used cooking oil atau minyak jelantah, yang menjadi solusi konkret pengurangan emisi karbon di industri aviasi global.

"Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya," ucapnya.

Agung menegaskan seluruh proses transformasi ini akan dijalankan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi masa depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Acting Rector Universitas Pertamina, Djoko Triyono, menegaskan transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan agar mampu menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional.

Menurutnya transisi energi tidak dapat dijalankan sendiri oleh industri maupun pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

"Universitas Pertamina berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan riset, inovasi, pengembangan SDM, dan aksi nyata guna mendukung terciptanya ekosistem energi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Djoko.

Guru Besar dari University of Southern California (USC) Sol Price, Prof. Marlon Boarnet, yang hadir sebagai pembicara utama memaparkan dunia saat ini memang sedang berada di fase awal transformasi mobilitas hijau.

Menurut Prof. Marlon, komoditas seperti biofuel dan drop-in fuels memegang peran sangat krusial sebagai jembatan transisi. Sementara untuk sektor yang lebih sulit didekarbonisasi seperti pelayaran laut, dibutuhkan solusi energi dengan kerapatan (densitas) tinggi seperti green ammonia.

Ia juga mengingatkan transisi energi bukan lagi sekadar masalah kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sudah menjadi transformasi industri global yang wajib dihadapi lewat kolaborasi erat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026