Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap menjadi penghubung para pengemudi transportasi online agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung ke anggota DPR RI asal Sumut.

Hal itu disampaikan Bobby usai menerima audiensi perwakilan ojek online (ojol) di Sumut sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan para pengemudi, yakni dengan mendorong hadirnya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online.

"Kami akan sampaikan ke DPR RI dapil Sumut. Kami siap mempertemukan abang-abang ojol untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung," kata Bobby Nasution, dikutip Jumat (19/6/2026).

Bobby menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Ojek Online).

Dia menyebut kebijakan itu perlu diapresiasi sebagai langkah positif untuk memberikan perlindungan dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut yakni pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 8% bagi aplikator, dari sebelumnya mencapai 20%.

Bobby mengatakan pihaknya memahami tuntutan para pengemudi yang salah satunya meminta agar regulasi tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang.

Namun proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang sehingga Perpres disebut menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.

"Tetapi tuntutan ini akan kami tindaklanjuti. Kami akan coba suarakan juga ke pusat," kata dia.

Adapun dalam aksi unjuk rasa pengemudi ojek online yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) Sumut pada Kamis (18/6/2026) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aplikator, di antaranya terkait kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih dan kehadiran UU Transportasi Online.

Ketua Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) Timbul Siahaan mengatakan selain tuntutan yang bersifat nasional, pihaknya juga meminta pemerintah daerah di Sumut menaruh perhatian pada permasalahan yang dialami pengemudi.

"Di Medan itu, soal bagaimana membebaskan biaya parkir untuk layanan antar paket dan makanan," ujar Timbul.

Para pengemudi juga meminta agar bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Audiensi antara Gubernur Sumut dan Sobat Medan ini menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, antara lain kajian mengenai pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket.

Kajian ini akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi pendukung.

Selain itu, para pengemudi juga diingatkan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta membangun komunikasi aktif dalam mengawal kebijakan aplikator yang dinilai memberatkan mitra pengemudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang pelindungan pekerja platform digital di sektor transportasi online. Regulasi ini dibuat untuk memperkuat tata kelola dan pelindungan bagi pengemudi ojek online di Indonesia.

Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Lisadarti mengatakan, penyusunan Perpres tersebut melibatkan sejumlah kementerian. “Dalam pembahasan ini tidak hanya Kemenaker saja tapi melibatkan dari kementerian yang lain. Karena untuk membuat Perpres ini harus tidak bisa satu pihak saja dari Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Lisadarti dalam acara Iftar & Media Gathering inDrive Indonesia 2026 di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lisadarti mengatakan, pemerintah juga akan mendengar masukan dari perusahaan aplikator. Lisadarti menilai hubungan yang harmonis dengan aplikator penting untuk membangun ekosistem transportasi online yang berkelanjutan.

“Kehadiran platform seperti inDrive telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat, khususnya dalam menciptakan peluang kerja dan sumber penghasilan bagi jutaan pengemudi di seluruh Indonesia,” kata Lisadarti.

Lisadarti mengatakan, pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku industri. “Pemerintah senantiasa membuka pintu dialog dan kerjasama yang kontrastif dengan seluruh pelaku industri transportasi online,” ujar Lisadarti.

Sementara itu, Ketua Tim Angkutan Tidak Dalam Trayek Wilayah Perkotaan Kementerian Perhubungan Ellena mengatakan, pengaturan transportasi online menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan sektor transportasi.

“Oleh karena itu, kita menyesuaikan dengan Perpes yang sedang dibuat dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membangun transportasinya agar berkeadilan dan transparan,” kata Ellena.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pengemudi ojek daring (ojol) mendapat sambutan positif dari pengamat transportasi, Muhammad Akbar. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah baik, meski seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

“Perpres perlindungan pengemudi ojol bagus, sudah terlambat 10 tahun, tapi tetap bagus,” ujar Akbar saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Akbar berharap langkah pemerintah tidak sekadar berhenti pada tatanan perlindungan terhadap pengemudi ojol. Ia menyebut pemerintah juga harus melihat kondisi sektor transportasi publik secara menyeluruh.

“Jangan sampai setelah melindungi pengemudi, kita lupa melindungi penumpang, lupa melindungi sopir konvensional yang sudah lebih dulu ada, lupa melindungi kota, dan lupa bahwa masa depan transportasi itu bukan ‘semua naik motor’, kan?” ujar Akbar.

Akbar menilai regulasi tersebut tidak boleh berhenti hanya pada aspek perlindungan pengemudi ojol. Ia menekankan pemerintah juga perlu memastikan arah kebijakan transportasi nasional tetap berpihak pada penguatan sistem angkutan massal.

“Kebijakan ini sebaiknya tidak berhenti pada aspek perlindungan pengemudi saja. Negara tetap perlu menegaskan arah besar transportasi nasional, yaitu memperkuat angkutan massal dengan ojol ditempatkan secara tepat sebagai pelengkap, bukan pengganti,” ucap Akbar.

Akbar menekankan perlindungan sosial bagi pengemudi ojol memang penting. Namun, lanjut dia, keseriusan pemerintah dalam memperbaiki ekosistem transportasi juga tidak bisa diabaikan.

“Perlindungan sosial penting, tetapi konsistensi kebijakan transportasi jauh lebih menentukan masa depan kota kita,” kata Akbar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan dua perusahaan ojek online terkait dengan pembahasan tarif.

Presiden Prabowo sebelumnya tengah berdiskusi dengan dua perusahaan ojek online terbesar di Indonesia untuk menciptakan pelayanan dan efisiensi terbaik.

“Oh itu terkait dengan bukan dari Kemenaker mungkin ya, ini kan lebih ke pengaturan tarif dan seterusnya. Ini kan bagaimana agar persaingan sehat dan seterusnya yang saya pahami itu,” ujar Yassierli di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, tetapi Yassierli menegaskan bahwa Kemenaker tetap berfokus pada aspek kesejahteraan dan perlindungan kerja para pengemudi ojek online yang saat ini berstatus sebagai mitra, bukan pekerja tetap.

“Kalau dari kami, Kemenaker concern pada kesejahteraan dari pengemudinya. Ada isu terkait tentang mungkin tarif dan seterusnya kemudian itu yang harus diatur seoptimal mungkin sehingga kemudian terjadi persaingan yang sehat,” jelasnya.

Menurutnya, pengaturan tarif yang berimbang sangat penting agar tidak terjadi perang harga antaraplikator yang pada akhirnya justru menekan pendapatan pengemudi.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai waktu dan bentuk pertemuan Presiden dengan dua perusahaan besar ojek online tersebut, Yassierli mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Tidak tahu persis saya [kapan ada pertemuan],” tandas Yassierli.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Dalam momen tersebut, Prabowo mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

"Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam forum itu

Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.

Gojek sendiri tercatat memiliki lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia. Isu mengenai kesejahteraan pengemudi ojek online menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja. Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar, menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

Di sisi lain, kedua perusahaan mengklaim telah menerapkan sistem komisi yang sesuai dengan regulasi pemerintah.