Bisnis.com, JAKARTA — Batas Waktu penyampaian laporan keuangan tahunan audited perusahaan asuransi dan reasuransi tahun buku 2025 resmi diundur hingga 30 Juni 2026, dari sebelumnya 30 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesuaian dilakukan seiring dengan penerapan standar akuntansi baru berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi, yang membutuhkan kesiapan sistem dan proses pelaporan yang lebih komprehensif.

Penyesuaian tersebut telah disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun melalui surat kepada asosiasi dan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi agar industri memiliki waktu yang memadai untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan PSAK 117 dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain perpanjangan batas waktu laporan keuangan, OJK juga menetapkan sejumlah penyesuaian kewajiban pelaporan yang berkaitan langsung dengan laporan tersebut.

Penyesuaian tersebut mencakup penundaan pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK hingga laporan keuangan audited diterima, perubahan batas waktu penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan audited menjadi paling lambat 31 Juli 2026, serta penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keberlanjutan menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

Di sisi lain, OJK juga menyesuaikan implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan seiring kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Melalui kebijakan tersebut, batas waktu pemberlakuan kewajiban sebagai pelapor SLIK yang semula berlaku 31 Juli 2025 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2027. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan ketentuan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

OJK menegaskan bahwa perpanjangan waktu tersebut bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan bagian dari langkah penguatan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan.

"OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut," ulas Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dalam pernyataan tertulis Sabtu (25/4/2026).

Langkah yang Positif dan Realistis

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memandang kebijakan OJK terkait penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keuangan audited tahun buku 2025 dan pelaporan SLIK sebagai langkah yang positif, konstruktif, dan realistis.

“Kebijakan ini memberikan ruang bagi industri untuk memastikan proses pelaporan dapat dilakukan secara lebih akurat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Budi menekankan penerapan PSAK 117 merupakan perubahan besar dalam standar akuntansi kontrak asuransi. Sebab demikian, tantangannya tidak sebatas pada aspek pelaporan saja, tetapi juga mencakup kesiapan data, sistem, proses aktuaria, koordinasi dengan auditor, dan penyesuaian metodologi perhitungan.

Oleh karena itu, lanjutnya, tambahan waktu hingga 30 Juni 2026 diharapkan dapat membantu perusahaan menyelesaikan laporan dengan kualitas yang lebih baik, tanpa mengurangi komitmen terhadap kepatuhan.

Menurutnya, beberapa perusahaan ada yang masih menghadapi kompleksitas dalam penyediaan data historis, integrasi sistem, validasi perhitungan, serta proses review bersama auditor.

“Karena itu, AAUI tetap mendorong perusahaan anggota untuk memanfaatkan waktu tambahan ini secara optimal dan tidak menunda penyelesaian laporan hingga mendekati batas akhir,” tegasnya.

Di lain sisi, perpanjangan waktu untuk pelaporan SLIK juga dianggap AAUI menjadi ruang penyesuaian yang penting bagi industri. Menurutnya, kesiapan perusahaan sangat bergantung pada kelengkapan data dari mitra, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, dan pihak terkait lainnya.

“Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama, proses internal, serta kesiapan sistem informasi, termasuk apabila diperlukan integrasi data secara host-to-host,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Budi menegaskan pada dasarnya AAUI melihat bahwa kebijakan relaksasi ini bukan berarti mengurangi aspek transparansi, melainkan bagian dari proses transisi agar pelaporan ke depan menjadi lebih berkualitas dan dapat diandalkan.

“Justru dengan waktu penyesuaian yang memadai, industri diharapkan dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat, konsisten, dan kredibel,” tegasnya.

Lebih jauh, Budi turut menekankan bahwa kepercayaan pasar tetap harus dijaga oleh industri asuransi. Sebab itu, AAUI akan terus mendorong perusahaan anggota untuk tetap menjalankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

“Sembari menyelesaikan berbagai tantangan teknis yang masih ada dalam implementasi PSAK 117 maupun SLIK,” ucapnya.

Sependapat, PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life menilai kebijakan OJK tersebut mencerminkan pemahaman regulator atas kompleksitas implementasi PSAK 117 (IFRS 17), yang merupakan perubahan fundamental tidak hanya bagi industri asuransi di Indonesia, tetapi juga secara global.

Menurut Direktur Ciputra Life Henry Then mengatakan di beberapa negara yang lebih dahulu menerapkan IFRS 17 pada 2023, regulator juga memberikan ruang waktu tambahan pada fase awal implementasi untuk memastikan kualitas pelaporan tetap terjaga.

“Oleh karena itu, waktu tambahan yang diberikan menjadi penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan kami bersama auditor terus berupaya menyelesaikan proses audit ini secara tepat waktu,” tegasnya.

Kini, perusahaan tengah merampungkan proses audit untuk laporan keuangan tahun buku 2025 berbasis PSAK 117. Angka keuangan berbasis PSAK 104 telah melalui proses review sebagai bagian dari tahapan audit, sehingga saat ini fokus utamanya adalah finalisasi konversi dan pelaporan berbasis PSAK 117.

Bagi perusahaan, proses ini bersifat krusial dan membutuhkan validasi menyeluruh, baik dari sisi data, model, maupun kontrol proses. Proses ini bersifat krusial dan membutuhkan validasi menyeluruh, baik dari sisi data, model, maupun kontrol proses.

“Selain itu, sebagai tahun pertama implementasi di Indonesia, proses ini juga melibatkan penyesuaian di seluruh ekosistem, termasuk auditor,” sebut Henry.

Lebih lanjut, Henry menilai perpanjangan waktu yang diberikan sampai 30 Juni 2026 cukup memadai untuk mendukung proses transisi ini. Kendati demikian, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada efektivitas pengelolaan tantangan, khususnya dalam aspek data, sistem, dan kapabilitas SDM.

Oleh karena itu, perusahaan memandang kebijakan relaksasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas implementasi PSAK 117, sehingga pada akhirnya mendukung transparansi dan kepercayaan pasar.

“Kami optimistis kebijakan ini memberikan sinyal positif dari industri asuransi dan regulator terhadap stabilitas, transparansi, dan kepercayaan pasar selama masa transisi dan juga ke depan,” tutup Henry.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih ada 267 emiten belum memenuhi free float 15% saat penyesuaian batas ketentuan berlaku. Saat ini, otoritas bakal menaikkan ketentuan free float bertahap dari 7,5% sampai 15% dalam 3 tahun.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan bahwa OJK dan BEI telah menyediakan exit policy bagi emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan free float.

Hasan menjelaskan, seperti dalam ketentuan lama ketika emiten tak bisa memenuhi free float 7,5% sahamnya akan disuspensi, dan ketika tidak ada perubahan akan dilakukan delisting atau penghapusan dari lantai bursa.

"Atau kita memberikan ruang untuk emiten tertentu yang sudah berupaya tapi kemudian memang kondisinya belum memungkinkan untuk mengajukan proposal perpanjangan waktu dalam rangka mereka mencari kembali potensi penyerapan di pasar dan sebagainya. Jadi nanti case by case akan kita lakukan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

OJK berharap emiten-emiten dengan market cap jumbo yang belum memiliki free float 15% dapat memenuhi ketentuan tersebut di tahap awal.

Terpisah, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa prioritas pertama exit policy bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float 15% adalah pendampingan. BEI telah menyediakan hotdesk untuk bisa dimanfaatkan emiten.

"Silakan berdiskusi dengan tim dari bursa bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk pemenuhannya. Itu tentu upaya pertama yang kita lakukan. Kalau memang masih tidak bisa, tentu exit strategy berikutnya adalah tahapan-tahapan berikutnya, sampai dengan proses delisting," ujar Jeffrey.

Dia menjelaskan pendampingan tersebut paralel sudah berjalan di mana BEI sudah bertemu dengan puluhan emiten termasuk Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

"Nanti silakan asosiasi atau masing-masing perusahaan tercatat yang mendiskusikan itu. Tergantung dari kesiapan masing-masing. Kita siap untuk memberikan support," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.