Bisnis.com, JAKARTA — MSCI memberikan peringatan terhadap pasar modal Indonesia terkait persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu aksesibilitas investor institusi global.

Dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratanfree floatminimum menjadi 15%.

Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, serta efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian keteraksesan pasar secara lebih luas.

Lembaga indeks global itu bahkan memberikan sinyal peringatan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat hingga MSCI Index Review pada November 2026, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai opsi terhadap status pasar Indonesia.

"Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah konsultasi untuk mereklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," tulis MSCI.

Saat ini, Indonesia masih berstatus Emerging Market dalam klasifikasi MSCI.

Selain Indonesia, MSCI juga menyoroti Turki yang menghadapi persoalan serupa terkait dugaan perdagangan terkoordinasi dan transparansi kepemilikan saham.

Dalam kajian tahunannya, MSCI juga mengumumkan peningkatan status Bulgaria dari Standalone Market menjadi Frontier Market yang akan berlaku pada Mei 2027. Sementara itu, Yunani dipastikan naik kelas dari Emerging Market menjadi Developed Market pada periode yang sama.

MSCI menegaskan bahwa klasifikasi pasar tidak bersifat permanen dan akan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman nyata investor institusi internasional dalam mengakses suatu pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan fundamental perusahaan-perusahaan tercatat masih kuat di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pelaksana Tugas (Pjs.) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan emiten yang tergabung dalam indeks LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9% pada kuartal I/2026. Kinerja tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fundamental korporasi di pasar modal Indonesia masih terjaga.

“Dalam kuartal I/2026, emiten-emiten LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9%,” ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tidak hanya dari sisi pertumbuhan laba, mayoritas perusahaan tercatat juga masih mampu membukukan keuntungan. Jeffrey mengungkapkan sekitar 80% emiten di Bursa berhasil mencatatkan laba bersih pada kuartal pertama tahun ini.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2020 hanya sekitar 63% perusahaan tercatat yang membukukan laba bersih. Kemudian pada periode 2021 hingga 2025, persentasenya berada di kisaran 73% hingga 76%.

“Kuartal I/2026 ada 80% perusahaan tercatat yang membukukan laba bersih. Ini adalah persentase tertinggi dalam lima tahun terakhir,” katanya.

Jeffrey menilai data tersebut menunjukkan bahwa kondisi fundamental emiten Indonesia masih relatif sehat meskipun pasar saham sedang menghadapi tekanan yang cukup besar.

Karena itu, BEI mengimbau investor untuk tetap mengedepankan analisis fundamental dalam mengambil keputusan investasi dan tidak hanya berfokus pada pergerakan harga saham jangka pendek.

“Kami tentu tidak bosan-bosannya mengingatkan investor untuk mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental, dan berinvestasi sesuai profil risiko masing-masing,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Jeffrey menegaskan sejumlah langkah stabilisasi pasar yang diterapkan BEI sebelumnya masih berlaku hingga saat ini.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain ketentuan buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta penundaan pelaksanaan short selling atau larangan transaksi short selling.

Menurutnya, kebijakan tersebut tetap menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar di tengah volatilitas yang masih tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Jeffrey juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kemungkinan Indonesia diturunkan oleh MSCI dari kategori emerging market menjadi frontier market.

Ia menegaskan hingga saat ini tidak ada keputusan seperti yang beredar di media sosial tersebut.

“Terkait MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah dari hal-hal konkret yang sudah kami lakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap berada di emerging market,” katanya.

Kinerja Emiten Kuartal I/2026

• Rata-rata pertumbuhan laba bersih emiten LQ45: 29,9%
• Emiten yang membukukan laba bersih: 80%
• Persentase tertinggi dalam 5 tahun terakhir
• Persentase emiten laba bersih pada 2020: 63%
• Persentase emiten laba bersih periode 2021–2025: 73%-76%

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kondisi fundamental pasar modal Indonesia masih terjaga meskipun kinerja IHSG mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan sejumlah indikator utama pasar modal domestik masih menunjukkan kondisi yang relatif baik di tengah volatilitas yang meningkat.

Menurut Hasan, hal tersebut tercermin dari nilai transaksi dan likuiditas pasar saham yang masih terjaga pada level tinggi. Adapun, rata-rata spread bid dan ask pada Mei 2026 terjaga di tingkat yang rendah pada level 1,5%. Hal ini dinilai mencerminkan likuiditas pasar yang masih terjaga dengan baik.

"Tentu di tengah dinamika dan tekanan pasar tersebut, kami juga dapat menyampaikan bahwa sebetulnya secara fundamental pasar modal Indonesia dan juga kinerja emiten secara umum tercatat masih menunjukkan angka-angka yang baik," katanya dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain dari sisi aktivitas pasar, OJK juga melihat kinerja korporasi masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan laporan keuangan emiten periode kuartal I/2026, perusahaan tercatat diklaim masih membukukan laba dan mempertahankan pertumbuhan kinerja.

Hasan menjelaskan secara agregat laba emiten pada tiga bulan pertama tahun ini masih tumbuh lebih dari 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut menunjukkan fundamental perusahaan terbuka masih cukup solid meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pasar.

Hasan berharap, investor dapat memperhatikan data historis kinerja emiten hingga mencermati proyeksi dan perhitungan konsensus kinerja emiten ke depan, untuk menilai fundamental suatu perusahaan.

OJK berharap investor dapat mempertimbangkan berbagai informasi fundamental secara rasional, termasuk konsensus proyeksi kinerja perusahaan, dengan tetap memperhitungkan berbagai risiko yang berkembang di pasar.

”Tentu dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang berkembang sebagai dampak dari berbagai faktor yang terjadi, ini yang kita harapkan terus menjadi bagian pertimbangan rasional untuk strategi investasi para investor ke depannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih ada 267 emiten belum memenuhi free float 15% saat penyesuaian batas ketentuan berlaku. Saat ini, otoritas bakal menaikkan ketentuan free float bertahap dari 7,5% sampai 15% dalam 3 tahun.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan bahwa OJK dan BEI telah menyediakan exit policy bagi emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan free float.

Hasan menjelaskan, seperti dalam ketentuan lama ketika emiten tak bisa memenuhi free float 7,5% sahamnya akan disuspensi, dan ketika tidak ada perubahan akan dilakukan delisting atau penghapusan dari lantai bursa.

"Atau kita memberikan ruang untuk emiten tertentu yang sudah berupaya tapi kemudian memang kondisinya belum memungkinkan untuk mengajukan proposal perpanjangan waktu dalam rangka mereka mencari kembali potensi penyerapan di pasar dan sebagainya. Jadi nanti case by case akan kita lakukan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

OJK berharap emiten-emiten dengan market cap jumbo yang belum memiliki free float 15% dapat memenuhi ketentuan tersebut di tahap awal.

Terpisah, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa prioritas pertama exit policy bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float 15% adalah pendampingan. BEI telah menyediakan hotdesk untuk bisa dimanfaatkan emiten.

"Silakan berdiskusi dengan tim dari bursa bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk pemenuhannya. Itu tentu upaya pertama yang kita lakukan. Kalau memang masih tidak bisa, tentu exit strategy berikutnya adalah tahapan-tahapan berikutnya, sampai dengan proses delisting," ujar Jeffrey.

Dia menjelaskan pendampingan tersebut paralel sudah berjalan di mana BEI sudah bertemu dengan puluhan emiten termasuk Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

"Nanti silakan asosiasi atau masing-masing perusahaan tercatat yang mendiskusikan itu. Tergantung dari kesiapan masing-masing. Kita siap untuk memberikan support," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diagendakan akan menyampaikan perkembangan hasil pembicaraan dengan MSCI pada sore hari ini, Jumat (20/2/2026).

Saat ini, otoritas bursa Indonesia sedang memperbaiki transparansi pasar agar indeks saham RI tak turun kasta ke frontier market. BEI, OJK dan KSEI diberikan waktu paling lambat hingga Mei 2026.

Sembari pelaku pasar menanti kabar terbaru dari regulator, indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam intraday pukul 14.38 WIB melemah 0,03% ke 8.271. Indeks komposit sepanjang hari mayoritas bergerak di zona merah, bahkan berakhir turun 0,16% ke 8.261 pada sesi I perdagangan.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan pada dasarnya pergerakan pasar saat ini mencerminkan aliran dana riil, bukan cuma karena sentimen kabar terbaru otoritas bursa.

"Pelemahan sesi I wajar karena update regulator ini dampaknya baru sebatas menahan supaya pasar tidak panik. Selama belum ada inflow dana asing atau perubahan regulasi bursa yang diundangkan, pasar akan lebih memilih wait and see," kata Wafi kepada Bisnis, Jumat (20/2/2026).

Menurut Wafi, hal yang paling ditunggu pasar saat ini adalah resolusi terkait likuiditas dan polemik full call auction (FCA). Investor asing cenderung menghindari perdagangan yang kurang transparan.

"Asing alergi dengan mekanisme perdagangan yang mengaburkan transparansi bid-offer karena itu merusak kriteria likuiditas mereka," ujarnya.

Adapun, sampai penutupan perdagangan Kamis (19/2/2026) pasar mencatat net sell asing sebesar Rp14,65 triliun year to date (YtD). Sedangkan, dalam sehari perdagangan tersebut, saham emiten yang paling banyak dilego asing antara lain BBCA dengan net sell asing di pasar reguler Rp391,20 miliar, BMRI Rp222,82 miliar, INKP Rp146,22 miliar, MEDC Rp47,28 miliar, hingga INET dengan net sell asing RP45,87 miliar di pasar reguler.

Wafi melanjutkan, dalam pengumuman perkembangan sore ini para pelaku pasar ingin mendengar kepastian bahwa regulator bisa melobi dan meyakinkan MSCI agar bobot Indonesia di indeks tidak dipangkas.

"Kalau sore ini regulator bisa memberi jaminan kalau kriteria MSCI bisa diakomodasi oleh sistem bursa, ini bisa menjadi katalis positif buat perdagangan Senin dan seterusnya," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham diprediksi akan menjadi incaran pasar seiring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menerapkan penyesuaian kewajiban free float menjadi 15% secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, OJK telah menjelaskan bahwa untuk menambah porsi free float, emiten dapat menempuh berbagai aksi korporasi strategis, mulai dari rights issue, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), non-HMETD, program employee stock ownership plan (ESOP), management stock option plan (MSOP), penawaran umum pemegang saham (PUPS), divestasi pemegang saham, hingga konversi kepemilikan saham dari script ke scriptless.

Skala penyesuaian yang harus dilakukan emiten pun tidak kecil. Berdasarkan data regulator, lebih dari 200 emiten saat ini masih memiliki free float di bawah 15%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 emiten berkapitalisasi besar akan menjadi prioritas awal implementasi kebijakan penambahan porsi saham publik.

Jika dipersempit pada kelompok emiten dengan nilai pasar terbesar, data yang diolah Bisnis menunjukkan terdapat 10 emiten dengan free float di bawah 15% dan kapitalisasi pasar terbesar per 2 Februari 2026. Secara berurutan, saham-saham tersebut adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN), hingga PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO).

Dari deretan emiten tersebut, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai pasar cenderung menunggu saham-saham big caps yang sudah masuk radar BEI sebagai pilot project dan memiliki jarak cukup lebar menuju ambang batas free float 15%.

"Terutama BREN yang memiliki free float 12,3% per Desember 2025, TPIA 10,66%, CDIA 9,97%, serta HMSP 7,5%. Keempat nama itu paling 'ditunggu' bukan karena opini soal fundamental, tapi karena mereka kombinasi market cap besar dan kebutuhan penyesuaian yang nyata, sehingga langkah korporasi/aksi distribusi saham publiknya akan paling material dampaknya ke pasar," ujar Liza kepada Bisnis, Kamis (6/2/2026).

Namun demikian, potensi peluang tersebut tetap dibayangi risiko teknikal. Liza mengingatkan bahwa saham berpotensi menjadi undervalue akibat oversupply, terutama pada emiten dengan selisih free float yang jauh dari 15% dan kapitalisasi pasar besar, karena tambahan pasokan saham ke pasar bisa signifikan secara mekanis.

Sebaliknya, risiko oversupply dinilai lebih terbatas pada emiten yang posisi free float-nya sudah mendekati ambang batas ketentuan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis per 2 Februari 2026, emiten yang memiliki free float di atas 14,9% namun masih di bawah 15% antara lain MSTI, PSAT, IPTV, dan SAMF.

"Sehingga kebutuhan tambahan supply relatif kecil dan risiko oversupply-nya lebih rendah dibanding yang gap-nya jauh," jelasnya.

Lebih lanjut, secara struktural Liza menilai likuiditas pasar domestik sebenarnya cukup siap menyerap tambahan saham publik, meski kapasitasnya tidak merata antar emiten maupun waktu. Pada saham big caps dengan fundamental kuat dan basis investor luas, kenaikan free float justru berpotensi memperbaiki likuiditas, mempersempit bid–ask spread, serta meningkatkan kualitas price discovery.

Risiko baru muncul apabila pelepasan saham dilakukan terlalu cepat atau berbarengan. Pasalnya, pasar domestik masih didominasi investor ritel dan institusi lokal dengan keterbatasan kapasitas.

"Karena itu, pendekatan bertahap selama tiga tahun menjadi krusial agar supply tambahan tidak menekan harga secara teknikal," ujarnya.

Dari sisi emiten, dinamika kebijakan ini juga memengaruhi strategi korporasi. Liza menilai aksi buyback yang dilakukan sejumlah perusahaan merupakan langkah menjaga stabilitas valuasi. Di tengah dorongan otoritas agar emiten meningkatkan porsi saham publik, BREN dan TPIA justru mengumumkan rencana buyback saham.

Menurut Liza, buyback di tengah agenda kenaikan free float bukanlah kontradiksi, melainkan strategi pengelolaan timing dan stabilisasi valuasi. Dalam jangka pendek, buyback berfungsi sebagai shock absorber untuk menahan tekanan harga akibat volatilitas IHSG dan sentimen kebijakan.

"Dalam jangka menengah, buyback memberi fleksibilitas bagi emiten untuk mengatur ulang supply saham, sehingga saat pelepasan saham publik dilakukan, harga berada pada level yang lebih rasional dan terkendali. Dengan kata lain, buyback lebih mencerminkan manajemen ekspektasi pasar dan kontrol valuasi, bukan sekadar upaya spekulatif mengejar harga tinggi," tandasnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Pasar Modal Reydi Octa. Menurutnya, aksi buyback yang dilakukan emiten afiliasi Prajogo Pangestu tersebut lebih diarahkan pada stabilisasi harga di tengah volatilitas, sekaligus memanfaatkan momentum valuasi murah sebelum saham dilepas kembali saat valuasi lebih optimal.

"Yang paling menarik dan ditunggu investor adalah BREN, TPIA, PGEO, dan BRIS karena market cap besar, visibilitas bisnis, dan potensi masuk radar institusi. Namun, yang berisiko undervalue akibat oversupply adalah saham dengan free float kecil dan likuiditas rendah jika pelepasan saham tidak bertahap," ujar Reydi.

Dalam horizon tiga tahun implementasi kebijakan kenaikan free float, Reydi memperkirakan ratusan emiten akan mulai merilis saham ke publik. Secara struktural, langkah ini dinilai akan memperbaiki likuiditas pasar dengan memperluas basis investor.

"Namun, penyerapan demand tidak merata. Saham dengan fundamental kuat relatif diserap, sementara yang likuiditasnya tipis berisiko tekanan jangka pendek," tandasnya.

Emiten Big Caps Jadi Pilot Project Kenaikan Free Float 15%

Otoritas bursa memberikan waktu tiga tahun bagi emiten untuk menyesuaikan free float secara bertahap dari ketentuan saat ini sebesar 7,5% menjadi 15%. Saat ini, masih terdapat lebih dari 200 emiten tercatat yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam implementasinya, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memprioritaskan emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar. Dengan mengacu pada kapitalisasi pasar emiten yang free float-nya masih di bawah 15%, BREN dan TPIA masuk dalam kriteria prioritas tersebut.

Sesuai regulasi yang berlaku, definisi saham free float adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% dari seluruh saham tercatat, tidak dimiliki oleh pengendali dan afiliasinya, bukan milik anggota dewan komisaris atau direksi, serta bukan saham hasil pembelian kembali (buyback).

Berdasarkan data Bloomberg Terminal per Senin, 2 Februari 2026, terdapat 248 emiten tercatat yang masih memiliki free float di bawah 15%. Jika diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar, BREN menempati posisi teratas dengan free float 12,29%.

Posisi berikutnya ditempati TPIA dengan free float 10,67%, disusul PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10,87%, serta PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) yang baru memiliki free float 9,97%.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyebutkan bahwa berdasarkan data BEI terdapat 267 emiten yang masih memiliki free float di bawah 15%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 emiten menyumbang sekitar 90% dari total kapitalisasi pasar kelompok tersebut.

"Jadi kita coba sasar dulu yang 49 ini, walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi. Tapi kalau kita lihat lagi, 49 saja, ini sudah merepresentasikan 90% dari market cap-nya mereka yang belum memenuhi. Jadi kita prioritaskan dulu yang ini, yang 49 ini," kata Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Nyoman berharap keberhasilan penyesuaian free float tahap awal oleh 49 emiten tersebut dapat menjadi pilot project atau referensi bagi ratusan emiten lainnya.

"Tentunya kami di Bursa dan OJK men-support rencana-rencana mereka [emiten] dan kita akan upayakan yang terbaik, termasuk mapping tindakan korporasi apa yang mereka dapat lakukan," tandasnya.

Adapun, revisi regulasi yang mengatur ketentuan free float dari ketentuan saat ini sebesar 7,5% ditargetkan rampung pada Maret 2026. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

10 emiten berkapitalisasi pasar terbesar yang memiliki free float di bawah 15% per 2 Februari 2025:

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak menetapkan batas waktu untuk berkantor di Bursa Efek Indonesia atau BEI.

Kehadiran regulator di pusat aktivitas pasar modal tersebut akan disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan dan kondisi pasar.

Anggota Dewan Komisioner atau ADK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan kehadiran fisik di BEI dilakukan sesuai kebutuhan pasar.

Selama situasi masih membutuhkan pengawasan dan koordinasi intensif, Hasan menyebut OJK tetap hadir bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk BEI, KPEI, KSEI, serta para pelaku industri.

"Sesuai kebutuhan [pasar modal] saat ini. Sepanjang masih dibutuhkan, enggak ada isu," ujarnya di kantor Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, keputusan berkantor di BEI menjadi krusial dalam beberapa hari terakhir ketika pasar membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. OJK bersama seluruh jajaran Self Regulatory Organization (SRO), baik komisaris maupun direksi, hadir secara lengkap untuk memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi segera bila dibutuhkan.

Namun demikian, OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan tidak dibatasi waktu tertentu.

Kehadiran fisik akan disesuaikan dengan kondisi pasar, bukan berdasarkan tenggat bulan atau agenda tertentu.

“Kami lihat kalau memang mengharuskan atau membutuhkan, kami siap hadir. Sebaliknya, kalau dipandang sudah dapat dilakukan dengan kondisi yang lebih normal, kami akan berkantor secara fisik di tempat kami masing masing," sambungnya.

Lebih jauh, OJK menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek.

Regulator tengah menyiapkan solusi permanen yang akan menjadi standar baru dalam mekanisme keterbukaan informasi dan transparansi, khususnya terkait kepemilikan saham yang tercatat di BEI.

Standar baru tersebut diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi acuan tetap ke depan.

OJK juga menargetkan percepatan implementasi mengingat Indonesia akan menghadapi evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI berikutnya pada Mei 2026, dengan hasil evaluasi yang akan berlaku pada Juni mendatang.

“Kerja keras kita semua terus dilakukan, termasuk melalui komunikasi yang intens dengan berbagai pihak. Ini yang akan terus kita jalankan,” jelasnya.

Sebelumnya, rencana OJK berkantor di BEI sejatinya telah disampaikan pada Jumat lalu (30/1/2026), tak lama setelah Bursa Efek Indonesia memberlakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt selama dua hari berturut-turut.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya intensif OJK untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus menjaga kesinambungan aktivitas pasar.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah langkah yang ditempuh otoritas bursa Tanah Air kembali membuat investor asing masuk pasar saham. Pada perdagangan Senin (2/2/2026) kala otoritas mengumumkan hasil dialog dengan MSCI, tercatat net buy asing sebesar Rp654,83 miliar.

Neraca transaksi asing kembali positif usai melalui perdagangan dengan torehan net sell beruntun sejak pengumuman MSCI 27 Januari 2026 yang membekukan rebalancing indeks saham Indonesia periode Maret 2026.

Walau asing sudah masuk, secara year to date (YtD) pasar saham Indonesia masih menorehkan net sell Rp9,22 triliun. Merunut kinerja pasar sejak 27 Januari 2026, pasar mencatat net sell asing Rp1,61 triliun tepat di hari pengumuman pembekuan indeks saham Indonesia oleh MSCI. Selanjutnya pada 28 Januari 2026, terdapat net sell asing Rp6,17 triliun, kemudian Rp4,63 triliun pada perdagangan 29 Januari 2026, dan Rp1,53 triliun pada 30 Januari 2026.

Dalam sepekan lalu, 26-30 Januari 2026, transaksi jual asing mencapai Rp89,09 triliun, sedangkan transaksi beli hanya Rp75,17 triliun. Alhasil, dalam pekan itu tercatat net sell asing sebesar Rp13,92 triliun.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai arus masuk dana asing dalam waktu dekat masih belum pasti karena sebagian besar pelaku global memilih bersikap wait and see terhadap hasil dialog dengan MSCI serta efektivitas langkah stabilisasi pasar.

"Namun, jika komunikasi kebijakan berjalan positif dan sentimen mulai membaik, peluang masuknya dana asing kembali tetap terbuka," ujar Abida, Senin (2/2/2026).

Pada Senin (2/2) sore, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan hasil dialog dengan MSCI, bahwa otoritas bursa Indonesia telah menyampaikan proposal perbaikan transparansi data pasar. Perbaikan itu antara lain adalah perincian data investor dari 9 kelas menjadi 27 subkelas, hingga membuka data investor sampai level kepemilikan 1% saham.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan mengatakan apabila investor melihat hasil pertemuan BEI-OJK dengan MSCI itu sebagai hal yang sangat positif, investor asing akan secara masif masuk kembali ke pasar.

Menurutnya, capital inflow tersebut juga dipengaruhi oleh sentimen global. Pasalnya, dia melihat investor asing kini sedang menjauhi pasar negara berkembang karena nominasi bos baru The Fed, Kevin Warsh, dianggap hawkish alias mendukung bunga tinggi. Hal ini memicu kenaikan yield obligasi AS dan penguatan dolar AS.

"Asing lebih mungkin melakukan rebalancing atau sekadar trading jangka pendek daripada melakukan akumulasi beli jangka panjang sebelum ada kepastian status indeks Indonesia," ujarnya.

Adapun, apabila proposal transparansi data investor yang diajukan OJK dan BEI ke MSCI tidak diterima, indeks saham Indonesia di MSCI terancam turun dari kelas emerging market ke frontier market. Apabila hal itu terjadi, potensi asing masuk ke saham RI semakin kecil.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan melihat perkembangan diskusi antara otoritas bursa Indonesia dengan MSCI tersebut juga membuat investor asing wait and see. Menurutnya, saat ini investor asing sedang menunggu kondisi lebih stabil, volatilitas turun, serta ada kepastian bahwa langkah reformasi OJK-BEI benar-benar berjalan.

"Karena itu, bottom pasar juga masih belum terlihat jelas. Pasar butuh kejutan positif yang konkret supaya kepercayaan cepat membaik. Kalau tidak, investor bisa saja menunggu harga lebih rendah dulu," tandas Ekky.

Sebelumnya, Plt Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan pihaknya beserta Self Regulatory Organization (SRO) berkomitmen memenuhi semua proposal transparansi dan perbaikan data yang diminta MSCI, termasuk membuka data kepemilikan pemegang saham dengan porsi lebih dari 1%.

Kedua, OJK juga akan melakukan granularity atau lebih merinci klasifikasi investor pada data yang selama ini dilakukan pengelolaannya di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dari yang terbatas hanya di 9 tipe investor utama menjadi 27 sub tipe investor.

Berikutnya, OJK juga telah menyampaikan kepada MSCI terkait rencana penyesuaian batas free float dari 7,5% menjadi 15%.

"Jadi mudah-mudahan ini menjadi progres yang baik yang pada saatnya tentu melalui evaluasi akhir kita berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan pada saat itu," ujarnya saat mengumumkan hasil pertemuan dengan MSCI, Selasa (2/2/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia menyebut institusi asing dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) usai kebijakan demutualisasi dilaksanakan.

CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek, dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

"Jadi memang dipisahkan antara anggota dan kepemilikan karena sekarang kan anggota dan kepemilikan itu gabung, dimiliki oleh sebagian besar sekuritas-sekuritas,” tutur Rosan usai menghadiri dialog di kantor BEI, Minggu (1/2/2026).

Rosan mengatakan, dengan dilakukannya perombakan pada struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas, pasar modal Indonesia dapat menjadi lebih baik dan transparan.

“Oleh sebab itu ini dibuka untuk supaya lebih baik dan lebih transparan,” ujarnya.

Adapun pemerintah berencana untuk mengubah struktur kelembagaan BEI. Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester I/2026.

Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menuturkan bahwa kajian mengenai demutualisasi BEI masih berjalan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemenkeu kini tengah menghimpun pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan pelaku pasar guna memastikan desain tata kelola yang solid.

“Kami juga ingin mendengar dari pelaku pasar tentang bagaimana governance yang baik. [Target implementasi] first half [semester I/2026],” ujar Masyita saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam. Adapun RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta DPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjawab masa depan independensi Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) berpeluang masuk ke bursa pasca demutualisasi BEI.

Diketahui, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditargetkan terbit kuartal I/2026. Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB), menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.

Menanggapi hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan pihaknya selalu menerima setiap pemegang saham, dan memastikan hal itu akan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Semua akan kita kaji secara kondusif dan proporsional, bahwa kita akan welcome pada siapa pun pemegang saham. Jadi kita tentu akan welcome, sesuai dengan undang-undang," ujarnya saat konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ihwal demutualisasi ini, Presiden Prabowo hari ini menyatakan mandatnya agar proses BEI menjadi perusahaan go public itu dipercepat. Keputusan orang nomor satu Indonesia itu diambil dari hasil rapat terbatas pada Jumat (30/1/2026).

Ratas itu digelar untuk merespons gejolak pasar saham imbas pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari 2026 yang membekukan rebalancing saham Indonesia periode Maret 2026, membuat IHSG ambles bahkan halt trading dalam dua hari secara beruntun.

Menjawab ada kesan pemerintah yang mengebut demutualisasi BEI pasca pengumuman MSCI, Inarno menegaskan hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Jadi tidak ada kaitannya [dengan MSCI]," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses demutualisasi BEI ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI, antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta untuk mencegah praktik pasar yang tak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam UU P2SK, dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," ujar Airlangga.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa dinamika di internal Bursa Efek Indonesia (BEI) pasca mundurnya Direktur Utama BEI, Iman Rachman tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional pasar modal.

OJK memastikan seluruh fungsi utama bursa, termasuk kliring dan kustodian, tetap berjalan normal dan aman termasuk diskusi dengan Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan ketentuan dan prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI untuk menjamin kesinambungan pengambilan keputusan strategis serta operasional harian bursa.

Terkait penunjukan Plt. Direktur Utama BEI, Inarno menjelaskan bahwa mekanismenya telah diatur dalam Anggaran Dasar BEI dan saat ini masih dalam proses.

Ia menegaskan, aktivitas bursa pada awal pekan, termasuk agenda pertemuan dengan jajaran direksi, tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, sembari menunggu penetapan resmi Plt. Dirut.

Termasuk, kata dia melanjutkan diskusi dengan pihak MSCI pada Senin mendatang.

"Yang hari Senin akan kita tetap jalankan [diskusi dengan MSCI]. Yang ketemu direksi. Nanti ada juga Plt.Dirut," ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Selain itu, Inarno juga menegaskan, OJK akan mengambil peran utama dalam mendorong reformasi dan keberlanjutan pasar modal Indonesia. Langkah-langkah tersebut mencakup sejumlah agenda yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.

Pertama, OJK akan melaksanakan ketentuan keterbukaan (disclosure) pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%.

Kedua, kebijakan free float minimum sebesar 15% akan tetap dijalankan. Ketiga, seluruh perhatian dan catatan dari MSCI sebagai penyedia indeks global akan dikawal secara serius.

“Concern dari MSCI akan kami kawal. Sebelum Mei, insyaallah seluruh isu utama bisa diselesaikan,” jelasnya.

Selain itu, OJK juga memastikan proses demutualisasi BEI tetap berjalan sesuai rencana, seiring dengan penguatan fungsi pengawasan (surveillance) dan penegakan aturan (enforcement) di pasar modal.

Inarno mengimbau seluruh investor untuk tetap tenang dan rasional dalam mengambil keputusan investasi di tengah berbagai dinamika yang terjadi.

“Kami mengingatkan investor agar tetap tenang dan rasional dalam setiap keputusan investasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor dua hari beruntun.

Adapun, IHSG kena badai aksi jual besar-besaran setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan penangguhan rebalancing untuk saham asal Indonesia.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten existing di BEI.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten existing di BEI.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.