Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan membekukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak pasokan dari petani, peternak, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan seluruh SPPG wajib menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil sebagai pemasok dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 (Perpres 115/2025).

Nanik menyampaikan bahwa SPPG yang menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan demi mengutamakan supplier besar yang memonopoli pasokan akan mendapat sanksi tegas.

“Akan saya suspend [SPPG yang menolak pasokan dari petani dan peternak]. Sebab ini berarti Anda melawan Peraturan Presiden,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Dalam Pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Nanik menuturkan bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Untuk itu, Nanik menjelaskan pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil guna menggerakkan perekonomian rakyat. Bahkan, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan hal ini dalam perancangan program MBG.

“Ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," terangnya.

Lebih lanjut, Nanik menambahkan SPPG juga harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan untuk dapur MBG dengan kualitas baik.

“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan secara keseluruhan terdapat 61.857 pemasok (supplier) MBG per 20 Januari 2026.

Secara terperinci, pemasok dapur MBG terdiri dari 7.098 koperasi, 806 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 82 Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

Selain itu, UMKM juga menjadi mayoritas pemasok dapur MBG yang mencapai 26.899 dan 199 KopDes Merah Putih. Sisanya, sebanyak 26.773 dari pemasok lain untuk perorangan.

“Sudah ada Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi supplier SPPG sebanyak 199, dan diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat,” jelas Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berperan dalam mengembangkan potensi keunggulan komoditas lokal, termasuk menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kemenkop mencatat hingga saat ini, telah terbentuk lebih dari 82.946 Kopdes Merah Putih di Indonesia.

Deputi Pengembangan Usaha Kemenkop Panel Barus mengatakan pengurus Kopdes/Kel Merah Putih harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi usaha dalam menjalankan usaha koperasi melalui kerja sama kemitraan dengan BUMN maupun swasta.

Menurutnya, salah satu potensi yang harus dimaksimalkan adalah penyediaan bahan baku MBG, mulai dari sumber karbohidrat, protein, hingga buah.

Terlebih, Panel menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 (Perpres 115/2025) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“Pasal 38 Perpres tersebut jelas menyebutkan bahwa penyediaan bahan baku memprioritaskan produk lokal dengan melibatkan koperasi dalam rantai pasok dan logistiknya,” kata Panel dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Selain itu, Panel menyampaikan pemerintah juga telah melengkapi regulasi penyelenggaraan Kopdes dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan KDKMP.

Mengacu beleid tersebut, dia menjelaskan, infrastruktur seperti gedung, gerai, dan fasilitas transportasi akan menjadi modal penting untuk memperkuat peran Kopdes dalam distribusi barang konsumsi, menjadiofftakerproduk unggulan daerah, serta mendorong hilirisasi agar produk lokal memiliki nilai tambah.