Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan membekukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak pasokan dari petani, peternak, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan seluruh SPPG wajib menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil sebagai pemasok dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 (Perpres 115/2025).

Nanik menyampaikan bahwa SPPG yang menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan demi mengutamakan supplier besar yang memonopoli pasokan akan mendapat sanksi tegas.

“Akan saya suspend [SPPG yang menolak pasokan dari petani dan peternak]. Sebab ini berarti Anda melawan Peraturan Presiden,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Dalam Pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Nanik menuturkan bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Untuk itu, Nanik menjelaskan pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil guna menggerakkan perekonomian rakyat. Bahkan, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan hal ini dalam perancangan program MBG.

“Ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," terangnya.

Lebih lanjut, Nanik menambahkan SPPG juga harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan untuk dapur MBG dengan kualitas baik.

“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan secara keseluruhan terdapat 61.857 pemasok (supplier) MBG per 20 Januari 2026.

Secara terperinci, pemasok dapur MBG terdiri dari 7.098 koperasi, 806 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 82 Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

Selain itu, UMKM juga menjadi mayoritas pemasok dapur MBG yang mencapai 26.899 dan 199 KopDes Merah Putih. Sisanya, sebanyak 26.773 dari pemasok lain untuk perorangan.

“Sudah ada Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi supplier SPPG sebanyak 199, dan diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat,” jelas Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai pakaian lokal masih kesulitan menyaingi baju bekasthrifting di pasar menengah ke bawah. Pakaian bekas menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas baik.

Seperti diketahui, pemerintah akan mensubtitusi baju thrifting yang dijual para pedagang, seperti di Pasar Senen, dengan baju lokal.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai upaya substitusi thrifting dengan pakaian lokal bukan perkara mudah.

“Harga dan kualitas pakaian lokal masih terbilang belum bisa bersaing dengan pakaian bekas impor,” kata Bhima kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Bhima menjelaskan, segmentasi baju bekas impor berada di kelas menengah ke bawah dengan harga murah meski tetap bermerek (branded). Sementara itu, pakaian lokal seharusnya bersaing dengan baju baru impor yang pasarnya menengah ke atas.

“Pedagang pakaian thrifting pastinya rasional, mau menjual barang kalau ada yang beli. Harus dicek dulu segmennya sama tidak dengan pakaian lokal yang jadi pengganti,” ujarnya.

Menurut Bhima, jika pemerintah ingin menggantikan thrifting dengan produk lokal, maka perlu memastikan pedagang tetap mendapatkan marjin yang sama. Di samping itu, sambung dia, pemerintah bantuan modal melalui prioritas kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah bisa diberikan kepada pedagang dan produsen pakaian lokal.

“Agregasi data pakaian lokal itu apa sudah terima kredit murah dari pemerintah semua? Kalau belum harus dipastikan insentif pemerintah bisa membuat pakaian lokal harganya bersaing,” tuturnya.

Bhima juga menyoroti tren mode anak muda sebagai tantangan bagi pakaian lokal. Dia menilai, agar tetap relevan, produk lokal perlu terus berbenah dan menyesuaikan diri dengan model-model terbaru.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menuturakan pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari menjual barang thrifting ke produk lokal secara bertahap. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Maman menegaskan pemerintah memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, lanjut dia, pasokan thrifting tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

Meski begitu, Maman menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha, dan berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

“Tapi kan lama-lama kan pasti kan supply pasokan produknya kan pasti akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal,” terangnya.