“Subjek ideal dari pemerintahan totalitarian bukanlah orang Nazi yang fanatik atau Komunis yang fanatik, melainkanorang-orang yang baginya perbedaan antara fakta dan fiksi (yakni, realitas pengalaman) serta perbedaan antara benar dan salah (yakni, standar pemikiran) tidak lagi ada.”

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism

Perpustakaan yang Tidak Pernah Hilang

Argumen bahwa perpustakaan fisik akan ditinggalkan, menjadi usang dan sekadar memorabilia romantis dari peradaban terdidik, sudah hadir sejak 1949. Menariknya, sampai detik ini, belum ada bukti empiris yang mengarah pada punahnya perpustakaan. Sebaliknya, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) meningkat menjadi 66,77% pada 2023 yang disertai dengan meningkatnya kunjungan ke perpustakaan fisik maupun digital (Perpusnas, 2024).

Perpustakaan secara fisik masih eksis dengan beragam corak dan model organisasi yang berkembang. Perpustakaan setidaknya memiliki kapasitas bertahan dari era membludaknya informasi karena letupan teknologi. Masyarakat mampu mengevaluasi, mengekstraksi, dan mentransformasi nilai lain dari kehadiran perpustakaan.

Alih-alih menjadi gudang buku, perpustakaan telah bertransformasi menjadi ruang dialog publik, co-working space, dan juga galeri karya lintas disiplin yang layak dikunjungi. Memahami perpustakaan dalam perspektif sempit, yakni repositori pengetahuan (knowledge repository), bukanlah pilihan yang ideal dan sudah waktunya ditinggalkan.

Banyak studi telah membahas dan membedah perspektif dan pengalaman pengguna (seperti pelajar atau pendidik) terhadap fungsi dan justifikasi kehadiran perpustakaan. Namun, opini kami akan berorientasi dan mempersuasi pembaca untuk kembali memaknai esensi perpustakaan yang urgen pada era (dis)informasi. Era di mana kita semakin tidak bisa (atau tidak mau?) membedakan fakta yang nyata dengan selera subyektif.

Informasi telah menjadi mata uang (currency) baru dan terbukti bisa menjadi salah satu medium terbaik dalam membangun relasi kuasa (power relation) yang nyata atau yang artifisial. Bila dulu harga informasi akan tergantung pada tingkat kesulitan mendapatkannya (cost of acquisition) maka sekarang nampaknya bergeser pada seberapa efektif informasi tersebut bisa membentuk opini dan sikap bagi audiensnya.

Hal ini dapat dikonfirmasi dengan berselancar di ruang digital yang telah menjadi objek vital dalam memulai atau mengakhiri konflik seperti carut-marut geopolitik atau kampanye demokrasi. Mereka yang menguasai ruang digital, mereka yang akan memegang kunci “legitimasi”.

Kami ingin meyakinkan Anda, pada masa ini, ruang perpustakaan perlu dirancang sebagai ruang komunal untuk melawan rezim (dis)informasi. Rezim (dis)informasi—yakni kondisi di mana volume informasi meningkat drastis tanpa mekanisme verifikasi yang memadai—ditandai dengan banjir konten digital yang lebih mengutamakan kecepatan dan emosi dibanding akurasi.

Situasi ini berbahaya karena membentuk sikap seseorang untuk lebih mempercayai berita yang sesuai dengan selera dan perasaan, dan menggerus kapasitas kognitif mereka untuk mencerna kualitas informasi itu sendiri. Era ini biasa dikenal dengan istilah post-truth. Bagi beberapa kelompok, era ini menawarkan kesempatan untuk tidak hanya melawan hegemoni narasi lama tapi membentuk kepercayaan baru. Perang kelak akan dimenangkan oleh dominasi pikiran.

Dalam esai ini, kami merasa tidak perlu membahas apa yang benar (right) dan salah (wrong) menurut norma. Esai ini memiliki tujuan agar mereka yang cinta literasi dan perpustakaan memahami bahwa, demi keberlangsungan demokrasi yang lazim dianggap mode organisasi masyarakat terbaik, rezim (dis)informasi harus dilawan dengan kehadiran sistem yang sepadan.

Perpustakaan yang Melawan

Perpustakaan tidak cukup menjadi tempat para akademisi menulis jurnal, mencari referensi atau sekadar menjadi tempat yang “aman” dari kebisingan. Sebaliknya, perpustakaan harus mampu mereposisi perannya untuk bertransformasi tidak hanya sebagai jembatan distribusi, namun juga benteng verifikasi.

Dengan kata lain, perpustakaan tidak bisa menunggu masyarakat hadir tapi justru harus “menghadirkan diri” kepada masyarakat sebagai garda terdepan melawan (dis)informasi. Tapi pandangan ini hanya menjadi retorika belaka apabila langkahnya abu-abu. Ada jalan yang bisa kita tempuh.

Pertama, perpustakaan dilengkapi dengan tim pustakawan yang mampu mengkurasi informasi, mengedukasi literasi, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan terhadap penilaian informasi untuk masyarakat. Perpustakaan harus mengajarkan sumber informasi yang bisa dipercaya dan bila ada gelombang informasi yang hadir, bagaimana cara masyarakat mengolah informasi tersebut.

Bahkan pada masyarakat, terutama yang sering terpapar media sosial tidak sadar akan bahaya echo-chamber (ruang gema) yang dapat menyebabkan bias konfirmasi, pun juga mengarah pada disinformasi. Oleh karena itu, jangan menilai perpustakaan sekadar dari jumlah koleksi literatur tapi berikan juga penilaian pada sistem jaminan mutu informasi yang mereka miliki. Masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa tidak semua informasi memiliki nilai yang sama dan nilai tersebut akan sangat tergantung dari kebutuhan “pembeli” informasi.

Kedua, perpustakaan harus proaktif menjadi jembatan dialog lintas disiplin dan mampu menerjemahkannya bagi audiens awam. Seperti metafora yang sering kita dengar “bangun jembatan, bukan dinding”. Kita telah menjadi saksi bahwa era post-truth ini juga ditandai dengan matinya kepakaran (death of expertise) ketika semua orang merasa mampu berkomentar dan memahami masalah yang terjadi.

Mereka dengan jumlah pengikut terbanyak, maka suara merekalah yang menggema di ruang publik. Perpustakaan harus menahan reproduksi opini tanpa dasar kepakaran yang memadai dengan memberikan ruang bagi mereka yang ahli dengan cara yang patut.

Ketiga, perpustakaan harus berani membangun dampak (impact) yang jelas pada ruang media sosial. Media sosial tidak bisa hanya menjadi tempat pengumuman koleksi, lomba atau perubahan pengurus. Sosial media justru perlu menjadi tempat bercerita (storytell) dan menyampaikan ilmu yang menurut pemahaman pustakawan bernilai bagi masyarakat.

Titik ini hanya bisa dicapai apabila perpustakaan memiliki kepekaan terhadap isu dan tantangan di tingkat dampak yang mereka incar (misal, lokal atau nasional). Kami percaya bahwa kejahatan yang sistematis akan menang melawan kebaikan yang tidak sistematis.

Yang terakhir, perpustakaan harus mampu menjadi agen yang relevan bagi semua. Kita tidak bisa menutup mata dengan disparitas akses terhadap bacaan yang berkualitas dan seirama dengan kebutuhan masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan akses yang merata akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri melalui pengetahuan dan informasi yang terkandung di semua media pustaka.

Sedikit Refleksi pada Masa Depan

Ketika menyusun esai ini, kami selalu mencoba melawan rasa percaya bahwa masa depan akan menuju jalur yang diharapkan (desirables) dengan sendirinya. Melihat apa yang terjadi pada rapuhnya pendidikan, ketimpangan sosio-ekonomi yang semakin jelas dan hilangnya rasa percaya pada penegakan keadilan, sangat tidak rasional untuk sekadar menjadikan perpustakaan sebagai ruang kopi dan meditasi intelektual. Sesuatu harus berubah. Dan harus dilakukan dengan lebih sistematis.

Kami berharap bahwa esai ini mampu membuka imajinasi baru terhadap potensi dan pemaknaan perpustakaan yang lebih jelas sebagai ruang komunal dan simbol perlawanan terhadap (dis)informasi. Setidaknya, kita telah mencoba melawan dengan sedikit pena dan ketikan yang kita punya.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi keterlibatan Bank Indonesia Jakarta dalam mensponsori kegiatan Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 di Perpusnas. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Ia menyebut apa yang dilakukan Bank Indonesia Jakarta menjadi role model di Indonesia. “BI cabang Jakarta ini akan menjadi role model BI Indonesia. Saya sangat yakin dalam waktu dua tahun Youth Festival ini bukan hanya anak Jakarta yang ikut, tapi internasional akan hadir,” kata Rano Karno di lokasi, Kamis (2/4/2026).

Rano melihat film sebagai satu dari 17 sektor industri kreatif menjadi tonggak pembangunan nasional. Bayangkan dari 122 juta penonton film di Indonesia, 80 persen disumbangkan dari film nasional.

Di sisi lain dengan penduduk Jakarta yang rata-rata merupakan anak muda dan menggemari film. Maka menciptakan ekosistem merupakan keharusan, Ia pun menegaskan Pemprov DKI terus mendukung industri ini berkembang.

Termasuk pembuatan film pendek, sejumlah sutradara besar dunia dan nasional juga diketahui mengawali dari film pendek berdurasi 5-7 menit.

“Nah jadi artinya saya sangat bangga, bahagia hari ini BI kembali lagi mengumpulkan adik-adik yang punya mimpi tentang dunia kreatif bukan hanya film,” tuturnya.

Kepala Bank Indonesia DKI Jakarta Iwan Setiawan tak memungkiri jika film mendongkrak perekonomian.

Bahkan, lanjutnya, ekonomi kreatif merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan mencapai 9,42 persen (yoy) pada Semester I 2025.

“Dengan komposisi pendudukJakarta yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z (50,5 persen), generasi muda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi,” terangnya.

Lebih lanjut, industri film memiliki multiplier effect yang luas karena mampu menggerakkan berbagai sektor pendukung, seperti pariwisata, kuliner, fashion, dan transportasi.

“Selain itu, film juga berperan sebagai media efektifmemperkuat citra kota di tingkat global, sejalan dengan visi Jakarta sebagai Kota Sinema,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menargetkan pemulihan layanan digital iPusnas dilakukan secara bertahap.

Namun, proses tersebut masih menunggu hasil pengujian keamanan yang saat ini dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas Wiratna Tritawirasra menjelaskan, target waktu pemulihan sangat bergantung pada hasil audit keamanan dari BSSN.

Jika tidak ditemukan celah keamanan yang bersifat fatal, proses teknis diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu.

“Ya, mungkin target perbaikannya setelah kita melihat hasil dari pengujian BSSN."

"Apabila memang tidak ada hole atau lubang yang ada itu, memang kami dapat pastikan antara satu minggu sampai dengan satu setengah minggu,” jelas Wiratna dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

JAKARTA - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus melakukan penguatan layanan digital iPusnas melalui pembaruan teknologi dan peningkatan sistem keamanan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan pengetahuan digital yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penguatan layanan dilakukan melalui penyesuaian arsitektur sistem agar iPusnas dapat beroperasi lebih optimal dan andal. Upaya tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan membaca digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, menegaskan bahwa penguatan sistem merupakan bagian dari peningkatan kualitas layanan digital Perpusnas. Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital agar masyarakat dapat mengakses koleksi pengetahuan secara nyaman, aman, dan berkelanjutan,” ujar Joko dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan akses yang terjadi selama proses penguatan sistem berlangsung.

Menurut Joko, proses penyesuaian sistem dilakukan secara terukur agar layanan dapat kembali berjalan optimal. Perpusnas memastikan keamanan koleksi digital tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan penguatan layanan.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Perpusnas juga melakukan migrasi sistem dan pengujian keamanan dengan pendampingan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspek keamanan layanan digital tetap terjaga dan mampu menghadapi berbagai potensi risiko siber.

Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Wiratna Tritawirasta, menjelaskan bahwa peningkatan pengguna menjadi salah satu dasar penting dilakukannya pembaruan sistem. Menurutnya, pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi sekaligus memastikan layanan tetap stabil.

“Penguatan sistem dilakukan melalui pembaruan arsitektur, migrasi data, dan pengujian keamanan agar layanan semakin optimal,” ujar Wiratna dalam keterangan resmi di Jakarta. Ia menambahkan bahwa proses pengujian dilakukan secara bertahap sebelum layanan dipulihkan secara penuh.

Di tengah proses penguatan sistem, pemanfaatan iPusnas tetap menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perpusnas, iPusnas saat ini memiliki sekitar 134.309 judul koleksi dengan total 1.480.649 salinan digital, serta mencatat 770.106 pengguna baru sepanjang 2025.

Sejalan dengan proses tersebut, Perpusnas menargetkan pemulihan layanan iPusnas dilakukan secara bertahap setelah seluruh proses pengujian selesai. Versi Android direncanakan kembali aktif lebih dahulu, kemudian disusul versi iOS dan web secara bertahap.

Selain iPusnas, seluruh layanan Perpusnas baik daring maupun luring tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat. Layanan digital lain seperti BintangPusnas Edu, e-Resources, Khastara, serta chatbot Tanya Pustakawan juga tetap beroperasi sebagaimana mestinya.

Dalam pengelolaan layanan digital, Perpusnas juga terus memastikan mekanisme peminjaman berjalan adil bagi seluruh pihak. Sistem iPusnas telah dilengkapi teknologi Digital Rights Management (DRM) untuk menjaga keseimbangan layanan bagi perpustakaan, penulis, dan penerbit.

Ke depan, Perpusnas berkomitmen terus memperkuat literasi digital masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi. Literasi digital diharapkan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemanfaatannya secara etis, bertanggung jawab, dan produktif.

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat, Perpustakaan Nasional ( Perpusnas ) menyelenggarakan Festival Literasi Perpusnas 2025. Mengusung tema "Literasi Untuk Inspirasi Indonesia", Festival Literasi Perpusnas 2025 menjadi ajang apresiasi, edukasi, dan inspirasi dari seluruh pegiat literasi di Indonesia

Festival Literasi ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Di tengah arus transformasi digital dan derasnya arus informasi, literasi menjadi kunci utama untuk membangun manusia Indonesia yang kritis, kreatif, dan berkarakter.

Budaya baca dan kecakapan literasi perlu terus diupayakan bagi masyarakat sebagai faktor fundamental dan esensial dalam ikhtiar membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, secara khusus mengatakan publikasi media sangat membantu gema literasi menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tanpa pemberitaan persoalan literasi yang masih tantangan tidak akan menjadi perhatian.

"Kita ingin menyatukan program yang dibuat perpustakaan bisa dirasakan masyarakat," terang Amin dihadapan awak media.

Amin menambahkan Perpusnas hingga kini sudah banyak menggulirkan bantuan program penguatan budaya baca seperti lewat bantuan bahan bacaan bermutu yang disampaikan ke desa, taman baca masyarakat, rumah ibadah dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Dan buku bacaan merupakan dasar untuk gerakan minat baca.

"Keterlibatan masyarakat kini jauh lebih besar. Dan media membantu gerak aktif masyarakat berliterasi. Meskipun Amin mengakui pembangunan literasi belum memuaskan tapi ini bukan akhir.

Ragam penampilan edukatif, inspiratif, interaktif dan menghibur dihadirkan memeriahkan keseruan Festival Literasi Perpusnas 2024, mulai dari penampilan drama musikal, pertunjukkan teater, monolog literasi, musikalisasi puisi hingga dialog literasi. Uniknya, pemeran drama musikal dan teater merupakan peserta lomba yang mewakili daerahnya masing-masing.

Melalui Festival Literasi, masyarakat diajak untuk melihat bahwa literasi bukan hanya kemampuan teknis membaca dan menulis, melainkan kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.

Festival Literasi Perpusnas 2025 menegaskan peran literasi sebagai jembatan antara pengetahuan dan pembangunan sosial. Perpusnas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif membaca, menulis, dan berkarya demi meningkatkan kualitas hidup serta memperkokoh jati diri bangsa.