Bisnis.com, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, pada Rabu (17/6/2026).

Penggeledahan dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan perpustakaan digital (bookless library) tahun anggaran 2022.

Tim penyidik memfokuskan penggeledahan pada ruang Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) guna mengumpulkan alat bukti. Dari upaya tersebut, tim berhasil mengamankan dan menyita sejumlah dokumen krusial yang berkaitan erat dengan perkara.

Dokumen-dokumen yang disita antara lain dokumen perencanaan kegiatan; dokumen kontrak pengadaan; dokumen keuangan, termasuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja beserta dokumen pendukung lainnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Rachmat Supriady.menegaskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

Langkah ini dimaksud untuk membuat terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek strategis daerah tersebut.

“Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan, sehingga perkara dapat diungkap secara komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Rachmat di Makassar, Rabu (17/6/2026).

Saat ini, pihaknya tengah mendalami peran dari pihak-pihak yang terlibat, menelusuri seluruh dokumen yang disita, serta melacak aliran anggaran yang berkaitan dengan proyek pengadaan itu.

Sebagai informasi, program perpustakaan digital merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang bertujuan untuk mendorong literasi siswa. Fasilitas ini didesain agar para pelajar dapat mengakses buku-buku referensi berkualitas secara praktis.

Target serapan proyek pengadaan fasilitas ini awalnya ditujukan untuk menjangkau sekitar 123 SMA negeri di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Proyek ini didanai melalui APBD Provinsi Sulsel dengan kucuran anggaran yang diperkirakan mencapai Rp13 miliar.

Kendati menelan anggaran miliaran rupiah, implementasi di lapangan terkendala. Sejumlah sekolah dilaporkan belum dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital ini secara optimal, yang kemudian memicu kecurigaan adanya penyelewengan dalam proses pengadaannya.

“Subjek ideal dari pemerintahan totalitarian bukanlah orang Nazi yang fanatik atau Komunis yang fanatik, melainkanorang-orang yang baginya perbedaan antara fakta dan fiksi (yakni, realitas pengalaman) serta perbedaan antara benar dan salah (yakni, standar pemikiran) tidak lagi ada.”

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism

Perpustakaan yang Tidak Pernah Hilang

Argumen bahwa perpustakaan fisik akan ditinggalkan, menjadi usang dan sekadar memorabilia romantis dari peradaban terdidik, sudah hadir sejak 1949. Menariknya, sampai detik ini, belum ada bukti empiris yang mengarah pada punahnya perpustakaan. Sebaliknya, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) meningkat menjadi 66,77% pada 2023 yang disertai dengan meningkatnya kunjungan ke perpustakaan fisik maupun digital (Perpusnas, 2024).

Perpustakaan secara fisik masih eksis dengan beragam corak dan model organisasi yang berkembang. Perpustakaan setidaknya memiliki kapasitas bertahan dari era membludaknya informasi karena letupan teknologi. Masyarakat mampu mengevaluasi, mengekstraksi, dan mentransformasi nilai lain dari kehadiran perpustakaan.

Alih-alih menjadi gudang buku, perpustakaan telah bertransformasi menjadi ruang dialog publik, co-working space, dan juga galeri karya lintas disiplin yang layak dikunjungi. Memahami perpustakaan dalam perspektif sempit, yakni repositori pengetahuan (knowledge repository), bukanlah pilihan yang ideal dan sudah waktunya ditinggalkan.

Banyak studi telah membahas dan membedah perspektif dan pengalaman pengguna (seperti pelajar atau pendidik) terhadap fungsi dan justifikasi kehadiran perpustakaan. Namun, opini kami akan berorientasi dan mempersuasi pembaca untuk kembali memaknai esensi perpustakaan yang urgen pada era (dis)informasi. Era di mana kita semakin tidak bisa (atau tidak mau?) membedakan fakta yang nyata dengan selera subyektif.

Informasi telah menjadi mata uang (currency) baru dan terbukti bisa menjadi salah satu medium terbaik dalam membangun relasi kuasa (power relation) yang nyata atau yang artifisial. Bila dulu harga informasi akan tergantung pada tingkat kesulitan mendapatkannya (cost of acquisition) maka sekarang nampaknya bergeser pada seberapa efektif informasi tersebut bisa membentuk opini dan sikap bagi audiensnya.

Hal ini dapat dikonfirmasi dengan berselancar di ruang digital yang telah menjadi objek vital dalam memulai atau mengakhiri konflik seperti carut-marut geopolitik atau kampanye demokrasi. Mereka yang menguasai ruang digital, mereka yang akan memegang kunci “legitimasi”.

Kami ingin meyakinkan Anda, pada masa ini, ruang perpustakaan perlu dirancang sebagai ruang komunal untuk melawan rezim (dis)informasi. Rezim (dis)informasi—yakni kondisi di mana volume informasi meningkat drastis tanpa mekanisme verifikasi yang memadai—ditandai dengan banjir konten digital yang lebih mengutamakan kecepatan dan emosi dibanding akurasi.

Situasi ini berbahaya karena membentuk sikap seseorang untuk lebih mempercayai berita yang sesuai dengan selera dan perasaan, dan menggerus kapasitas kognitif mereka untuk mencerna kualitas informasi itu sendiri. Era ini biasa dikenal dengan istilah post-truth. Bagi beberapa kelompok, era ini menawarkan kesempatan untuk tidak hanya melawan hegemoni narasi lama tapi membentuk kepercayaan baru. Perang kelak akan dimenangkan oleh dominasi pikiran.

Dalam esai ini, kami merasa tidak perlu membahas apa yang benar (right) dan salah (wrong) menurut norma. Esai ini memiliki tujuan agar mereka yang cinta literasi dan perpustakaan memahami bahwa, demi keberlangsungan demokrasi yang lazim dianggap mode organisasi masyarakat terbaik, rezim (dis)informasi harus dilawan dengan kehadiran sistem yang sepadan.

Perpustakaan yang Melawan

Perpustakaan tidak cukup menjadi tempat para akademisi menulis jurnal, mencari referensi atau sekadar menjadi tempat yang “aman” dari kebisingan. Sebaliknya, perpustakaan harus mampu mereposisi perannya untuk bertransformasi tidak hanya sebagai jembatan distribusi, namun juga benteng verifikasi.

Dengan kata lain, perpustakaan tidak bisa menunggu masyarakat hadir tapi justru harus “menghadirkan diri” kepada masyarakat sebagai garda terdepan melawan (dis)informasi. Tapi pandangan ini hanya menjadi retorika belaka apabila langkahnya abu-abu. Ada jalan yang bisa kita tempuh.

Pertama, perpustakaan dilengkapi dengan tim pustakawan yang mampu mengkurasi informasi, mengedukasi literasi, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan terhadap penilaian informasi untuk masyarakat. Perpustakaan harus mengajarkan sumber informasi yang bisa dipercaya dan bila ada gelombang informasi yang hadir, bagaimana cara masyarakat mengolah informasi tersebut.

Bahkan pada masyarakat, terutama yang sering terpapar media sosial tidak sadar akan bahaya echo-chamber (ruang gema) yang dapat menyebabkan bias konfirmasi, pun juga mengarah pada disinformasi. Oleh karena itu, jangan menilai perpustakaan sekadar dari jumlah koleksi literatur tapi berikan juga penilaian pada sistem jaminan mutu informasi yang mereka miliki. Masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa tidak semua informasi memiliki nilai yang sama dan nilai tersebut akan sangat tergantung dari kebutuhan “pembeli” informasi.

Kedua, perpustakaan harus proaktif menjadi jembatan dialog lintas disiplin dan mampu menerjemahkannya bagi audiens awam. Seperti metafora yang sering kita dengar “bangun jembatan, bukan dinding”. Kita telah menjadi saksi bahwa era post-truth ini juga ditandai dengan matinya kepakaran (death of expertise) ketika semua orang merasa mampu berkomentar dan memahami masalah yang terjadi.

Mereka dengan jumlah pengikut terbanyak, maka suara merekalah yang menggema di ruang publik. Perpustakaan harus menahan reproduksi opini tanpa dasar kepakaran yang memadai dengan memberikan ruang bagi mereka yang ahli dengan cara yang patut.

Ketiga, perpustakaan harus berani membangun dampak (impact) yang jelas pada ruang media sosial. Media sosial tidak bisa hanya menjadi tempat pengumuman koleksi, lomba atau perubahan pengurus. Sosial media justru perlu menjadi tempat bercerita (storytell) dan menyampaikan ilmu yang menurut pemahaman pustakawan bernilai bagi masyarakat.

Titik ini hanya bisa dicapai apabila perpustakaan memiliki kepekaan terhadap isu dan tantangan di tingkat dampak yang mereka incar (misal, lokal atau nasional). Kami percaya bahwa kejahatan yang sistematis akan menang melawan kebaikan yang tidak sistematis.

Yang terakhir, perpustakaan harus mampu menjadi agen yang relevan bagi semua. Kita tidak bisa menutup mata dengan disparitas akses terhadap bacaan yang berkualitas dan seirama dengan kebutuhan masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan akses yang merata akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri melalui pengetahuan dan informasi yang terkandung di semua media pustaka.

Sedikit Refleksi pada Masa Depan

Ketika menyusun esai ini, kami selalu mencoba melawan rasa percaya bahwa masa depan akan menuju jalur yang diharapkan (desirables) dengan sendirinya. Melihat apa yang terjadi pada rapuhnya pendidikan, ketimpangan sosio-ekonomi yang semakin jelas dan hilangnya rasa percaya pada penegakan keadilan, sangat tidak rasional untuk sekadar menjadikan perpustakaan sebagai ruang kopi dan meditasi intelektual. Sesuatu harus berubah. Dan harus dilakukan dengan lebih sistematis.

Kami berharap bahwa esai ini mampu membuka imajinasi baru terhadap potensi dan pemaknaan perpustakaan yang lebih jelas sebagai ruang komunal dan simbol perlawanan terhadap (dis)informasi. Setidaknya, kita telah mencoba melawan dengan sedikit pena dan ketikan yang kita punya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) akan merevitalisasi sebanyak 4.700 perpustakaan sekolah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam penguatan literasi dan mendukung penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning di sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin mengatakan, perhatian pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan sekolah kini semakin besar meski pembangunan ruang praktik masih mendominasi program revitalisasi pendidikan.

“Berarti ada 4.700 perpustakaan yang dibangun. Jadi di samping memang masih lebih banyak ruang praktik, kalau ruang praktik lebih dari 7.500. Tapi karena ruang praktik itu satu sekolah bisa dua atau tiga, jadi memang agak berbeda dibanding perpustakaan,” ujar Tatang, saatBincang Santai Dampak Nyata Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penguatan Literasi melalui Sarana Perpustakaan yang Nyaman, di Perpustakaan Nasional Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dalam proses tersebut, siswa membutuhkan ruang diskusi dan referensi sebelum masuk ke tahap praktik di laboratorium atau ruang praktik sekolah.

“Dalam proses mempraktikkan pembelajaran mendalam dengan adanya project based learning, siswa itu ada waktunya untuk bersama mendiskusikan topik yang akan mereka pilih untuk sebuah proyek. Dan itu tentu membutuhkan referensi-referensi, sehingga perpustakaan menjadi penting,” jelasnya.

Tatang menambahkan, keberadaan perpustakaan di SMK bukan hanya untuk menyediakan buku teks, tetapi juga memperkuat literasi nonteks guna membangun imajinasi dan kreativitas siswa.

“Nanti mungkin juga perlu ada penyediaan buku bacaan nonteks. Tidak hanya lulusan SMK itu skillful di bidangnya, tapi juga harus punya literasi dalam arti nonteks. Karena ini bagian dari bagaimana mereka membangun imajinasi sehingga refleksinya nanti lebih kuat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa dari total 219 ribu perpustakaan yang terdata di Indonesia, sekitar 78 persen di antaranya merupakan perpustakaan sekolah.

Namun, ia menyoroti masih banyak persoalan terkait validitas data perpustakaan sekolah di lapangan. Berdasarkan evaluasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), banyak sekolah yang tercatat memiliki perpustakaan tetapi tidak dapat mengirimkan data saat proses pendataan dilakukan.

Aminudin juga menekankan perlunya perubahan paradigma terhadap fungsi perpustakaan. Menurutnya, perpustakaan harus menjadi ruang pengembangan kreativitas dan pusat lahirnya ide-ide baru bagi siswa.

“Perpustakaan harus dijadikan ruang untuk pengembangan kreativitas, pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk menumbuhkan pola pikir baru tentang kreativitas-kreativitas baru itu. Karena sumber-sumber belajar ada di perpustakaan,” pungkasnya.

JAKARTA - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus melakukan penguatan layanan digital iPusnas melalui pembaruan teknologi dan peningkatan sistem keamanan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan pengetahuan digital yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penguatan layanan dilakukan melalui penyesuaian arsitektur sistem agar iPusnas dapat beroperasi lebih optimal dan andal. Upaya tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan membaca digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, menegaskan bahwa penguatan sistem merupakan bagian dari peningkatan kualitas layanan digital Perpusnas. Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital agar masyarakat dapat mengakses koleksi pengetahuan secara nyaman, aman, dan berkelanjutan,” ujar Joko dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan akses yang terjadi selama proses penguatan sistem berlangsung.

Menurut Joko, proses penyesuaian sistem dilakukan secara terukur agar layanan dapat kembali berjalan optimal. Perpusnas memastikan keamanan koleksi digital tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan penguatan layanan.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Perpusnas juga melakukan migrasi sistem dan pengujian keamanan dengan pendampingan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspek keamanan layanan digital tetap terjaga dan mampu menghadapi berbagai potensi risiko siber.

Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Wiratna Tritawirasta, menjelaskan bahwa peningkatan pengguna menjadi salah satu dasar penting dilakukannya pembaruan sistem. Menurutnya, pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi sekaligus memastikan layanan tetap stabil.

“Penguatan sistem dilakukan melalui pembaruan arsitektur, migrasi data, dan pengujian keamanan agar layanan semakin optimal,” ujar Wiratna dalam keterangan resmi di Jakarta. Ia menambahkan bahwa proses pengujian dilakukan secara bertahap sebelum layanan dipulihkan secara penuh.

Di tengah proses penguatan sistem, pemanfaatan iPusnas tetap menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perpusnas, iPusnas saat ini memiliki sekitar 134.309 judul koleksi dengan total 1.480.649 salinan digital, serta mencatat 770.106 pengguna baru sepanjang 2025.

Sejalan dengan proses tersebut, Perpusnas menargetkan pemulihan layanan iPusnas dilakukan secara bertahap setelah seluruh proses pengujian selesai. Versi Android direncanakan kembali aktif lebih dahulu, kemudian disusul versi iOS dan web secara bertahap.

Selain iPusnas, seluruh layanan Perpusnas baik daring maupun luring tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat. Layanan digital lain seperti BintangPusnas Edu, e-Resources, Khastara, serta chatbot Tanya Pustakawan juga tetap beroperasi sebagaimana mestinya.

Dalam pengelolaan layanan digital, Perpusnas juga terus memastikan mekanisme peminjaman berjalan adil bagi seluruh pihak. Sistem iPusnas telah dilengkapi teknologi Digital Rights Management (DRM) untuk menjaga keseimbangan layanan bagi perpustakaan, penulis, dan penerbit.

Ke depan, Perpusnas berkomitmen terus memperkuat literasi digital masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi. Literasi digital diharapkan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemanfaatannya secara etis, bertanggung jawab, dan produktif.

JAKARTA - Para siswa di SDN Cikini 01 tampak ceria dan antusias mendapat ratusan buku dari donasi MNC Peduli. Salah seorang siswi bernama Nazila Bilqis Wibowo atau yang biasa dipanggil Bilqis, mengaku senang karena bisa menambah koleksi bacaan yang dapat ia jelajahi.

Bilqis termasuk siswa yang gemar membaca, terutama buku komik. Baginya, membaca bukan sekedar aktivitas mengisi waktu, tetapi juga membuka imajinasi.

“Menyenangkan dan rasanya ingin menambah petualangan baru dari membaca buku yang diberikan,” ujarnya.

Bilqis yakin, dengan membaca bisa membantunya meningkatkan kreativitas. Meski belum pernah meminjam buku untuk dibawa pulang, Bilqis menikmati waktu membaca di sekolah, baik di kelas maupun di perpustakaan.

Ia biasanya membaca saat jam kunjungan perpustakaan atau ketika ada waktu luang. Sebagai informasi, penambahan ratusan buku bacaan dari MNC Peduli memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih buku sesuai minat masing-masing.

Momen memilih buku sendiri menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Di sela kegiatan belajar dan aktivitas Ramadan seperti tadarus dan ibadah bersama, membaca menjadi salah satu cara siswa mengisi waktu dengan hal positif.

Buku-buku cerita, komik, hingga bacaan pengetahuan menjadi pintu bagi mereka untuk mengenal dunia lebih luas. Bagi Bilqis, setiap halaman buku menghadirkan cerita baru dan imajinasi baru.

NEW DELHI - Anke Gowda sangat menyukai buku sejak kecil dan ingin menginspirasi orang lain untuk membaca juga. Dua juta buku, tersimpan di sebuah bangunan luas, gratis untuk dipinjam dan dibaca siapa saja.

Siapa Anke Gowda? Pria Pekerja India yang Buka Perpustakaan dengan Koleksi 2 Juta Buku

1. Mengumpulkan Buku selama 5 Dekade

Itulah kekayaan yang telah dikumpulkan Anke Gowda, seorang pensiunan pekerja pabrik gula dari negara bagian Karnataka di India selatan, selama lima dekade terakhir.

Pria berusia 79 tahun ini menjadi berita utama bulan lalu ketika ia menerima Padma Shri - penghargaan sipil yang diberikan oleh pemerintah federal - atas kontribusinya yang luar biasa dalam mempromosikan literasi dan pembelajaran.

2. Memiliki Koleksi Buku Langka

Gowda—yang koleksinya yang menakjubkan mencakup edisi langka Alkitab, bersama dengan buku-buku tentang setiap subjek yang dapat dibayangkan—berasal dari keluarga petani di mana buku adalah barang mewah.

"Saya tumbuh di desa. Kami tidak pernah mendapatkan buku untuk dibaca, tetapi saya selalu penasaran tentang buku. Saya terus berpikir bahwa saya harus membaca, mengumpulkan buku, dan menambah pengetahuan," katanya kepada BBC.

Perpustakaan Gowda terletak di Pandavapura, sebuah kotamadya kecil di distrik Mandya, Karnataka. Perpustakaan ini tidak memiliki organisasi yang kaku seperti yang biasanya diasosiasikan dengan perpustakaan. Bahkan, koleksi Gowda tidak memiliki pustakawan dan buku-buku ditumpuk di rak dan berserakan di lantai secara sembarangan.

Di luar, di bawah tenda perpustakaan terdapat karung-karung berisi sekitar 800.000 buku, yang masih menunggu untuk dibuka. Koleksi ini masih terus bertambah, melalui pembelian Gowda dan sumbangan dari orang lain.

Tempat ini sering dikunjungi oleh siswa, orang tua mereka, guru, dan pecinta buku. Para pengunjung tetap tampaknya sudah hafal seluk-beluk perpustakaan dan dengan mudah menemukan buku yang mereka butuhkan. Dan bahkan jika mereka tidak bisa, kata mereka, Gowda bisa menemukan apa saja.

3. Tidur di Perpustakaan

Gowda, istri dan putranya tinggal di sudut perpustakaan, yang buka setiap hari dalam seminggu - dan selama berjam-jam.

Gowda menghabiskan masa kecilnya dengan menyeimbangkan sekolah dan membantu ayahnya bekerja di ladang. Dia sering meminta uang kepada orang tuanya dan kakak perempuannya untuk membeli buku.

Ketika ia mulai membaca buku-buku tentang pejuang kemerdekaan India dan pemimpin spiritual, ia langsung ketagihan.

"Buku-buku itu seperti permen," katanya.

4. Terinspirasi oleh Seorang Guru

Terinspirasi oleh seorang guru, ia mulai mengumpulkan koleksi buku kecil agar siswa lain dari daerah pedesaan juga dapat membaca.

Ia sering menggunakan uang yang diberikan orang tuanya untuk membeli makanan sebagai gantinya untuk membeli buku.

Tak lama setelah menyelesaikan sekolah, ia mulai bekerja sebagai kondektur bus.

Suatu hari, sekitar 10 bulan setelah bekerja, ia bertemu dengan mantan gurunya yang terkejut mendengar bahwa ia telah berhenti belajar. Gurunya mendesak Gowda untuk mengundurkan diri dan kuliah.

Gowda mengikuti sarannya dan melanjutkan studi pascasarjana dalam bahasa Kannada (bahasa resmi Karnataka), sebelum bergabung dengan pabrik gula Pandavapura sebagai pencatat waktu.

Ia akan menghabiskan dua pertiga dari gaji bulanannya untuk buku, dan menggunakan sisa uangnya untuk bahan makanan dan kebutuhan lainnya.

"Gaji saat itu rendah, tetapi harga juga rendah," katanya.

4. Kerap Membeli Buku yang Berdiskon

Selama 33 tahun bekerja di pabrik, Gowda menghadiri puluhan konferensi Kannada Sahitya Parishat - sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mengembangkan bahasa dan sastra lokal - dan sering membeli buku-buku diskon dari mereka.

Ia juga menambah penghasilannya dengan beternak sapi dan menjual susu, serta bekerja sebagai agen asuransi.

Hambatan berikutnya akan familiar bagi para pecinta buku di mana pun - menemukan tempat untuk menyimpan koleksinya yang melimpah.

"Saya mulai menyimpan buku-buku di dalam peti [kotak logam besar]. Kemudian saya memasang rak buku di rumah saya. Tetapi pada suatu titik, tidak ada tempat lagi," katanya.

Saat itu, ia telah mengumpulkan sekitar 50.000 buku.

Bantuan datang ketika beberapa temannya bertemu dengan Hari Khoday, mendiang pengusaha minuman keras yang sedang membangun sebuah kuil di Pandavapura.

Khoday, kenang Gowda, tidak percaya bahwa satu orang bisa memiliki begitu banyak buku.

"Dia datang dan melihat buku-buku itu sendiri. Kemudian dia bertanya apa yang saya butuhkan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak menginginkan uang untuk diri saya sendiri. Satu-satunya permintaan saya adalah agar dia membangun perpustakaan," kata Gowda.

Khoday setuju dan membayar pembangunan gedung besar, yang sekarang menjadi bagian dari perpustakaan Gowda yang luas, membentang di area seluas 15.800 kaki persegi (1.467 meter persegi).

5. Mendapatkan Bantuan dari Berbagai Pihak

Kemudian, seorang anggota parlemen setempat membawa Kepala Menteri saat itu, HD Kumaraswamy, untuk melihat perpustakaan tersebut dan beliau menyetujui dana untuk pembangunan dua bangunan tambahan yang terhubung dengan bangunan pertama.

Saat ini, siswa dan guru dari seluruh negara bagian mengunjungi perpustakaan tersebut. Di antara mereka adalah Ravi Bettaswami, seorang asisten profesor di sebuah perguruan tinggi swasta yang mengatakan bahwa ia juga terinspirasi untuk membangun koleksi ribuan buku.

"Saya telah menggunakan perpustakaan Gowda untuk belajar dan telah membawa siswa saya ke sana agar mereka dapat membaca dan juga membantu mengatur buku-buku tersebut," katanya.

Shilpashree Haranu, yang mengajar di sebuah perguruan tinggi negeri, mengatakan bahwa koleksi tersebut mungkin terlihat berantakan karena belum diatur oleh pustakawan profesional.

"Tetapi dia [Gowda] tahu persis di mana setiap buku berada dan dapat memberi tahu Anda dalam sekejap," katanya.

Ketika ditanya mengapa ia tidak pernah mempekerjakan pustakawan, Gowda mengatakan tidak ada yang pernah menyarankan hal itu kepadanya.

Mengenai masa depan perpustakaan, Gowda menyampaikan pandangan filosofis, menyarankan bahwa sekarang terserah orang lain untuk meneruskan warisannya.

"Saya telah memenuhi tanggung jawab saya. Tetapi saya tidak memiliki energi lagi. Mungkin pemerintah dan masyarakat dapat mengambil alih sekarang?

"Saya telah melakukan yang terbaik, sekarang terserah orang lain."

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) memperkenalkan koleksi perpustakaan Islam digital. Platform Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (Elipski) tersebut dikenalkan diajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 yang berlangsung 22 Januari hingga 3 Februari 2026 di Kairo, Mesir.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Lubenah, mengatakan, keikutsertaan Kemenag dalam pameran buku internasional tersebut merupakan bagian dari penguatan literasi keagamaan. Menurut Lubenah, literasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bacaan, tetapi juga cara memahami dan mengamalkan ajaran agama.

“Literasi keagamaan bukan hanya soal ketersediaan buku, tetapi menyangkut kualitas cara berpikir, memahami, dan mengamalkan agama,” kata Lubenah di Kairo, Senin (2/2/2026).

Lubenah menjelaskan, literasi keagamaan yang baik berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemahaman agama yang moderat dan kontekstual dapat tumbuh melalui akses terhadap bacaan keislaman yang beragam dan relevan dengan perkembangan zaman. “Inilah yang kami perkenalkan dalam forum literasi internasional seperti CIBF,” ujarnya.

Lubenah menambahkan, partisipasi Kemenag dalam CIBF juga dimanfaatkan untuk membangun jejaring dengan berbagai pihak. Menurutnya, kehadiran Indonesia di pameran buku tersebut membuka peluang kerja sama dengan penerbit, lembaga riset, dan institusi keagamaan dari berbagai negara.

“Kami ingin literasi keagamaan Islam Indonesia terhubung dengan ekosistem literasi global,” katanya.

Lihat video: Kemenag Tegaskan Tepuk Sakinah Bukan Syarat Wajib



Kepala Subdirektorat Kepustakaan Islam, Nur Rahmawati, menjelaskan, koleksi Elipski diperkenalkan dalam bentuk cetak dan digital agar dapat diakses oleh pengunjung pameran. “Di stan pameran, kami menampilkan buku, kitab, serta materi khotbah Jumat tematik yang selama ini menjadi bagian dari layanan literasi keagamaan Kementerian Agama,” ujarnya.

Nur menyebut, koleksi Elipski yang dipamerkan mencakup khazanah keislaman klasik hingga karya-karya tematik yang membahas isu kontemporer. Salah satu koleksi yang mendapat perhatian pengunjung adalah tema Ekoteologi Islam. “Tema ekoteologi mendapat respons karena berkaitan dengan isu lingkungan yang menjadi perhatian global,” katanya.

Menurut Nur, respons pengunjung terhadap koleksi tersebut menunjukkan adanya ketertarikan terhadap gagasan keislaman yang membahas relasi manusia dan lingkungan. Ia menilai, koleksi Elipski dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam diskursus keislaman lintas negara.

Cairo International Book Fair merupakan ajang pameran buku terbesar di kawasan timur tengah. Dalam empat hari sejak dibuka, penyelenggara merilis satu juta warga Mesir dan negara Timur Tengah lainnya mengunjungi pameran tersebut. Perhelatan tahunan itu dinilai strategis sebagai ajang promosi literasi keagamaan dunia.

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik guna mengakselerasi pembangunan literasi di wilayah tersebut. Langkah ini diambil di tengah evaluasi ketat terhadap penyerapan anggaran tahun sebelumnya.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyalurkan DAK Non-Fisik senilai Rp17.605.063.000 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. DAK Nonfisik tersebut ditujukan kepada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk melaksanakan pengembangan program perpustakaan daerah.
Kepala Perpusnas RI Aminudin Aziz menjelaskan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam struktur anggaran. Ia mengungkapkan bahwa untuk TA 2026, komponen DAK fisik ditiadakan.
"DAK fisik tahun 2026 ini sudah tidak ada karena semuanya digarap oleh kementerian yang terkait yang langsung menangani itu," ujar Aminudin dalam agenda Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (29/1/2026).
Penyaluran DAK Nonfisik TA 2026 ini membawa catatan evaluasi dari kinerja tahun sebelumnya. Aminudin menyoroti pengalokasian DAK Nonfisik TA 2025 sebesar Rp21.958.521.000 yang dinilai kurang terserap secara maksimal di 35 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data realisasi, penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berada di angka Rp18.123.956.436, sehingga menyisakan sisa anggaran senilai Rp3.834.564.564 yang kembali ke kas negara.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyambut baik penyaluran ini sebagai bagian dari strategi kebijakan pembangunan Jateng 2025-2029. Sumarno juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengoptimalkan peran perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat di tengah penurunan niat baca.
“Kemajuan suatu bangsa itu tentu saja semua dari ilmu dan sebagainya itu ada di perpustakaan, kalau tantangan sekarang adalah niat baca yang kurang,” ungkapnya. (Muhammad Robith Faizi)

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti persoalan layanan digital hingga kondisi fisik perpustakaan di Indonesia, termasuk milik tokoh pendiri bangsa. Kritik disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, belum lama ini.

"Kalau lagi sedang malas pergi, saya biasanya akses Ipusnas. Tapi, belakangan ini Ipusnas sering macet," ujar Bonnie.

Anggota Fraksi PDIP itu menceritakan pengalamannya mengunduh buku yang terhenti karena sistem terkunci dan menemui gangguan akses yang berlanjut meski masa pemeliharaan seharusnya selesai.

Dia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik dasar. Di sisi lain, Bonnie juga mengungkap kondisi memprihatinkan perpustakaan daerah.

Berdasarkan data, masih ada 19 kabupaten/kota dan lima provinsi baru yang belum memiliki perpustakaan. "Saya datang ke sana, koleksinya disimpan di satu ruangan tanpa pendingin, lembab. Kita tahu kondisi kelembapan tinggi di Indonesia, buku harus dirawat," katanya.

Bonnie meminta Perpusnas membimbing perpustakaan daerah agar standar perawatan terpenuhi. Perhatian khusus juga disampaikan untuk perpustakaan tokoh bangsa. "Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta ini juga tolong diperhatikan," ucapnya.

Dia mencontohkan perpustakaan pribadi Bung Hatta di Jalan Proklamasi yang memerlukan perhatian sekaligus mendorong akses publik untuk koleksi buku Bung Karno yang tersebar di Istana Bogor dan Balai Kirti.

Politikus yang pernah menjadi kurator di Rijksmuseum Amsterdam ini mendorong komunikasi agar koleksi itu bisa dibuka publik sebagai sumber pengetahuan sejarah.

Merespons keberhasilan repatriasi 42 naskah kuno Nusantara dari Australia, Bonnie menyambut baik langkah mendekolonisasi pengetahuan tersebut. Namun, dia mempertanyakan kesiapan anggaran perawatan manuskrip-manuskrip berharga itu.

"Ketika saya lihat anggaran kira-kira sanggup nggak merawat naskah-naskah kuno yang dipulangkan tadi? Kita saja kadang tidak mampu merawat karena keterbatasan anggaran," ujarnya.

JAKARTA - Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali dipermasalahkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi. Pemohon kali ini menggugat Lembaga Kearsipan Daerah di bawah pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dokumen pendaftaran ijazah Jokowi ketika mendaftar sebagai Gubernur Jakarta.

Adapun sidang perdana gugatan Bonatua digelar hari ini, Rabu (5/11/2025) di Komisi Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dari pantauan, Bonatua dan kuasa hukum telah tiba di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pukul 10.00 WIB.

"Jadi hari ini saya sedang sengketa informasi terkait ijazah dan dokumen verifikasi ijazah itu yang seharusnya itu sudah dikuasai oleh Lembaga kearsipan Daerah yaitu Perpustakaan Daerah DKI Jakarta di bawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," kata Bonatua sebelum persidangan, Rabu (5/11/2025).

"Jadi ini dokumen yang mau kita minta itu kan dokumen ijazah, fotokopi, legalisir, dan berita-berita acara klarifikasi semasa pemilu gubernur tahun 2012," sambungnya.

Adapun gugatan ini berawal ketika Bonatua mengajukan permohonan informasi publik secara online melalui portal PPID Pemprov DKI Jakarta, terkait dokumen ijazah Jokowi. Namun PPID Pemprov DKI Jakarta membalas permintaan Bonatua bahwa mereka tidak memiliki dokumen ijazah Jokowi.

Bonatua memandang lembaga Kearsipan Daerah seharusnya memiliki salinan ijazah Jokowi ketika menjabat sebagai gubernur. Hal itu juga telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

"Mereka bilang tidak menguasai, tidak punya, artinya kan ada pelanggaran perundang-undang kearsipan di sini. Apakah Pemprov DKI-nya yang sifatnya pasif tidak mau aktif menanyakan mana arsip mantan gubernur DKI," ujarnya.

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat, Perpustakaan Nasional ( Perpusnas ) menyelenggarakan Festival Literasi Perpusnas 2025. Mengusung tema "Literasi Untuk Inspirasi Indonesia", Festival Literasi Perpusnas 2025 menjadi ajang apresiasi, edukasi, dan inspirasi dari seluruh pegiat literasi di Indonesia

Festival Literasi ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Di tengah arus transformasi digital dan derasnya arus informasi, literasi menjadi kunci utama untuk membangun manusia Indonesia yang kritis, kreatif, dan berkarakter.

Budaya baca dan kecakapan literasi perlu terus diupayakan bagi masyarakat sebagai faktor fundamental dan esensial dalam ikhtiar membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, secara khusus mengatakan publikasi media sangat membantu gema literasi menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tanpa pemberitaan persoalan literasi yang masih tantangan tidak akan menjadi perhatian.

"Kita ingin menyatukan program yang dibuat perpustakaan bisa dirasakan masyarakat," terang Amin dihadapan awak media.

Amin menambahkan Perpusnas hingga kini sudah banyak menggulirkan bantuan program penguatan budaya baca seperti lewat bantuan bahan bacaan bermutu yang disampaikan ke desa, taman baca masyarakat, rumah ibadah dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Dan buku bacaan merupakan dasar untuk gerakan minat baca.

"Keterlibatan masyarakat kini jauh lebih besar. Dan media membantu gerak aktif masyarakat berliterasi. Meskipun Amin mengakui pembangunan literasi belum memuaskan tapi ini bukan akhir.

Ragam penampilan edukatif, inspiratif, interaktif dan menghibur dihadirkan memeriahkan keseruan Festival Literasi Perpusnas 2024, mulai dari penampilan drama musikal, pertunjukkan teater, monolog literasi, musikalisasi puisi hingga dialog literasi. Uniknya, pemeran drama musikal dan teater merupakan peserta lomba yang mewakili daerahnya masing-masing.

Melalui Festival Literasi, masyarakat diajak untuk melihat bahwa literasi bukan hanya kemampuan teknis membaca dan menulis, melainkan kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.

Festival Literasi Perpusnas 2025 menegaskan peran literasi sebagai jembatan antara pengetahuan dan pembangunan sosial. Perpusnas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif membaca, menulis, dan berkarya demi meningkatkan kualitas hidup serta memperkokoh jati diri bangsa.