Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai menjadi sinyal bahwa persaingan penghimpunan dana di industri perbankan semakin ketat.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan dan tingginya imbal hasil instrumen keuangan, perbankan memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) akan terus meningkat sehingga berpotensi menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR). Sementara itu, tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan sebesar 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada tren kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi di hampir seluruh kelompok bank dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Doddy, kenaikan bunga simpanan merupakan respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta dinamika pasar keuangan yang mendorong kompetisi penghimpunan dana semakin intensif.

LPS mencatat rata-rata suku bunga pasar simpanan rupiah telah meningkat 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28% pada periode observasi Juni 2026.

Meski likuiditas industri masih tergolong memadai, LPS melihat adanya indikasi perang suku bunga antarkelompok bank dalam memperebutkan dana masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hingga Mei 2026 masih mencapai 13,47% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,51%.

Namun, LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan berpotensi melambat hingga akhir kuartal III/2026 sehingga kompetisi penghimpunan dana diperkirakan masih akan berlangsung.

Selain menyesuaikan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai tingkat bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami bahwa simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan, salah satunya tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP yang ditetapkan LPS.

Penyesuaian TBP juga bertujuan menjaga cakupan penjaminan simpanan. Hingga Mei 2026, sebanyak 681,67 juta rekening atau 99,94% rekening nasabah bank umum tercakup dalam penjaminan penuh LPS.

Adapun pada BPR dan BPRS, sebanyak 15,67 juta rekening atau 99,97% dari total rekening juga telah memenuhi cakupan penjaminan.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk tidak menerima bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan.

Margin Bunga Bank Berpotensi Menyempit

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan TBP sejalan dengan kondisi pasar yang memang sedang menghadapi kenaikan biaya dana.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya imbal hasil SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/6/2026).

Menurut Lani, tekanan tersebut membuat margin bunga bersih perbankan berpotensi terus menyempit karena penyesuaian suku bunga kredit tidak dapat dilakukan secepat kenaikan biaya dana.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," imbuhnya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan komposisi dana murah atau current account saving account (CASA) di kisaran 70%.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyatakan akan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan, kondisi makroekonomi, likuiditas industri, serta dinamika permintaan dan penawaran dana sebelum menentukan strategi penghimpunan dana.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menyampaikan bahwa bank akan menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat.

Di saat bersamaan, BCA juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit agar tetap dapat diterima pasar dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin," kata Hera kepada Bisnis.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra berharap kondisi likuiditas industri secara bertahap menjadi lebih longgar sehingga persaingan suku bunga simpanan tidak kembali memanas.

Menurutnya, stabilisasi suku bunga penting agar biaya dana tidak terus meningkat dan pada akhirnya ikut mendorong kenaikan bunga kredit yang dapat menghambat fungsi intermediasi perbankan.

"Harapannya likuiditas di pasar juga semakin tidak seketat kemarin sehingga kenaikan suku bunga bisa lebih stabil, tidak terlalu reaktif. Kalau suku bunga terlalu tinggi, fungsi intermediasi perbankan juga akan terdorong naik dan itu tentu tidak kita harapkan," ujarnya kepada Bisnis.

Kicky menambahkan pemerintah saat ini tengah mendorong sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui pembiayaan perbankan. Karena itu, perang suku bunga dinilai tidak menguntungkan apabila akhirnya meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha.

Dia mengatakan keputusan pemerintah yang mempertahankan bahkan menambah penempatan dana di perbankan dapat membantu menenangkan pasar dan mengurangi kompetisi penghimpunan dana.

"Harapannya reaksi pasar positif sehingga perang suku bunga yang terjadi belakangan bisa kembali normal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut adanya potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah hingga akhir kuartal III/2026 di tengah dinamika likuiditas dan pasar keuangan.

Merespons kondisi tersebut, LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) untuk bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR).

Dengan penyesuaian tersebut, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum naik menjadi 3,75%, sedangkan di BPR menjadi 6,25%. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan pertumbuhan simpanan rupiah saat ini masih relatif tinggi.

Namun, LPS melihat adanya potensi perlambatan penghimpunan dana masyarakat pada periode mendatang.

“Memang kemudian kinerja penghimpunan simpanan berpotensi agak melambat ke depan, terutama karena perkembangan situasi likuiditas, termasuk juga perkembangan di pasar keuangan,” ujar Doddy dalam konferensi pers, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, potensi perlambatan tersebut akan memengaruhi laju pertumbuhan simpanan. Kendati demikian, LPS menilai risiko perlambatan dana masyarakat belum akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah.

“Secara keseluruhan kami melihat risiko pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” katanya.

Hingga Mei 2026, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh 13,47% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit yang tumbuh 11,51%.

LPS juga mencatat pertumbuhan DPK rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK valuta asing.

Kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih terjaga, meski bank menghadapi perubahan kondisi pasar keuangan dan persaingan penghimpunan dana.

Di sisi lain, suku bunga pasar simpanan rupiah menunjukkan tren kenaikan pada seluruh kelompok bank. Dalam periode observasi Juni 2026, suku bunga pasar simpanan rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28%.

Doddy mengatakan tren tersebut sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, peningkatan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta kompetisi suku bunga antarbank. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan LPS menaikkan TBP simpanan rupiah.

“Likuiditas perbankan sejauh ini masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi terjadinya peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” ujarnya.

Selain mempertimbangkan pergerakan suku bunga pasar dan kondisi likuiditas, LPS juga menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan.

LPS mencatat cakupan penjaminan masih berada di atas ketentuan minimum 90% dari jumlah rekening nasabah, meski terdapat kecenderungan penurunan yang perlu diantisipasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan memasuki fase yang tidak biasa pada 2025 ketika pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) melaju dua digit, tetapi kredit justru menurun kecepatannya. Kondisi ini dinilai menandai pergeseran mesin pertumbuhan perbankan, sekaligus menegaskan urgensi akselerasi fiskal pada 2026.

Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro menjelaskan bahwa kemungkinan proyeksi pertumbuhan kredit akan mencapai di high single digit.

“Kalau tahun lalu pertumbuhan kredit itu merupakan salah satu yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir sementara DPK-nya salah satu yang terendah, kalau kita lihat saat ini posisinya kebalik di tahun ini,” ujarnya dalam Macro Economic Outlook, Rabu (3/11/2025).

Pada 2025, DPK justru tumbuh kuat di kisaran 11% sementara kredit relatif tersendat di 7,3% per Oktober 2025. Likuiditas perbankan pun terjaga, tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) di 84,26%.

Mandiri melihat dorongan likuiditas dari pemerintah dan Bank Indonesia telah membuat perbankan memiliki ruang pendanaan yang cukup, sehingga faktor penghambat kredit lebih banyak berkaitan dengan risiko dan permintaan, bukan pendanaan.

Andry menilai momentum pertumbuhan memang sempat hilang pada semester pertama 2025 karena proses konsolidasi pemerintahan. Dia mengatakan bahwa hal tersebut wajar dan ikut menahan laju penyaluran kredit, terutama pada segmen UMKM dan konsumer.

Kedua segmen ini menunjukkan tekanan kualitas aset. NPL UMKM naik menjadi 4,55%, sementara NPL konsumer mencapai 2,38%. Sementara itu, segmen korporasi justru mencatat perbaikan dengan penurunan NPL menjadi 1,46%.

Menurutnya, tekanan di dua segmen tersebut erat kaitannya dengan pendapatan kelas menengah yang stagnan. Kelas menengah selama ini menjadi penopang multifungsi yakni penyedia DPK, kontributor pajak, hingga motor kredit konsumer dan UMKM. Perbaikan pendapatan kelompok ini akan berpengaruh langsung terhadap kualitas aset dan permintaan kredit.

Arah pemulihan mulai terlihat menjelang akhir tahun. Aktivitas usaha, tercermin dari Monday Responding Index, mulai rebound pada kuartal IV setelah melemah di semester pertama.

Namun, sejumlah proyek dan pelaku bisnis masih menunda pencairan kredit karena kehati-hatian. Kredit modal kerja yang menyumbang 53% dari total portofolio industri, menjadi salah satu yang paling melambat sehingga menarik turun angka kredit agregat.

Di sisi lain, posisi likuiditas yang kuat membuka peluang akselerasi begitu permintaan pulih. Andry menilai belanja pemerintah pada 2026 akan menjadi faktor paling krusial.

“Kalau akselerasi itu bisa berjalan dan bertumbuh, ini tentu saja akan berdampak kepada dua sisi baik dari sisi aset maupun dari sisi liabilitas,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pembukaan lapangan kerja melalui belanja pemerintah akan memperkuat pendapatan kelompok menengah dan memulihkan dua baling-baling utama yang melambat, yakni UMKM dan konsumer. Segmen tersebut selama ini menjadi penyumbang ekonomi domestik yang paling sensitif terhadap dinamika fiskal.

Dengan arah kebijakan yang lebih jelas menjelang pergantian tahun, Bank Mandiri memandang peluang percepatan kredit terbuka lebih lebar pada 2026.

Seiring dengan hal ini, tim ekonom Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai 5,08% secara tahunan (year on year/YoY).

Proyeksi itu sedikit lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% maupun pada kuartal IV/2024 sebesar 5,02%.

Bisnis.com, SURABAYA —Total Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan Jawa Timur mencapai Rp807 triliun pada kuartal III/2025, menempatkan Jawa Timur di posisi kedua secara nominal simpanan nasional.

Kepala Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Bambang S. Hidayat mengatakan secara keseluruhan simpanan di bank di Jatim mencatatkan pertumbuhan yang solid sebesar 4,6% secara year-on-year (y-o-y).

"Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa Jawa Timur kontribusinya secara nasional masih sangat tinggi. Dari sisi nominal, Jawa Timur menduduki posisi kedua secara nasional dengan Rp807 triliun," kata Bambang S. Hidayat di Surabaya, Selasa (18/11/2025).

Tier simpanan di atas Rp5 miliar, kata dia, juga tumbuh luar biasa. Kategori ini tumbuh hampir dua digit, yakni sebesar 9,5% (y-o-y) per-September 2025.

Bambang menduga lonjakan dana jumbo di akhir tahun tersebut terkait dengan pola pengeluaran pemerintah dan korporasi.

"Bisa jadi kalau kita berbicara yang di atas Rp5 miliar ini kan yang terkait dengan corporate dan bisa juga yang terkait mungkin dana Pemda yang sedang disiapkan untuk pembayaran. Karena pola pembangunan kita kan di akhir-akhir tahun baru kemudian ada pembayaran," jelasnya.

Meskipun demikian secara jumlah rekening, kata dia, simpanan di bawah Rp100 juta masih mendominasi perbankan di Jatim, mencakup 98,85% dari total rekening. Secara nominal, simpanan di atas Rp5 miliar memiliki porsi share terbesar, yakni 37,4%.

Bambang menegaskan, setiap kegiatan yang dilakukan LPS memiliki tiga dampak utama a.l penambahan jumlah rekening dan nominal simpanan, meningkatkan mitigasi risiko serta meningkatkan kepercayaan (trust) pada perbankan.

LPS melihat adanya potensi besar untuk perluasan rekening, terutama di kota-kota yang masuk kuadran 3 dan 4 dalam pemetaan mereka,misalnya Probolinggo, Pasuruan, Madiun, dan Tuban.

"Kami terus memantau kondisi ini, ada beberapa kota yang berada di kawasan [potensi pengembangan] yang nantinya ke depan akan menjadi salah satu fokus kami untuk meningkatkan rekening dan simpanan," ujarnya.

Update posisi per 31 Oktober, Bambang menjelaskan, ada 19 BPR yang sudah dicabut izin usahanya. LPS sudah melakukan dropping dana kepada bank pembayar itu sebesar Rp291,5 miliar dan sudah dibayarkan kepada nasabah-nasabah pemilik rekening.

Di sisi penjaminan, dia meyakinkan, LPS memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga dengan mempercepat proses pembayaran klaim.

LPS mencatat bahwa proses pembayaran klaim penjaminan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini sudah 96,2% lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Bahkan, untuk beberapa BPR yang dicabut izin usahanya, pembayaran tahap 1 dapat dilakukan dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja.

"Hampir 100% simpanan layak bayar bisa dibayarkan di 5 hari kerja setelah pencabutan izin usaha," tegasnya.