Di tengah gencarnya transformasi digital, big data kini menjadi bagian dari hampir setiap aktivitas ekonomi. Transaksi belanja daring, penggunaan dompet digital, hingga data perizinan usaha menciptakan jejak digital dalam jumlah masif.

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan relevansi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun BPS menggarisbawahi bahwa big data tidak dapat menggantikan sensus.

"Keduanya memiliki fungsi berbeda dan justru saling melengkapi. Sensus Ekonomi 2026, yang akan dilaksanakan BPS pada Mei-Juli 2026, tetap menjadi fondasi penting untuk membaca struktur ekonomi nasional secara menyeluruh," demikian keterangan tertulis BPS.

Salah satu alasan mendasar adalah cakupan big data yang belum merata. Meski aktivitas ekonomi digital terus tumbuh, sebagian besar UMKM Indonesia masih beroperasi secara konvensional.

Warung kelontong, pedagang keliling, kios pasar, bengkel rumahan, hingga usaha mikro berbasis keluarga umumnya tidak meninggalkan jejak digital.

Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk memastikan seluruh pelaku usaha, formal maupun informal, masuk dalam peta ekonomi Indonesia.

Selain tidak lengkap, big data bersifat parsial. Setiap platform hanya mencatat sebagian aktivitas ekonomi.

Data transaksi digital tidak dapat menggambarkan penjualan di toko fisik, data perpajakan hanya mencatat wajib pajak terdaftar, sementara data perbankan tidak mencakup usaha tanpa rekening.

Dalam konteks ini, big data tidak dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi nasional. Sebaliknya, sensus dirancang untuk memberikan potret utuh, mulai dari jumlah usaha, tenaga kerja, kinerja dan skala usaha, struktur industri, hingga perbandingan kondisi ekonomi antarwilayah.

Sensus Ekonomi 2026 juga akan mengakomodasi perkembangan terbaru seperti ekonomi digital, kreatif, dan ekonomi hijau.

Tantangan lain dalam penggunaan big data adalah perbedaan definisi dan standar antarplatform. Setiap lembaga memiliki metode dan konsep sendiri dalam mengumpulkan serta menyimpan data. Ketidaksamaan ini menyulitkan integrasi dan membatasi pemanfaatannya untuk analisis jangka panjang.

Sementara sensus menyediakan standar statistik resmi dengan definisi seragam, sehingga datanya dapat digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan antarwilayah.

Big data juga tidak selalu memuat informasi strategis yang dibutuhkan pemerintah. Data penting seperti jumlah tenaga kerja, aset usaha, jenis kegiatan utama, hingga kondisi operasional sering kali tidak tercatat dalam sistem digital.

Melalui sensus, pemerintah memperoleh informasi mendalam dan terverifikasi sehingga menjadi dasar perumusan untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, BPS menilai Sensus Ekonomi 2026 tetap relevan dan tidak dapat digantikan oleh big data. Kehadiran big data memang menjadi bagian penting dari masa depan statistik, tetapi sensus tetap menjadi fondasi utama data ekonomi yang lengkap, konsisten, dan dapat dipercaya.

Dengan memahami hal ini, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan, melainkan investasi strategis untuk memastikan Indonesia memiliki peta ekonomi yang kokoh di tengah percepatan digitalisasi.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Mei hingga Juli 2026 memiliki makna strategis yang mendalam.

Kegiatan ini bukan sekadar agenda pendataan rutin, melainkan sebuah upaya nasional untuk memperbarui potret menyeluruh perekonomian Indonesia.

Sebagai kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun, SE2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis data akurat dan komprehensif.

Hasilnya akan menjadi pijakan utama dalam mendukung perumusan arah pembangunan menuju tercapaianya Visi Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

SE2026 merupakan sumber data yang komprehensif dalam menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi selain pertanian, instansi pemerintah, dan aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mencakup berbagai skala usaha mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar (korporasi).

Melalui kegiatan ini, akan diperoleh informasi yang mendalam mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan.

Hasil SE2026 akan menyajikan gambaran aktual mengenai kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh hingga tingkat wilayah administrasi terkecil. Informasi tersebut memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan, serta memetakan potensi ekonomi daerah secara lengkap dan terperinci.

Dengan demikian, SE2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data akurat.

Visi Indonesia Emas 2045 memiliki empat pilar utama, di antaranya adalah Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Data SE2026 secara langsung akan mendukung perumusan kebijakan pada pilar-pilar tersebut, terutama di tiga pilar awal.

Data rinci mengenai struktur ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi akan menjadi dasar untuk program peningkatan kualitas SDM dan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya, identifikasi terhadap minimnya tenaga kerja terampil di sektor manufaktur berteknologi tinggi menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk pelatihan yang spesifik.

Lalu, melalui pemetaan tren digitalisasi dan adopsi teknologi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Data ini penting agar kebijakan stimulus fiskal dan insentif investasi benar-benar mendorong ekonomi hijau dan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Salah satu agenda kunci menuju Indonesia Emas 2045 adalah hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Data SE2026 menyediakan basis informasi yang kuat untuk investasi sebagai dasar penyusunan kebijakan investasi yang lebih spesifik untuk mengisi celah yang selama ini belum tersentuh, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, pemerataan pembangunan menjadi prasyarat mutlak tercapainya Indonesia Emas 2045. SE2026 akan menyoroti potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal.

Data yang akurat ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, misalnya pariwisata, agrobisnis, atau industri kreatif, sehingga mengurangi konsentrasi ekonomi hanya di Pulau Jawa dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Mengingat pentingnya peranan data SE2026 bagi perekonomian bangsa, Kepala BPS RI, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha.

Data yang lengkap dan akurat dari SE2026 bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan kompas yang akan memandu Indonesia melewati tantangan demografi dan ekonomi global untuk mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045.

Oleh karena itu, kesuksesan sensus ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya BPS sebagai penyelenggara statistik, demi masa depan ekonomi bangsa.

Dalam SE2026, seluruh pelaku usaha di Indonesia akan dicatat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mari bersama mencatat ekonomi Indonesia dengan menjawab kuesioner SE2026 dengan benar dan jujur demi menghasilkan data SE2026 yang berkualitas.