Kelas menengah, penyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga Indonesia, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini, mereka sedang mengalami transformasi dalam mengelola keuangan mereka. Ketika penghasilan mereka semakin tergerus kenaikan biaya hidup, mereka mulai mengeksplorasi berbagai cara mendapatkan penghasilan tambahan.

Di samping itu, mereka kini juga semakin bijak dalam membelanjakan uang mereka. Namun terdapat sebuah paradoks, di mana ketika keuangan mereka tertekan dinamika ekonomi, kelas menengah justru beralih ke produk dan jasa yang lebih “mahal” sebagai strategi mereka beradaptasi.

Kelas menengah Indonesia kini sedang dalam mode bertahan. Jumlah mereka terus menyusut, dari 57,3 juta di 2019 ke 46,7 juta jiwa di 2025. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang tergolong aspiring middle class (AMC) meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa penyusutan jumlah kelas menengah terjadi akibat banyak dari mereka yang turun kelas menjadi AMC, bukan naik menjadi kelas atas.

Tingginya kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor utama yang menekan kelas menengah Indonesia. Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) pada April lalu menunjukkan bahwa bagi sebagian besar kelas menengah, kebutuhan hidup sehari-hari dan cicilan sudah menghabiskan setengah penghasilan mereka. Bahkan, kebutuhan hidup yang dimaksud didominasi oleh belanja makanan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Kini, kelas menengah tidak lagi memiliki ruang gerak finansial yang leluasa untuk berbelanja barang tahan lama dan jasa. Situasi semakin genting bagi kelas menengah, dengan riset yang sama menunjukkan bahwa 6 dari 10 kelas menengah pernah mengalami besar pasak daripada tiang di sepanjang 2025.

Dengan situasi keuangan yang sangat ketat, kelas menengah Indonesia kini harus lebih bijak dalam berbelanja, yang mendorong transformasi dalam pemilihan produk oleh kelas menengah. Mereka harus lebih berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiah yang mereka dapatkan.

Namun keterbatasan uang tidak serta-merta membuat kelas menengah beralih ke produk dan jasa lebih murah. Riset KIMCI menunjukkan bahwa kini setengah kelas menengah lebih mengutamakan kualitas dan kegunaan dibandingkan harga dalam memilih produk.

Dalam situasi ini, terlihat kelas menengah justru mulai beralih ke produk premium yang seringkali lebih mahal. Meski sekilas tampak seperti sebuah paradoks, perubahan ini merupakan cara kelas menengah dalam berhemat.

Ketika uang mereka terbatas, membeli barang murah namun berkualitas rendah justru menjadi liabilitas bagi kelas menengah. Ketika barang tersebut rusak atau tidak sesuai harapan, mereka malah harus mengeluarkan uang lagi untuk menggantinya.

Sebaliknya, justru barang premium yang lebih tahan lama akan membantu kelas menengah berhemat, meski di awal mungkin mereka perlu membayar lebih mahal.

Perubahan preferensi kelas menengah menjadi value-driven tidak hanya terlihat dalam pemilihan produk konsumsi, tetapi juga pada pemilihan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Riset KIMCI juga menunjukkan kepercayaan kelas menengah terhadap sekolah dan rumah sakit pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang sesuai harapan mereka, kelas menengah tidak keberatan membayar lebih dan beralih ke penyedia swasta. Kualitas dan manfaat kini menjadi kunci bagi kelas menengah dalam menentukan ke mana mereka akan mengeluarkan uang yang mereka peroleh dengan susah payah.

Pola konsumsi pada kelas menengah yang kini menjadi semakin value-driven dan berhati-hati ini menimbulkan risiko tersendiri bagi target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ketika kelas menengah kini memiliki produk berkualitas tinggi dan tahan lama, mereka tidak akan perlu terlalu sering berbelanja.

Dengan postur PDB Indonesia yang lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi rumah tangga, kelas menengah yang tidak berbelanja banyak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, situasi ini tidak sepenuhnya kesalahan kelas menengah. Mereka memang harus beradaptasi dan berhemat agar tidak turun menjadi AMC.

Melihat situasi kelas menengah ini, salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah berkolaborasi dengan dunia usaha. Terutama, dalam membantu kelas menengah tetap berbelanja.

Ketika harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama, melainkan kualitas, produsen tidak lagi harus mengutamakan kompetisi dari sisi harga. Sebaliknya, mereka perlu memproduksi barang-barang tahan lama dan berkualitas untuk memaksimalkan akses ke segmen ini.

Transparansi dari nilai produk juga menjadi penting, karena ini merupakan salah satu cara kelas menengah dalam memilih produk. Selain itu, visibilitas produk oleh teknologi AI juga menjadi semakin penting. AI kini perlahan menggantikan mesin pencari (search engine) bagi kelas menengah dalam memperoleh informasi. Ini merupakan “etalase” baru bagi penjual. Produk yang terbaca dan direkomendasikan AI tentu akan mendapat keunggulan tersendiri.

Dari sisi regulasi dan tata kelola, pemerintah dapat membantu kelas menengah dengan mempermudah proses belanja ini. Kelas menengah yang terbantu dalam berbelanja akan lebih mudah mengeluarkan uang dibandingkan kelas menengah yang harus terus waspada dan melakukan banyak pertimbangan.

Mendorong ekosistem jual-beli yang lebih transparan akan membantu kelas menengah berbelanja, pemerintah juga perlu mengembalikan kepercayaan kelas menengah terhadap layanan publik, yang akan membantu kelas menengah mengurangi pengeluaran dan memiliki lebih banyak dana untuk berbelanja.

Pada akhirnya, kelas menengah yang lebih memiliki daya beli akan membantu menggerakkan ekonomi, mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Riset KIMCI merupakan salah satu riset unggulan Katadata Insight Center yang dirancang untuk membantu pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memahami kelas menengah, keresahan mereka, serta apa yang mereka butuhkan saat ini.

Sinergi antara kelas menengah, dunia usaha, dan kelas menengah akan menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 1-5 Juli 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Artinya, harga listrik yang berlaku masih sama dengan periode sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tarif listrik kuartal III-2026 tak mengalami penyesuaian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik ini juga bertujuan mendukung daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penetapan tarif listrik Juli 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik kuartal III 2026, termasuk tarif listrik Juli 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama periode Februari hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barrel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, namun diputuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 1-5 Juli 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SURABAYA — Emiten produsen peralatan rumah tangga dan pipa plastik, PT Langgeng Makmur Industri Tbk. (LMPI), membukukan total penjualan sebesar Rp472 miliar sepanjang tahun buku 2025.

Direktur LMPI, Kosasih Koenawan, mengatakan performa tersebut mengalami koreksi sebesar 9,51% dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang senilai Rp521 miliar.

“Penurunan total omzet dipicu oleh melambatnya penyerapan pasar domestik. Penjualan domestik perseroan tercatat turun 9,74% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp519 miliar menjadi Rp469 miliar pada 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (1/7/2026).

Secara sektoral, kata dia, penurunan di pasar dalam negeri bersumber dari divisi peralatan dapur aluminium yang terkoreksi 7,24% YoY menjadi Rp238 miliar, diikuti divisi peralatan rumah tangga plastik yang turun menjadi Rp96 miliar, serta divisi pipa, fitting, dan profil yang turun 10,54% YoY menjadi Rp129 miliar.

"Kendati pasar domestik melandai, perseroan sukses mencetak lonjakan signifikan pada ceruk pasar internasional. Penjualan ekspor LMPI meroket 42,44% YoY dari US$0,144 juta pada 2024 menjadi US$0,190 juta pada tahun 2025, dengan fokus negara tujuan ke kawasan Asia termasuk Timur Tengah dan Australia," ujarnya.

Memasuki kuartal I/2026, dia mengungkapkan, LMPI mulai menunjukkan sinyal pemulihan dengan mengantongi penjualan bersih akumulatif sebesar Rp69 miliar. Hasil ini setara dengan mengamankan 14,6% dari total realisasi penjualan tahun lalu.

Secara rinci, lanjut dia, omzet kuartal I/2026 dikontribusi oleh divisi peralatan dapur aluminium sebesar Rp23 miliar, sedangkan divisi peralatan rumah tangga plastik serta divisi pipa masing-masing menyumbang Rp26 miliar dan Rp20 miliar.

Dia tetap optimistis mengincar pertumbuhan ke depan seiring dengan besarnya potensi pasar produk konsumen dan infrastruktur di Indonesia.

"Potensi pasar produk PVC dan PE sangat besar, terutama didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah yang membutuhkan saluran air bersih, irigasi, serta saluran air rumah tangga dari sektor swasta," ujarnya.

Di tengah optimisme ekspansi, dia menjelaskan manajemen LMPI menggarisbawahi sejumlah risiko makroekonomi eksternal yang diantisipasi ketat pada semester II/2026.

"Faktor risiko utama meliputi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah serta penutupan jalur logistik Selat Hormuz. Konflik tersebut memicu fluktuasi tajam pada harga minyak bumi internasional yang berimbas langsung pada pergerakan harga pokok bahan dasar produksi plastik dan pipa fitting," katanya.

Selain itu, menurutnya, tren perlemahan kurs rupiah terhadap dolar AS (USD) serta ketatnya persaingan produk plastik di pasar regional turut menjadi tantangan struktural perseroan.

Guna mempertahankan pangsa pasar, dia melanjutkan, perseroan menerapkan delapan strategi usaha taktis. Langkah utamanya mencakup peningkatan efisiensi biaya (cost efficiency) di semua lini perusahaan guna membentuk keunggulan kompetitif (competitive advantage), peremajaan sarana produksi, dan optimalisasi utilisasi aset.

Selanjutnya, dia menyebut perseroan mengombinasikan inovasi dan diversifikasi produk dengan penguatan jalur komunikasi pelanggan guna menjaring pergeseran selera konsumen secara berkesinambungan.

"Langkah ini dibarengi penjajakan kemitraan strategis baru dengan pelanggan potensial di sektor industri guna mengamankan volume penjualan jangka panjang," tuturnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk kuartal/III atau periode Juli–September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak naik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ucap Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik kuartal III/2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per US$, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21%, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Selain itu, Kementerian ESDM meminta PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk Juli-September 2026:

Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:
- R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
- R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
- R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:
- B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
- P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
- P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik Subsidi:
- Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
- Rumah tangga 900 VA
- Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
- Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Salah satu hikmah hidup berumah tangga, bisa diambil dari kisah hidup shahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, yakni Umar bin Khattab. Umar merupakan sosok mukmin yang memiliki karakter tegas dan keras dalam membela kebenaran.

Figur pemberani dalam membela kebenaran sekaligus hatinya penuh kelembutan ketika bermuamalah dengan istrinya. Menonjol jiwa kepemimpinannya tetapi tetap tawadhu’ serta bersabar dalam berinteraksi dengan pasangan hidupnya.

Romantika kehidupan rumah tangga sang 'Amirul Mukiminin" ini penuh pesona dan bisa dijadikan teladan ketika timbul bibit-bibit persoalan rumah tangga. Sifatnya arif bijaksana dan beliaulah tipikal suami yang bertanggung jawab. Sungguh beruntung wanita yang memiliki suami ideal sebagaimana sosok menakjubkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu ini.

Diriwayatkan bahwa seorang pria datang ke rumah Umar bin Khattab hendak mengadukan keburukan akhlak istrinya. Maka ia berdiri di depan pintu menunggu Umar keluar. Lalu ia mendengar istri Umar bersuara keras pada suaminya dan membantahnya. Sedangkan Umar diam tidak membalas ucapan istrinya. Pria itu lalu berbalik hendak pergi sambil berkata, “Jika begini keadaan Umar dengan sikap keras dan tegasnya, dan ia seorang Amirul Mukminin, maka bagaimana keadaanku?”.

Umar keluar dan melihat orang itu berbalik (pergi) dari pintunya. Maka Umar memanggilnya dan berkata, ”Apa keperluanmu wahai pria?”. Ia menjawab “Wahai Amirul Mukminin semula aku datang hendak mengadukan kejelekan akhlak istriku dan sikapnya yang membantahku. Lalu aku mendengar istrimu berbuat demikian, maka akupun kembali sambil berkata, ”Jika demikian keadaan Amirul Mukminin bersama istrinya maka bagaimana dengan keadaanku?”.

Umar berkata, ”Wahai saudaraku, sesungguhnya aku bersabar atas sikapnya itu karena hak-haknya padaku. Dia yang memasakkan makananku, yang membuat rotiku, yang mencucikan pakaianku, yang menyusui anak-anakku dan hatiku tenang dengannya dari perkara yang haram karena itu aku bersabar atas sikapnya”.

Pria itu berkata, ”Wahai Amirul Mukminin demikian pula istriku”. Berkata Umar, ”Bersabarlah atas sikapnya wahai saudaraku...”

Kisah Umar ini dikutip dari kitab Al-Kabair oleh Adz-Dzahabi, cetakan Darun Nadwah Al Jadidah. Dari kisah shahabat Rasulullah ini, ada faedah penting yang bisa kita ambil pelajarannya dan bisa dijadikan acuan bagi keharmonisan rumah tangga. Seperti diungkapkan Syaikh Musthofa Al-‘Adawi, dalam kitab yang diterjemahkan 'Romantika Pergaulan Suami Istri", sebagai berikut:

1. Suami hendaklah mampu menahan diri.

Sikap diamnya Umar bukan berarti ia tak membela diri, justru sebaliknya. Inilah sikap mulia seorang suami sekaligus sebagai pemimpin rumah tangga ia telah memberikan teladan dalam kebaikan akhlak. Bukan pula ia membiarkan kesalahan istri, tapi saat situasi memanas, sama sekali tak kondusif untuk menasehati istri.

Terlebih lagi ketika ia segera membalas kemarahan istri, maka yang terjadi adalah perang mulut dimana ledakan emosi-emosi negatif akan menjadikan keduanya terjebak dalam pertengkaran, masing-masing mengemukakan alasan. Disinilah, sosok suami shalih harus mampu mengendalikan diri, menjaga keadaan tetap stabil sehingga tak membuka kesempatan sekecil apapun bagi setan untuk masuk dan mengacaukan suasana. Nabi shallallaahu alaihi wa sallam bersabda,



“Orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian adalah yang paling baik pergaulannya terhadap istri” (HR. Imam Ahmad)

2. Senantiasa mengingat kebaikan pasangan

Ketika suami melihat kekurangan atau keburukan istri, hendaklah ia segera mengingat-ingat kelebihan dan kebaikan istrinya. Ini kiat praktis agar suami tidak fokus pada kekurangan yang menyebabkan terjerumus pada penyesalan dan menumbuhkan kebencian. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,



“Tidak sepantasnya seorang suami benci pada istrinya. Karena kalaupun ia membenci sebagian akhlak istrinya, di sisi lain ia akan menyukai akhlak-akhlaknya yang lain” (HR. Muslim).

3.Kesabaran akan berbuah manis

Salah satu kunci lestarinya pernikahan adalah sabar dalam berinteraksi dengan pasangan ketika ada perkara-perkara yang membuatnya kurang berkenan. Ketika sebuah sikap atau perbuatan masih bisa ditoleransi sebatas tidak bertentangan dengan syariat maka berlapang dadalah dan terimalah keadaan dengan berbaik sangka. Jadilah orang yang mudah beradaptasi dan lembut demi keharmonisan pernikahan.

Ingat pesan bijak Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam,



“Wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau luruskan maka patah dan apabila engkau bernikmat-nikmat dengannyapun dapat engkau lakukan. Tetapi padanya terdapat kebengkokan” (HR. Bukhari, dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu).

Meskipun demikian seorang suami harus terus menerus membina istri, bagaimana menjadi figur wanita shalihah dan seorang istri hendaknya berjuang agar mampu menunaikan hak-hak suami sebatas kemampuan yang dia miliki. Ketika keduanya mampu menjalani petunjuk-Nya insyaallah biduk rumah tangga akan bahagia.

Bisnis.com, GARUT- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat daya saing ekonominya. Kabupaten Garut mencatat neraca perdagangan antardaerah yang tercermin dalam komponen net ekspor-impor antardaerah masih mengalami defisit hingga Rp6,84 triliun pada 2025.

Berdasarkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut Menurut Pengeluaran 2021–2025, komponen net ekspor-impor antardaerah tercatat negatif secara konsisten selama lima tahun terakhir. Nilainya mencapai minus Rp7,06 triliun pada 2021, minus Rp6,79 triliun pada 2022, melebar menjadi minus Rp8,44 triliun pada 2023, kemudian minus Rp8,03 triliun pada 2024, sebelum membaik menjadi minus Rp6,84 triliun pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Garut Sidik Edi Sutopo mengatakan, nilai net ekspor-impor antardaerah yang negatif mengindikasikan kebutuhan barang dan jasa masyarakat maupun dunia usaha di Garut masih banyak dipenuhi dari luar daerah.

“Komponen ini menggambarkan selisih antara barang dan jasa yang keluar dengan yang masuk ke Kabupaten Garut. Ketika nilainya negatif, berarti impor antardaerah masih lebih besar daripada ekspor antardaerah,” kata Sidik, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, aktivitas ekonomi daerah tetap bertumbuh, hanya saja struktur produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri sehingga pasokan dari daerah lain masih mendominasi.

Data BPS menunjukkan, pada saat defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, nilai PDRB Kabupaten Garut atas dasar harga berlaku justru terus meningkat. PDRB naik dari Rp60,84 triliun pada 2021 menjadi Rp85,99 triliun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp66,08 triliun pada 2025 atau sekitar 77% dari total PDRB. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi mencapai Rp21,07 triliun dan konsumsi pemerintah sebesar Rp5,21 triliun.

Menurut Sidik, dominasi konsumsi rumah tangga menjadi ciri utama struktur ekonomi Garut. Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk dari luar daerah menunjukkan masih terbatasnya kapasitas industri lokal dalam memenuhi permintaan pasar.

Komponen konsumsi rumah tangga terbesar masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan rokok yang mencapai Rp37,32 triliun pada 2025. Selain itu, pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga terus meningkat menjadi Rp9,28 triliun, mencerminkan mobilitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi.

Meski defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, terdapat sinyal perbaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Nilai defisit pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai minus Rp8,44 triliun maupun 2024 sebesar minus Rp8,03 triliun.

“Besarnya arus barang dari luar daerah tetap menjadi pekerjaan rumah bagi perekonomian Garut. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas produksi, penguatan sektor industri pengolahan, serta peningkatan daya saing produk lokal agar mampu memperluas pasar ke daerah lain,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Cirebon.

Data BPS menyebutkan, rasio pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencapai 3,42 pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon Januarto Wibowo mengatakan, tingginya rasio tersebut mencerminkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap pergerakan ekonomi daerah.

“Belanja rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Cirebon. Sementara investasi terus tumbuh, porsinya belum mampu menyaingi besarnya konsumsi masyarakat,” ujar Januarto, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data BPS, total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp60,44 triliun pada 2024 menjadi Rp62,67 triliun pada 2025. Di sisi lain, nilai PMTB hanya naik dari Rp17,32 triliun menjadi Rp18,31 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih bertumpu pada permintaan domestik. Konsumsi yang tetap kuat memang mampu menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, terutama ketika daya beli masyarakat masih terjaga.

Namun, struktur pertumbuhan seperti ini juga mengindikasikan investasi belum menjadi pengungkit utama peningkatan kapasitas produksi.

Menurut Januarto, investasi memiliki fungsi berbeda dengan konsumsi. Jika konsumsi mendorong perputaran ekonomi dalam jangka pendek, investasi berperan memperluas kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dalam jangka panjang.

Karena itu, peningkatan investasi menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja masyarakat.

"Investasi menjadi modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan karena berdampak pada kapasitas produksi di masa mendatang,” katanya.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Cirebon pada 2025 masih mencatatkan pertumbuhan positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp67,20 triliun menjadi Rp73,96 triliun, atau tumbuh 10,05%.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tumbuh 6,23%, menandakan adanya ekspansi ekonomi secara riil.

Meski demikian, kata Januarto, struktur pertumbuhan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan aktivitas ekonomi masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat.

Apabila konsumsi melemah akibat penurunan pendapatan atau tekanan ekonomi, laju pertumbuhan berpotensi ikut melambat.

"Sebaliknya, penguatan investasi dinilai akan memperkokoh fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, ekspansi dunia usaha, dan pembukaan kesempatan kerja," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Target tersebut dinilai harus ditopang oleh transformasi struktural ekonomi, peningkatan investasi, hingga kontribusi nyata Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perekonomian nasional.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Namun, menurutnya, target itu harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

"Target pertumbuhan yang disepakati PANJA sejalan dengan usulan KEM-PPKF, yaitu di rentang 5,8% hingga 6,5%. PANJA memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis disertai upaya transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Said dalam rapat Banggar DPR, Senin (29/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, DPR meminta pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kisaran 5,3% hingga dengan 5,6% melalui penyempurnaan program bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga diminta memperluas lapangan kerja, mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, penurunan biaya logistik, insentif perpajakan, dan kepastian hukum.

Di sisi investasi, Banggar menargetkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi nasional tumbuh 6,5% hingga 7,5%.

Untuk itu, DPR menilai pemerintah perlu memperkuat program hilirisasi industri sekaligus membangun industri prioritas nasional agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam rantai pasok global.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti peran BPI Danantara. Menurutnya, lembaga investasi tersebut sudah saatnya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sudah waktunya Danantara kita tagih kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Selain itu, Banggar dan pemerintah menyepakati sasaran inflasi 2027 berada pada kisaran 1,5%-3,5%, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Dalam postur makro fiskal 2027, pendapatan negara ditargetkan sebesar 12,01%-12,40% terhadap PDB, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai 13,81%-14,80% terhadap PDB.

Adapun defisit APBN dipatok pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap PDB dengan rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,31%-40,64% terhadap PDB.

Banggar juga menyoroti meningkatnya Debt Service Ratio (DSR) pemerintah. DPR menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan pengelolaan DSR beserta langkah mitigasinya agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Said mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran 5%, pertumbuhan penerimaan negara hanya sekitar 2,8%. Ketimpangan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya beban pembayaran utang.

"Oleh karenanya, tidak heran kalau DSR kita sekarang hampir 47,19% kita minta pemerintah supaya ada peta jalan terhadap DSR kita dan mitigasinya seperti apa, sehingga kalau itu dimasukkan dalam asumsi makro, akan menjadi pegangan kita bersama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DSR jauh melampaui batas aman yang umumnya disarankan para ekonom yakni 25% sampai dengan 30%.

Dalam rapat tersebut, Banggar dan pemerintah juga menyepakati sejumlah arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Salah satunya memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2027 serta memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembiayaan pendidikan dasar secara bertahap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door terus digesa hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pendataan tersebut dilakukan untuk memperbarui basis data perekonomian nasional yang dinilai telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, munculnya berbagai model usaha baru, hingga perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi telah mengubah struktur ekonomi Indonesia. Karena itu, BPS perlu menyesuaikan metode pendataan agar perubahan tersebut tercermin dalam statistik nasional.

"Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/6/2026).

SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak 1986. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, pendataan mencakup seluruh sektor usaha tanpa pengecualian.

Amalia menjelaskan persiapan pelaksanaan sensus telah dilakukan sejak 2024. Ia mengibaratkan sensus ekonomi seperti rekam medis yang harus memotret seluruh aspek agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba," katanya.

Melalui SE2026, BPS akan menghasilkan data mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha dari seluruh skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kontribusi serta persebaran UMKM, peta persebaran usaha di Indonesia, hingga kondisi ekonomi rumah tangga.

Menurut Amalia, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis, menentukan lokasi investasi, serta menganalisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan di mana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

BPS menegaskan kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk mendukung kelancaran pendataan, Amalia mengajak masyarakat berpartisipasi melalui pesan "TIR", yakni menerima petugas sensus, memberikan jawaban yang benar, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data dipastikan terjaga.

BPS juga mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan keterangan. Setiap petugas SE2026 dibekali tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sebanyak 158.100 rumah tangga di Kabupaten Cirebon akan segera menikmati fasilitas jaringan gas (jargas). Program strategis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dipastikan berjalan tanpa memungut biaya sepeser pun dari masyarakat alias gratis.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, mengungkapkan program pemasangan jargas gratis bagi 158.100 rumah tersebut merupakan yang terbanyak di Pulau Jawa.

Program jargas itu ditargetkan menyasar 12 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Program tersebut akan berlangsung secara bertahap mulai 2026 hingga 2029."Untuk Kabupaten Cirebon, pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap," tutur Nanan saat ditemui akhir pekan ini.

Pada tahap pertama, program jargas akan menjangkau empat kecamatan, yakni Palimanan, Gempol, Depok, dan Dukupuntang. Adapun targetnya sebanyak 41.035 sambungan rumah.

Selanjutnya, tahap kedua mencakup delapan kecamatan, yakni Tengah Tani, Plered, Sumber, Weru, Talun, Plumbon, Klangenan, dan Jamblang."Saat ini jaringan gas baru menjangkau wilayah tengah dan barat Kabupaten Cirebon. Kami berharap ke depan seluruh kecamatan bisa memperoleh program tersebut," tambah Nanan.

Saat ini, tim dari Kementerian ESDM telah bergerak melakukan survei dan pemantauan jalur pipa, mulai dari wilayah Kecamatan Depok hingga Desa Cupang di Kecamatan Palimanan. Konstruksi fisik di lapangan diperkirakan akan segera dimulai."Minggu depan kemungkinan pemasangan jaringan pipa sudah dimulai. Targetnya enam bulan selesai dan jaringan sudah bisa digunakan oleh masyarakat," jelasnya.

Tidak hanya menggratiskan biaya instalasi pipa, pemerintah juga akan memberikan fasilitas tambahan berupa kompor gas gratis untuk setiap rumah penerima manfaat.

Nanan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung penuh program tersebut karena mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap gas elpiji. Melalui jargas, masyarakat dapat menikmati akses energi yang lebih murah, aman, ramah lingkungan, sekaligus lebih efisien.

Belanja kebutuhan rumah tangga pada akhir pekan menjadi rutinitas banyak keluarga untuk mempersiapkan kebutuhan selama sepekan ke depan. Selain melengkapi stok kebutuhan harian, momen tersebut kini juga dapat memberikan nilai tambah melalui program promo yang dihadirkan BRI bersama Alfamidi.

Melalui program yang berlangsung setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu hingga 31 Juli 2026, pemegang BRI Kartu Kredit berkesempatan memperoleh bonus langsung berupa satu kotak Ultramilk UHT 750 ml untuk setiap transaksi minimal Rp350 ribu di gerai Alfamidi.

Program ini berlaku untuk seluruh jenis BRI Kartu Kredit, kecuali Corporate Card. Bonus diberikan selama persediaan masih tersedia di masing-masing gerai Alfamidi.

Dalam keterangan tertulis, BRI menyampaikan bahwa program tersebut dirancang untuk memberikan manfaat tambahan bagi nasabah yang rutin berbelanja kebutuhan sehari-hari.

"Bagi keluarga muda dan nasabah yang aktif memenuhi kebutuhan rumah tangga, efisiensi adalah kunci. BRI Kartu Kredit hadir untuk memberikan penawaran dan hadiah yang membuat pengeluaran rumah tangga jadi lebih spesial," bunyi keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Untuk memperoleh bonus tersebut, nasabah dapat mengikuti mekanisme detail berikut:

Melalui promo ini, BRI ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih bernilai bagi para pemegang kartu kreditnya. Selain menawarkan kemudahan transaksi nontunai, program tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi nasabah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga di Alfamidi.

"Jadi, jangan biarkan akhir pekan Anda berlalu begitu saja. Mulailah menyusun daftar belanjaan kebutuhan rumah tangga, mulai dari sabun, deterjen, hingga camilan sehat, dan pastikan Anda adalah nasabah BRI Kartu Kredit yang beruntung," tulis rilis resmi.

Informasi lebih lanjut mengenai syarat, ketentuan, dan berbagai promo lain BRI Kartu Kredit dapat diakses melalui kanal resmi BRI di tautan berikut.