Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.