Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia memiliki prospek besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia dalam dua dekade mendatang. Menurut dia, berbagai lembaga dan pakar internasional memproyeksikan Indonesia akan masuk jajaran empat hingga lima besar ekonomi dunia pada 2045.

Prabowo mengatakan Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah berbagai krisis global yang memicu kepanikan di banyak negara. Menurut dia, pemerintah memilih tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan menghadapi tekanan global.

“Kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak panik, kita tenang, kita punya kemampuan,” ujar Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dia kemudian mengutip proyeksi berbagai lembaga internasional yang memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada 2045.

“Pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menafsir pada 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” katanya.

Prabowo mengaku dirinya sendiri tidak pernah membayangkan proyeksi tersebut. Menurut dia, cita-cita utama bangsa Indonesia sebenarnya sederhana, yakni hidup layak dan sejahtera.

“Ini bukan saya yang mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi. Kita hanya ingin hidup layak,” ujarnya.

Namun, dia menilai proyeksi tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Bahkan, kata dia, Indonesia diprediksi dapat melampaui sejumlah negara maju Eropa.

“Kita akan menyabet Inggris, Prancis, Italia,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan bahwa posisi Indonesia kini semakin dihormati di berbagai forum internasional. Ia menyebut banyak negara mulai meminta bantuan kepada Indonesia, terutama di sektor pangan dan pupuk.

“Saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia saya sangat dihormati,” ujarnya.

Menurut dia, sejumlah negara seperti Australia, India, Brasil, hingga Filipina meminta pasokan pupuk dari Indonesia karena produksi nasional dinilai surplus. “Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih,” kata Prabowo.

Dia menambahkan, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kini mampu membantu negara lain, termasuk negara-negara yang secara ekonomi dinilai lebih maju.

“Bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar capaian dan potensi besar tersebut tidak membuat Indonesia terlena atau bersikap sombong. Ia menilai pemerintah dan seluruh elemen bangsa tetap harus berani menghadapi berbagai kekurangan dan persoalan di dalam negeri.

“Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita lebih percaya diri,” katanya. Prabowo menegaskan salah satu tantangan terbesar yang harus diselesaikan adalah praktik penyelewengan dan kebocoran dalam tata kelola negara. Menurut dia, apabila persoalan tersebut bisa diatasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melesat lebih cepat.

“Kita harus bisa mengatasi penyelewengan di negeri kita, kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah ingin agar Indonesia menjadi negara maju. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa sekejap mata, Indonesia harus realistis dalam mengejar kemampuan negara maju yang telah ratusan tahun memiliki kekuatan teknologi dan industri.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam gelaran sarasehan ekonomi bertajuk "Indonesia Economic Outlook 2026" di Wisma Danantara, pada Jumat (14/2/2026).

Menurutnya, sikap realistis dibutuhkan demi mengejar capaian negara maju, sembari membenahi tata kelola di banyak bidang, terutama soal sumber daya alam.

"Kita ingin menjadi negara maju, tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita mencapai tingkat teknologi dan industri yang sangat maju. Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis," kata Prabowo dalam sambutannya.

Dia menggarisbawahi bahwa Indonesia harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara dan seluruh sumber daya alamnya.

"Kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita," ujarnya.

Presiden juga mengatakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, upaya-upaya pun terus dilakukan dalam mengelola kekayaan negara.

Sebelumnya, Prabowo juga mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini telah diakui sebagai salah satu yang terbesar di dunia dan berpotensi menembus peringkat lima besar, bahkan empat besar, dalam dua dekade mendatang.

Namun, Presiden ke-8 RI itu menekankan bahwa tantangan utama terletak pada pemerataan dan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15–20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, akhir tahun lalu (16/12/2025)

Presiden menilai besarnya potensi ekonomi nasional harus diiringi dengan pengelolaan kekayaan negara yang adil, profesional, dan berintegritas agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat.

“Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.