Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif pajak bagi kendaraan pelat kuning untuk meringankan beban pelaku usaha transportasi umum dan mendorong kepatuhan administrasi di Jawa Barat.

Melalui kebijakan yang berlaku per 1 Januari 2026, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk angkutan umum orang dan barang diturunkan dengan syarat tertentu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Asep Supriatna merinci, pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum orang yang semula sebesar 60 persen, kini menjadi 30 persen dari dasar pengenaan PKB.

Sementara itu, untuk kendaraan angkutan umum barang, pengenaan PKB yang sebelumnya 100%, kini diturunkan menjadi 70% dari dasar pengenaan PKB.

Insentif ini juga berlaku terhadap BBNKB I (kendaraan baru). BBNKB I untuk angkutan umum orang kini dikenakan 30% dari dasar pengenaan BBNKB. Adapun, BBNKB I untuk angkutan umum barang dikenakan 60% dari dasar pengenaan BBNKB.

"Dengan demikian, baik PKB maupun BBNKB I sama-sama mendapatkan pengurangan tagihan pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku sejak awal 2026," kata Asep, Jumat (27/2/2026).

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pengelola untuk memperoleh insentif PKB dan BBNKB bagi angkutan umum orang dan barang. Syarat itu di antaranya pengelola angkutan umum orang atau barang harus berbadan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

"Kendaraan peat kuning atas nama CV, firma, maupun perorangan tidak mendapatkan insentif sesuai regulasi yang berlaku," ujar Asep.

Pengelola juga harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau barang. Khusus angkutan umum orang, wajib memiliki izin trayek atau izin angkutan umum orang tidak dalam trayek.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha transportasi umum yang taat aturan sekaligus mendorong kepatuhan administrasi dan legalitas usaha angkutan umum di Jawa Barat.

Sementara itu, kendaraan plat hitam maupun putih tidak mengalami kenaikan besaran pajak yang harus dibayarkan akibat pemberlakuan opsen PKB.