Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah melalui kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

Melalui aturan ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan pokok PBB-P2 bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Dengan adanya kebijakan tersebut, wajib pajak dapat memperoleh keringanan pembayaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengurangan PBB-P2 tahun 2026 diberikan melalui dua mekanisme. Pertama, pengurangan secara jabatan atau otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Kedua, pengurangan melalui permohonan yang diajukan langsung oleh wajib pajak sesuai kategori yang ditentukan.

Pengurangan PBB-P2 Secara Jabatan

Untuk pengurangan secara jabatan, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengurangan sebesar 50 persen dari PBB-P2 terutang tahun 2026.

Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang pada tahun pajak 2025 memiliki PBB-P2 sebesar nol rupiah, tidak memenuhi syarat pembebasan pokok PBB-P2, serta bukan objek pajak baru yang ditetapkan pada tahun 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengurangan nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan pada tahun 2026 tidak melebihi 5 persen dari pembayaran tahun pajak 2025.

Skema ini dihadirkan untuk membantu masyarakat agar tidak mengalami lonjakan pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Dengan demikian, penyesuaian nilai pajak dapat tetap berjalan secara proporsional tanpa menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak.

Sebagai contoh, apabila pada 2025 wajib pajak membayar PBB-P2 sebesar Rp1.000.000 dan pada 2026 nilai PBB-P2 terutang meningkat menjadi Rp1.800.000, maka melalui kebijakan ini jumlah yang perlu dibayarkan menjadi Rp1.050.000.

Dengan skema tersebut, kenaikan pembayaran PBB-P2 tetap dibatasi sehingga lebih terkendali dan tidak memberatkan wajib pajak.

Sementara itu, untuk objek pajak yang mengalami penambahan luas tanah atau bangunan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan batas maksimal kenaikan pembayaran sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya.

Kebijakan ini memastikan penyesuaian pajak tetap dilakukan secara wajar sesuai perubahan objek pajak.

Pengurangan PBB-P2 Melalui Permohonan

Pengurangan atas permohonan diberikan sebesar 75 persen bagi sejumlah kategori wajib pajak, antara lain veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional.

Kemudian, penerima tanda kehormatan berupa bintang, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Insentif ini diberikan kepada ahli waris lurus satu derajat ke bawah apabila wajib pajak dengan kriteria tersebut di atas telah meninggal dunia.

Adapun objek pajak yang dapat diajukan untuk memperoleh pengurangan ini meliputi rumah tapak, rumah susun, atau tanah kosong dengan luas maksimal 1.000 meter persegi.

Selain itu, SPPT PBB-P2 atas objek pajak tersebut belum dilunasi, dan satu surat keputusan penetapan hanya dapat digunakan untuk satu kali permohonan.

Melalui skema ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang bagi wajib pajak tertentu untuk memperoleh keringanan sesuai kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengurangan PBB-P2 tahun 2026 menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan sistem perpajakan daerah yang lebih adil dan tepat sasaran.

Selain membantu wajib pajak yang belum memenuhi syarat pembebasan penuh, kebijakan ini juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap keringanan pembayaran pajak.

Lebih dari sekadar kewajiban administrasi, pembayaran PBB-P2 juga merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Sebab, pajak yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik.

Kontribusi tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai layanan dan fasilitas, mulai dari jalan yang lebih baik, trotoar yang nyaman, taman kota, sekolah negeri, layanan kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, hingga pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan membayar PBB-P2, warga Jakarta turut berperan dalam menghadirkan kota yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan menjadi bagian dari investasi bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain pengurangan pokok pajak, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon pembayaran bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 lebih awal. Wajib pajak yang melakukan pelunasan sebelum 31 Mei 2026 dapat memperoleh diskon pembayaran sebesar 10 persen.

Dengan adanya tambahan diskon tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Selain memperoleh pengurangan pokok pajak sesuai ketentuan, wajib pajak juga dapat menikmati potongan tambahan apabila melakukan pembayaran lebih awal.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan insentif PBB-P2 tahun 2026 sesuai periode dan ketentuan yang berlaku.

Membayar PBB-P2 lebih awal tidak hanya membantu perencanaan keuangan menjadi lebih baik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh keringanan secara maksimal.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak daerah sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif berupa pengurangan pajak bagi emiten yang meningkatkan porsi saham yang beredar di masyarakat atau free float minimal 40 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan.

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," ujarnya dalam acara MNC Forum di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pada kesempatan itu, Hasan menjelaskan bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat.

"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float diatas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," kata Hasan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Hasan menuturkan, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1 persen.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan memberikan insentif terhadap pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berharap insentif tersebut dapat diberikan dalam bentuk stimulus fiskal.

Purbaya menuturkan dia akan melihat apakah program-program yang dilakukan Bursa berjalan dengan baik. Apabila berjalan, maka Kementerian Keuangan akan memberikan insentif.

“Karena saya berkepentingan di sektor finansial, kan uang dari situ bisa dipakai beli bonds, beli ini itu, akan menjalankan ekonomi juga pada akhirnya,” ujar Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Purbaya juga menuturkan pihaknya akan melihat apakah insentif tersebut mungkin akan berupa pengurangan pajak.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan pihaknya menyambut positif atas rencana insentif yang akan diberikan Kemenkeu terhadap Bursa.

“Saya kira bentuk insentif fiskal dalam hal ini misalnya perpajakan, mungkin ruang yang lebih terbuka lagi untuk program-progam khusus seperti kampanye PINTAR Reksa Dana, lalu upaya mendorong nabung saham rutin yang kami harapkan dibarengi dengan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan atau penyediaan pajak tertentu dan sebagainya,” ucap Hasan.

Hasan melanjutkan, pihaknya juga berharap instrumen reksa dana kembali diberikan insentif tambahan, dan juga insentif kepemilikan obligasi di bursa. Dia juga berharap akan ada ruang insentif bagi instrumen saham.

OJK juga berharap akan adanya tiring atau tingkatan pemberian insentif bagi emiten yang meningkatkan angka free float kepemilikan di publik.

“Saya kira ke depan kami harapkan ada bentuk keberpihakan dan komitmen untuk mendorong lebih banyak perusahaan terbaik kita tercatat di Bursa melalui kebijakan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan perpajakan yang diberikan ke emiten tercatat, dengan jumlah free float yang banyak,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif pajak bagi kendaraan pelat kuning untuk meringankan beban pelaku usaha transportasi umum dan mendorong kepatuhan administrasi di Jawa Barat.

Melalui kebijakan yang berlaku per 1 Januari 2026, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk angkutan umum orang dan barang diturunkan dengan syarat tertentu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Asep Supriatna merinci, pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum orang yang semula sebesar 60 persen, kini menjadi 30 persen dari dasar pengenaan PKB.

Sementara itu, untuk kendaraan angkutan umum barang, pengenaan PKB yang sebelumnya 100%, kini diturunkan menjadi 70% dari dasar pengenaan PKB.

Insentif ini juga berlaku terhadap BBNKB I (kendaraan baru). BBNKB I untuk angkutan umum orang kini dikenakan 30% dari dasar pengenaan BBNKB. Adapun, BBNKB I untuk angkutan umum barang dikenakan 60% dari dasar pengenaan BBNKB.

"Dengan demikian, baik PKB maupun BBNKB I sama-sama mendapatkan pengurangan tagihan pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku sejak awal 2026," kata Asep, Jumat (27/2/2026).

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pengelola untuk memperoleh insentif PKB dan BBNKB bagi angkutan umum orang dan barang. Syarat itu di antaranya pengelola angkutan umum orang atau barang harus berbadan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

"Kendaraan peat kuning atas nama CV, firma, maupun perorangan tidak mendapatkan insentif sesuai regulasi yang berlaku," ujar Asep.

Pengelola juga harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau barang. Khusus angkutan umum orang, wajib memiliki izin trayek atau izin angkutan umum orang tidak dalam trayek.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha transportasi umum yang taat aturan sekaligus mendorong kepatuhan administrasi dan legalitas usaha angkutan umum di Jawa Barat.

Sementara itu, kendaraan plat hitam maupun putih tidak mengalami kenaikan besaran pajak yang harus dibayarkan akibat pemberlakuan opsen PKB.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara berkaitan dengan dugaan suap.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan suap itu berkaitan dengan pengurangan nilai pajak terhadap wajib pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

Di samping itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dalam operasi senyap itu pihaknya telah menangkap delapan orang.

Meskipun tidak menjelaskan detailnya, delapan orang itu berasal dari pegawai pajak hingga pihak wajib pajak.

"Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," ujar Budi

Dia menambahkan saat ini delapan orang itu tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK agar peristiwa ini terungkap secara terang benderang.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkas Budi.

Sekadar informasi, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak, apakah menjadi tersangka atau saksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan operasi senyap ini menjaring pegawai pajak pada Kantor Pajak Jakarta Utara.

"Benar, pegawai pajak kantor Jakarta Utara," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

Hanya saja, Fitroh belum merinci lebih detail terkait dengan OTT ini, termasuk soal duduk perkara dan jumlah orang yang ditangkap.

Namun demikian, operasi senyap komisi anti-rasuah ini diduga berkaitan dengan persoalan masalah pengurangan pajak.

Adapun, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak, apakah menjadi tersangka atau saksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan insentif pengurangan pajak penghasilan badan (PPh Badan) atau tax holiday dipastikan berlanjut pada 2026.

Kepastian itu disampaikan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan memperpanjang keberlanjutan fasilitas tersebut.

Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan landasan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

“Sedang kita rumuskan PMK untuk tax holiday yang sudah diperpanjang nanti untuk 2026 tetap berlanjut. Ini diperpanjang setahun dulu,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, Rabu (24/12/2025).

Pernyataan Febrio muncul di tengah tenggat berakhirnya payung aturan sebelumnya.

Rujukan fasilitas tax holiday yang berlaku selama ini, yakni berbasis PMK terkait pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan, memiliki masa pengajuan yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Dengan demikian, pemerintah memproses perpanjangan untuk menjaga kesinambungan insentif investasi.

Di saat yang sama, desain insentif untuk 2026 tidak berdiri di ruang hampa.

Pemerintah menegaskan skema ke depan akan diselaraskan dengan rezim global minimum tax (GMT) atau pajak minimum global, yang pada prinsipnya membatasi ruang pembebasan pajak secara penuh bagi grup perusahaan multinasional tertentu.

“Tax holiday tetap ada, tapi ada penyesuaian dengan konteks pajak minimum 15 persen,” ujar Febrio.

Apa itu tax holiday?

Dok. Freepik Ilustrasi pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan sebesar Rp 13,44 triliun dari penagihan tunggakan pajak 200 penunggak pajak besar yang memiliki kewajiban pajak terutang hingga Rp 60 triliun.

Dalam praktik kebijakan fiskal Indonesia, tax holiday merujuk pada fasilitas pengurangan PPh Badan terutang bagi wajib pajak badan yang memenuhi syarat, umumnya bagi penanaman modal baru pada sektor/industri yang ditetapkan, dengan masa manfaat tertentu.

Rangkaian prosedur, termasuk pengajuan melalui sistem perizinan terintegrasi (Online Single Submission/OSS) dan penerbitan keputusan oleh otoritas terkait untuk dan atas nama Menteri Keuangan, menjadi bagian dari mekanisme pemberian fasilitas.

Dokumen Kemenkeu mengenai fasilitas PPh Badan menjelaskan besaran pengurangan PPh Badan dan jangka waktu fasilitas yang bertingkat mengikuti nilai rencana penanaman modal.

Dalam skema yang dirujuk, pengurangan bisa 50 persen (misalnya untuk rentang investasi tertentu) atau 100 persen (untuk nilai investasi yang lebih besar) dengan masa manfaat hingga puluhan tahun sesuai ketentuan.

Dikutip dari Kontan, fasilitas tax holiday juga disebut diberikan dalam bentuk pembebasan PPh Badan terutang baik secara penuh sebesar 100 persen maupun parsial sebesar 50 persen, bergantung pada skema dan ketentuan.

Bagi pengusaha, terutama perusahaan yang sedang menyiapkan pabrik, investasi mesin, dan rantai pasok, tax holiday biasanya dipandang sebagai penyangga arus kas pada fase awal operasi.

Sementara bagi negara, insentif ini dirancang sebagai instrumen untuk mendorong realisasi investasi dan aktivitas produksi di sektor sasaran, sembari tetap diikat oleh syarat, pelaporan, dan pengawasan.

Mengapa 2026 menjadi titik penyesuaian?

Penyesuaian besar datang dari kebijakan pajak minimum global.

Antara melaporkan, Indonesia resmi menerapkan global minimum tax (GMT) pada tahun pajak 2025, sejalan dengan kesepakatan Pilar 2 Global Anti Base Erosion (GLoBE) yang dikoordinasikan OECD dan disepakati berbagai negara.

KOMPAS/Supriyanto Ilustrasi pajak.

Dalam konteks itu, Febrio menjelaskan logika pembatasan ruang pembebasan. Jika tarif PPh Badan Indonesia 22 persen sementara GMT mematok minimum 15 persen untuk kelompok tertentu, maka ruang “pembebasan” efektif menjadi selisihnya.

“Karena dengan adanya global minimum tax, kami boleh memberikan tax holiday itu kan jadinya sampai 15 persen yang minimum. Jadi berarti 22 persen dikurang 15 persen berarti kan 7 persen,” ujar Febrio.

Itu pula yang melatarbelakangi pesan pemerintah bahwa konsep tax holiday yang berjalan pada 2026 tidak lagi identik dengan pembebasan penuh seperti masa lalu.

Febrio menyampaikan bahwa pembebasan tidak akan 100 persen lagi karena harus tetap menyisakan tarif minimum sesuai GMT, sembari pemerintah merumuskan bentuk insentif pengganti pada selisihnya.

Data penerima tax holiday dan realisasi investasi: ratusan perusahaan, ratusan triliun rupiah

Di tengah pembahasan perpanjangan, data pemanfaatan insentif menjadi rujukan penting. Kontan melaporkan hingga Oktober 2025 terdapat 403 perusahaan yang menerima fasilitas tax holiday.

Dari jumlah itu, penerima tax holiday umum mencapai 290 perusahaan, dengan 102 perusahaan disebut telah beroperasi dan merealisasikan investasi Rp 480 triliun.

Pada skema tax holiday Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdapat 106 penerima, dengan 23 perusahaan telah beroperasi dan realisasi investasi Rp 16,2 triliun.

Untuk skema tax holiday Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Oktober 2025 tercatat tujuh perusahaan memperoleh fasilitas, namun disebut belum ada yang beroperasi pada skema itu.

Secara keseluruhan, nilai realisasi investasi dari perusahaan penerima tax holiday yang telah beroperasi mencapai Rp 496,2 triliun.

Data tersebut sekaligus menjadi konteks ketika pemerintah memutuskan menjaga kesinambungan insentif pada 2026.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya menjaga daya tarik investasi, meski bentuknya akan disesuaikan dengan rezim pajak global.

pexels.com/@gabby-k Bupati Pasuruan menghapus utang PBB-P2 yang tertunggak. Nilainya capai Rp 24 miliar.

Apa manfaat tax holiday bagi pengusaha dan negara?

Dalam kerangka kebijakan publik, manfaat tax holiday biasanya dibahas pada dua sisi.

Pertama, bagi dunia usaha sebagai pengurang beban pajak pada fase investasi dan awal operasi. Kedua, bagi negara, sebagai instrumen mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di sektor prioritas.

Pada sisi pengusaha, fasilitas ini mengurangi PPh Badan terutang sesuai besaran dan jangka waktu, sehingga dapat memperbaiki kalkulasi kelayakan proyek, membantu ruang kas untuk belanja modal, dan menurunkan biaya efektif investasi selama masa fasilitas.

Ini sepanjang perusahaan memenuhi syarat, menjalankan komitmen investasi, dan mematuhi kewajiban pelaporan.

Pada sisi negara, penyesuaian insentif dibahas seiring GMT agar Indonesia tetap kompetitif, sekaligus mengamankan basis pemajakan sesuai aturan pajak global.

Kemenkeu sendiri dalam penjelasan resminya ketika menerbitkan PMK terkait fasilitas pengurangan PPh Badan menyatakan latar belakang kebijakan diarahkan untuk memberi kepastian hukum, menjaga iklim investasi, serta mengantisipasi penerapan pajak minimum global.

Di luar itu, dalam konteks belanja perpajakan (tax expenditure), belanja perpajakan dapat diberikan untuk mendukung dunia bisnis dan meningkatkan iklim investasi, yang antara lain berupa tax holiday dan insentif lain, meski pada tahun dan kerangka kebijakan yang berbeda.

Tahap berikutnya: PMK 2026 dan desain insentif pengganti

Sampai akhir Desember 2025, pemerintah menyatakan fokusnya menyelesaikan rumusan PMK untuk memastikan keberlanjutan fasilitas pada 2026.

Febrio menyebut perpanjangan dilakukan setahun dulu, sambil menuntaskan desain yang selaras dengan GMT, termasuk kemungkinan adanya insentif substitusi pada bagian yang tidak lagi bisa dibebaskan penuh akibat kewajiban tarif minimum.

Dengan demikian, pembahasan tax holiday 2026 bergerak pada dua rel, yakni menjaga kepastian fasilitas bagi investor/pengusaha, sekaligus menyesuaikan arsitektur insentif agar tidak bertabrakan dengan rezim pajak minimum global yang sudah berjalan sejak tahun pajak 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan pemberian insentif berupa tax deduction atau mekanisme pengurangan penghasilan bruto atau neto sebelum menghitung pajak terutang hingga 200%.

Direktur Pendanaan Badan Otorita IKN, Insyafiah menjelaskan bahwa tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara.

"Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%," kata Insyafiah dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

Insyafiah mengatakan kontribusi yang diberikan tidak hanya berupa beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan setelah pajak bagi para investor di IKN.

Adapun, fasilitas Super Tax Deduction ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

Selain mendapatkan manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding.

Serta, fasilitas umum yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata, dapat mencantumkan identitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menuturkan bahwa insentif fiskal tersebut dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.

“Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujarnya.

Dwi menjelaskan bahwa pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan waktu enam bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membersihkan pasar saham dari pelaku praktik saham gorengan. Apabila situasi sudah terkendali, maka dia bisa mempertimbangkan insentif maupun keringanan pajak bagi investor di pasar modal.

Pada acara Financial Forum yang diselenggarakan di BEI, Jakarta, Rabu (3/1/2025), Purbaya ditanya apabila adanya peluang bagi pemerintah memberikan insentif pada investor pasar modal. Insentif itu berupa pengurangan pajak kupon obligasi melalui reksadana.

Purbaya mengakui bahwa selalu ada dinamika dalam pembahasan pemberian insentif berupa keringanan hingga pengecualian pajak di internal Kemenkeu. Hal itu kendati dia menginginkan sektor swasta bisa bergerak leluasa.

"Kalau saya ngomong sama orang pajak saya, pasti enggak setuju. Sama orang anggaran saya pasti enggak setuju, tetapi gini, kami maunya sektor swasta bergerak. Investor swasta, retail, masuk ke sana. Yang paling penting anda untung dan enggak kejebak tukang goreng saham dan lain-lain," ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Menurut Purbaya, pemerintah tidak menutup peluang untuk memberikan insentif itu selama OJK hingga BEI bisa membersihkan pasar saham dari pemain saham gorengan. Hal ini sudah menjadi sorotan Purbaya dan disampaikannya secara terbuka beberapa waktu lalu.

Mantan ekonom Danareksa itu menilai, investor retail akan otomatis terlindungi apabila situasi di pasar saham sudah terkendali. Dia memandang bahwa situasi dan kondisi bisa memburuk apabila investor masuk ke pasar saham yang belum kondusif.

Purbaya lalu menjanjikan berbagai insentif apabila OJK dan BEI bisa membersihkan pasar saham dari hal tersebut.

"Dalam waktu enam bulan ke depan, kalau ada yang ditangkap-tangkap atau dihukum tukang goreng saham, kami akan kasih insentif dengan cepat supaya nanti [investor] retail yang masuk ke pasar saham langsung maupun lewat reksadana untungnya clear dan masuk pasar yang fair. Enggak pinter pun enggak akan ketipu," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar memastikan pihaknya selalu melakukan penindakan secara berkala termasuk bagi mereka yang melanggar aturan di pasar saham. Dia menyebut OJK secara berkala memberikan sanksi maupun denda (penalties) tidak terkecuali bagi pemain saham gorengan di bursa.

"Kami laporkan setiap bulan siapa yang kena sanksi dan penalti, berapa besarannya, tentu ada isu transparansi terhadap penindakan maupun kecurigaan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha bahwa pemerintah masih menggelontorkan berbagai insentif dan pembebasan pajak. Dengan insentif pajak berupa tax holiday maupun tax allowance itu, target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% itu diharapkan bisa terlampaui.

Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia, Airlangga menyampaikan kepada para pengusaha yang tergabung di organisasi tersebut akan insentif fiskal yang sudah disediakan pemerintah untuk dunia usaha.

Airlangga menyebut pada 2026 pemerintah masih menganggarkan belanja perpajakan berupa tax holiday untuk pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi penanaman modal minimal Rp500 miliar, untuk periode 5 sampai dengan 20 tahun.

"Kemudian juga ada tax untuk [investasi] Rp100 miliar itu tax holiday-nya Rp50 miliar. Ada tax allowance pembebasan impor dan super tax deduction masih ada," terangnya kepada para pengusaha di Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dengan berlanjutnya insentif fiskal, Airlangga menyatakan optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4% bisa tercapai. Dia bahkan meyakini target itu bisa tercapai dengan berbagai fasilitas pengurangan pajak yang sudah diberikan untuk pengusaha.

"Tentu kami optimis tahun 2026 Indonesia harapannya bisa lebih tinggi dari APBN 5,4%, dan ini kuncinya pada yang hadir di ruangan ini. Jadi kalau yang di ruangan ini optimistis, Indonesia akan optimistis," ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dunia usaha juga memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membantu pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang.

"Program-program Bapak Presiden yang harus ataupun diharapkan bisa didukung oleh Kadin, termasuk kami menyiapkan anak-anak muda untuk siap kerja. Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau Bapak-Bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan," papar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

"Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya," ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. "Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan," jelasnya.

Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak.

Kejadian Berulang

Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan 'penindakan' terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin, sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

"Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan," ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

Kasus Handang

Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak.

Handang ditangkap KPK seusai menerima 'angpao' dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

"Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan," ungkapnya.

Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

"Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya," ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. "Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan," jelasnya.

Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak.

Kejadian Berulang

Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan 'penindakan' terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin, sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

"Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan," ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

Kasus Handang

Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak.

Handang ditangkap KPK seusai menerima 'angpao' dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

"Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan," ungkapnya.

Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.