Sebanyak 295 titik perlintasan kereta api sebidang di wilayah Jawa Timur (Jatim) tidak memiliki palang pintu maupun penjagaan. Hal itu memicu kekhawatiran di masa arus mudik Lebaran Idulfitri 2026.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Jawa Timur Denny Michels Adlan mengatakan pihaknya tengah melakukan mitigasi darurat bersama Dinas Perhubungan dan Polda Jawa Timur.

"Dari 1001 perlintasan sebidang, ada 295 yang tidak terjaga. Saya benar-benar concern, mengingat ada 24 KA fakultatif dan tambahan yang akan lewat. Petugas PJL (Penjaga Lintasan) harus diedukasi betul," ujar Denny pada Sabtu (14/3).

Untuk mengantisipasi risiko kecelakaan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Polda Jawa Timur untuk memitigasi keselamatan di 295 perlintasan sebidang tersebut.

Selama masa angkutan mudik berlangsung, Denny menyebut akan ada 24 kereta api fakultatif dan tambahan yang akan melintas. Oleh karena itu penjagaan di perlintasan sebidang harus diperketat.

Selain pengawasan jalur, Denny mengatakan pengecekan kelaikan armada atau ramp check juga telah rampung dilakukan.

"Baik itu memeriksa kesiapan stasiun fasilitasnya seperti apa, kesiapan sarananya dan lokomotifnya," ucap Denny.

Lebih lanjut, volume pemudik tahun ini diprediksi mengalami kenaikan sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dua stasiun besar di Surabaya diproyeksikan bakal menjadi titik konsentrasi massa tertinggi di Jawa Timur.

"Untuk di Stasiun Gubeng itu bisa 10 ribu orang per hari, kalau di Pasar Turi di kisaran 8.500 sampai 9.000 penumpang per hari," ucapnya.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya memprediksi jumlah pemudik masa Angkutan Lebaran Idulfitri 2026 bakal mencapai 533.155 orang.

Angka ini naik 7 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 498.755 penumpang.

Executive Vice President KAI Daop 8 Surabaya Daniel Johannes Hutabarat mengatakan untuk mengakomodasi lonjakan tersebut, KAI Daop 8 menyiapkan total 561.528 tempat duduk selama periode angkutan Lebaran yang berlangsung dari 11 Maret hingga 1 April 2026.

"Pada Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan melayani sebanyak 533.155 pelanggan, meningkat sekitar 7 persen dibandingkan realisasi Angkutan Lebaran 2025 yang mencapai 498.755 pelanggan," ujar Daniel, Jumat (13/3).

Setiap harinya, kata Daniel, akan tersedia 25.524 kursi yang tersebar dalam 47 perjalanan kereta api, terdiri dari 38 KA jarak jauh reguler dan 9 KA jarak jauh tambahan.

Untuk memastikan keamanan volume penumpang yang besar, KAI Daop 8 juga menyiagakan 668 personel keamanan gabungan dari internal, TNI dan Polri. Selain itu, 157 personel tambahan disebar untuk memantau enam titik daerah pantauan khusus demi memitigasi gangguan jalur.

Dari sisi sarana, Daop 8 mengoperasikan 55 lokomotif, 520 kereta, dan 12 Kereta Rel Diesel (KRD) yang telah dinyatakan laik melalui proses ramp check. Fasilitas pelayanan di stasiun juga diperkuat dengan penambahan 23 petugas Customer Service Mobile (CSM).

Bisnis.com, SURABAYA – Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau akta autentik yang dilaporkan Elina Widjajanti, wanita berusia 80 tahun di Surabaya.

Kasubdit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Decky Hermansyah menjelaskan, pemanggilan terhadap sejumlah saksi tersebut dilakukan untuk menelusuri lebih lanjut status hukum atas akta tanah, yang sebelumnya dimiliki oleh kakak Elina, yakni Elisa Irawati.

“Sudah diperiksa enam saksi, termasuk dari kelurahan. Pemeriksaan tentang data yuridis tanah yang belum didaftarkan,” beber Decky, Rabu (21/1/2026).

Seperti diketahui, laporan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau akta autentik tercatat dengan nomor LP/B/18//2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 6 Januari 2026 yang dilaporkan Elina bersama kuasa hukumnya, Wellem Mintaraja.

Saat ini, proses penyelidikan masih terus dilakukan aparat kepolisian dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk dari pihak kelurahan.

Kasus ini bermula dari rumah Nenek Elina di Dukuh Kuwukan No. 27 RT.005, RW.006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya yang dibongkar paksa oleh tersangka Samuel Adi Kristanto (SAK) bersama segerombolan orang pada 6 Agustus 2025.

Wellem mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan dalam perubahan status kepemilikan dokumen Letter C di kelurahan, di mana menurutnya terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Menurutnya, pada pertengahan September 2025, status tanah tersebut masih tercatat atas nama keluarga kliennya. Namun, status kepemilikannya berubah hanya dalam hitungan hari.

“Pada 19 September 2025 itu [tanah] masih atas nama Elisa Irawati [kakak Elina]. Belum beralih ke siapapun, tapi pada tanggal, ingat ya, pada tanggal 23 [September 2025] itu katanya si nenek sudah berubah nama,” tuturnya.

Mengenai hilangnya sejumlah dokumen penting saat aksi perobohan rumah terjadi, Wellem menegaskan bahwa surat-surat tersebut hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini menjadi krusial sebab dokumen-dokumen tersebut seharusnya tersimpan di dalam rumah sebelum aksi pengusiran dan perobohan dilakukan oleh pihak terlapor.

“Iya, pokoknya dokumen sampai dokumen kan waktu itu ada di dalam. Lah, sekarang dipindahkan ke mana kan kita juga enggak tahu,” ucap Wellem.

Oleh sebab itu, Elina melalui kuasa hukumnya berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.

Kasus tersebut diharapkan dapat dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi masyarakat marjinal yang menjadi korban dari mafia tanah atau prosedur penerbitan dokumen kepemilikan yang cacat hukum.

“Saya berharap ya proses hukum mengenai pelaporan dugaan pemalsuan dokumen ini bisa sampai tuntas. Supaya tidak terjadi lagi seperti kejadian si nenek. Jadi, menerbitkan akta jual-beli katakan jual-beli tanah terutama, tapi dasarnya kurang. Jadi kasihan gitu masyarakat kecil,” pungkas Wellem.

Bisnis.com, SURABAYA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) angkat bicara mengenai desakan publik yang berharap agar organisasi tersebut untuk dapat dibubarkan.

Hal tersebut merupakan buntut atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik nenek Elina Widjajanti (80) di Surabaya, yang diduga melibatkan salah satu anggota ormas tersebut. MY, anggota ormas Madas Sedarah yang telah dinonaktifkan tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur berkaitan dengan kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Madas, Moh Taufik menegaskan bahwa kewenangan untuk dapat membubarkan ormas sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut pun hanya dapat dilakoni bila suatu ormas terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar konstitusi dan dasar negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Keputusan [pengadilan] tata usaha negara itu yang punya hak untuk mencabut. Dia adalah pejabat [pengadilan] tata usaha negara, yang memberikan legalisasi," ungkap Taufik di Surabaya, Kamis (8/1/2026).

Taufik pun turut mempersilakan pihak-pihak yang tetap bersikukuh menginginkan pembubaran ormas yang dikomandoinya itu dengan menempuh jalur resmi yang telah tersedia. Namun, Taufik menekankan bahwa organisasinya tersebut memiliki program kerja dan niatan baik bagi masyarakat luas.

"Silakan dilakukan upaya-upaya apabila keberatan, tetapi kami mohon maaf kepada semuanya, publik ya. Kami, itikad baik ini bahwa program Madas ke depan, dari awal, meningkatkan sumber daya manusia," tegas Taufik.

Dirinya juga memberikan contoh nyata kontribusi ormas Madas Sedarah, seperti membantu pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, penyediaan ambulans gratis, serta bantuan hukum.

"Terakhir, kemarin kami membangunkan rumah bagi orang yang tidak mampu," tambahnya.

Mengenai kasus oknum anggota Madas Sedarah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dalam kasus pengusiran nenek Elina beberapa waktu lalu, Taufik berharap kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

Selain itu, Taufik juga mengingatkan publik untuk dapat lebih teliti dan memastikan keanggotaan seseorang sebelum mengaitkan tindakan premanisme dengan nama organisasi tertentu.

"Silakan lihat KTA-nya karena sekarang itu [anggapan publik] bagi yang melakukan pelanggaran Madas, begini Madas, ini Madas," imbaunya.

Taufik menyoroti adanya stigma buruk yang disematkan publik terhadap ormas Madas setiap kali terjadi pelanggaran hukum oleh individu tertentu. Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada masyarakat untuk dapat bertindak bijak, dengan melakukan deteksi awal sebelum bertindak, terlebih saat berselancar di jagat media sosial.

"Tetapi yakinlah dan percaya, Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik, untuk berbuat baik," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale alias WT, dikabarkan dicopot dari jabatannya. Alasannya dibebastugaskan karena diduga meminta setoran kepada anggotanya hingga memangkas anggaran operasional di lingkungan Polres Tuban.

Pencopotan itu termaktub dalam surat perintah Kapolda Jawa Timur bernomor Sprin/2611/XII/KEP/2025 yang ditandatangani Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, tertanggal Senin (8/12/2025)

"Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/LHP-361/XII/2025/Paminal tanggal 8 Desember 2025 tentang adanya dugaan AKBP William Cornelis Tanasale, S.I.K. NRP 83061364 selaku Kapolres Tuban Polda Jawa Timur menekan anggota untuk setoran dalam jumlah besar dan memotong anggaran operasional Polres Tuban," tertulis dalam surat tersebut.

Merespons hal tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast membenarkan kabar pencopotan William dari jabatannya. Namun, dia enggan untuk membeberkan alasan pencopotan itu secara lebih lanjut.

"AKBP WT [William Tanasale] saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Propam terkait informasi yang diterima," ucap Jules saat dikonfirmasi awak media, Selasa (9/12/2025).

Jules menuturkan, pencopotan sementara William dari jabatannya tersebut karena yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan secara internal oleh jajaran Propam Polda Jawa Timur. Hal tersebut, lanjut Jules, dilakukan sebagai bagian dari prosedur penanganan oleh Polri ketika terdapat anggota yang tersandung masalah.

"Sebagai bagian dari prosedur, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugasnya hingga proses pemeriksaan selesai," tegasnya.

Sementara posisi Kapolres Tuban untuk saat ini diduduki oleh Kombes Agung Setyo Nugroho, yang berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

"Kombes Pol Agung sebagai pengganti sementara untuk memastikan Pelayanan terhadap masyarakat di Polres tetap berjalan sebagaimana mestinya," ucap Jules.

Saat ditanya mengenai informasi dugaan permintaan setoran kepada anggota serta pemotongan anggaran operasional sebagaimana tercantum dalam surat perintah, Jules kembali enggan untuk menjelaskan lebih jauh.

"Propam sedang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi yang diterima. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses tersebut selesai," pungkasnya.