Bisnis.com, SURABAYA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) angkat bicara mengenai desakan publik yang berharap agar organisasi tersebut untuk dapat dibubarkan.

Hal tersebut merupakan buntut atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik nenek Elina Widjajanti (80) di Surabaya, yang diduga melibatkan salah satu anggota ormas tersebut. MY, anggota ormas Madas Sedarah yang telah dinonaktifkan tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur berkaitan dengan kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Madas, Moh Taufik menegaskan bahwa kewenangan untuk dapat membubarkan ormas sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut pun hanya dapat dilakoni bila suatu ormas terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar konstitusi dan dasar negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Keputusan [pengadilan] tata usaha negara itu yang punya hak untuk mencabut. Dia adalah pejabat [pengadilan] tata usaha negara, yang memberikan legalisasi," ungkap Taufik di Surabaya, Kamis (8/1/2026).

Taufik pun turut mempersilakan pihak-pihak yang tetap bersikukuh menginginkan pembubaran ormas yang dikomandoinya itu dengan menempuh jalur resmi yang telah tersedia. Namun, Taufik menekankan bahwa organisasinya tersebut memiliki program kerja dan niatan baik bagi masyarakat luas.

"Silakan dilakukan upaya-upaya apabila keberatan, tetapi kami mohon maaf kepada semuanya, publik ya. Kami, itikad baik ini bahwa program Madas ke depan, dari awal, meningkatkan sumber daya manusia," tegas Taufik.

Dirinya juga memberikan contoh nyata kontribusi ormas Madas Sedarah, seperti membantu pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, penyediaan ambulans gratis, serta bantuan hukum.

"Terakhir, kemarin kami membangunkan rumah bagi orang yang tidak mampu," tambahnya.

Mengenai kasus oknum anggota Madas Sedarah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dalam kasus pengusiran nenek Elina beberapa waktu lalu, Taufik berharap kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

Selain itu, Taufik juga mengingatkan publik untuk dapat lebih teliti dan memastikan keanggotaan seseorang sebelum mengaitkan tindakan premanisme dengan nama organisasi tertentu.

"Silakan lihat KTA-nya karena sekarang itu [anggapan publik] bagi yang melakukan pelanggaran Madas, begini Madas, ini Madas," imbaunya.

Taufik menyoroti adanya stigma buruk yang disematkan publik terhadap ormas Madas setiap kali terjadi pelanggaran hukum oleh individu tertentu. Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada masyarakat untuk dapat bertindak bijak, dengan melakukan deteksi awal sebelum bertindak, terlebih saat berselancar di jagat media sosial.

"Tetapi yakinlah dan percaya, Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik, untuk berbuat baik," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Elina Widjajanti, nenek berusia 80 tahun yang menjadi korban pengusiran dan pembongkaran kediamannya di Surabaya, kembali membuat laporan kepada aparat mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat akta kepemilikan rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

Laporan tersebut dilayangkan dan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim dengan nomor registrasi: LP/B/18/1/2026/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 6 Januari 2026.

Kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menjelaskan bahwa terdapat sekitar lima orang yang dilaporkan kliennya itu. Termasuk di antaranya adalah Samuel Adi Kristanto (SAK), sosok tersangka yang mendalangi aksi pengusiran dan perobohan paksa rumah Elina.

"Kami laporkan dugaan pemalsuan surat. Ada beberapa yang kami laporkan. Dokumen mengenai objek tanah di Kuwukan yang rata dengan tanah. Jumlahnya ada lima," ucap Wellem dikutip Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, rumah maupun lahan yang selama ini ditempati nenek Elina beserta sanak familinya selama ini tidak pernah dijual kepada pihak manapun. Surat legalitas lahan dalam bentuk Letter C tersebut atas nama saudara kandung Elina, yakni Elisa Irawati.

Namun, tiba-tiba muncul pencoretan surat Letter C atas nama orang lain berdasarkan dokumen akta jual beli (AJB) tahun 2025. Wellem menjelaskan bahwa Elisa Irawati yang tertulis sebagai pemilik lahan tersebut telah meninggal dunia pada 2017.

"Awalnya kan atas nama Bu Elisa Irawati. Nah surat keterangan tanah itu, dasarnya itu kan dari akta Jual beli, dasar pencoretannya. Nah akta jual beli itu posisinya 2025. Sedangkan akta jual beli tersebut berdasarkan pada surat kuasa jual 2014," bebernya.

"Sedangkan bu Elisa sendiri meninggal 2017. Orang meninggal kok bisa melakukan jual beli, kan gak mungkin itu," tambahnya.

Dalam laporan tersebut, Wellem menyatakan bahwa kliennya mengantongi dan telah menunjukkan sejumlah bukti dokumen, termasuk surat ahli waris sebagai bahan yang dapat digunakan aparat kepolisian dalam menelusuri tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan.

Adapun, Elina melaporkan Samuel cs dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau keterangan palsu dalam akta autentik UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHP dan atau Pasal 392 KUHP dan atau Pasal 394 KUHP.

Sementara itu, Elina mengaku bahwa selama ini dirinya tidak pernah menjual rumah ataupun lahan miliknya tersebut kepada pihak luar. Dengan pelaporan itu, dirinya berharap surat atau akta kepemilikan rumahnya dapat dikembalikan seperti sedia kala.

"Enggak pernah [dijual ke siapapun]. Ya [harapannya] dikembalikan atas nama Elisa," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Elina diusir oleh sekelompok orang dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Dalang dari peristiwa nahas tersebut adalah Samuel Adi Kristanto (SAK), yang turut serta menggandeng puluhan orang untuk mengusir dan menyeret Elina dari rumahnya pada 6 Agustus 2025 lalu.

Samuel berdalih bahwa ia melakukan tindakan tersebut berlandaskan akta jual-beli. Lalu, Samuel pun menyegel rumah dan meratakannya dengan tanah pada 15 Agustus 2025.

Atas kejadian itu, Elina pun melapor ke Polda Jatim dengan Nomor: LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 29 Oktober 2025.

Aparat Polda Jatim kemudian menangkap Samuel dan Yasin dan menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Senin (30/12). Selanjutnya, Polda Jatim juga kembali menangkap dan menetapkan WE dan SY alias Klowor sebagai tersangka, di mana keduanya terbukti terlibat dalam kasus yang sama.

Bisnis.com, SURABAYA — Wali Kota SurabayaEri Cahyadi menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Agraria untuk menangani permasalahan dan laporan warga mengenai masalah pertanahan.

Pembentukan satgas tersebut merupakan respons pemerintah kota atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80), yang terletak di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

"Yang terbaru adalah Satgas Anti-Preman, dan yang kedua adalah satgas terkait dengan Gugus Tugas Reformasi Agraria," ungkap Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (5/1/2025).

Dirinya menyebut bahwa persoalan mengenai tanah tidak lagi ditangani secara terbatas oleh pihak kelurahan, tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan langsung ke Satgas Reformasi Agraria.

Eri menegaskan bahwa satuan tugas tersebut juga diisi oleh segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, termasuk di dalamnya jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kan [bila masyarakat ada masalah terkait tanah] nggak bisa ngeles, ada BPN-nya, ada kejaksaan-nya, ada kepolisian, ada pemerintah kota, jadi cepat, masalahnya bisa cepat selesai," bebernya.

Untuk mekanisme pengaduan, Eri menyebut bahwa sementara waktu masyarakat dapat memanfaatkan layanan darurat 112 untuk melaporkan memgenai masalah pertanahan. Nantinya, Satgas Reformasi Agraria akan memiliki layanan hotline khusus.

"Nanti kita siapkan, laporan khususnya. hotline-nya sementara masih 112, tapi kita lagi membentuk hotline-nya yang bisa langsung [menangani laporan tanah], tapi dia bisa lapor 112," ungkap Eri.

Untuk sementara, kantor layanan Satgas Reformasi Agraria masih terpusat di kawasan pusat kota. Rencananya, pusat layanan satgas akan dibentuk di lima wilayah Surabaya, yakni barat, pusat, timur, utara dan selatan.

"Sementara kita masih ada di pusat kota, di sebelahnya (kantor) Inspektorat. Tapi nanti Insya Allah kita lagi mencari tempat, kita ada di lima wilayah," imbuhnya.

Untuk itu, Eri pun mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak segan melapor kepada pihaknya melalui Satgas Reformasi Agraria bila menghadapi permasalahan pertanahan.

"Sehingga nanti masyarakat kalau ada permasalahan terkait dengan tanah, misal ditipu, ya lapor ke situ," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya siap sedia untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti terlibat dalam tindakan premanisme, termasuk berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap warga.

Pernyataan tersebut adalah responsnya atas tindakan anggota ormas yang diduga kuat terlibat dalam kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80).

“Jadi, ketika itu yang melakukan atas nama organisasi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan, dan kita juga akan merekomendasikan untuk dibubarkan ormas itu ketika melakukan premanisme di Kota Surabaya,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (30/12/2025).

Dia juga memastikan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.

"Jadi kita tidak ingin ada premanisme dan kegiatan apapun yang meresahkan masyarakat. Kita akan lakukan sosialisasi terkait SK [Satgas] Anti-Premanisme yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menyebut bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari seluruh ormas dan tokoh masyarakat dari berbagai suku pada penghujung tahun 2025 mendatang.

"Tanggal 31 Desember, kita akan mengumpulkan semua ormas dan semua suku yang ada di Kota Surabaya untuk memastikan bahwa telah ada Satgas Anti-Premanisme," sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Surabaya dibangun atas nilai agama dan Pancasila sehingga berbagai tindakan kekerasan dalam wujud apapun, termasuk premanisme, tidak dapat ditoleransi.

"Maka [kalau] ada yang melakukan ini [premanisme], hukumnya haram di Kota Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, Eri juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor kepada pihak berwajib apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

"Kami bisa tindaklanjuti dan kita hilangkan yang namanya premanisme di Kota Surabaya," imbuhnya.