Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) memperoleh persetujuan pemegang saham atas seluruh agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga penetapan akuntan publik.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, mengatakan RUPST merupakan forum tertinggi bagi perseroan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bank sekaligus memperkuat transparansi kepada investor.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Pada 2025 kami memilih tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang," ujar Ritsuo dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Sepanjang 2025, J Trust Bank mengakui menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja keuangan.

Oleh sebab itu, perseroan menerapkan strategi bisnis yang lebih selektif dengan memprioritaskan penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari tiga tahun menjadi empat tahun.

Adapun, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis, tata kelola, serta manajemen risiko perseroan.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus dengan mengakhiri masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur dan mengangkat Raja Pardede sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Raja Pardede akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi J Trust Bank dipimpin oleh Direktur Utama Ritsuo Fukadai dan Wakil Direktur Utama Masayoshi Kobayashi, didampingi Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, Widjaja Hendra, serta Raja Pardede yang masih menunggu persetujuan regulator.

Sementara itu, Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama Nobiru Adachi, Komisaris Nobuiku Chiba, serta Komisaris Independen Benny Siswanto dan Abdullah Firman Wibowo.

Di sisi lain, perseroan menegaskan komitmennya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, program konservasi lingkungan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ritsuo menambahkan dukungan dari pemegang saham, regulator, nasabah, dan karyawan menjadi modal penting bagi perseroan untuk melanjutkan agenda perbaikan.

Dia menegaskan bahwa J Trust Bank akan menjaga disiplin eksekusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola serta manajemen risiko yang sehat.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp90 miliar yang menyeret sejumlah pegawai perbankan di Sumatra Selatan (Sumsel) tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencoreng reputasi bank pelat merah.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap dugaan fraud di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Palembang yang melibatkan pegawai internal bank dan sejumlah pihak eksternal dalam pengajuan kredit menggunakan data serta dokumen debitur yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Pemimpin BRI Cabang Palembang A Rivai, Agus Herman Pribadi mengatakan perseroan telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberantas fraud.

"BRI merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut, baik dari sisi kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Sebagai bentuk komitmen perseroan dalam menerapkan zero tolerance to fraud, BRI telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Kasus tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya risiko penyimpangan dalam proses penyaluran kredit di industri perbankan. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu hingga menimbulkan kerugian yang signifikan.

Dalam perkara ini, Polda Sumsel telah menetapkan 15 tersangka. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengusul, perantara, hingga pihak yang terlibat dalam proses pencairan kredit bermasalah.

Agus menegaskan BRI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami menghormati [proses hukum], serta mengapresiasi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti perkara tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, BRI akan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional bisnis.

“Dalam operasional bisnis, BRI menerapkan zero tolerance to fraud serta menjunjung tinggi GCG (goodcorporategovernance) dan prudential banking,” katanya.

Bisnis.com, DENPASAR - Perum BulogProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji bakal mengevaluasi sistem pengawasan internal pasca adanya dugaan pengoplosan beras yang melibatkan internal perusahaan.

Kasus ini menjadi sorotan publik secara luas, bahkan salah satu ormas di NTB melakukan aksi damai meminta pengusutan dugaan pengoplosan beras tersebut.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar menjelaskan bahwa Perum Bulog NTB menerima dengan terbuka kedatangan massa aksi dari Laskar Pemuda Sasak yang menyampaikan aspirasi di Kantor Wilayah Bulog NTB.

"Kami menerima dengan baik kedatangan rekan-rekan dari Laskar Pemuda Sasak. Pintu kantor kami buka dan kami persilakan untuk berdiskusi di dalam, namun mereka memilih menyampaikan tuntutannya di luar kantor dan meminta bertemu langsung dengan Kepala Bulog." Jelas Regar, Senin (29/6/2026).

Regar menjelaskan, massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama yang berkaitan dengan dugaan pengoplosan beras di wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur.

"Terkait kasus di Lombok Barat, peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2025 dan dilakukan oleh oknum di luar Bulog. Kasus tersebut telah diproses sesuai hukum dan pelakunya telah ditahan. Dengan demikian, kasus tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Bulog," jelas Regar.

Sementara itu, terkait dugaan pengoplosan beras di Lombok Timur, Regar menjelaskan bahwa kasus tersebut terjadi sekitar Oktober 2025 dan melibatkan oknum mitra kerja Bulog.

"Kasus di Lombok Timur juga telah diproses secara hukum oleh Polres Lombok Timur dan saat ini masih berjalan. Bulog menghormati serta mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat," katanya.

Menurut Regar, Bulog NTB terus bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan aparat penegak hukum, sekaligus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal.

"Apabila di kemudian hari terbukti ada oknum internal Bulog yang terlibat dalam pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami sangat menghormati mekanisme hukum yang berjalan," ujarnya.

Regar juga memastikan bahwa stok beras pemerintah di NTB dalam kondisi sangat aman. Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog NTB sangat mencukupi, bahkan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Bulog NTB. Kapasitas gudang sampai harus ditambah dengan menyewa gudang di luar. Selain memenuhi kebutuhan NTB, Bulog juga membantu pemenuhan stok untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Ia menambahkan bahwa penyaluran pada program Bantuan Pangan (Banpang) tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Saat ini Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk dua alokasi secara bersamaan dan ditargetkan seluruhnya selesai tersalurkan pada akhir Juni. Seluruh proses penyaluran berjalan secara normatif sesuai ketentuan," ujarnya.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Bulog NTB terus memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan. Untuk memastikan kualitas, Bulog menerima beras yg masuk ke gudang sesuai ketentuan yang berlaku, dan dilakukan perawatan kualitasnya berkala setiap bulan.

"Kami secara aktif bekerja sama dengan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, baik secara rutin maupun insidental. Kami juga terus memberikan pembinaan kepada seluruh mitra kerja agar kepatuhan terhadap aturan semakin baik," katanya.

Menutup keterangannya, Regar menegaskan komitmen Bulog NTB untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

"Bulog pada prinsipnya sangat terbuka terhadap semua pihak. Kami siap menerima kritik, saran maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dan menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Pintu Bulog selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berdiskusi secara baik," pungkas Regar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) memastikan tidak akan menerbitkan surat utang baru untuk membiayai pelunasan obligasi dan sukuk yang jatuh tempo sepanjang paruh kedua 2026. Perseroan menilai kondisi likuiditas dan kas saat ini masih memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, sedikitnya terdapat empat seri efek bersifat utang dan sukuk yang akan jatuh tempo pada tahun ini dengan total nilai sekitar Rp139,8 miliar.

Instrumen tersebut meliputi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp46,30 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp41 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp17 miliar, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A senilai Rp35,50 miliar.

Direktur Utama Samator Indo Gas Rachmat Harsono mengatakan perseroan tidak memiliki rencana melakukan refinancing melalui penerbitan surat utang baru untuk melunasi kewajiban tersebut.

"AGII tidak akan menerbitkan surat utang baru guna melakukan refinancing atas surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Kondisi likuiditas dan posisi kas perseroan saat ini berada pada level yang memadai sehingga seluruh kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi melalui sumber pendanaan internal," ujar Rachmat kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan hingga saat ini perseroan juga belum memiliki rencana menerbitkan instrumen surat utang baru. Menurutnya, AGII masih memiliki sejumlah alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan apabila dibutuhkan untuk mendukung ekspansi usaha.

Salah satu sumber pembiayaan yang masih tersedia ialah fasilitas pinjaman sindikasi (syndicated loan) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Hingga saat ini, AGII belum memiliki rencana untuk menerbitkan instrumen surat utang baru. Dalam mendukung kebutuhan pendanaan maupun ekspansi usaha ke depan, AGII masih memiliki akses terhadap berbagai sumber pembiayaan, termasuk fasilitas pinjaman sindikasi yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Meski demikian, manajemen menegaskan akan terus mengevaluasi berbagai opsi pendanaan yang dinilai paling efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi pasar, serta strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Keputusan untuk mengandalkan kas internal menunjukkan AGII masih memiliki ruang likuiditas yang cukup kuat di tengah meningkatnya biaya pendanaan di pasar surat utang.

Di sisi lain, perseroan tetap membuka peluang memanfaatkan fasilitas pinjaman perbankan apabila diperlukan untuk mendukung agenda ekspansi pada periode mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI) tengah gencar menyiapkan infrastruktur komputasi dan meningkatkan kapabilitas aplikasi internal guna mendongkrak kualitas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dimiliki.

Langkah penguatan ekosistem teknologi ini diharapkan mampu memberikan output sistem yang lebih bermanfaat sekaligus sesuai dengan nilai-nilai prinsip syariah, dan juga mencegah praktik shadow AI.

Strategy & Innovation Departemen Head BSI I Wayan Pulantara menjelaskan arsitektur AI sebagai sebuah aplikasi komersial ditopang oleh tiga lapisan utama, yaitu model, infrastruktur, dan tata kelola data.

Dari ketiga pilar tersebut, aspek tata kelola data (data governance) menempati posisi paling krusial dalam menentukan arah akurasi sistem digital perbankan.

Bagi emiten perbankan syariah terbesar di Tanah Air ini, pengelolaan data bukan sekadar urusan pemenuhan kontrol administrasi komputasi semata. BSI memandang pengelolaan informasi tersebut merupakan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada nasabah.

Perusahaan melakukan berbagai upaya terintegrasi untuk menjaga keselarasan informasi, termasuk memastikan data yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan tidak memicu gharar (ketidakpastian) atau halusinasi informasi.

“Jadi dari entri sampai analitik kami pantau, sehingga kami tahu keputusannya AI,” ujar Wayan dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Pada lapisan kedua yang berkaitan dengan pengembangan model AI, industri teknologi domestik dinilai masih memiliki ketergantungan tinggi pada pihak eksternal.

Saat ini hampir 100% adopsi teknologi di Indonesia masih memanfaatkan platform global seperti Gemini dan sejenisnya yang dikembangkan oleh institusi Barat.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri karena pasokan data mentah dari luar negeri sering kali belum selaras dengan karakteristik budaya masyarakat Indonesia. Tantangan ini menjadi lebih spesifik bagi operasional BSI yang murni berbasis syariah. Di dalam sistem BSI, penggunaan istilah ekonomi konvensional seperti bunga atau riba tidak diakomodasi karena berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah secara signifikan.

Merujuk pada perbandingan budaya Indonesia dengan konsep AI versi barat tersebut, masyarakat domestik memiliki kecenderungan yang jauh lebih nasionalis dan memegang erat nilai-nilai ketimuran.

Merespons kesenjangan kultural pada model global ini, BSI menerapkan beberapa pendekatan strategis yang terukur. Perusahaan menyiapkan infrastruktur AI gateway untuk menyaring informasi serta memastikan data yang keluar dari sistem internal tetap berada dalam koridor aman.

Langkah ini sekaligus diambil untuk menjamin tidak ada ruang bagi shadow AI atau penggunaan sistem kecerdasan buatan ilegal di luar pengawasan resmi perusahaan. Aspek tata kelola operasional ini sedang digarap secara intensif guna meminimalisir risiko kebocoran data. Manajemen memperkuat pertahanan teknologi melalui sisi infrastruktur pendukung ekosistem digital tersebut.

“Dan kami usahakan tahun ini siap untuk infrastruktur itu,” kata Wayan.

Selain fokus pada pos infrastruktur, manajemen meningkatkan performa lapisan aplikasi. BSI menyiapkan sistem otomatisasi dari proses stress test guna menguji ketahanan teknologi informasi perusahaan dari berbagai tekanan operasional.

Guna mengantisipasi potensi serangan siber yang kian canggih, bank pelat merah ini juga telah menyiagakan agen digital khusus sebagai garda depan pertahanan. Melalui integrasi pencegahan berlapis pada tingkat infrastruktur dan aplikasi, BSI optimistis dapat menghadirkan layanan digital berbasis kecerdasan buatan yang aman, andal, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh nasabah.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut bagi Jawa Timur sejak 2015.

Widhi menjelaskan, hasil pemeriksaan LKPD Jawa Timur 2025 masih menemukan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara material.

“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa prosesnya akurat dan hasilnya bisa dipercaya, dengan didasarkan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” ujar Widhi, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan beberapa temuan, di antaranya pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terlambat dan belum dikenakan denda sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan daerah.

Kedua, pengelolaan belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.

Ketiga, pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterukuran dan risiko penyalahgunaan jaminan reklamasi serta pascatambang.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

“Kami sangat berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pembangunan negara yang lebih baik,” tegas Widhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut temuan BPK tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini adalah temuan yang paling sedikit sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, tentang pengadaan barang dan jasa yang masih ada kelebihan bayar dibandingkan volume pekerjaan, beberapa kegiatan proyek fisik, serta terkait BK Desa yang tata kelolanya masih belum memadai sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Terkait temuan pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM, ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan tata kelola perizinan tambang.

Ia juga menyinggung kasus yang menjerat pejabat Dinas ESDM Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek jaminan reklamasi tambang yang melibatkan penyesuaian data antara bank dan pemerintah daerah.

“Insyaallah kita akan selesaikan dengan Bank Jatim dan kami tindak lanjuti itu. Hanya itu saja sebenarnya yang paling krusial,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses merger klaster BUMN Karya dipastikan molor dari target awal Juni setelah Danantara Indonesia memutuskan untuk menunda tenggat penyelesaian konsolidasi hingga kuartal IV/2026.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa mundurnya tenggat waktu integrasi klaster konstruksi ini disebabkan oleh masih banyaknya proses penataan ulang beban keuangan serta pembenahan internal yang harus diselesaikan pada masing-masing entitas BUMN Karya.

“BUMN Karya awalnya kan Juni, yang kemungkinan nanti akan digeser menjadi kuartal keempat. Karena memang masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikannya,” ujar Dony saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Meskipun menghadapi tantangan administratif dan pemulihan kesehatan keuangan yang kompleks pada sektor tersebut, Dony menegaskan bahwa Danantara tetap optimistis seluruh agenda pembenahan struktural klaster konstruksi ini dapat dieksekusi dengan baik hingga akhir tahun.

Adapun, 2026 diyakini menjadi tahun penyehatan BUMN Karya. Langkah tersebut menjadi syarat mutlak sebelum pemerintah mengonsolidasikan 7 perusahaan konstruksi pelat merah menjadi tiga entitas.

Langkah penyehatan ini pun menjadi prioritas utama bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Fokusnya adalah menuntaskan restrukturisasi utang dan memperkuat arus kas guna menekan beban bunga yang selama ini membebani likuiditas operasional.

Di sisi lain, Dony menjelaskan bahwa penundaan target pada klaster konstruksi berbanding terbalik dengan perkembangan di sektor lainnya yang justru menunjukkan pertumbuhan performa dan penataan yang lebih cepat.

Sejumlah agenda korporasi strategis di bawah supervisi Danantara diproyeksikan bakal rampung sesuai jadwal. Di antaranya adalah proses pada PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) yang ditargetkan selesai pada bulan ini.

Tidak hanya itu, Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN mencatat beberapa pencapaian penting dalam program efisiensi. Mulai dari pembukaan kawasan industri hingga proses perampingan di sektor telekomunikasi.

“Pembukaan kawasan industri sudah selesai, kemudian juga spin-off daripada Danareksa sudah beres. Streamlining Telkom Indonesia dan di pupuk juga sedang berjalan. Ini progresnya kami percepat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memetakan total kebutuhan investasi jumbo mencapai Rp9,18 triliun guna mendanai megaproyek pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pengadaan tersebut akan direalisasikan melalui lima tahap pengadaan. Di mana, pada tahap pertama pemerintah melakukan pembelian 16 trainset senilai Rp3,8 triliun dari PT INKA (Persero).

“Investasi 9,18 triliun ini [direalisasikan] melalui 5 staging, satu adalah pengadaan KRL baru sebanyak 16 trainset ini dengan PT Inka senilai Rp3,8 triliun yang telah kita melakukan adendum terhadap kontraknya di Desember 2025,” ujarnya di Kompleks Parlemen RI, Senin (8/6/2026).

Kemudian, pada tahap kedua PT KAI melakukan pengadaan KRL baru impor 3 trainset dengan CRRC (Rp830 miliar). Ketiga, pengadaan KRL baru impor/pengganti 17 retrofit sebanyak 8 trainset (Rp2,20 triliun) dengan CRRC Qingdao Sifang Co. ltd.

Keempat, pengadaan KRL retrofit 2 trainset (Rp250 miliar) dengan PT Inka, dan terakhir rencana pengadaan KRL baru 8 trainset (Rp2,05 triliun) dengan PT Inka.

Adapun, total investasi senilai Rp9,18 triliun tersebut direncanakan bakal dipenuhi melalui bauran pendanaan multi-skenario. Porsi terbesar atau setara 58% dari total kebutuhan investasi, dipatok berasal dari dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PT KAI dengan total mencapai Rp5,3 triliun.

Perincian alokasi PMN tersebut dijadwalkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran. Yakni, pada tahun anggaran (TA) 2024 senilai Rp2 triliun melalui PP No. 52 Tahun 2024.

Selanjutnya, PMN TA 2025 senilai Rp1,8 triliun berdasarkan PP No. 51 Tahun 2025, serta proyeksi PMN TA 2026 senilai Rp1,5 triliun.

Guna menambal sisa kekurangan dana, KAI mengandalkan diversifikasi pendanaan dari sektor swasta. Skema pinjaman bank melalui kredit sindikasi dijadwalkan bakal menutup porsi pendanaan mencapai Rp3,69 triliun atau setara 40% dari total nilai proyek.

Adapun sisanya, senilai Rp0,19 triliun atau setara 2%, bakal dipenuhi melalui kas internal PT KCI.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memprotes terkait penyegelan 15 kontainer berisi hasil tambang oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pengacara PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga mengatakan sejauh ini belum ada kepastian hukum terkait dengan penyegelan tersebut.

"Jadi kepastian hukum terhadap barang kita itu sampai sekarang kita tidak tahu," ujar Poltak di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan, hingga saat ini PT PMM sampai saat ini terus dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen atas buyer hasil tambang tersebut.

Dengan demikian, Poltak menyatakan perusahaan berupa meminta kejelasan soal penyegelan 15 kontainer hasil tambang itu ke korps Adhyaksa.

"Karena istilahnya buyer kita telah menuntut, bahkan menuntut ganti rugi kepada kita terhadap status barang tersebut," imbuhnya.

Lebih jauh, Poltak mengemukakan bahwa PT PMM hanya bisa melakukan investigasi internal untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang.

"Tolong berikan kami kepastian hukum terhadap barang kami yang legal itu, yang sesuai dengan aturan itu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap barang kami tersebut karena kami sudah dirugikan dengan penahanan yang tidak jelas tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Satgas PKH melakukan penindakan terhadap 15 dari 25 kontainer yang dinilai memuat mineral yang berisi kandungan radioaktif di Dermaga Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau pada (27/5/2026).

Penindakan ini dilakukan lantaran adanya dugaan potensi pelanggaran hukum dalam pengangkutan bahan tambang itu. Oleh karenanya, Tim Satgas PKH bersama dengan pihak terkait (stakeholder) turun untuk menyaksikan langsung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim TNI AL di lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) berencana melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal Rp4 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, rencana buyback saham tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 8 Juni 2026. Jika disetujui, pelaksanaannya diperkirakan berlangsung mulai 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Corporate Secretary Telkom Jati Widagdo mengatakan buyback saham merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek usaha Telkom.

"Melalui program Pembelian Kembali Saham ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Jati dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026)

Perseroan mengalokasikan dana maksimal Rp4 triliun yang berasal dari kas internal perusahaan. Nilai tersebut sudah termasuk biaya transaksi, komisi pedagang perantara, dan biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan buyback.

Manajemen menjelaskan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Telkom memastikan jumlah saham free float setelah buyback tetap berada di atas batas minimum 15% dari total saham tercatat.

Telkom juga menegaskan aksi korporasi tersebut tidak akan mengganggu kondisi keuangan maupun operasional perusahaan. Perseroan menilai posisi kas dan arus kas saat ini memadai untuk mendanai buyback sekaligus menjalankan kegiatan operasional dan ekspansi bisnis.

"Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan," tambah Jati.

Secara proforma, jika seluruh anggaran buyback digunakan, total aset Telkom diperkirakan turun dari Rp287,76 triliun menjadi Rp282,28 triliun. Sementara itu, total ekuitas diperkirakan berkurang dari Rp150,54 triliun menjadi Rp145,06 triliun.

Di sisi lain, aksi buyback diproyeksikan meningkatkan laba per saham atau earnings per share (EPS) dari Rp179,8 menjadi Rp183,1 per saham. Kenaikan tersebut mencerminkan berkurangnya jumlah saham beredar setelah pelaksanaan pembelian kembali saham.

Manajemen menilai dampak buyback terhadap pertumbuhan bisnis ke depan relatif minimal. Pendapatan perseroan diperkirakan tidak mengalami penurunan, sementara pengaruh terhadap struktur permodalan hanya terbatas pada berkurangnya aset dan ekuitas sebesar nilai dana yang digunakan untuk buyback.

Perseroan menegaskan sumber pendanaan buyback sepenuhnya berasal dari optimalisasi kas internal dan bukan berasal dari hasil penawaran umum maupun pinjaman. Dengan demikian, pelaksanaan buyback dinilai tidak akan mengganggu kemampuan Telkom dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo maupun mendukung pengembangan usaha ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN farmasi, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) telah meracik strategi mempertahankan kinerja di tengah pelemahan rupiah yang semakin dalam.

Berdasarkan data TradingView, Pada Kamis (4/6/2026), rupiah di pasar spot dibuka di level Rp 17.983 per dolar AS.

Namun, rupiah terus melemah dan pada pukul 09.04 WIB, rupiah akhirnya tembus ke atas level Rp 18.000 per dolar AS usai bertengger ke level Rp 18.004 per dolar AS.

Hingga pukul 09.28WIB, rupiah pun terus melemah ke level Rp 18.029 per dolar AS.

Direktur Utama KAEF Djagad Prakasa mengatakan perseroan mencatatkan perbaikan kinerja pada kuartal I/2026 dan berhasil membukukan laba. Namun, dia mengingatkan bahwa tantangan bisnis farmasi sepanjang sisa tahun ini masih sangat besar.

Dia memaparkan jetidakpastian geopolitik di Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran, berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dan meningkatkan biaya produksi industri farmasi yang masih bergantung pada berbagai bahan baku turunan petrokimia.

Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menjadi ancaman bagi margin perusahaan, mengingat 90% bahan baku farmasi perseroan masih berasal dari impor.

"Kami melihat harga minyak, biaya logistik, dan nilai tukar dolar menjadi faktor yang sulit diprediksi. Karena itu kami menyikapi dengan cautious optimism," ujarnya usai RUPST, Rabu (3/5/2026).

Untuk menghadapi tekanan tersebut, perseroan bersama seluruh anak usahanya menjalankan program transformasi internal yang berfokus pada efisiensi operasional dan penguatan aspek komersial.

Program tersebut tidak hanya menyasar penghematan biaya, tetapi juga peningkatan pendapatan, optimalisasi proses bisnis, serta efisiensi rantai pasok dan manufaktur.

Direktur Keuangan KAEF Willy Meridian menilai langkah tersebut menjadi kunci agar perusahaan tetap mampu menjaga kinerja di tengah berbagai tekanan eksternal yang sulit dikendalikan.

"Kalau kami tidak melakukan apa-apa, outlook ke depan akan sangat sulit. Karena itu fokus kami adalah memperkuat efisiensi dan produktivitas di seluruh lini bisnis," katanya.

Di sisi lain, Kimia Farma juga menyambut positif langkah pemerintah yang mulai menyusun peta jalan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan obat nasional.

Menurutnya pada pekan lalu pemerintah mengumpulkan berbagai pelaku industri farmasi nasional, termasuk perusahaan farmasi BUMN dan swasta, guna membahas strategi pengembangan industri kesehatan dalam jangka panjang.

Djagad menjelaskan salah satu fokus utama adalah penguatan produksi bahan baku obat (BBO) dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Kami melihat ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk membangun ketahanan obat nasional dalam jangka panjang. Pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya kemandirian industri farmasi," ujarnya.

Saat ini sejumlah fasilitas produksi bahan baku obat yang dimiliki grup Kimia Farma disebut telah beroperasi mendekati kapasitas penuh.

Selain efisiensi, Kimia Farma juga menyiapkan sejumlah sumber pertumbuhan baru untuk menopang kinerja 2026.

Salah satunya berasal dari pengembangan bisnis stem cell yang kini mulai bekerja sama dengan berbagai rumah sakit vertikal di Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan utilisasi fasilitas produksi stem cell yang dimiliki perseroan.

Di sektor farmasi, perusahaan juga menyiapkan peluncuran sejumlah produk baru yang akan melengkapi produk-produk yang telah diperkenalkan sepanjang 2025.

"Bisnis stem cell dan peluncuran produk baru akan menjadi salah satu growth driver kami pada 2026," terangnya.

Selama periode kuartal I/2026 telah berhasil membukukan laba menjadi Rp123,6 miliar dari rugi sepanjang tahun 2025 dengan nilai Rp443,35 miliar. Perseroan juga mencetak pendapatan bersih sebesar Rp2,03 triliun.

KAEF juga berhasil menekan beban pokok penjualan (COGS) dan beban usaha di awal 2026. Adapun COGS perseroan tercatat sebesar Rp1,2 triliun dengan beban usaha sebesar Rp270 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih menjalankan proses audit internal di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Audit tersebut dilakukan di tengah keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan audit internal yang tengah berlangsung merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan audit internal di tubuh BGN usai pengumuman pergantian pimpinan lembaga tersebut pada Selasa (2/6/2026).

"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Kendati demikian, Prasetyo belum mengungkapkan secara rinci hasil maupun temuan sementara dari proses audit tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan internal selesai dilakukan.

"Tunggu, nanti akan kita umumkan," ujarnya.

Prasetyo menambahkan pergantian pimpinan BGN yang diputuskan Presiden merupakan bagian dari langkah perbaikan organisasi agar pelaksanaan program-program prioritas di bidang gizi dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, dengan telah ditetapkannya pimpinan baru, roda organisasi BGN diharapkan tetap berjalan normal dan tidak mengganggu pelaksanaan berbagai program yang sedang berlangsung.

"Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pimpinan BGN setelah melakukan evaluasi selama hampir satu setengah tahun. Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono diangkat sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.