JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri “Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih” di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026). Dalam dialog tersebut yang disorot yakni komitmen Pemprov Jakarta dalam memperkuat strategi pengendalian polusi udara.

Forum ini mempertemukan Pramono Anung, perwakilan legislatif, dan masyarakat dalam format town hall meeting untuk membahas arah kebijakan udara bersih di Ibu Kota. Sejumlah masukan disampaikan terkait perlunya penguatan Strategi Pengendalian Polusi Udara (SPPU) agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub), bukan hanya sebatas kebijakan teknis.

Pramono menuturkan pengendalian polusi udara tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan kerangka kebijakan yang jelas serta konsisten. Dia menilai Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara sudah tidak memadai untuk menjawab perkembangan regulasi nasional dan kompleksitas sumber emisi perkotaan.

“Kami sedang berupaya menguatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara. Salah satunya evaluasi efektivitas Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara juga termasuk pembahasan peningkatan dokumen menjadi Pergub dan penambahan aspek Early Warning System pada episode polusi di Jakarta dan integrasi dengan aspek kesehatan (kelompok rentan),” ujar Pramono.

Menurut dia, kualitas udara merupakan bagian penting dan menjadi dasar bagi kehidupan hidup warga Jakarta. Kota global tidak hanya diukur dari gedung tinggi atau peringkat internasional, tetapi juga dari sejauhmana pemerintah mampu menjamin kesehatan dan kenyamanan warganya.

“Bagi kami, kota global bukan semata soal peringkat atau infrastruktur megah melainkan kualitas hidup warganya. Salah satu aspek paling mendasar dari kualitas hidup itu adalah udara yang bersih dan sehat untuk dihirup setiap hari,” katanya.

Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia mengatakan, dorongan agar strategi pengendalian polusi udara dituangkan dalam Pergub bertujuan memperkuat kepastian hukum. Sehingga kebijakan tidak berhenti pada respons jangka pendek saat kualitas udara memburuk.

“Kami mendorong agar komitmen pengendalian polusi udara di Jakarta diperkuat melalui Peraturan Gubernur paralel dengan revisi Perda No 2 Tahun 2005 untuk masuk prompemperda 2027. Ini menjadi payung hukum, arah yang jelas, dan keberlanjutan lintas periode," ucapnya.

Dia menekankan perlunya konsistensi terhadap keberlanjutan kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta. Sebab, tanpa komitmen kuat dari kepala daerah, perlindungan terhadap kelompok rentan dikhawatirkan tidak optimal.

"Komitmen Pak Pramono yang kuat menjadi penting agar upaya perlindungan kelompok rentan dari polusi udara, terutama untuk kesehatan publik,” katanya.

Perwakilan DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan penguatan strategi pengendalian polusi udara perlu ditopang oleh pembaruan regulasi dan arah pembangunan yang konsisten.

DPRD mendorong revisi Perda Nomor 2 Tahun 2005 agar lebih berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat, penguatan pengawasan emisi, penerapan sanksi yang tegas, serta pengembangan sistem peringatan dini.

“Kami juga mendorong masifikasi dan transformasi transportasi umum berbasis listrik, prioritas pembangunan SPKLU, serta harmonisasi pembangunan kawasan aglomerasi sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2020 guna mengendalikan emisi lintas wilayah,” ujar Wibi.

NEW DELHI - Massa berdemonstrasi di New Delhi menyerukan aksi karena ibu kota India menghadapi musim dingin lain yang diselimuti kabut asap. Tingkat polusi di New Delhi melonjak lagi pada Senin pagi karena kota itu diselimuti kabut asap tebal. Penurunan kualitas udara tahunan di ibu kota ke tingkat berbahaya telah menyebabkan protes yang jarang terjadi.

Pada hari Minggu, para demonstran menggelar unjuk rasa di monumen Gerbang India di kota itu untuk menuntut tindakan atas polusi mematikan yang menyelimuti wilayah tersebut setiap tahun.

Kerumunan massa mengangkat spanduk dan meneriakkan slogan-slogan, sementara beberapa orang mengganggu lalu lintas. Petugas polisi menahan beberapa pengunjuk rasa dengan menaikkan mereka ke dalam bus dan membubarkan yang lainnya.

Pada Senin pagi, indeks polusi udara kota telah melampaui 350, tepat berada dalam kisaran yang diklasifikasikan sebagai "sangat buruk" oleh Pusat India Badan Pengendalian Pencemaran.

Indeks di bawah 100 dianggap baik atau memuaskan, sementara indeks di atas 400 diklasifikasikan sebagai "parah".

Beberapa wilayah di ibu kota India mengalami indeks di atas 400 pada Senin pagi karena kabut asap tebal menyelimuti kota di tengah penurunan suhu.

India memiliki enam dari 10 kota paling tercemar di dunia dan 13 dari 20 kota teratas. New Delhi adalah ibu kota paling tercemar di dunia, menurut pemantau kualitas udara IQAir yang berbasis di Swiss.

Kualitas udara di kota ini menurun drastis setiap tahun seiring mendekatnya musim dingin.

Asap yang dihasilkan oleh petani yang membakar sisa tanaman di negara bagian tetangga berhembus ke ibu kota dan terperangkap oleh suhu yang lebih dingin.

Karena bercampur dengan emisi kendaraan dan industri, kabut asap yang dihasilkan menyebabkan penyakit pernapasan dan telah menjadi faktor kunci dalam ribuan kematian setiap tahun.

Upaya untuk mencegah kabut asap tahunan ini belum membuahkan hasil yang signifikan.

Pihak berwenang telah meluncurkan sistem darurat berjenjang yang membatasi pembangunan, melarang generator diesel, dan membatasi akses kendaraan ketika polusi mencapai tingkat parah.

Pemerintah juga telah memperkenalkan subsidi pengendalian pembakaran lahan, namun keberhasilannya terbatas.

Upaya penyemaian awan bulan lalu gagal memicu hujan buatan dan mengurangi tingkat polusi.

“Hak atas udara bersih adalah hak asasi manusia,” tulis Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi Kongres, dalam sebuah unggahan di X, mengkritik bagaimana para pengunjuk rasa diperlakukan.

Manjinder Singh Sirsa, menteri lingkungan hidup di Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, mengatakan pemerintah “akan melanjutkan segala upaya yang memungkinkan” untuk mencegah polusi.

JAKARTA - Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di DKI Jakarta melonjak tajam hingga mencapai 1,9 juta dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) dr. Risky Akaputra mengungkapkan bahwa melonjaknya kasus ISPA tersebut disebabkan faktor perubahan iklim dan polusi udara yang tinggi.

Dia menjelaskan, ISPA merupakan penyakit yang disebabkan infeksi akut pada saluran pernapasan, baik bagian atas maupun bawah. Kebiasaan merokok, baik aktif maupun pasif juga menjadi penyumbang signifikan meningkatnya kasus ISPA, selain faktor lingkungan.

"ISPA itu artinya infeksi saluran pernapasan akut, bukan atas seperti yang banyak orang salah paham. Peningkatannya saat ini disebabkan faktor perubahan iklim dan polusi udara yang tinggi,” ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (1/11/2025).



Dia menuturkan, asap rokok dapat merusak silia, yaitu mekanisme pembersihan alami saluran napas. “Sekali hisapan rokok bisa mematikan jutaan silia yang seharusnya melindungi kita dari infeksi," tuturnya.

Maka itu, menurut dia, sebagai langkah pencegahan dari penyakit ISPA, pentingnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Masyarakat diminta untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker terutama bagi yang sedang sakit, menjaga waktu istirahat malam yang cukup, serta rutin berolahraga ringan.

Pada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, atau pasien dengan imunitas rendah selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap terkontrol.

“Selain itu, sangat penting untuk berhenti merokok. Rokok bukan hanya merusak paru, tapi juga menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai virus dan bakteri penyebab ISPA,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta angkat bicara terkait hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menemukan kandungan mikroplastik dalam air hujan di wilayah Ibu Kota. Temuan tersebut menjadi alarm bahwa tantangan polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer dan memerlukan upaya bersama mengatasinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Asep Kuswanto mengaku tengah memperkuat program pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir, termasuk pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu.

“Kami memandang temuan BRIN ini sebagai alarm lingkungan yang perlu direspons cepat dan kolaboratif. Polusi plastik kini bukan hanya urusan laut atau sungai, tetapi sudah sampai di langit Jakarta,” kata Asep di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Asep menilai Pemprov DKI selama ini telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Di antaranya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, serta perluasan program Jakstrada Persampahan yang menargetkan 30 persen pengurangan sampah dari sumbernya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui ada kenaikan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga influenza atau flu di Jakarta. Kendati demikian, dia menyebut bahwa kasus itu meningkat tidak hanya di Jakarta melainkan wilayah Indonesia lainnya.

"Paling penting adalah jangan sampai kemudian eksesnya itu akan menimbulkan penyakit, terutama hal yang berkaitan dengan demam, ISPA, flu, yang sekarang ini mungkin juga di Jakarta atau bahkan di Indonesia, bukan hanya Jakarta, mengalami kenaikan untuk itu," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Pramono juga telah meminta dinas terkait untuk memitigasi fenomena cuaca panas ekstrem yang telah diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia berharap fenomena itu segera selesai dan normal kembali di akhir Oktober mendatang.

"Jadi, sebenarnya kalau di Jakarta, saya sudah meminta kepada dinas terkait, lingkungan hidup dan sumber daya air kan sudah melakukan penyemprotan. Memang enggak cukup karena ini, apa ya, kenaikan ini memang karena keadaan alam sehingga mudah-mudahan di akhir Oktober ini sudah bisa normal kembali," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat total 1.966.308 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jakarta sejak Januari hingga Oktober 2025, dengan peningkatan jumlah kasus yang mulai teridentifikasi sejak Juli 2025. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Ani Ruspitawati menyebut bahwa penyakit ISPA akibat percikan droplet maupun partikel aerosol kualitas udara.

"Total kasus ISPA merupakan penyakit dengan jumlah kunjungan tertinggi di Puskesmas karena penularannya dapat terjadi dengan sangat mudah melalui percikan droplet maupun partikel aerosol di udara," kata Ani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/10).

Ia menjelaskan bahwa gejala ISPA tersebut meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan demam. Menurutnya, gejala tambahan dapat berupa hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, bersin, serta suara serak.

"Pada kasus yang lebih berat, penderita dapat mengalami sesak napas yang memerlukan penanganan medis segera," ucapnya.

Lebih lanjut, Ani menekankan bahwa kasus ISPA di Jakarta saat ini tidak terjadi peningkatan secara signifikan. Menurutnya masih dalam kendali dari Dinkes DKI dan seluruh fasilitas kesehatan (faskes).

"Sejauh ini untuk kasus ISPA masih sesuai dengan polanya. Jadi ketika memang iklim, cuaca cenderung seperti sekarang, kasusnya biasanya agak naik, tapi sejauh ini enggak sangat signifikan," ucapnya.