Bisnis.com, SEMARANG – Central Java Investment & Business Forum (CJIBF) 2026 kembali digelar pada Senin (11/5/2026) hingga Selasa (12/5/2026) esok. Agenda tahunan ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha di Jawa Tengah untuk memamerkan sejumlah potensi investasi yang dimilikinya kepada calon penanam modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sakina Rosellasari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, menyebut ada 21 Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dipamerkan dalam gelaran CJIBF tahun ini. Adapun total investasi yang ditawarkan mencapai angka Rp30 triliun.

Proyek-proyek berstatus IPRO ini dipastikan telah memiliki kejelasan status lahan, kajian kelayakan dasar, hingga potensi imbal hasil yang menjanjikan, sehingga relatif feasible. Berbagai sektor ditawarkan, mulai dari manufaktur, infrastruktur, hingga proyek-proyek berkelanjutan yang menjadi magnet baru bagi lanskap investasi global saat ini.

"Agenda CJIBF yang dilaksanakan 11-12 Mei 2026 ini memiliki banyak rangkaian, mulai Business Forum berupa talkshow yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, juga kepeminatan Letter of Intent (LOI) yang dilanjutkan dengan One-on-One Meeting antara calon investor dengan pemilik proyek investasi dan kawasan industri," jelas Sakina.

Agenda promosi investasi seperti CJIBF menjadi strategi konkret di tengah gejolak geopolitik yang terjadi belakangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman memberikan perhatian serius pada kondisi tersebut. Perang tidak hanya berdampak pada harga minyak, tetapi ikut mengganggu distribusi barang, serta memberikan tekanan besar bagi perekonomian banyak negara. Dalam situasi tarik-menarik kepentingan global inilah, Indonesia harus pandai mencari celah.

Alih-alih berpangku tangan, Aida mendorong pemangku kepentingan untuk bersama-sama ikut mendorong permintaan domestik sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Konsumsi masyarakat harus terus dijaga agar tetap kuat. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pasar domestik adalah benteng pertahanan yang solid. Ketika keran ekspor terhambat oleh lesunya daya beli negara-negara mitra dagang yang tengah dilanda krisis, mesin ekonomi di dalam negeri harus dipastikan terus menderu.

"Investasi ini punya backward linkage dan forward linkage. Artinya kalau sisi industri bisa jalan, faktor-faktor input di belakangnya juga meningkat. Kalau dia menghasilkan sesuatu, produksi itu akan menjadi input bagi forward linkage ke depan," jelas Aida.

Aida menyebut, untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045, pertumbuhan ekonomi harus terus dipacu melalui strategi kolaboratif. Di Indonesia sendiri, target pertumbuhan ekonomi 8% masih coba direalisasikan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, beberapa daerah seperti Jawa Tengah per hari ini sudah mampu menembus pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 5%. Bahkan, pada Kuartal I/2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat menyentuh angka 5,89%.

“Artinya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pangsa yang cukup besar terhadap pertumbuhan domestik kita, atau lebih dari 8% maka Jateng memiliki peran yang strategis,” tegas Aida.

Peran strategis Jawa Tengah juga dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu. Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2025, Jawa Tengah menempati peringkat keenam dalam realisasi investasi tahunan. Per Kuartal I/2026, Jawa Tengah telah mengantongi investasi sebesar Rp23 triliun. Arus investasi tersebut menyerap tenaga kerja baru sebanyak 95.000 jiwa.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi melihat bahwa ketersediaan lahan yang masih luas, dipadukan dengan potensi kabupaten/kota yang belum sepenuhnya tereksplorasi, menjadikan Jawa Tengah sebagai kanvas kosong yang menjanjikan bagi para pelaku industri. Terutama dengan adanya dorongan untuk memperbanyak kawasan industri baru dan integrasi sistem perizinan yang dipangkas menjadi hitungan hari saja.

"Kita tahu Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang punya populasi besar dan di sini tumbuh sangat masif industri manufaktur. Sebenarnya selain investasi besar-besaran yang coba kita datangkan, harapannya selain itu adalah kontribusi terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan juga bisa menciptakan ekosistem bagi pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah untuk semakin tumbuh," imbuhnya.

POTENSI INVESTASI

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut strategi kolaboratif merupakan ujung tombak dari upaya promosi investasi di wilayah tersebut. Bersama kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, Luthfi terus mempromosikan potensi investasi yang ada ke pelaku usaha di dalam dan luar negeri. Dalam pandangannya, para bupati dan wali kota saat ini tidak boleh lagi hanya duduk manis di belakang meja sebagai birokrat, melainkan ikut bertransformasi menjadi manajer pemasaran bagi daerahnya masing-masing.

Pengembangan ekonomi baru ini bukan hanya isapan jempol. Saat ini, Jawa Tengah berani tampil beda dengan memberikan insentif pajak khusus bagi penanam modal di sektor ekonomi terbarukan dan ekonomi hijau. Mulai dari potensi energi bayu (angin), tenaga air, hingga gas, semuanya dieksplorasi sebagai respons atas tuntutan pengetatan energi global saat ini.

Berkat upaya tersebut, sepanjang tahun 2025, Jawa Tengah berhasil mengantongi realisasi investasi sebesar Rp110 triliun. Serapan tenaga kerja yang dihasilkan juga mencapai angka 480.000 yang tersebar di berbagai sektor industri.

Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah daerah berkolaborasi erat dengan kementerian teknis untuk memberangus penyakit birokrasi klasik seperti lambatnya izin lokasi, amdal, maupun persetujuan bangunan gedung. Berbagai layanan perizinan mulai didelegasikan langsung ke pengelola kawasan industri, menerapkan prinsip persetujuan fiktif positif dan post-audit, sehingga bisnis dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu bertahun-tahun.

Mohammad Noor Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong investasi di wilayah tersebut. BI juga ikut memberikan pendampingan dalam bentuk asesmen ekonomi terkait potensi serta multiplier effect dari proyek investasi yang coba dikembangkan di Jawa Tengah.

"Kami tidak berhenti di sini. Dalam perkembangannya, nanti kami akan coba bawa IPRO yang ada di Jawa Tengah untuk juga dipromosikan ke luar negeri. Kami ada beberapa kantor perwakilan yang siap untuk mempromosikan ini," lanjutnya.

Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) -

Pewarta: Agus Salam
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah bakal menggelar dua agenda ekonomi strategis, yaitu Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan UMKM Grande 2026 pada bulan Mei mendatang. Perhelatan tersebut menjadi strategi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa momentum penyelenggaraan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi lintas sektor. Terlebih, pelaksanaan tahun ini bertepatan dengan agenda Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) yang dihadiri oleh 10 kepala daerah dari berbagai provinsi.

"Sudah bagus. Itu kan bareng dengan acara Gubernur MPU, coba diatur sekalian agar bisa diajak ke acara CJIBF. Nah, kalau ada gala dinner juga ya bisa digabungkan,” ujar Ahmad Luthfi saat memberikan arahan koordinasi di Semarang pada Kamis (30/4/2026).

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi investasi Jawa Tengah kepada para pengambil kebijakan dari daerah lain. Dengan kehadiran para gubernur MPU, peluang kerja sama antardaerah dan pertukaran potensi investasi menjadi lebih terbuka lebar. Agenda ini sekaligus menjadi panggung untuk memperkenalkan produk-produk unggulan lokal kepada skala nasional yang lebih luas.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kurasi ketat terhadap profil investasi yang akan ditawarkan. Fokus utama adalah menarik minat puluhan investor yang telah menunjukkan ketertarikan awal.

“Untuk investornya sudah terdata sekitar 30, dan ini akan kami tindak lanjuti melalui one-on-one meeting. Kami sudah melakukan verifikasi dan sebagian sudah menunjukkan kepeminatan,” kata Sakina. Ia menambahkan bahwa target utama dari pertemuan ini adalah terciptanya komitmen investasi awal yang dituangkan secara formal dalam Letter of Interest (LoI).

Kepala KPwBI Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Noor Nugroho, menekankan bahwa melalui tema “Central Java Thriving: Strengthening Investment and Empowering SMEs for Green and Sustainable Growth”, Jawa Tengah berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang diusung adalah konsep GRANDE (Green, Kerakyatan, Digital, Export) yang diterapkan pada 75 UMKM unggulan hasil kurasi. Pelaku usaha ini mencakup sektor fesyen, wastra, kerajinan, furnitur, hingga kopi yang siap menembus pasar internasional.

“CJIBF tahun 2026 ini akan heavy tentang investasi. Kita berupaya mengundang investor asing dan domestik untuk melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Investasi ini menjadi penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027,” pungkas Nugroho. Dengan target pertumbuhan investasi di atas 7% pada tahun 2026, sinergi ini diharapkan menjadi katalisator bagi perekonomian Jawa Tengah.

Sebagai informasi, berdasarkan data makroekonomi, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat mampu tumbuh sebesar 5,37%. Investasi menjadi kontributor terbesar kedua bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setelah konsumsi rumah tangga, dengan realisasi mencapai Rp88 triliun atau tumbuh 6,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IDXChannel - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan Indonesia sempat kehilangan potensi investasi sebesar Rp1.500 triliun.Satu di antara penyebab tidak terealisasinya investasi ini terjadi akibat proses izin berusaha yang berlapis di masa lampau.

Kebanyakan korporasi yang sudah memproses izin berusaha melalui sistem One Singgle Submission (OSS) mentok di tahapan seperti memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Padahal, masih ada tahapan panjang sampai memperoleh izin beroperasi.

"Komitmen berinvestasi tapi laporan realisasinya tidak (terjadi) karena memang belum tereksekusi. Dan salah satu kontribusi yang menyebabkan itu adalah di pelayanan perizinan," ujar Todotua di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia mencontohkan Vietnam sebagai negara yang pertumbuhan industri dan investasinya progresif lantaran didukung kemudahan memperoleh izin berusaha. Tahapan proses mendapatkan izin berbisnis dibuat tak berlapis dan bertele-tele, sehingga realisasi arus investasi terhadap usaha yang akan dibentuk gampang mengalir.

"Untuk berbicara investasi itu salah satu yang menjadi selalu parameter kami head to head itu dalam investasi itu adalah Vietnam," katanya.

Adapun merujuk data Trading Economics, investasi langsung asing (FDI) di Vietnam tumbuh 9,0 persen secara year-on-year menjadi USD27,62 miliar pada 2025. Capaian ini menjadi level tertinggi yang tercatat dalam lima tahun terakhir.

Todotua menitikberatkan alur pemberian izin usaha di Vietnam begitu ringkas dan cepat dibanding Indonesia. Ini turut mempengaruhi seberapa cepat dan besarnya arus investasi yang masuk.

"Kalau di Vietnam, mungkin cycle investasi adalah masa waktu konstruksi itu sendiri. Sedangkan di negara kita memang to be honest cycle investasi ini kita masih relatif mungkin 4 tahun 5 tahunan, karena di situ salah satu ada kontribusi daripada pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi itu tidak bisa tereksekusi secara cepat," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah bakal memperbaiki sistem perizinan berusaha di Tanah Air untuk memantik iklim investasi. Kementerian Investasi/BKPM sendiri mereformasi rezim perizinan berusaha melalui penguatan sistem One Singgle Submission (OSS).

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem OSS, pemerintah menargetkan realisasi investasi dapat terkerek naik setelah adanya kepastian dan kemudahan izin berusaha.

Adapun regulasi yang terbit pada pertengahan 2025 tersebut memuat garis besar mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanksme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.

"Jadi dalam PP 28 ini ada yang namanya konsep service level agreement, berbicara terhadap fiktif positif, memberikan kepastian. Jadi dalam berusaha itu, berbisnis itu, dunia usaha itu yang dibutuhkan adalah kepastian," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang sukses mendatangkan investor asal Uni Emirat Arab (UEA) yang kepincut potensi investasi sektor pertanian berbasis integrated farming circular economy di Desa Cikirubuk, Kecamatan Buahdua.

Hal ini merupakan buah dari promosi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang melalui pelbagai gelaran promosi investasi.

“Ini sangat luar biasa. Berkat upaya promosi tersebut, Duta Besar Uni Emirat Arab datang ke Sumedang dan saya pun diberikan kesempatan untuk memaparkan potensi pertanian Sumedang dalam sebuah forum strategis,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dony berharap capaian promosi tidak berhenti, melainkan berlanjut hingga realisasi investasi. Menurutnya, indikator keberhasilan DPKP adalah ketika investor benar-benar datang dan siap merealisasikan proyek di kawasan Cikirubuk, Buahdua.

Ia juga menekankan bahwa prestasi yang telah diraih harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui kerja yang konsisten, berkelanjutan, serta inovatif.

Bupati menambahkan pelaksanaan SAKIP menjadi momentum refleksi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan DPKP berdampak nyata bagi masyarakat, terutama petani.

Tugas DPKP, lanjut Bupati, sangat strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan dan stabilitas pangan daerah. Ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah gejolak sosial.

Oleh karena itu, kehadiran DPKP harus benar-benar menjamin kesejahteraan dan memberikan harapan bagi para petani di Sumedang.

Dony pun menjelaskan daerahnya memang memiliki potensi besar di sektor ketahanan pangan sehingga hal ini harus menjadi modal besar bagi daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

"Kita harus bisa mengemas, mengelola dan membuka akses pemasaran yang besar. Sehingga mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani bisa merasakan langsung dampaknya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menilai potensi pertumbuhan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Singapura ke Indonesia masih sangat besar.

Suryo menyebut, meski Negeri Singa saat ini telah menjadi investor asing terbesar di Tanah Air, potensi penanaman modal masih dapat terus dikembangkan.

Dia mengungkapkan, dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Singapura beberapa waktu lalu, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menyampaikan sekitar sepertiga dari total FDI Singapura telah diinvestasikan di Indonesia.

Kondisi tersebut mencerminkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara sekaligus peluang besar untuk peningkatan investasi ke depan.

“Karena dana yang beredar di Singapura nilainya bisa mencapai sekitar US$4 triliun. Artinya, potensi investasi Singapura ke Indonesia itu masih sangat besar,” ujar Suryo dalam acara Peluncuran Buku & Diskusi 58 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, Singapura menduduki peringkat pertama negara dengan investasi atau penanaman modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia pada kuartal III/2025 senilai US$3,8 miliar.

Sementara itu, selama Januari-September 2025 atau year-to-date (ytd), Singapura juga menjadi negara dengan PMA terbesar dengan nilai investasi US$12,6 miliar, disusul Hong Kong US$7,3 miliar, China US$5,4 miliar, dan Malaysia US$2,7 miliar.

Meski demikian, Suryo menekankan potensi tersebut perlu diimbangi dengan langkah konkret dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut terutama dalam memperjelas arah kebijakan industri nasional serta jenis investasi yang ingin didorong.

Menurutnya, selama Indonesia mampu memberikan kepastian terkait arah kebijakan industri dan menyampaikannya secara jelas kepada negara mitra seperti Singapura, investor akan merespons dengan cepat. Hal tersebut juga didukung oleh kedekatan secara kultural dan pemahaman pelaku usaha Singapura terhadap Indonesia.

Dia juga menegaskan tantangan utama yang perlu dibenahi Indonesia adalah kemudahan berusaha (ease of doing business). Hal tersebut mencakup kepastian regulasi, penegakan hukum yang jelas, serta kemudahan dalam berbagai aspek usaha, termasuk akses permodalan.

Suryo menilai Singapura sukses menjadi magnet investasi global seperti saat ini karena memberikan kepastian yang jelas pada bidang-bidang tersebut.

“Kalau kita ingin seperti Singapura, maka Indonesia harus mampu menerapkan kemudahan berusaha yang setara. Kepastian aturan dan kemudahan investasi harus terus didorong,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dengan pembenahan iklim investasi dan kejelasan arah kebijakan, Suryo optimistis Indonesia dapat memaksimalkan potensi masuknya FDI dari Singapura dan memperkuat peran investasi tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Suryo juga menilai Indonesia memiliki daya tarik kuat bagi investor asing. Menurutnya, beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia di mata investor Singapura mencakup melimpahnya sumber daya alam, pasar domestik yang masif, hingga stabilitas politik.

"Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi strategis di kawasan," kata Suryo.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyebut ada sekitar 306 proyek properti yang mandek akibat terkendala perizinan sehingga menghambat realisasi investasi industri padat karya tersebut.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan berdasarkan laporan dari 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI, investasi properti yang terhenti (mandek) akibat hambatan perizinan mencapai 306 proyek, dengan total lahan 6.178 hektare, dan potensi investasi senilai Rp34,5 triliun. Permasalahan perizinan beragam dari soal OSS, Amdal, tata ruang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan lain-lain.

“Itu baru laporan dari 16 DPD saja, karena ada 21 DPD REI lagi yang masih dalam pemetaan. DPP REI telah berkoordinasi dan melaporkan secara surat tertulis mengenai hambatan perizinan ini kepada 7 instansi kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti,” tuturnya, Rabu (19/11/2025).

Joko Suranto menyebutkan, jika Rp34,5 triliun dibagi 16 (DPD) maka potensi investasi yang hilang dari setiap DPD/daerah mencapai sekitar Rp2 triliun. Bahkan kalau ditambah 21 DPD lagi, maka potensi investasi yang terhenti mencapai sekitar Rp55,5 triliun.

Selain itu, setiap 1 proyek properti dapat mempekerjakan 100 tenaga kerja, sehingga dari 306 proyek yang terhenti karena terkendala perizinan tersebut ada potensi lapangan kerja bagi 30.600 orang tenaga kerja.

“Itu potensi besar untuk memacu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berharap pemerintah bisa menjembatani hambatan perizinan ini, mengingat perizinan properti bersifat lintas Kementerian,” jelasnya.

Riset yang dilakukan REI dan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI) menunjukkan bahwa setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun mampu berkontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Kontribusi itu, akan semakin tinggi jika perizinan properti yang kini tersebar di 7 kementerian/lembaga negara dapat dijaga secara lebih baik.

Dia menambahkan, penyelesaian cepat terhadap berbagai kendala perizinan properti ini juga akan berpengaruh terhadap penyerapan KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun di tahun 2025. Perizinan yang baik juga akan memengaruhi realisasi penyaluran kuota FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit.
“DPP REI sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait kendala perizinan ini, dan beliau menyatakan siap membantu 306 proyek anggota kami yang terhambat perizinan tadi,” ujarnya.

Selain Menteri PKP, DPP REI juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid berkaitan masalah kendala tata ruang dan LSD. Hasilnya, disampaikan rencana dibukanya kembali perizinan lahan sawah dilindungi (LSD) di 140 kota. DPP REI segera mengirimkan surat dan data lengkap kepada Menteri ATR/BPN, sekaligus masukan mengenai kebijakan LSD.

“Kendala LSD ini prinsipnya sedang berproses. Kita mendukung upaya ketahanan dan swasembada pangan yang ingin dicapai pemerintah sesuai tantangan bangsa di masa mendatang,” ujarnya.

Meski begitu, angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit, rumah tidak layak huni (rutilahu) 26 juta dan sekitar 56% penduduk akan tinggal di perkotaan pada 2035 juga patut mendapat perhatian besar dari pemerintah.

STIMULUS

Di sisi lain, pemerintah saat ini memberikan perhatian besar terhadap sektor properti, sehingga stimulus yang diberikan sangat banyak. Hal itu sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga tahun 2029, sehingga patut dijaga dan mendapat dukungan berbagai pihak.

“Kami berterima kasih atas akomodasi pemerintah bagi sektor properti yang banyak sekali bahkan surplus. Pasar menerima itu dengan positif dari mulai program 3 juta rumah, perpanjangan PPN DTP, penyaluran KUR Perumahan, serta penambahan kuota FLPP,” ujar Joko Suranto.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga selalu mendorong sektor swasta bertumbuh. Di antaranya melalui keputusan menggunakan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) agar masuk ke sistem perbankan dalam bentuk penyaluran kredit, sehingga sektor usaha bergerak.

Begitu pula Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan yang sekarang sedang bergulir. Saat ini, ada sekitar 700 pengembang anggota REI yang tengah berproses untuk memperoleh KUR Perumahan dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

Namun, di tengah guyuran stimulus ekonomi yang cukup banyak dari pemerintah tersebut, sektor properti masih dihadapkan kepada berbagai kendala perizinan yang mengganggu investasi.