REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

Aturan perlindungan sosial ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perlindungan pekerja berbasis platform seperti mitra pengemudi ojek daring (ojol) harus berjalan beriringan di tengah pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator sebesar 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026, Sabtu (1/5).

“Aturan perlindungan sosial ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Terkait pemangkasan potongan pendapatan mitra ojol sebesar 8 persen oleh aplikator, Huda mengingatkan pentingnya kajian lebih jauh dan dialog menyeluruh dengan semua pihak terkait, agar sama-sama tidak menimbulkan kerugian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika aturan biaya perjalanan ke driver itu fixed cost, maka pemotongan biaya ke aplikator tidak serta merta menaikkan pendapatan mitra ojol,” kata Huda.

“Mereka masih diberikan tarif yang fix dan potongan berkurang hanya mengurangi bagian dari platform dari sisi biaya perjalanan, platform masih bisa bermain di biaya aplikasi, dan yang dirugikan adalah konsumen di mana pemotongan ini menjadi alasan tidak ada diskon atau potongan lagi,” imbuhnya.

Ia menilai permintaan layanan on demand bisa berpotensi berkurang sehingga pendapatan dari mitra bisa berkurang secara agregat, pun dengan aplikator bisa berkurang pendapatan agregatnya.

Huda mengingatkan, jika ini terus berlangsung, bisa turut berpengaruh pada keberlanjutan industri transportasi daring di Indonesia.

Oleh karena itu, aturan untuk membatasi keuntungan harus dikelola dengan baik dan menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait, agar iklim usaha di bidang layanan transportasi berbasis platform di Indonesia bisa terus berjalan.

“Kepentingan mitra untuk memperoleh perlindungan sosial sudah tentu menjadi penting. Menjaga ekosistem industri transportasi online juga penting,” ujar Huda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi 8 persen.

Presiden menilai skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek menyatakan siap untuk mengkaji pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres No. 27 Tahun 2026,” kata Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam keterangan.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait aturan tersebut.

“Sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut bahwa sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.