Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia akan memberlakukan komisi aplikasi atau potongan sebesar 8% mulai 1 Juli 2026 dari setiap biaya perjalanan bagi seluruh mitra pengemudi layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) atau ojek online (ojol).

Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi aplikasi sebesar 8% dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Menurut Dirhamsyah, melalui penyesuaian komisi tersebut perusahaan tetap akan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dia menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dirhamsyah menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi saat ini sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dia menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dirhamsyah menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun penerapan komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring dengan penerapan komisi aplikasi 8%, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).

YPSSI merupakan program perlindungan yang memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojek online (Ojol) sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Lily menilai kebijakan yang hanya berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda dua tidak sejalan dengan semangat yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, aturan yang kerap diterapkan secara sepihak oleh perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveree, Borzo, Green SM, dan lainnya terjadi karena status pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo belum diakui sebagai pekerja.

Dia menilai kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan pekerja transportasi online yang hanya sekitar Rp100.000 per hari atau masih berada di bawah standar upah minimum, termasuk UMP Jakarta yang saat ini mencapai Rp5,7 juta per bulan.

“Demikian juga dengan kondisi kerja yang tidak layak, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari yang sangat rawan kecelakaan kerja di jalan raya,” kata Lily.

Selain itu, menurut Lily, para pekerja transportasi online juga belum memperoleh berbagai hak ketenagakerjaan, seperti upah layak, jam kerja delapan jam per hari, cuti haid dan melahirkan, dukungan bagi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, serta hak untuk melakukan perundingan kerja bersama.

“Maka agar pekerja transportasi online mendapatkan pelindungan, SPAI mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu pemerintah juga telah menyetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114,” kata Lily.

SPAI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, segera memasukkan aturan perlindungan bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ke dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan akan mulai menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Catherine, implementasi skema bagi hasil tersebut bukan langkah yang mudah karena akan menimbulkan tantangan bagi lini bisnis roda dua perseroan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan berbagai penyesuaian dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari peluang pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif bagi pelanggan, hingga keberlanjutan ekosistem bisnis.

Dia juga memastikan Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan baik serta memberikan manfaat bagi mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Di sisi lain, Grab Indonesia juga menyatakan akan mulai menerapkan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, yakni GrabBike, efektif per 1 Juli 2026.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Neneng menegaskan implementasi kebijakan tersebut juga tidak mudah. Oleh sebab itu, Grab akan melakukan sejumlah penyesuaian dengan penuh pertimbangan agar layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem terjaga, dan peluang pendapatan mitra pengemudi tidak terganggu.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan komitmen menjaga keseimbangan tersebut sejalan dengan perjalanan Grab selama lebih dari satu dekade sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hal itu tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan layanan pengantaran daring, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta pelaksanaan program Grab untuk Indonesia dengan nilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya di Indonesia dan berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grab Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa transportasi daring di Indonesia mengumumkan penerapan skema bagi hasil sebesar 8 persen untuk mitra ojek daring (ojol) roda dua atau motor akan mulai efektif pada 1 Juli 2026.

"Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat," kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Neneng lebih lanjut mengatakan perusahaannya bakal mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan bagi mitra pengemudinya, keterjangkauan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek daring.

"Grab Indonesia perlu menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak mudah, sehingga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem, serta peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap terjaga," katanya.

Selain implementasi bagi hasil 8 persen, Grab mengatakan perusahaannya selama lebih dari satu dekade beroperasi di Indonesia telah banyak mengambil bagian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sala satunya ialah kontribusi Grab sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran daring, lalu menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM.

Kemudian ada juga realisasi program-program yang nilainya lebih dari Rp100 miliar untuk para mitra pengemudinya.

"Ke depan, Grab akan senantiasa memperkuat komitmennya untuk Indonesia dan terus berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," Neneng menutup pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia mengumumkan akan mulai mengimplementasikan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, GrabBike, yang berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Perusahaan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus sejalan dengan upaya mendorong ekonomi kerakyatan agar manfaat pertumbuhan ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam keterangannya, Grab Indonesia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.

"Kebijakan ini akan diimplementasikan dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem tetap terjaga, dan peluang pendapatan Mitra Pengemudi tetap dapat dipertahankan," tulis manajemen perusahaan dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Grab mengakui penerapan skema bagi hasil baru tersebut tidak akan berlangsung mudah.

Perusahaan menyebut diperlukan sejumlah penyesuaian operasional dan bisnis guna memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan berlaku mulai pertengahan tahun depan.

Grab menilai keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, konsumen, dan keberlanjutan usaha menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan industri transportasi online nasional.

Perusahaan juga menyoroti kontribusinya terhadap perekonomian digital Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir.

Grab menyebut telah menjadi bagian dari aktivitas harian jutaan masyarakat dan berkontribusi terhadap sekitar 50% industri ride-hailing serta layanan pengantaran online di Indonesia.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah mendukung terciptanya sekitar 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Grab juga mencatat telah menyalurkan dukungan senilai lebih dari Rp100 miliar melalui program Grab untuk Indonesia yang ditujukan bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia jasa online ride-hailingMaxim Indonesia meminta adanya tinjauan strategis terhadap wacana penurunan komisi aplikator hingga 8% menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Perusahaan menilai skema komisi maksimal 15% yang saat ini diterapkan telah menjaga keberlanjutan ekosistem layanan transportasi daring.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan perusahaan mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut.

“Guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap seimbang, kondusif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Dirhamsyah memastikan perusahaan menghormati dan menghargai inisiatif pemerintah dalam mendorong kesejahteraan mitra pengemudi. Maxim, kata dia, juga terus berkomitmen menjaga margin pendapatan mitra pengemudi, aksesibilitas tarif bagi pengguna, serta keberlanjutan industri.

Dia menambahkan Maxim Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, khususnya terkait regulasi yang mengatur batas komisi aplikasi sebesar 8%.

Menurut Dirhamsyah, perusahaan baru akan menentukan langkah yang akan diambil setelah memperoleh detail keseluruhan dari draf aturan tersebut. Pasalnya, setiap platform memiliki model bisnis, kapasitas operasional, dan kemampuan finansial yang berbeda.

Karena itu, lanjut dia, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses kajian dan diskusi yang inklusif serta partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

Dirhamsyah mengatakan Maxim Indonesia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang inklusif bagi pelaku industri transportasi daring dan para pemangku kepentingan lainnya guna menentukan arah kebijakan yang adil dan sehat bagi seluruh pihak.

“Kami siap untuk berpartisipasi aktif untuk bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak,” katanya.

Dirhamsyah juga menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi menjadi salah satu elemen penting yang terus didukung oleh Maxim. Saat ini, perusahaan telah meluncurkan berbagai program kesejahteraan bagi mitra pengemudi, mulai dari program insentif, penyaluran bantuan sosial, komisi 0%, hingga keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk mitra pengemudi disabilitas.

Selain itu, Maxim juga menyediakan voucher BBM gratis bagi mitra pengemudi wanita terbaik, komisi rendah untuk mitra pengemudi prioritas, serta berbagai program dukungan lainnya.

Di samping itu, Maxim secara berkelanjutan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Perusahaan meyakini kebijakan yang sehat dan mengedepankan keseimbangan ekosistem transportasi daring dapat menciptakan keberlanjutan bagi seluruh pihak, termasuk mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, ke depannya Maxim akan terus berupaya menghadirkan program-program dukungan yang lebih luas dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi,” ungkapnya.

KOMPAS.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memastikan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga setelah penerapan aturan komisi ojek online (ojol) sebesar delapan persen.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen GoTo dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema bagi hasil layanan transportasi daring roda dua.

Sebelumnya, berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, komisi untuk mitra pengemudi ditetapkan sebesar 92 persen. Sementara itu, bagian untuk aplikator sebesar delapan persen.

Merespons aturan tersebut, GoTo menyatakan siap menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua.

Gojek menyebutkan, penyesuaian skema bagi hasil akan dilakukan sesuai arahan pemerintah. Langkah ini akan berdampak pada komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua atau GoRide.

GoTo menilai, penyesuaian tersebut sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem yang lebih berkelanjutan. Perusahaan juga berharap jumlah pesanan dari konsumen tetap stabil sehingga pendapatan total mitra pengemudi dapat tetap terjaga.

Keseimbangan antara stabilitas pendapatan mitra pengemudi dan jumlah pesanan konsumen menjadi salah satu fokus utama GoTo dalam merespons arahan Presiden.

Dalam konferensi pers di kantor GoTo pada Selasa (19/5/2026), Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan bahwa saat ini terdapat dua layanan GoRide. Adapun layanan yang paling banyak digunakan konsumen adalah GoRide Reguler.

“Kami akan mengatur agar tidak ada perubahan harga yang dibayar konsumen untuk layanan GoRide Reguler. Dengan demikian, kami berharap jumlah order dari konsumen tetap terjaga dan pendapatan bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” ujar Hans dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Hans menegaskan bahwa Gojek sebagai perusahaan yang lahir dan berkembang di Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan mitra pengemudi.

Menurutnya, Gojek ingin terus tumbuh bersama mitra pengemudi, pelanggan, dan Indonesia. Selain menjaga stabilitas pendapatan mitra pengemudi, GoTo juga memastikan bahwa program kesejahteraan mitra tetap menjadi prioritas.

Sejumlah program yang telah berjalan akan terus dilanjutkan. Program tersebut meliputi Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umrah gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, serta cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung penuh arahan pemerintah terkait pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat (1/5/2026).

“Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide). Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen,” kata Direktur Utama sekaligusCEOGoTo Hans Patuwo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan presiden terkait kebijakan skema bagi hasil ojekonline, Gojek dan GoTo menyiapkan empat langkah konkret.

Hans mengatakan, langkah pertama adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga memastikan tidak ada perubahan harga bagi pengguna layananGoRidereguler sehingga jumlah order dari konsumen akan tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga.

Lebih lanjut, perusahaan juga menghapus “Program LanggananGoRide Hemat” untuk mitra pengemudi. Penghapusan program langgananGoRide Hematuntuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

“Ke depannya,GoRide Hematjuga akan mengikuti sistem bagi hasil 8 persen sepertiGoRidereguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat padaGoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Hans.

Ia menambahkan pihaknya juga mendukung Asta Cita dengan terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umroh gratis, bursa kerja mitra Gojek, serta cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang akan terus dilanjutkan.

Langkah terakhir, Gojek dan GoTo akan memperkuat ekosistem serta lini bisnis lain secara berkelanjutan. “Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimistis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo,” kata Hans.

“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,” kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), yang menaungi Gojek, menyatakan dukungan penuh dan komitmen konkretnya terhadap arahan kebijakan pemerintah terkait dengan komisi ojek online (ojol).

Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92% untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide).

Dengan aturan ini, perseroan akan menerima potongan komisi sebesar 8%, dibanding sebelumnya sebesar 20%.

Hans Patuwo, Direktur Utama dan CEO GoTo mengatakan kebijakan ini merupakan cerminan nyata dari semangat Hari Kebangkitan Nasional di era digital.

“Seperti yang telah kami sampaikan dalam berbagai momentum sebelumnya, termasuk pada pengumuman program dukungan kesejahteraan Bakti GoTo untuk Negeri, serta peluncuran 7 Inisiatif Apresiasi Mitra terbaru, kesejahteraan mitra driver akan selalu menjadi prioritas utama bagi Perusahaan,” kata Hans, dalam konferensi pers, Selasa (19/5).

Hans menegaskan perusahaan melalui GoTo dan Gojek akan melakukan empat strategi konkret untuk merespons regulasi baru ini.

Pertama, perusahaan akan menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini akan menyesuaikan komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua (GoRide), namun hal ini merupakan investasi jangka panjang demi ekosistem yang lebih berkesinambungan.

“Untuk layanan GoRide Reguler, layanan yang paling memiliki banyak pengguna, perubahan yang akan kami lakukan akan mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan harga yang dibayarkan konsumen. Perusahaan pun memahami betul betapa pentingnya harga untuk konsumen Indonesia. Kami akan berupaya agar tidak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk GoRide Reguler,” kata Hans.

“Kami berharap dengan penyesuaian ini, jumlah order dari konsumen akan tetap stabil hingga pada akhirnya, pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga,” tegasnya.

Kedua, sebagai bagian dari penyesuaian menyeluruh, Gojek akan menghentikan “program langganan GoRide Hemat” untuk mitra pengemudi.

Program ini diuji coba sejak bulan November 2025 dan diperluas sejak bulan Februari 2026. Setelah berjalan tiga bulan dan kajian menyeluruh, perusahaan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, Gojek memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat. Penghapusan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak,” katanya.

Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide Reguler.

Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat pada GoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

Ketiga, Gojek mendukung Asta Cita Pemerintah Indonesia, dengan terus memprioritaskan program kesejahteraan mitra pengemudi

“Gojek terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, Umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, dan Cek Kesehatan Gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan terus dilanjutkan.”

Keempat, GoTo andalkan kekuatan ekosistem yang akan terus berkelanjutan. Perubahan skema bagi hasil pada layanan roda dua (GoRide) tentu akan memberikan tantangan dan berdampak terhadap penurunan pendapatan Gojek pada lini bisnis GoRide.

“Namun demikian, kami percaya kekuatan ekosistem ini memberikan fondasi yang kuat bagi Gojek untuk terus bertumbuh, sekaligus menjaga keunggulan layanan kami. Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo.”

Hans mengatakan, perusahaan menyampaikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kepemimpinan, serta kepada DPR atas dukungan legislatif yang kuat demi kesejahteraan pekerja transportasi online Indonesia.

Adapun saat ini, Perusahaan masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh arahan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan detail yang diatur di dalam Peraturan Presiden.

“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, Perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

Jakarta: Lalamove memperluas komitmennya terhadap keamanan layanan dengan memperkuat perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna layanan.

Upaya ini dilakukan melalui kerja sama strategis dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) dan PT Mitra Jasa Pratama (Qoala), yang menghadirkan skema perlindungan baru di ekosistem pengiriman dan mobilitas on-demand.

Kolaborasi tersebut menghadirkan program Group Personal Accident yang dirancang untuk memberikan jaminan keselamatan selama proses pengantaran maupun perjalanan. Skema ini tidak hanya mencakup mitra pengemudi yang menjalankan order, tetapi juga pengguna layanan Lalamove Ride, dengan manfaat perlindungan yang mencakup risiko kecelakaan hingga santunan meninggal dunia.

Nilai pertanggungan yang disediakan dalam program ini mencapai hingga Rp50 juta, termasuk manfaat untuk kondisi cacat tetap dan penggantian biaya perawatan medis sesuai ketentuan polis.

Managing Director Lalamove Indonesia, Andito B Prakoso, menyebut kebutuhan pengguna layanan digital saat ini telah berkembang melampaui kecepatan dan kemudahan.

“Kami melihat bahwa perlindungan selama perjalanan dan pengantaran telah menjadi kebutuhan yang semakin penting bagi seluruh ekosistem. Melalui kolaborasi ini, Lalamove memperkuat dukungan bagi mitra pengemudi dan pengguna dengan menghadirkan sistem perlindungan yang andal dan relevan, sekaligus terus membangun pengalaman platform yang lebih aman dan terpercaya bagi semua.” tegas dia.

Langkah ini juga didorong oleh tingginya risiko di jalan raya. Data Korlantas Polri 2025 mencatat lebih dari 141 ribu kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dengan sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat. Kondisi ini membuat pekerja di sektor transportasi daring berada pada tingkat risiko yang lebih tinggi, terutama karena intensitas mobilitas dan jam kerja di jalan.

Dari sisi mitra asuransi, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi perlindungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan layanan berbasis platform digital.

Sementara itu, Qoala berperan sebagai broker asuransi yang menghubungkan layanan perlindungan dengan teknologi. Perusahaan ini memastikan proses klaim dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Direktur Utama PT Mitra Jasa Pratama (Qoala), Ian Ramelan, menilai bahwa pendekatan berbasis teknologi menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan pengguna.

“Dengan dukungan teknologi, kami ingin memastikan proses perlindungan dan klaim berjalan lebih efisien, sehingga memberikan rasa aman yang nyata bagi mitra pengemudi dan pengguna,” katanya.

Melalui inisiatif ini, Lalamove bersama mitra strategisnya berharap dapat meningkatkan standar keselamatan dalam layanan logistik dan mobilitas digital di Indonesia. Ke depan, kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan, tetapi juga membangun ekosistem yang lebih profesional, aman, dan terpercaya bagi seluruh pengguna layanan.

(SAW)