Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mitsubishi Attrage 2026 secara resmi telah menetapkan tanggal peluncurannya di Thailand pada 1 Juli, menampilkan tampilan baru dan kemungkinan mempertahankan mesin yang sama untuk menjaga daya tariknya di segmen sedan terjangkau.

Menurut sumber dari Thailand , daya tarik utama Mitsubishi Attrage 2026 terletak pada desain ulang bagian depannya, yang menampilkan gril yang terinspirasi oleh sedan performa tinggi Mitsubishi Lancer Evolution yang pernah populer.

Jika informasi ini akurat, Attrage akan memiliki tampilan yang jauh lebih muda dan sporty dibandingkan dengan gaya Dynamic Shield yang telah digunakan selama bertahun-tahun.

Selain gril baru, Attrage 2026 juga diperkirakan akan menampilkan bumper depan dan belakang yang lebih halus, serta velg alloy yang didesain ulang, untuk memberikan tampilan yang lebih modern. Ini adalah perubahan yang biasa terjadi pada pembaruan pertengahan siklus, membantu mobil terasa segar tanpa perlu mendesain ulang platform secara keseluruhan.

Interior Mitsubishi Attrage 2026 belum secara resmi diungkapkan oleh pabrikan. Namun, kemungkinan besar perusahaan akan fokus pada peningkatan fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna, seperti layar infotainment yang lebih besar, panel instrumen baru, atau menambahkan beberapa fitur bantuan pengemudi untuk meningkatkan daya saingnya di segmen sedan kecil.

Dari segi performa, Attrage 2026 kemungkinan besar akan tetap menggunakan mesin bensin 1.2L, 3 silinder, DOHC MIVEC yang sudah dikenal.

Mesin ini menghasilkan daya maksimum 78 tenaga kuda dan torsi maksimum 100 Nm, dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan atau transmisi otomatis variabel kontinu INVECS III-CVT, tergantung pada versinya.

Dengan mempertahankan mesin yang sama, Mitsubishi dapat menghindari perubahan signifikan dalam biaya produksi sekaligus terus memanfaatkan efisiensi bahan bakar yang merupakan keunggulan Attrage. Mesin ini juga kompatibel dengan bahan bakar nabati E20, sehingga cocok untuk pasar Thailand dan banyak negara di Asia Tenggara.

Di Vietnam, Mitsubishi Attrage masih diimpor sebagai unit utuh dari Thailand, dengan harga berkisar antara 380-490 juta VND.

Terlepas dari keunggulannya dalam efisiensi bahan bakar dan biaya operasional yang rendah, sedan ini menghadapi persaingan signifikan dari rival seperti Toyota Vios, Honda City, dan Mazda2, karena desain dan fitur-fiturnya yang semakin kurang menarik.

Menurut statistik lima bulan pertama tahun ini, penjualan Attrage hanya mencapai 613 unit, termasuk yang terendah di kategori sedan segmen B. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut membutuhkan peningkatan signifikan untuk menciptakan daya tarik baru jika ingin memperbaiki posisinya di pasar.

Attrage 2026 kemungkinan besar akan tetap menggunakan mesin bensin 1.2L, 3 silinder, DOHC MIVEC yang sudah dikenal.

Pilihan Mitsubishi menjadikan Thailand sebagai lokasi peluncuran Attrage 2026 juga membuka kemungkinan bahwa versi yang ditingkatkan akan segera dibawa ke Vietnam.

Jika mempertahankan harga yang kompetitif sambil menambahkan desain baru dan beberapa fasilitas berharga, Attrage memiliki peluang bagus untuk mendapatkan kembali perhatian pelanggan yang mencari sedan mainstream yang terjangkau dan mudah diakses.

Semua detail mengenai perlengkapan, harga, dan tanggal peluncuran Mitsubishi Attrage 2026 akan diumumkan oleh pabrikan setelah peluncuran resmi pada tanggal 1 Juli. Ini dianggap sebagai pembaruan signifikan untuk membantu sedan Mitsubishi menjadi lebih kompetitif di segmen mobil mainstream yang semakin kompetitif

Bandung (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat siap menawarkan 46 proyek pekerjaan, berbagai potensi investasi, hingga kawasan industri yang berstatus siap pakai (clean and clear) dalam Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 pada 9-10 Juli dan 14-17 Oktober mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik kepada ANTARA di Bandung, Selasa, menjelaskan dalam forum SIBS pada 9-10 Juli 2026 di Bandung, Pemprov Jabar membawa komitmen besar dengan menawarkan 46 proyek strategis dari sembilan hingga 12 sektor unggulan.

Sebanyak 46 proyek pada sektor-sektor unggulan tersebut antara lain Kedirgantaraan-Perkeretaan-Otomotif (kawasan Kertajati, Patimban, LRT Bandung), Industri Kreatif, Utilitas Energi dan Energi Terbarukan (Waste-to-Energy TPPAS Regional Cirebon Raya), Kawasan Industri (Kawasan Industri Majalengka), Teknologi (Start-up Agrivision).

Kemudian Pariwisata Kesehatan (Sari Medika Resort), Agrikultur (Tasikmalaya Palm Sugar Industry Center), Infrastruktur (Sistem Penyediaan Air Patimban), dan proyek pada sektor hilirisasi.

"Proyek-proyek tersebut dirancang sangat presisi untuk memikat pasar regional dari sektor kedirgantaraan, teknologi, energi, hingga hilirisasi," kata Dedi.

Selain 46 proyek yang siap ditawarkan, dia mengatakan Pemprov Jabar juga dalam ajang tersebut akan menjajakan 44 kawasan industri yang dipastikan siap pakai (clean and clear) dari segala aspek, termasuk jaminan keamanan penuh dari praktik pungutan liar (pungli) maupun premanisme yang tersebar di Bekasi, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Sumedang.

Dari 44 kawasan itu, Dedi mengatakan sebanyak 24 kawasan industri di antaranya kini telah difasilitasi skema KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) sebagai kemudahan regulasi yang ekstrem.

Melalui fasilitas ini, investor yang masuk ke kawasan tidak perlu lagi mengantre panjang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejenisnya, melainkan bisa langsung membangun, karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) utamanya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha global terkait isu premanisme dan intervensi organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal yang sempat menghambat proyek seperti pabrik VinFast, Dedi menegaskan Jabar kini mengambil tindakan represif dan preventif secara digital.

Pemprov Jabar telah menggerakkan Satgas Saber Pungli dan memaksimalkan sistem perizinan tanpa tatap muka melalui platform OSS untuk memotong ruang transaksional.

"Ya kita udah selesaikan itu ya, jangan sampai gitu kan, itu kan akan mempengaruhi yang lain. Kita akan terus lakukan evaluasi terutama kaitan dengan pungli, premanisme gitu ya. Nah, sekarang salah satu yang kita bangun tools OSS kan jelas. Jadi kita tidak berhubungan dengan orang lain tapi asal persyaratannya lengkap dia sudah langsung bisa dilaksanakan," ujar Dedi.

Selain itu, untuk urusan pemenuhan tenaga kerja yang kerap menjadi celah gesekan ormas di lapangan, Dedi mengaku Pemprov Jabar menutup ruang tersebut dengan penggunaan aplikasi ketenagakerjaan resmi daerah yang terintegrasi secara daring dan mengimbau pelaku usaha untuk menggunakannya agar terhindar dari intimidasi luar.

"Kaitan dengan tenaga kerja harus melalui ini. Makanya kita siapin tools-nya yaitu aplikasi 'Nyari Gawe'. Sudah aplikasi yang bermain di situ. Pengusaha juga kita arahkan menggunakan itu," tuturnya.

Ia memaparkan, untuk payung hukum kepastian investasi di Jabar telah ada Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kemudahan Berusaha dan Kemudahan Investasi.

Kemudian untuk sokongan infrastruktur konektivitas raksasa ada mulai dari Tol Cikampek, Jagorawi, Bocimi, Cipali, Cipularang, Purbaleunyi, Cisumdawu, dan proyeksi pengembangan jaringan tol seperti Japek 2, Patimban, dan Cigatas, Jawa Barat, maka Pemprov Jabar optimistis dapat memenangkan kepercayaan penuh dari para pemodal Malaysia di sektor hulu hingga hilir.

Bahkan, Dedi mengungkapkan dirinya secara agresif mengincar realisasi investasi jumbo sebesar Rp50 triliun dari investor Malaysia dalam ajang SIBS 2026.

"Saya inginnya Rp50 triliun. Come come come to Jawa Barat gitu. Semua kita jamin, semua investasi di Jawa Barat," ujar Dedi.

Namun, selain mengharapkan investasi di Jabar, Dedi juga mengaku mengharapkan pelaku bisnis dari Jabar juga bisa memperluas pasar ke Malaysia lewat forum ini. Karenanya, dia menggandeng Kamar Dagang Indonesia (KADIN), pelaku usaha dan UMKM dari berbagai sektor termasuk industri sepatu, perkebunan hingga pariwisata.

"Kita usahakan business matching, sekarang kita terus kurasi, sehingga Jawa Barat juga terus maju perekonomiannya termasuk investasi kita yang tahun ini ditarget Rp314 triliun baik asing maupun dalam negeri," tutur Dedi Taufik menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan masih ada upaya negosiasi antara serikat buruh dengan pihak manajemen menyusul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 orang pekerja di Pasuruan dan Mojokerto, Jatim yang terancam terkena PHK imbas rencana dua perusahaan komponen otomotif untuk memindahkan lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ungkap dia.

“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang ia sebut memiliki induk perusahaan di Jepang.

Ia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.

“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap melakukan upaya mitigasi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi,” kata Dasco saat ditemui di Jakarta, Selasa.

“Tetapi kemudian (untuk mengantisipasi) dampak-dampak ke depan, kami dalam waktu dekat, insya Allah, Jumat (26/6), kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu,” katanya lagi.

Ia kemudian memberikan contoh salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam tutup dan melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang pekerja akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dasco juga mengajak serikat pekerja/buruh untuk kompak menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang kian menantang, imbas dinamika geopolitik dan perekonomian global.

“Terlebih lagi kita harus sama-sama menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik untuk kemakmuran dan juga untuk kepentingan rakyat kita,” katanya pula.

“Memang dampak dari global itu luar biasa. Tetapi kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa sama-sama memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kemudian akan membuat rakyat kita menjadi susah,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap produksi pangan nasional.

"Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Amran menjelaskan optimalisasi lahan dilakukan terutama pada lahan rawa yang sebelumnya hanya dapat dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah guna memperluas areal tanam dan menjaga produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden. Stok beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara potensi produksi dari tanaman padi yang masih bertumbuh (standing crop) diperkirakan sekitar 10-11 juta ton.

Di samping itu, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10-11 bulan ke depan.

"Jadi beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla," kata Amran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6) menegaskan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.

Suwandi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.

Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia juga menegaskan kondisi iklim tahun ini tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.

“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis,com, JAKARTA — Komunitas Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) AI memberikan dua catatan kritis mengenai pengembangan artificial intelligence nasional dengan menempatkan teknologi tersebut murni sebagai alat bantu yang tetap membutuhkan peran utama manusia.

Kagama AI juga mendesak agar Indonesia memiliki posisi tawar yang tegas dalam ekosistem global.

Ketua Kagama AI Ajar Edi menjelaskan adopsi teknologi cerdas ini diyakini mampu membuka banyak peluang ekonomi baru yang luar biasa bagi Indonesia hingga tahun 2030. Kendati demikian, masa depan digital tersebut sangat ditentukan oleh keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah, akademisi, dan sektor swasta saat ini.

Secanggih apa pun teknologi yang berkembang, kendali penuh harus tetap berada di tangan manusia agar tidak menimbulkan ketimpangan.

“Pertama, AI adalah mesin inovasi, tetapi sekali lagi manusialah yang tetap menjadi aktor utamanya,” ujarnya dalam pembukaan acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (18/6/2026).

Ajar mengingatkan upaya mengejar inovasi dan akselerasi kreativitas tanpa disertai tata kelola yang pruden atau berhati-hati akan menghasilkan dampak yang semu.

Industri dinilai berisiko terjebak pada pencapaian angka statistik yang tampak impresif, namun justru rapuh secara kondisi sosial di lapangan. Oleh karena itu, faktor manusia dan etika harus menjadi pilar utama dalam setiap implementasi teknologi di dalam negeri.

Catatan kritis kedua yang menjadi sorotan utama Kagama AI adalah urgensi dalam menentukan posisi dan kedaulatan Indonesia di dalam peta rantai pasok global.

Indonesia dinilai memiliki modalitas yang sangat kuat, mulai dari pasar digital yang masif hingga kelimpahan sumber daya alam strategis seperti nikel, logam tanah jarang, dan pasokan energi yang melimpah untuk mendukung infrastruktur komputasi.

Modal besar tersebut harus dioptimalkan melalui strategi hilirisasi teknologi yang nyata, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai target pasar. Kagama AI mendorong kepemilikan infrastruktur fisik di dalam negeri, pencetakan talenta digital yang kompeten, serta yang paling krusial adalah pengembangan model kecerdasan buatan lokal berbasis data domestik.

Langkah ini penting guna mencegah eksploitasi data berskala besar oleh raksasa teknologi asing yang menguasai infrastruktur di luar yurisdiksi Indonesia.

“Mereka juga harus punya komitmen membangun pusat AI di Indonesia, sehingga kita akan bersama-sama bisa bangun model AI lokal yang khas Indonesia, yang bisa mempreserve local cultures, local languages, bahkan beragam value-value yang ada di Indonesia,” kata Ajar.

Melalui pengembangan model lokal yang khas tersebut, pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memberikan dampak positif yang inklusif tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Kagama AI berharap langkah strategis ini dapat memandu arah navigasi pengembangan inovasi di Indonesia agar tetap berjalan beriringan dengan nilai kemanusiaan dan tata kelola yang kuat demi kebermanfaatan sosial maupun ekonomi secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komunitas Kagama Artificial Intelligence (KAGAMA AI) berkolaborasi dengan Bisnis Indonesia dan Catalyst Policy Works, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), menggelar forum strategis lintas sektor bertajuk "Indonesia Ethical AI Summit: Navigating the AI Development: Innovation, Humanity, and Governance".
Langkah ini diambil sebagai respons konkret terhadap komitmen pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, yang menempatkan transformasi digital, sains, serta teknologi sebagai motor utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 tersebut akan diselenggarakan di Auditorium The Tower (Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Kecerdasan Artifisial (KA) diproyeksikan memberi kontribusi ekonomi hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Namun, adopsi KA memerlukan regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan publik.
Saat ini, Komdigi telah mengambil langkah strategis dengan menyusun Peta Jalan KA Nasional yang akan diformalkan dalam Peraturan Presiden. Dokumen ini menjadi acuan pengembangan ekosistem KA nasional yang berfokus pada prinsip etis dan bertanggung jawab, didukung oleh pilar utama seperti etika, investasi, riset dan inovasi, pengembangan talenta, serta infrastruktur dan data.
Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi disrupsi teknologi sekaligus meningkatkan daya saing global Indonesia.
Akan tetapi, KA juga menghadirkan tantangan dan risiko yang memerlukan kerangka pengaturan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan. Pendekatan regulasi yang mencakup aspek teknologi, etika, dan hukum menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan KA yang aman dan inklusif.
Dalam konteks global, diskursus tata kelola KA terus berkembang melalui berbagai forum internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit diharapkan menjadi wadah kolaboratif lintas sektor untuk merumuskan arah pengembangan KA yang inovatif, beretika, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dijadwalkan hadir menyampaikan keynote speech dalam acara itu. Selain itu, Ketua Komite Percepatan Tranformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B Pandjaitan yang akan memberikan insight remarks dalam acara itu.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 akan digelar dalam dua sesi. Sesi I panel dengan bahasan Bank and Finance dijadwalkan akan hadir VP of Data Platform and Data Science DANA Wulung Anggara Hanandita; M.Zulkifli Salim, Deputi Direktur Digitalisasi Financial Center dan Transformasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan I Wayan Pulantara, PhD., AI Strategy & Innovation Department Head PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Dalam Innovation Session dijadwalkan hadir Investing Partner GDP Venture Anthony Lim, EVP Engineering Riset dan TI PT Hutama Karya (Persero) Amy Rachmadhani, dan Sylvia Grace Yuvenna, Vice President Digital Channel & Development PT Pertamina Patra Niaga.
Sesi kedua (Plenary Session) Social and Commerce dijadwalkan hadir narasumber Direktur AIKITA Kementerian KOMDIGI RI Aju Widyasari, Director and Chief Legal & Regulatory PT Indosat Tbk./Chair of GASA Indonesia Reski Damayanti, dan Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhum.
Penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit 2026 ini membawa tiga manfaat utama bagi ekosistem digital Indonesia. Pertama, akselerasi inovasi nasional yaitu mengidentifikasi strategi taktis untuk menerapkan empat pilar Peta Jalan KA Nasional yang sedang disusun oleh KOMDIGI menuju Peraturan Presiden.
Kedua, Harmonisasi Etika AI yaitu merumuskan standar etika yang jelas dalam seluruh siklus pengembangan KA demi menjaga harkat dan martabat manusia.
Terakhir, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investasi dengan menemukan model tata kelola regulasi yang seimbang, yang mampu melindungi publik sekaligus membangun kepercayaan investor global untuk berinvestasi di sektor teknologi Indonesia.
Forum ini akan dihadiri sekitar 200 orang pemangku kepentingan multisektor, mulai dari pejabat pemerintah, pelaku industri, akademisi, peneliti, investor, perwakilan negara sahabat, masyarakat sipil, hingga jurnalis.