REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga 31 Desember 2026. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai kebijakan tersebut strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor properti sekaligus memperkuat kinerja industri manufaktur nasional.

Agus mengatakan, perpanjangan insentif itu menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat dan menopang sektor-sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan luas dengan industri dalam negeri. Menurut dia, sektor properti menjadi salah satu penggerak utama aktivitas industri nasional melalui efek berganda yang ditimbulkannya.

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas perpanjangan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026. Kebijakan ini penting untuk menjaga keberlanjutan sektor properti yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai subsektor industri manufaktur,” kata Agus di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Perpanjangan insentif PPN DTP tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025. Aturan itu memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga Rp 2 miliar, untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Insentif ini berlaku bagi rumah baru yang siap huni dan diserahkan pertama kali oleh pengembang dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Skema tersebut diharapkan memberi ruang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pembeli rumah pertama, sekaligus menjaga keberlanjutan transaksi properti nasional.

“Insentif ini meringankan beban biaya masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama dan menggeliatkan sektor properti yang memilikiefek bergandatinggi terhadap perekonomian. Arah kebijakan ini sejalan dengan penguatan industri dan konsumsi dalam negeri,” ujar Agus.

Ia menjelaskan sektor properti memiliki rantai pasok panjang yang melibatkan banyak subsektor industri. Aktivitas pembangunan perumahan berdampak langsung terhadap permintaan produk semen, keramik, kaca, logam dasar, furnitur, material bangunan, peralatan listrik, hingga alat rumah tangga.

Rangsangan terhadap sektor properti, lanjut Agus, akan memacu aktivitas produksi industri pendukung dan meningkatkan utilisasi kapasitas di berbagai pabrik. Dampak lanjutan dari peningkatan aktivitas tersebut terlihat pada penyerapan tenaga kerja dan terjaganya stabilitas produksi sektor manufaktur.

“Perpanjangan PPN DTP akan mendorong pembangunan dan transaksi properti, meningkatkan utilisasi industri pendukung, serta berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas produksi manufaktur,” jelas Menperin.

Kepastian kebijakan hingga 2026 juga dinilai memberi ruang bagi pelaku industri menyusun perencanaan usaha dan investasi secara lebih terukur. Keberlanjutan stimulus fiskal membuka peluang peningkatan kapasitas produksi dan penguatan rantai pasok domestik di tengah dinamika ekonomi global.

“Stimulus fiskal yang berkelanjutan memberi ruang bagi industri meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan daya saing produk nasional,” ujar Agus.

Ia menegaskan sinergi kebijakan fiskal dan industri menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Insentif PPN DTP dinilai tidak hanya mendukung kepemilikan hunian, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional secara menyeluruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 Tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bahwa masyarakat dapat menikmati diskon pajak untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun baru.

Mengacu pada beleid tersebut, pada pasal 4 dijelaskan bahwa skema pemberian diskon pajak ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar.

Selain itu, diskon pajak PPN DTP juga hanya diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian rumah siap huni atau ready stock.

"Harga Jual paling banyak Rp5 miliar dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni," jelas PMK 90/2025 dikutip Selasa (6/1/2026).

Selain itu, dalam beleid itu juga dijelaskan masyarakat yang telah memanfaatkan PPN DTP di periode 2024 atau 2025 dapat kembali menikmati insentif PPN DTP pada periode 2026.

Namun demikian, bagi masyarakat yang tercatat telah melakukan transaksi pembelian rumah dengan menggunakan insentif PPN DTP pada periode sebelum 1 Januari 2026 tetapi membatalkannya, maka tidak dapat memanfaatkan kembali diskon pajak pada periode ini.

Berikut skema & syarat dapat PPN DTP untuk pembelian rumah:

Skema PPN DTP

- Harga Jual sampai dengan Rp2 Miliar: PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Artinya, pembeli tidak perlu membayar PPN sama sekali.

- Harga Jual Rp2 Miliar - Rp5 Miliar: PPN DTP 100% hanya diberikan atas bagian harga sampai dengan Rp2 miliar. Selisih harga di atas Rp2 miliar tetap dikenakan tarif PPN normal.

- Harga Jual di atas Rp5 Miliar: Tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP (dikenakan pajak penuh).

Syarat dapat PPN DTP:

- Warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan

- Warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi warga negara asing

- Memenuhi Kriteria Unit: Harus berupa rumah tapak atau rumah susun baru dalam kondisi siap huni (ready stock), bukan hunian inden.

- Memiliki Identitas Rumah: Unit wajib memiliki kode identitas rumah yang terdaftar di aplikasi SIKUMBANG (Kementerian PUPR) atau BP Tapera.

- Holding Period: Unit yang telah dibeli dengan fasilitas PPN DTP dilarang dijual kembali atau dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak berita acara serah terima (BAST).

- Periode Transaksi: Penyerahan hak secara nyata (BAST) harus dilakukan dalam masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 Tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bahwa masyarakat dapat menikmati diskon pajak untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun baru.

Mengacu pada beleid tersebut, pada pasal 4 dijelaskan bahwa skema pemberian diskon pajak ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar.

Selain itu, diskon pajak PPN DTP juga hanya diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian rumah siap huni atau ready stock.

"Harga Jual paling banyak Rp5 miliar dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni," jelas PMK 90/2025 dikutip Selasa (6/1/2026).

Selain itu, dalam beleid itu juga dijelaskan masyarakat yang telah memanfaatkan PPN DTP di periode 2024 atau 2025 dapat kembali menikmati insentif PPN DTP pada periode 2026.

Namun demikian, bagi masyarakat yang tercatat telah melakukan transaksi pembelian rumah dengan menggunakan insentif PPN DTP pada periode sebelum 1 Januari 2026 tetapi membatalkannya, maka tidak dapat memanfaatkan kembali diskon pajak pada periode ini.

Berikut skema & syarat dapat PPN DTP untuk pembelian rumah:

Skema PPN DTP

- Harga Jual sampai dengan Rp2 Miliar: PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Artinya, pembeli tidak perlu membayar PPN sama sekali.

- Harga Jual Rp2 Miliar - Rp5 Miliar: PPN DTP 100% hanya diberikan atas bagian harga sampai dengan Rp2 miliar. Selisih harga di atas Rp2 miliar tetap dikenakan tarif PPN normal.

- Harga Jual di atas Rp5 Miliar: Tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP (dikenakan pajak penuh).

Syarat dapat PPN DTP:

- Warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan

- Warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi warga negara asing

- Memenuhi Kriteria Unit: Harus berupa rumah tapak atau rumah susun baru dalam kondisi siap huni (ready stock), bukan hunian inden.

- Memiliki Identitas Rumah: Unit wajib memiliki kode identitas rumah yang terdaftar di aplikasi SIKUMBANG (Kementerian PUPR) atau BP Tapera.

- Holding Period: Unit yang telah dibeli dengan fasilitas PPN DTP dilarang dijual kembali atau dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak berita acara serah terima (BAST).

- Periode Transaksi: Penyerahan hak secara nyata (BAST) harus dilakukan dalam masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif langkah pemerintah yang resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir tahun ini.

Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif tersebut terbukti efektif dalam menjaga tren positif penjualan hunian di tengah tantangan ekonomi global.

"Kebijakan PPN DTP memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tren penjualan rumah. Hal ini terbukti mampu meningkatkan daya beli sekaligus menumbuhkan minat masyarakat untuk segera memiliki hunian," ujar Deddy kepada Bisnis.com, Selasa (6/1/2026).

Deddy menjelaskan bahwa kehadiran insentif ini memberikan fleksibilitas finansial bagi konsumen. Dengan porsi pajak yang ditanggung oleh pemerintah, calon pembeli dapat mengalihkan alokasi dana PPN tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekunder lainnya atau biaya pendukung dalam proses akad kredit.

Keberhasilan stimulus ini tercermin dari catatan kinerja sepanjang tahun lalu. Apersi mencatat, pada 2024, volume penjualan properti mengalami lonjakan hingga 82% berkat sokongan insentif serupa.

"Karena dengan adanya PPN DTP biaya untuk pajak PPN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dari pembeli. Terbukti pada 2024 penjualan properti meningkat 82% dengan adanya PPN DTP," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.

Adapun implementasi PPN DTP 2026 ini diatur dalam PMK Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa perpanjangan PPN DTP dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

Kemudian, dalam Pasal 14 dituliskan bahwa peraturan menteri terkait perpanjangan implementasi PPN DTP berlaku mulai 1 Januari 2026.

"Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," bunyi beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memperpanjang periode pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor properti hingga akhir 2026.

Langkah tersebut ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut perpanjangan PPN DTP dilakukan demi menjaga determinasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.

"Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," bunyi kutipan beleid tersebut, dikutip Selasa (6/1/2026).

Merujuk pada Pasal 14, aturan perpanjangan implementasi PPN DTP ini dinyatakan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. Hal ini memberikan kepastian bagi para konsumen properti yang sempat menanti kejelasan payung hukum untuk implementasi kebijakan tersebut di awal tahun.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memang telah mengungkapkan komitmen bahwa pemerintah yang akan kembali mengucurkan dana APBN untuk mendukung sektor perumahan. Bahkan, pemerintah memberi sinyal insentif PPN DTP bakal berlanjut hingga 2027.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya menggarisbawahi bahwa properti merupakan sektor krusial yang memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang sangat tinggi. Dengan mengumumkan kebijakan ini jauh-jauh hari, pemerintah berharap akan tercipta kepastian pasar bagi pengembang maupun konsumen.

Adapun, skema yang ditawarkan tetap menyasar rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Namun, pemerintah membatasi pembebasan PPN hanya untuk dasar pengenaan pajak hingga Rp2 miliar.

Pemerintah menargetkan penyerapan insentif ini dapat menyentuh 40.000 unit hunian per tahun. Artinya, dalam dua tahun ke depan, terdapat kuota sekitar 80.000 unit rumah komersil yang berpotensi bebas pajak.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga," tegas Menkeu Purbaya.

Optimisme ini diharapkan mampu menggerakkan gerbong industri konstruksi yang sempat melandai. Dengan insentif tersebut, diharapkan ada akselerasi pada penyerapan rumah tapak maupun apartemen.

Respons Pengembang

Asosiasi pengembang yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) meyakini perpanjangan insentif PPN DTP yang bakal dijalankan hingga 2027 bakal menjadi angin segar bagi pelaku usaha di industri properti.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyatakan pihaknya menyambut baik konsistensi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan di sektor properti. Menurutnya, perpanjangan diskon PPN untuk pembelian rumah ini merupakan jawaban atas aspirasi para pengembang.

"Perpanjangan PPN DTP adalah salah satu usulan REI mengingat efek PPN DTP 1 dan 2 [2023 dan 2024] yang lalu cukup berhasil menaikkan target penjualan properti," kata Bambang saat dihubungi Bisnis, Senin (5/1/2026).

Meski demikian, Bambang menyoroti satu isu krusial yang kerap menjadi penghambat serapan insentif, yakni syarat unit yang harus sudah siap huni.

"Masalah utamanya sebenarnya adalah proses untuk mendapatkan PPN DTP, di mana rumah baru harus berupa unit yang siap huni (ready stock). Sementara itu, batas atas hingga Rp5 miliar sudah oke, walaupun yang mendapatkan fasilitas 100% hanya sampai Rp2 miliar, itu sudah sangat membantu," tuturnya.

Dia menjelaskan, realita di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas produk properti, khususnya hunian vertikal, dipasarkan dengan skema pembangunan berjalan atau inden.

Oleh karena itu, REI berharap pemerintah ke depan dapat mempertimbangkan fleksibilitas aturan agar rumah inden juga dapat disalurkan ke konsumen menggunakan fasilitas bebas pajak ini.

Dengan catatan, tambah Bambang, proses inden dibatasi maksimal 6 bulan dan pengembang memenuhi syarat memiliki rekam jejak yang baik.

"Karena itu, program PPN DTP tahun 2026 ini akan lebih menarik jika berlaku juga untuk rumah ataupun hunian vertikal yang masih dalam proses pembangunan atau minimal perizinan dan sertifikat sudah pecah, serta siap dibangun," ujarnya.

Dampak positif terhadap perpanjangan insentif PPN DTP juga sebelumnya disampaikan PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP). Emiten properti ini mengaku optimistis penjualan properti akan terkerek pada 2026 seiring dengan adanya kepastian perpanjangan insentif PPN DTP.

Presiden Direktur INPP, Anthony Prabowo Susilo menjelaskan bahwa hampir 80% penjualan properti perseroan sepanjang 2025 turut memanfaatkan insentif PPN DTP.

"Saya rasa hampir 80% dari penjualan saya di tahun ini tuh dapet PPNDTP, karena selama dia [konsumen] bayar hard cash, atau bayar KPA, pasti bisa dapet ya," kata Anthony.

Dia melanjutkan, pihaknya turut menyambut baik langkah pemerintah memperpanjang implementasi PPN DTP hingga 2027. Pasalnya, keputusan tersebut bakal memberikan kepastian usaha.

Dia berharap, ke depan pemerintah dapat terus memperpanjang implementasi diskon pajak hingga 3 tahun ke depan. Dengan demikian, diharapkan hal itu bakal mendorong kembali geliat pasar properti kembali bergeliat.

"Jadi menurut saya diberikan 2 atau 3 tahun supaya roda ekonomi bisa memulai ke tahap yang baru. Idealnya [PPN DTP diimplementasikan] sampai market properti kembali seperti 2010-an," jelasnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA). Emiten properti ini menilai kepastian perpanjangan insentif PPN DTP dapat membantu menggairahkan kinerja sektor properti di tengah kondisi perlambatan daya beli masyarakat.

SMRA juga menaruh optimisme besar terhadap kinerja 2026 didorong oleh kebijakan terbaru pemerintah terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang kini diperpanjang hingga 2027.

President Director SMRA Adrianto P. Adhi menyebut dengan kepastian hingga 2027, pengembang bisa menyusun pipeline proyek secara strategis, mulai dari perencanaan, peluncuran produk, hingga penyelesaian konstruksi yang menjadi syarat utama PPN DTP. Dia menekankan bahwa insentif ini 100% menguntungkan konsumen.

“Konsumen langsung dapat diskon 11%. Tapi dari sisi industri, insentif ini akan membuat pengembang membangun rumah secara masif. Ketika konstruksi berjalan, 180 bisnis turunan ikut bergerak. Jadi kontribusinya besar bagi ekonomi nasional,” jelasnya.

Sementara itu, konsultan properti JLL Indonesia mengatakan perpanjangan insentif PPN DTP memunculkan optimisme pasar terhadap penjualan properti.

"Memang dengan adanya perpanjangan insentif pajak 100% diharapkan juga tetap dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan rumah tapak di Greater Jakarta," kata Yunus.

Daya Beli Konsumen

Meski demikian, ekonom menilai pemberian insentif ini hanya sekedar memberikan perbaikan secara sektoral. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan insentif PPN DTP belum terbukti menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

Huda merujuk pada data kuartal III/2025, saat periode PPN DTP 100% berlangsung, pertumbuhan sektor konstruksi tercatat sebesar 4,21% dan jasa real estate ada di angka 3,95%. Posisinya, masih tertinggal jauh di bawah angka pertumbuhan ekonomi total sebesar 5,04%.

"Jadi, memang tidak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjualan semen pun, juga mengalami penurunan di tahun 2025. Artinya, pemberian insentif memang tidak mendorong perekonomian secara signifikan," ungkapnya.

Kendati ada perbaikan secara sektoral dibandingkan periode tanpa insentif, Huda menilai dampak PPN DTP terhadap penguatan daya beli masyarakat secara luas masih sangat minim.

Senada dengan itu, Dosen dan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan PPN DTP 2026 cenderung terlalu kecil untuk menggerakkan mesin ekonomi sebesar Indonesia.

"Kebijakan tersebut terlalu minimalis, baik dari nilai insentif dan jumlah rumah yang mendapatkan insentif. Tidak akan terlalu berdampak dalam mendorong daya beli dan menstimulus pertumbuhan ekonomi," Ungkap Wijayanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut baik keputusan pemerintah melanjutkan pemberian bebas pajak pembelian rumah atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi, Deddy Indrasetiawan menjelaskan keputusan tersebut memberikan kepastian bagi para pengembang maupun konsumen. Sehingga, akan mendorong kepastian usaha sektor properti dalam beberapa waktu ke depan.

"Keputusan tersebut membuat Pengembang sekarang ini bisa merencanakan dengan baik. Dulu kan, yang sebelum itu PPN DTP [diumumkan] 6 bulan sekali. Kita kan tahu bahwa kalau bangun rumah itu kan 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi nggak ada kepastikan apakah PPNDTP-nya diperpanjang atau nggak," jelasnya dikutip Selasa (28/10/2025).

Sejalan dengan hal itu, Deddy menyebut keputusan tersebut bakal mendorong pengembang lebih antusias memacu suplai rumah.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengucurkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk sektor properti dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar sampai dengan 2027.

Pada konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah kembali membebaskan PPN bagi rumah seharga sampai dengan Rp5 miliar.Fasilitas diberikan untuk Rp2 miliar pertama, berlaku awalnya sampai 31 Desember 2026 menjadi 31 Desember 2027.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi, itu semacam dorongan baru ke sektor properti," terangnya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Rabu (15/10/2025).

Untuk penerapannya, Kemenkeu akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perpanjangan periode pemberian insentif pajak itu dinilai dapat memberikan kepastian berusaha bagi pengembang sehingga bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan cepat.

PPN DTP 100% yang akan berlaku sampai dua tahun ke depan ini di luar beberapa program dukungan ke sektor properti yang juga sudah disalurkan pemerintah melalui kantong APBN.

Misalnya, pada 2025 pemerintah menyalurkan subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai 350.000 unit, kemudian renovasi rumah BSPS untuk 40.000 unit.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa program-program tersebut juga akan berlanjut untuk mendorong sektor properti baik bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga tinggi.

"Untuk 2026 juga program-program ini akan berlanjut, BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit, subsidi FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga sekitar 350.000 unit, sehingga satu tahun depan akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN," terang Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

“Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

“Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti, tentunya akan berdampak ekonomi juga,” ujarnya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan pihaknya bakal segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur perpanjangan insentif PPN DTP ini hingga 31 Desember 2027.

Febrio optimistis kebijakan ini memberikan kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan dengan lebih banyak dan cepat.

Sebagai informasi, kebijakan PPN DTP sebelumnya menetapkan besaran insentif yang berbeda bergantung pada waktu penyerahan unit hunian.

Pada 2025, yang kebijakannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025.

Sedangkan untuk penyerahan unit pada 1 Juli-31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang berlaku sebesar 50 persen.

Namun, di tengah berjalannya tahun anggaran, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun.

Pemerintah pun melanjutkan kebijakan tersebut sebagai rangkaian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan untuk 2025-2026 di bawah tajuk “Paket Ekonomi 2025.”