Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.

Adapun implementasi PPN DTP 2026 ini diatur dalam PMK Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa perpanjangan PPN DTP dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

"Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (5/1/2026).

Dalam Pasal 14 dituliskan bahwa peraturan menteri terkait perpanjangan implementasi PPN DTP berlaku mulai 1 Januari 2026.

Sebelumnya, pemerintah memang telah memastikan akan terus mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN DTP bagi sektor perumahan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengungkap sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkannya pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Dia menambahkan, program beli rumah bebas pajak itu berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Dalam skema ini, pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 nanti, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor perumahan Indonesia mencatatkan sejumlah peristiwa penting sepanjang 2025. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggairahkan sektor properti, mulai dari mengguyur suplai lewat program 3 juta rumah hingga pemberian insentif.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini tidak lagi hanya menjadi sub-bidang infrastruktur, melainkan berdiri sendiri melalui kementerian khusus.

Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan dipisahnya sektor perumahan dari Kementerian PUPR. Pembentukan Kementerian PKP dengan Maruarar Sirait sebagai menteri pertama dalam kabinet baru menunjukkan fokus pemerintah untuk menyelesaikan backlog perumahan secara lebih spesifik dan terintegrasi.

Dalam perkembangannya, berbagai program untuk mendorong geliat sektor properti diluncurkan. Mulai dari menggandeng investor baik dari dalam maupun luar negeri, hingga pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Kemudian, Pemerintah melanjutkan pemberian insentif fiskal guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yakni, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga tahun 2027 menjadi jangkar utama yang memberikan kepastian bagi para pengembang untuk terus berekspansi.

Berikut adalah rangkuman peristiwa dan kebijakan yang mewarnai sektor properti sepanjang 2025:

1. Investor Asing Dukung Proyek 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meneken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Qatar terkait dengan dukungan pembangunan 1 juta rumah pada 8 Januari 2025.

Meski sempat terkendala, investasi tersebut akhirnya resmi direalisasikan pada September 2025. Di mana, pada tahap awal Qatar membangun 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI, sebagai bagian dari kawasan transit oriented development (TOD).

Berdasarkan catatan Bisnis, Chairman Al Qilaa Group Abdulaziz Al Thani mengatakan, pengumuman kerja sama yang digelar pada hari ini merupakan komitmen serius perusahaan dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sangat antusias untuk berkontribusi dalam proyek monumental ini. Persahabatan erat antara Qatar dan Indonesia memotivasi kami untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pembangunan perumahan. Dengan dukungan KAI, saya berharap proyek ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” jelas Abdulaziz dalam agenda Pencanangan Pra-Kerja Sama Dukungan PSN 3 Juta Rumah di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dalam rangka merealisasikan proyek ini, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan mitra lokal dan internasional. Konsorsium tersebut termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BTN, serta Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Adapun, kontraktor proyek ini adalah Konsorsium China Communications Construction Company (CCCC) dan PT Risjadson Land dengan Epic Property sebagai marketing agency.

2. Perpanjangan PPN DTP 100% Hingga 2027

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga tahun 2027. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi pengembang dan konsumen, terutama untuk hunian dengan harga maksimal Rp5 miliar (dengan basis insentif hingga Rp2 miliar).

Berdasarkan catatan Bisnis, pengumuman perpanjangan PPN DTP hingga 2027 pertama2 Kali disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Oktober 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi dilakukan untuk mendorong pasar properti nasional.

Pasalnya, tambah Purbaya, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sketoral ekonomi juga," pungkasnya.

3. Penghapusan BPHTB dan PBG untuk MBR

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan gebrakan dengan menerbitkan SKB 3 Menteri bersama Mendagri dan Menteri PU. Isinya adalah penetapan BPHTB 0% dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini diperkirakan mampu memangkas harga rumah subsidi hingga Rp7 juta per unit.

Keputusan tersebut diteken lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada akhir 2024 dan mulai berjalan efektif pada awal 2025.

Kala itu, Menteri PKP menekankan bahwa biaya BPHTB yang biasanya memakan 5% dari nilai transaksi, saat itu dipangkas menjadi 0%. Tak hanya itu, biaya retribusi PBG (dahulu IMB) juga digratiskan melalui kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Serta, pemerintah turut mendorong pemda untuk mempercepat proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4. Realisasi KPR FLPP

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah program perumahan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Di samping itu, Heru juga menjelaskan bahwa penyaluran rumah subsidi FLPP didukung pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) arau PT SMF.

Untuk diketahui, sebelumnya resmi ditambagkan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7 triliun.

5. Konglomerat Garap Proyek Rumah Gratis

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan model pembiayaan baru yang mengandalkan peran swasta dan pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Salah satu contohnya yakni groundbreaking proyek rumah gratis di Tangerang yang dibangun melalui anggaran corporate social responsibility (CSR) Agung Sedayu Group (ASG) milik Sugianto Kusuma (Aguan).

Berdasarkan catatan Bisnis, Aguan membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporannya, Aguan menyebut pihaknya mengukuhkan anggaran mencapai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).

“Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan, Jumat (1/11/2024).

6. Aset Koruptor Dipakai Program 3 Juta Rumah

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan target 3 Juta Rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu upaya yang turut dilakukan yakni menyiapkan aset-aset bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hasil rampasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) telah melakukan koordinasi pada September 2025. Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban sudah mempersiapkan aset eks BLBI hingga rampasan korupsi.

Proses penyiapan lahan itu akan bersinergi dengan Bank Tanah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

7. Kewajiban Iuran Tapera Dibatalkan

Tahun 2025 juga menjadi akhir dari polemik terkait dengan kewajiban pekerja swasta membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap Undang-Undang Tapera.

Aturan tersebut sebelumnya sempat diprotes oleh kalangan pekerja dan pengusaha. MK mengabulkan uji materiil 134/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera. Adapun, uji materiil terhadap UU Tapera diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk kalangan serikat pekerja.

Dalam sidang pengucapan putusan pada, Senin (29/9/2025), MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera, bertentangan dengan konstitusi sehingga berkonsekuensi yuridis terhadap pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut.

“Menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang, sebagaimana amanat Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.

Dalam pertimbangan hukum, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa relasi hukum antara masyarakat dan lembaga keuangan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama. Menurut MK, unsur kesukarelaan dan persetujuan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum dan konteks penyimpanan dana.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.

Oleh sebab itu, MK menyatakan penyematan istilah tabungan dalam program Tapera menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak yang terdampak, dalam hal ini pekerja, karena diikuti dengan unsur pemaksaan dengan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera.

“Sehingga secara konseptual, tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak yang bebas,” ucap Saldi.

Dengan dikabulkannya uji materiil UU Tapera, maka pekerja swasta tidak lagi diwajibkan menjadi peserta Tapera. Selain itu, kewajiban membayar iuran Tapera yang sedianya bakal diberlakukan pada 2027 juga dipastikan batal.

Untuk diketahui, aturan Tapera untuk pekerja swasta sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024. Adapun, PP No.21/2024 ini merupakan turunan dari Undang-Undang No.4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham properti saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak positif dari rencana perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Padahal, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat dukungan fiskal terhadap pemulihan industri hunian.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengatakan perpanjangan insentif tersebut berpotensi memperkuat kinerja prapenjualan atau marketing sales dan penjualan unit residensial dari para emiten properti.

Kondisi ini juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan dan arus kas, terutama bagi pengembang yang mampu mengeksekusi proyek dengan baik.

“Perpanjangan insentif PPN DTP memberikan sinyal fiskal yang kuat bahwa pemerintah ingin terus mendukung sektor properti melalui pengurangan beban pajak pembelian hunian,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Kendati demikian, sentimen positif ini belum sepenuhnya tercermin atau priced in dalam pergerakan harga saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Ekky, harga saham emiten properti masih cenderung tertekan karena sejumlah faktor fundamental belum terealisasi di lapangan. Selain itu, banyak proyek residensial yang belum sampai tahap serah terima unit, sehingga dampak penuh dari insentif baru akan terlihat dalam beberapa kuartal mendatang.

“Pemanfaatan penuh dari insentif ini baru akan terlihat dalam beberapa kuartal ke depan dan bisa menjadi katalis tambahan bagi penjualan,” ucapnya.

Di sisi lain, kondisi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan tren suku bunga masih menjadi tantangan utama. Namun, jika terjadi penurunan suku bunga atau peningkatan likuiditas, efektivitas insentif berpotensi menguat.

Secara keseluruhan, Ekky menilai bahwa pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti. Dia pun melihat masih ada peluang kenaikan (upside potential) bagi sejumlah saham unggulan.

“Pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti, sehingga masih ada ruang kenaikan,” pungkasnya.

Saham PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dinilai menarik untuk dicermati karena memiliki skala besar dan fokus di segmen menengah yang sensitif terhadap insentif PPN DTP.

Sementara itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) juga layak diperhatikan mengingat portofolio proyek dari entitas Sinar Mas Land ini cukup luas, serta eksposur pada segmen menengah-atas yang berpotensi pulih lebih cepat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor properti dinilai menyimpan prospek positif menuju akhir tahun, didukung potensi peningkatan penjualan serta katalis insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menyampaikan bahwa perpanjangan fasilitas PPN DTP sampai dengan 2027 menjadi salah satu katalis utama bagi sektor properti.

“Prospeknya masih cukup bagus, apalagi dengan kebijakan PPN DTP yang terus diperpanjang. Ini bisa menjaga momentum permintaan, khususnya dari segmen rumah tapak,” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, peluang penurunan suku bunga acuan juga masih terbuka lebar, tidak hanya pada sisa tahun ini tetapi juga pada tahun depan. Hal itu, menurutnya, akan memberikan efek positif bagi permintaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Di sisi lain, meski kinerja marketing sales atau prapenjualan emiten properti cenderung menurun pada kuartal III/2025, Nafan menilai bahwa kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam siklus bisnis tahunan. Adapun perbaikan kinerja diperkirakan berlangsung pada kuartal keempat.

“Kuartal IV/2025 semestinya berpotensi meningkat karena ada dorongan dari sisi promosi dan realisasi target tahunan,” pungkas Nafan.

Di sisi pasar saham, valuasi sejumlah emiten properti dinilai masih menarik. Saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) sebagai contoh emiten dengan land bank besar dan prospek cerah.

Nafan pun optimistis terhadap arah sektor properti Indonesia ke depan seiring dengan stabilitas makroekonomi dan potensi stimulus lanjutan pemerintah.

Sementara itu, perpanjangan insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah hingga 2027 turut disambut positif oleh PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA).

Direktur Metropolitan Land Olivia Surodjo menyatakan bahwa kepastian insentif memudahkan pengembang dalam menyediakan stok unit untuk mengikuti program, sekaligus meluncurkan produk yang diminati pasar. Akan tetapi, peningkatan daya beli masyarakat juga patut menjadi perhatian.

“Peningkatan daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan ini menjadi dorongan positif bagi sektor properti” ucapnya

Prospek Kinerja Marketing Sales

Di sisi lain, kinerja marketing salesdari sejumlah emiten properti memperlihatkan penurunan hingga kuartal III/2025, di antaranya PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON)

Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas yang disusun Ismail Fakhri Suweleh dan Wilastita Muthia Sofi, CTRA membukukan marketing sales sebesar Rp7,6 triliun atau melemah 12% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi ini juga baru mencapai 69% dari target tahunan CTRA yang dipatok Rp11 triliun.

Ismail dan Muthia mengatakan bahwa CTRA mencatat adanya sentimen konsumen yang lebih berhati-hati pada kuartal III/2025. Kondisi ini juga menyebabkan penundaan sejumlah peluncuran produk, seperti ruko di CitraGarden City Jakarta dan rumah tapak di CitraRaya Tangerang.

Adapun penjualan produk yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN sepanjang kuartal III/2025 mencapai sekitar Rp400 miliar. Dengan demikian, total prapenjualan bebas PPN selama Januari-September 2025 mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 30% dari total marketing sales CTRA.

“Kami menilai kinerja prapenjualan CTRA selama 9 bulan pertama 2025 masih cukup tangguh, meskipun kuartal III/2025 menandai awal dari pelemahan segmen pengguna akhir kelas menengah yang selama dua tahun terakhir menjadi pendorong utama pasar properti Indonesia,” ucapnya dalam riset.

Sementara itu, PWON membukukan prapenjualan senilai Rp903 miliar sepanjang 9 bulan pertama 2025 atau terkoreksi 20% secara tahunan.

Ismail dan Muthia memaparkan tingkat serapan kuartal III/2025 meningkat pada sejumlah proyek kondominium utama, antara lain Pakuwon Mall Bekasi, Tower Dolce Vita dan Pakuwon Mall Surabaya yang mencatat prapenjualan sebesar Rp89 miliar, naik signifikan dari Rp22 miliar pada kuartal kedua.

Namun, peningkatan itu belum mampu menutupi pelemahan pada paruh pertama 2025 dan basis tinggi prapenjualan rumah tapak pada kuartal III/2024 yang mencapai Rp525 miliar atau turun 29% YoY menjadi Rp374 miliar.

Adapun Pakuwon mencatat produk bebas PPN berkontribusi 71% terhadap total marketing sales sepanjang Januari-September 2025. Jumlah ini sedikit turun dibandingkan kontribusinya pada semester I/2025 yang mencapai 75%.

BRI Danareksa memberikan peringkat beli untuk PWON dengan target harga di level Rp640 per saham. Sementara itu, rekomendasi buy juga disematkan kepada CTRA dengan target harga mencapai Rp1.600 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham properti dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak positif dari rencana perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Padahal, kebijakan ini menjadi sinyal kuat dukungan fiskal terhadap pemulihan industri hunian.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengatakan perpanjangan insentif tersebut berpotensi memperkuat kinerja prapenjualan atau marketing salesdan penjualan unit residensial dari para emiten properti.

Kondisi ini juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan dan arus kas, terutama bagi pengembang yang mampu mengeksekusi proyek dengan baik.

“Perpanjangan insentif PPN DTP memberikan sinyal fiskal yang kuat bahwa pemerintah ingin terus mendukung sektor properti melalui pengurangan beban pajak pembelian hunian,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Kendati demikian, sentimen positif ini belum sepenuhnya tercermin atau priced in dalam pergerakan harga saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Ekky, harga saham emiten properti masih cenderung tertekan karena sejumlah faktor fundamental belum terealisasi di lapangan. Selain itu, banyak proyek residensial yang belum sampai tahap serah terima unit, sehingga dampak penuh dari insentif baru akan terlihat dalam beberapa kuartal mendatang.

“Pemanfaatan penuh dari insentif ini baru akan terlihat dalam beberapa kuartal ke depan dan bisa menjadi katalis tambahan bagi penjualan,” ucapnya.

Di sisi lain, kondisi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan tren suku bunga masih menjadi tantangan utama. Namun, jika terjadi penurunan suku bunga atau peningkatan likuiditas, efektivitas insentif berpotensi menguat.

Secara keseluruhan, Ekky menilai bahwa pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti. Dia pun melihat masih ada peluang kenaikan (upside potential) bagi sejumlah saham unggulan.

“Pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti, sehingga masih ada ruang kenaikan,” pungkasnya.

Saham PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dinilai menarik untuk dicermati karena memiliki skala besar dan fokus di segmen menengah yang sensitif terhadap insentif PPN DTP.

Sementara itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) juga layak diperhatikan mengingat portofolio proyek dari entitas Sinar Mas Land ini cukup luas, serta eksposur pada segmen menengah-atas yang berpotensi pulih lebih cepat.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

“Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

“Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti, tentunya akan berdampak ekonomi juga,” ujarnya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan pihaknya bakal segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur perpanjangan insentif PPN DTP ini hingga 31 Desember 2027.

Febrio optimistis kebijakan ini memberikan kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan dengan lebih banyak dan cepat.

Sebagai informasi, kebijakan PPN DTP sebelumnya menetapkan besaran insentif yang berbeda bergantung pada waktu penyerahan unit hunian.

Pada 2025, yang kebijakannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025.

Sedangkan untuk penyerahan unit pada 1 Juli-31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang berlaku sebesar 50 persen.

Namun, di tengah berjalannya tahun anggaran, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun.

Pemerintah pun melanjutkan kebijakan tersebut sebagai rangkaian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan untuk 2025-2026 di bawah tajuk “Paket Ekonomi 2025.”