Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan dapat melanjutkan rebound pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (17/10/2025). Sejumlah saham seperti LSIP, MAPI, hingga INDY menjadi pilihan.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan secara teknikal, kembali terjadi pelebaran histogram negatif MACD. Namun Stochastic RSI menuju area oversold, berpotensi membentuk Golden Cross.

Volume beli mengalami kenaikan dan indikator A/D mengindikasikan akumulasi. IHSG berada di atas level MA20 di kisaran 8.117.

“Dengan demikian, IHSG diperkirakan berpeluang melanjutkan rebound jika mampu bertahan di atas MA20,” tulis Phintraco Sekuritas.

Dalam jangka pendek, IHSG diperkirakan konsolidasi pada kisaran 8.000-8.170. Untuk melanjutkan tren penguatan, IHSG harus menembus di atas level 82.00 dengan didukung volume.

Sebelumnya, pada perdagangan Kamis (17/10/2025) IHSG ditutup menguat di level 8.124,76 atau menguat 0,91% pada perdagangan Kamis (16/10/2025). IHSG rebound setelah mengalami koreksi selama tiga hari berturut-turut.

Saham sektor kesehatan membukukan kenaikan terbesar, sedangkan saham sektor teknologi mencatatkan koreksi terbesar. Sementara itu, rupiah melemah tipis di kisaran Rp16.576 per dolar AS. Investor menantikan stimulus baru dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rencana Menteri Keuangan yang mempertimbangkan untuk menurunkan PPN pada tahun depan dalam rangka mendorong daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, juga direspons positif.

Kementerian Keuangan memperkirakan ekonomi tumbuh 5%-5,1% pada kuartal III/2025, lebih rendah dari kuartal II/2025 yang sebesar 5,2%. Namun untuk kuartal IV/2025, ekonomi diperkirakan tumbuh 5,5% dan tahun 2026 ditargetkan mencapai 6%.

Di sisi lain, indeks di Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Kamis (16/10/2025). Faktor negatif berasal dari government shutdown yang masih berlangsung, perang dagang AS-China, serta kekhawatiran akan kredit macet di perbankan.

Pemungutan suara di Senat untuk memperpanjang pendanaan pemerintah dan mengakhiri penutupan pemerintah gagal pada Rabu (15/10/2025), memicu kekhawatiran bahwa penutupan yang merugikan perekonomian ini kemungkinan akan berlarut-larut.

Di sisi lain, China menuduh AS menciptakan kepanikan atas kontrol China terhadap mineral tanah jarang, tetapi mengindikasikan bahwa pihaknya terbuka untuk perundingan perdagangan.

Adapun sejumlah saham yang menjadi top picks Phintraco Sekuritas hari ini, Jumat (17/10/2025) adalah LSIP, MAPI, INDY, MYOR, dan CPIN.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mempelajari kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berlaku sebesar 11 persen.

Purbaya menjelaskan, keputusan terkait hal tersebut akan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan realisasi penerimaan negara hingga akhir 2025.

"Kita baru naik ya dari 10 persen ke 11 persen? Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menuturkan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah penurunan tarif PPN memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, kebijakan ini jika diterapkan, berpotensi memberikan dorongan terhadap daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa enggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," kata Purbaya.

Sebagai informasi, tarif PPN sebelumnya dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Saat itu, PPN seharusnya naik menjadi 12 persen. Namun, kebijakan itu mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat. Sehingga, PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah membuka peluang menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini berada di angka 11 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan opsi itu sedang dipertimbangkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya, seperti apa uang saya (APBN), yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan keputusan penurunan tarif masih dikaji secara hati-hati. Pemerintah akan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi nasional serta ruang fiskal yang tersedia.

“Tapi kita pelajari dulu hati-hati,” ucapnya.

Tarif PPN sebelumnya naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sesuai aturan itu, tarif PPN semestinya naik lagi menjadi 12 persen pada awal 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024 memutuskan tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah atau yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12 persen meliputi hunian mewah seperti rumah, apartemen, kondominium, dan *town house* dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih.

Selain itu, balon udara, pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru, serta senjata api nonmiliter juga masuk kategori barang yang dikenakan PPN 12 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2026. Saat ini tarif PPN sebesar 11 persen.

Namun untuk saat ini dia masih belum dapat memastikan kebijakan tersebut. Pasalnya, Purbaya perlu memastikan kondisi perekonomian dan realisasi penerimaan negara pada akhir tahun ini.

"Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya seperti apa. Uang saya yang saya dapat itu seperti apa sih sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear," ujarnya saat Konferensi Pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/202).

Purbaya mengungkapkan, penurunan tarif PPN memungkinkan untuk dilakukan apabila ekonomi dan penerimaan negara dalam kondisi yang baik.

Sebab, penurunan tarif PPN dapat mendorong daya beli masyarakat karena membuat harga barang menjadi lebih murah.

"Nanti akan kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mematok tarif PPN 11 persen sejak 1 April 2022.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana tarif PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen.

Menurut beleid yang sama, seharusnya tarif PPN kembali mengalami kenaikan dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

Namun oleh Presiden Prabowo Subianto memutuskan tarif PPN tetap 11 persen tanpa mengubah aturan dalam UU HPP. Caranya dengan menerapkan skema Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain 11 per 12 (11/12) dari harga jual.

Prabowo hanya menerapkan kenaikan tarif dari 11 persen ke 12 persen untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

Hingga kini pemerintah masih memberlakukan tarif PPN sebesar 11 persen.