Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemerintah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih utang lama para petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mengendap puluhan tahun di perbankan.

Prabowo mengatakan, gagasan penghapusan utang petani dan UMKM tersebut muncul setelah dirinya mendengar langsung keluhan dari para petani dan pelaku usaha kecil yang selama bertahun-tahun tidak dapat mengakses pinjaman baru karena masih terjerat utang lama yang sudah tidak mungkin dilunasi.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam forum “Pertemuan Pikiran” yang menjadi bagian dari Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Bahkan sebelum saya menjabat, selama masa kampanye, banyak perwakilan petani dan pelaku usaha kecil datang kepada saya dan berkata, ‘Pak, kami tidak bisa dapat pinjaman baru karena utang kami yang 25 tahun lalu masih tercatat di bank,’” ujar Prabowo.

Mendengar hal itu, Prabowo kemudian memanggil sejumlah bankir untuk membahas solusi. Dia mendapati bahwa sebagian besar utang tersebut sebenarnya sudah lama dihapus dari pembukuan bank, tetapi masih secara administratif membebani para debitur.

“Saya memanggil beberapa bankir, kami berdiskusi, dan saya memahami bahwa sebagian besar utang itu sebenarnya sudah dihapus dalam pembukuan bank. Tapi ada sebagian pihak yang konservatif yang mengatakan, ‘Tidak bisa, Pak, apa nanti jadinya bagi peminjam lain,’” kata Prabowo menirukan perbincangannya.

Namun, menurutnya, banyak petani dan pelaku UMKM itu gagal membayar bukan karena kesalahan mereka, melainkan akibat faktor alam dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, dia menilai langkah paling manusiawi dan realistis adalah memberi pengampunan utang. Hal ini dilakukan pada awal-awal dirinya menjabat sebagai Presiden.

“Saya berkata, orang-orang ini tidak bisa membayar kembali karena cuaca buruk, karena bencana alam, dan berbagai sebab lain. Tidak mungkin mereka bisa melunasinya. Jadi, harus realistis. Saya katakan, ada yang namanya pengampunan. Kita maafkan utang itu,” tegas Prabowo.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk meringankan beban masyarakat kecil, tetapi juga untuk memberi kesempatan baru agar mereka dapat kembali berusaha dan meningkatkan produktivitas tanpa bayang-bayang utang lama.

Langkah ini juga menjadi bagian dari visi Prabowo untuk menata ulang sistem ekonomi nasional agar lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat bawah, terutama sektor pertanian dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Dengan kebijakan penghapusan utang tersebut, pemerintah berharap jutaan petani dan pelaku usaha kecil dapat kembali mengakses pembiayaan baru, memulai usaha dari awal, dan menjadi bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya percaya, dalam kehidupan dan dalam ekonomi, ada saatnya kita harus memberi kesempatan kedua. Ada saatnya kita harus memberi pengampunan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemerintah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih utang lama para petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mengendap puluhan tahun di perbankan.

Prabowo mengatakan, gagasan penghapusan utang petani dan UMKM tersebut muncul setelah dirinya mendengar langsung keluhan dari para petani dan pelaku usaha kecil yang selama bertahun-tahun tidak dapat mengakses pinjaman baru karena masih terjerat utang lama yang sudah tidak mungkin dilunasi.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam forum “Pertemuan Pikiran” yang menjadi bagian dari Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Bahkan sebelum saya menjabat, selama masa kampanye, banyak perwakilan petani dan pelaku usaha kecil datang kepada saya dan berkata, ‘Pak, kami tidak bisa dapat pinjaman baru karena utang kami yang 25 tahun lalu masih tercatat di bank,’” ujar Prabowo.

Mendengar hal itu, Prabowo kemudian memanggil sejumlah bankir untuk membahas solusi. Dia mendapati bahwa sebagian besar utang tersebut sebenarnya sudah lama dihapus dari pembukuan bank, tetapi masih secara administratif membebani para debitur.

“Saya memanggil beberapa bankir, kami berdiskusi, dan saya memahami bahwa sebagian besar utang itu sebenarnya sudah dihapus dalam pembukuan bank. Tapi ada sebagian pihak yang konservatif yang mengatakan, ‘Tidak bisa, Pak, apa nanti jadinya bagi peminjam lain,’” kata Prabowo menirukan perbincangannya.

Namun, menurutnya, banyak petani dan pelaku UMKM itu gagal membayar bukan karena kesalahan mereka, melainkan akibat faktor alam dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, dia menilai langkah paling manusiawi dan realistis adalah memberi pengampunan utang. Hal ini dilakukan pada awal-awal dirinya menjabat sebagai Presiden.

“Saya berkata, orang-orang ini tidak bisa membayar kembali karena cuaca buruk, karena bencana alam, dan berbagai sebab lain. Tidak mungkin mereka bisa melunasinya. Jadi, harus realistis. Saya katakan, ada yang namanya pengampunan. Kita maafkan utang itu,” tegas Prabowo.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk meringankan beban masyarakat kecil, tetapi juga untuk memberi kesempatan baru agar mereka dapat kembali berusaha dan meningkatkan produktivitas tanpa bayang-bayang utang lama.

Langkah ini juga menjadi bagian dari visi Prabowo untuk menata ulang sistem ekonomi nasional agar lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat bawah, terutama sektor pertanian dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Dengan kebijakan penghapusan utang tersebut, pemerintah berharap jutaan petani dan pelaku usaha kecil dapat kembali mengakses pembiayaan baru, memulai usaha dari awal, dan menjadi bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya percaya, dalam kehidupan dan dalam ekonomi, ada saatnya kita harus memberi kesempatan kedua. Ada saatnya kita harus memberi pengampunan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemerintah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih utang lama para petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mengendap puluhan tahun di perbankan.

Prabowo mengatakan, gagasan penghapusan utang petani dan UMKM tersebut muncul setelah dirinya mendengar langsung keluhan dari para petani dan pelaku usaha kecil yang selama bertahun-tahun tidak dapat mengakses pinjaman baru karena masih terjerat utang lama yang sudah tidak mungkin dilunasi.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam forum “Pertemuan Pikiran” yang menjadi bagian dari Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Bahkan sebelum saya menjabat, selama masa kampanye, banyak perwakilan petani dan pelaku usaha kecil datang kepada saya dan berkata, ‘Pak, kami tidak bisa dapat pinjaman baru karena utang kami yang 25 tahun lalu masih tercatat di bank,’” ujar Prabowo.

Mendengar hal itu, Prabowo kemudian memanggil sejumlah bankir untuk membahas solusi. Dia mendapati bahwa sebagian besar utang tersebut sebenarnya sudah lama dihapus dari pembukuan bank, tetapi masih secara administratif membebani para debitur.

“Saya memanggil beberapa bankir, kami berdiskusi, dan saya memahami bahwa sebagian besar utang itu sebenarnya sudah dihapus dalam pembukuan bank. Tapi ada sebagian pihak yang konservatif yang mengatakan, ‘Tidak bisa, Pak, apa nanti jadinya bagi peminjam lain,’” kata Prabowo menirukan perbincangannya.

Namun, menurutnya, banyak petani dan pelaku UMKM itu gagal membayar bukan karena kesalahan mereka, melainkan akibat faktor alam dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, dia menilai langkah paling manusiawi dan realistis adalah memberi pengampunan utang. Hal ini dilakukan pada awal-awal dirinya menjabat sebagai Presiden.

“Saya berkata, orang-orang ini tidak bisa membayar kembali karena cuaca buruk, karena bencana alam, dan berbagai sebab lain. Tidak mungkin mereka bisa melunasinya. Jadi, harus realistis. Saya katakan, ada yang namanya pengampunan. Kita maafkan utang itu,” tegas Prabowo.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk meringankan beban masyarakat kecil, tetapi juga untuk memberi kesempatan baru agar mereka dapat kembali berusaha dan meningkatkan produktivitas tanpa bayang-bayang utang lama.

Langkah ini juga menjadi bagian dari visi Prabowo untuk menata ulang sistem ekonomi nasional agar lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat bawah, terutama sektor pertanian dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Dengan kebijakan penghapusan utang tersebut, pemerintah berharap jutaan petani dan pelaku usaha kecil dapat kembali mengakses pembiayaan baru, memulai usaha dari awal, dan menjadi bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya percaya, dalam kehidupan dan dalam ekonomi, ada saatnya kita harus memberi kesempatan kedua. Ada saatnya kita harus memberi pengampunan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemerintah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih utang lama para petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mengendap puluhan tahun di perbankan.

Prabowo mengatakan, gagasan penghapusan utang petani dan UMKM tersebut muncul setelah dirinya mendengar langsung keluhan dari para petani dan pelaku usaha kecil yang selama bertahun-tahun tidak dapat mengakses pinjaman baru karena masih terjerat utang lama yang sudah tidak mungkin dilunasi.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam forum “Pertemuan Pikiran” yang menjadi bagian dari Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Bahkan sebelum saya menjabat, selama masa kampanye, banyak perwakilan petani dan pelaku usaha kecil datang kepada saya dan berkata, ‘Pak, kami tidak bisa dapat pinjaman baru karena utang kami yang 25 tahun lalu masih tercatat di bank,’” ujar Prabowo.

Mendengar hal itu, Prabowo kemudian memanggil sejumlah bankir untuk membahas solusi. Dia mendapati bahwa sebagian besar utang tersebut sebenarnya sudah lama dihapus dari pembukuan bank, tetapi masih secara administratif membebani para debitur.

“Saya memanggil beberapa bankir, kami berdiskusi, dan saya memahami bahwa sebagian besar utang itu sebenarnya sudah dihapus dalam pembukuan bank. Tapi ada sebagian pihak yang konservatif yang mengatakan, ‘Tidak bisa, Pak, apa nanti jadinya bagi peminjam lain,’” kata Prabowo menirukan perbincangannya.

Namun, menurutnya, banyak petani dan pelaku UMKM itu gagal membayar bukan karena kesalahan mereka, melainkan akibat faktor alam dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, dia menilai langkah paling manusiawi dan realistis adalah memberi pengampunan utang. Hal ini dilakukan pada awal-awal dirinya menjabat sebagai Presiden.

“Saya berkata, orang-orang ini tidak bisa membayar kembali karena cuaca buruk, karena bencana alam, dan berbagai sebab lain. Tidak mungkin mereka bisa melunasinya. Jadi, harus realistis. Saya katakan, ada yang namanya pengampunan. Kita maafkan utang itu,” tegas Prabowo.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk meringankan beban masyarakat kecil, tetapi juga untuk memberi kesempatan baru agar mereka dapat kembali berusaha dan meningkatkan produktivitas tanpa bayang-bayang utang lama.

Langkah ini juga menjadi bagian dari visi Prabowo untuk menata ulang sistem ekonomi nasional agar lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat bawah, terutama sektor pertanian dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Dengan kebijakan penghapusan utang tersebut, pemerintah berharap jutaan petani dan pelaku usaha kecil dapat kembali mengakses pembiayaan baru, memulai usaha dari awal, dan menjadi bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya percaya, dalam kehidupan dan dalam ekonomi, ada saatnya kita harus memberi kesempatan kedua. Ada saatnya kita harus memberi pengampunan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka berbagi pengalamannya ketika menjabat Menteri Pertahanan. Prabowo mengaku melarang seluruh anggota keluarganya untuk terlibat dalam proyek atau kontrak pertahanan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Saat malam pertama saya menjabat Menteri Pertahanan, saya panggil semua keponakan saya. Saya bilang, kalian tidak boleh ikut proyek atau kontrak apa pun di Kementerian Pertahanan. Pahami itu,” tegas Prabowo.

Namun, dia mengaku tetap menghadapi tantangan karena para pelaku bisnis Indonesia sangat kreatif.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, kamu tidak paham dunia pertahanan, cari bisnis lain,” ujarnya.

Prabowo juga menceritakan bagaimana ia harus menolak beberapa perusahaan yang mencoba menawarkan proyek dengan cara-cara tidak etis. Ia menegaskan bahwa teladan harus dimulai dari pemimpin itu sendiri.

“Korupsi itu penyakit. Kalau sudah stadium empat seperti kanker, sangat sulit disembuhkan. Tapi kalau tidak diberantas, korupsi bisa menghancurkan negara,” kata Prabowo.

Dalam dialog tersebut, Prabowo memaparkan pula sejumlah langkah nyata yang telah ia lakukan untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Salah satunya dengan menghentikan penambangan timah ilegal di Bangka dan Belitung yang merugikan negara hingga miliaran dolar.

“Kami dapat laporan ada seribu tambang timah ilegal di dua pulau itu. Saya langsung perintahkan latihan militer gabungan, kapal laut, pesawat, helikopter, drone kami blokir seluruh akses keluar-masuk. Tidak ada kapal yang bisa lewat tanpa kami tahu muatannya,” jelasnya.

Langkah tersebut berhasil menekan penyelundupan dan meningkatkan produksi timah nasional hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menindak pelanggaran hukum di sektor perkebunan sawit yang selama ini terabaikan.

“Saya menerima laporan ada lima juta hektare kebun sawit yang melanggar hukum. Saya bilang, jalankan hukum. Saya perintahkan Jaksa Agung, BPK, audit dan tindak. Kalau terbukti melanggar, cabut konsesinya,” tutur Prabowo.

Ia mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pemerintah telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan yang sebelumnya beroperasi secara ilegal.

“Ada dua perkebunan masing-masing 50.000 hektare yang seharusnya disita berdasarkan putusan Mahkamah Agung 18 tahun lalu, tapi belum dijalankan. Saya perintahkan segera eksekusi. Kalau takut, saya perintahkan TNI kawal Jaksa Agung dan BPK. Hasilnya 100.000 hektare berhasil diambil alih tanpa masalah,” katanya.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun.

“Pemerintah harus ditegakkan. Hukum adalah hukum. Aturan adalah aturan. Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, menghadiri agenda "Pertemuan Pikiran" dalam rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk The World Pivot di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam sesi dialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, Presiden Prabowo berbicara tentang latar belakang keluarganya, pandangan ekonomi, serta prioritas kebijakan sosial pemerintahannya.

Prabowo mengenang perjuangan ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, seorang ekonom dan tokoh nasional yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Ayah saya saat itu meninggalkan Indonesia, kuliah dan lulus di Belanda di usia 40 tahun. Ia adalah penganut sosialisme dan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun, beliau juga aktif menjalin komunikasi dengan para pemimpin bisnis, termasuk kapitalis di Amerika Serikat, demi kepentingan bangsa,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menyebutkan bahwa ayahnya sempat melobi kalangan bisnis Amerika di New York, bahkan membantu perusahaan-perusahaan besar seperti 20th Century Fox dalam upaya membangun hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Berangkat dari pengalaman keluarga dan pembelajaran sejarah, Prabowo menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang seimbang.

“Saya percaya yang terbaik bagi Indonesia adalah ekonomi campuran mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Saya pikir pandangan Tony Blair cukup relevan bahwa kita harus fleksibel dan menemukan jalan tengah,” tandasnya.