Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri AgamaYaqut Cholil Qoumas menempuh babak baru dalam kasus dugaan suap kuota haji 2023-2024 melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK telah menahan Yaqut karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penahanan usai Yaqut diperiksa selama sekitar 5 jam.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung KPK, Yaqut mengenakan rompi oranye dengan tulisan 'Tahanan KPK'. Ketika hendak masuk ke mobil tahanan, Yaqut mengatakan tidak melakukan korupsi yang disangkakan kepada dirinya.

"Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah," katanya, Kamis (12/3/2026).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan terdapat dugaan pemberian fee kepada Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk percepatan pemberangkatan jemaah haji periode 2023.

Pada tahun tersebut, Indonesia mendapatkan 8.000 kuota tambahan untuk jalur reguler dari Pemerintah Arab Saudi. Realisasinya, kuota dibagi menjadi 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus atau menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan.

Keputusan tersebut berdasarkan usulan Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atas rekomendasi Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum SATHU.

"YCQ kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan kuota haji tambahan tahun 2023," kata Asep saat konferensi pers, Kamis (12/3/2026).

Asep menyampaikan, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex memerintahkan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, Rizky Fisa Abadi (RFA) untuk menerbitkan Keputusan Dirjen PHU tahun 2023.

Rizky kemudian melakukan pertemuan dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mengurus penyerapan 640 jemaah. Dia menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK, sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean.

Dia juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jemaah haji khusus T0 atau TX. Kode tersebut adalah jemaah dapat langsung berangkat haji di tahun yang sama tanpa menunggu.

Asep menyebut bahwa Rizky memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan T0 atau TX senilai US$5.000 atau Rp84,4 juta per jemaah. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa mujamalah menjadi haji khusus.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim KPK, bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCQ, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama," jelas Asep.

Praperadilan Ditolak

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menolak praperadilan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dengan putusan tersebut, penetapan status tersangka Yaqut dinyatakan sah

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo, Rabu (11/3/2026).

Hakim menolak seluruh petitum dari pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.

Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini menilai putusan penolakan praperadilan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 merupakan preseden yang tidak baik.

Hal itu dia sampaikan usai menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Mellisa menjelaskan, hakim tunggal praperadilan tidak melihat dalil-dalil yang telah disampaikan timnya dan tidak mempertimbangkan kualitas alat bukti dari pihak termohon.

"Bahkan sama sekali tidak membahas juga terkait dengan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka, yang sudah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP ataupun di dalam Undang-Undang KPK yang sudah dihapus. Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru," katanya.

Dia membandingkan putusan praperadilan Yaqut dengan kasus serupa di daerah lain, seperti di Penajam Paser Utara dan NTT, di mana permohonan praperadilan dikabulkan karena tidak ada alat bukti kerugian negara saat ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penetapan tersangka, dia merasa janggal karena bukti yang disampaikan adalah surat pemberitahuan penetapan tersangka, bukan surat penetapan tersangka.

Sebab, katanya, hukum yang mengikat terletak pada surat penetapan tersangka yang berisikan hak-hak dan kepastian hukum pihak yang ditersangkakan. Dia menyebut sampai saat ini belum menerima surat tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati putusan hakim yang memiliki pertimbangan memutuskan praperadilan.

"Tentu hakim punya pertimbangan tersendiri sehingga kita hargai itu," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset mencapai Rp100 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Penyitaan tersebut hasil akumulasi dari beberapa aset seperti tanah dan mobil.

Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

"Dalam perkara ini, KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai Rp100 miliar lebih, berupa uang sejumlah US$3,7 Juta; Rp22 miliar dan SAR (Riyal) 16.000, serta 4 unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan," kata Asep.

Selain itu, Asep menjelaskan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai Rp622 miliar.

Asep menyampaikan kasus ini telah diuji dalam sidang praperadilan yang diajukan Yaqut. Namun, hakim telah menolak seluruh permohonan Yaqut sehingga penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama itu telah sah secara hukum.

"Sehingga dengan demikian, secara hukum proses penyidikan yang dilakukan KPK telah dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Yaqut telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex karena berperan meloloskan pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang tidak semestinya.

Dia belum ditahan, tapi Asep menyampaikan pihaknya telah menyurati Gus Alex untuk diperiksa pekan depan.

"Nah, sudah kamu panggil yang bersangkutan untuk minggu depan. Jadi tunggu saja," ucap Asep.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Bansor) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan saat Yaqut Cholil Qoumas sedang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, terdapat satu mobil komando yang disusul lebih dari 5 bus yang berisikan anggota Banser dan kelompok 'Sahabat Yaqut' dengan melantunkan selawat.

Mereka menyatakan bahwa penetapan status tersangka Yaqut adalah bentuk kriminalisasi.

"Kami benar-benar tidak bisa menerima ketika kader terbaik Nahdlatul Ulama Gus Yaqut dikriminalisasi," kata salah satu orator di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa banyak kejanggalan dalam mengusut perkara ini dan menegaskan Yaqut tidak melakukan korupsi. Bahkan dia mengatakan massa Banser akan lebih besar turun ke jalan jika keadilan bagi Yaqut tidak terealisasi.

Diketahui, Yaqut diperiksa oleh lembaga antirasuah sejak pukul 13.04 WIB setelah kalah praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Yaqut tiba pukul 13.04 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia dampingi oleh kuasa hukumnya, Mellisa Anggraini.

"Ya saya menghadiri undangan dari penyidik KPK ya. Bismillah," kata Yaqut saat ditanya oleh awak media terkait pemeriksaannya, Kamis (12/3/2026).

Yaqut tidak banyak bicara saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Ketika ditanya mengenai apakah siap atau tidak ditahan, dia tidak memberikan jawaban pasti.

"Tanya diri mas sendiri," jelasnya ketika ditanya kesiapan kemungkinan ditahan.

Setelah itu, Yaqut bersama Mellisa masuk ke lobi gedung dan naik ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya, dia sempat mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, hakim menolak dengan pertimbangan petitum yang disampaikan tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan alat bukti dari pihak termohon, yakni KPK, dinyatakan sah.

Dengan begitu status tersangka Yaqut sah secara hukum.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas dalam kapasitasnya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Kamis (12/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Yaqut akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Benar, hari ini Kamis (12/3), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023 - 2024," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Pemanggilan setelah praperadilan Yaqut ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputuskan pada Rabu (11/3/2026). Keputusan ini karena hakim menilai petitum yang disampaikan pihak Yaqut tidak berkekuatan hukum kuat.

Sedangkan barang bukti yang disampaikan pihak termohon, yakni KPK, dinyatakan sah. Dengan keputusan tersebut, status hukum tersangka Yaqut tetap berlaku.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menolak praperadilanYaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dengan putusan tersebut, penetapan status tersangka Yaqut dinyatakan sah

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo, Rabu (11/3/2026).

Hakim menolak seluruh petitum dari pemohon karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas untuk menguji sah atau tidaknya status tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

Gugatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pertama kali diselenggarakan pada Selasa (24/2/2026). Namun karena pihak termohon, yakni KPK, tidak hadir, maka sidang dilaksanakan pada Selasa (3/3/2026) dengan agenda membahas petitum dari pihak pemohon, yakni Yaqut. Pada Kamis (4/3/2026), sidang dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik.

"Jadi saya putuskan tanggal 5 bukti pemohon tertulis, ataupun saksi, ataupun ahli, satu hari. Tanggal 6 pembuktian termohon bukti surat, atau ahli, atau saksi. Tanggal 9 kesimpulan. Tanggal 10 tidak ada sidang, saya mohon waktu menyusun putusan. Tanggal 11 putusan. Itu jadwal sidang kita," kata Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro sebelum menutup sidang, Selasa (3/3/2026).

Pada agenda pembuktian, pihak pemohon berupaya meyakinkan hakim bahwa penetapan status tersangka terhadap Yaqut tidak sah. Namun, pihak termohon membantah setiap argumen pemohon agar status tersangka tetap berlaku. Kedua kubu saling melempar data untuk menguatkan pendapat sehingga dapat meyakinkan hakim.

Di samping itu, selama persidangan berlangsung, sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Bansor) hadir untuk memberikan dukungan moral terhadap Yaqut. Sidang juga dijaga oleh sejumlah personel kepolisian agar berjalan kondusif.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril mengkritik perubahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Salah satu poinnya terkait dihapusnya wewenang Pimpinan KPK menjadi penyidik dan penuntut umum setelah direvisi.

Kritik tersebut dia sampaikan saat menjadi ahli pihak Pemohon (Yaqut) dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Kuasa Hukum Yaqut mulanya mempertanyakan mengenai Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Adapun konteks pertanyaan dari kuasa hukum juga terkait penerbitan surat perintah penyidik dari Pimpinan KPK yang diatribusikan kepada penyidik terkait.

Oce menyebut pada UU Nomor 30 Tahun 2002, adanya kejelasan penyidik dan penuntut umum terhadap Pimpinan KPK lebih proporsional untuk memastikan status pimpinan.

"Jadi cukup dinyatakan di sini, dia juga berposisi sebagai penyidik dan penuntut umum. Jadi posisinya selain pejabat negara administratif, juga sebagai penyidik dan penuntut umum. Jadi dia juga punya fungsi penegakan hukum. Jadi atribusinya dia sebagai penyidik dan penuntut umum," katanya.

Kuasa Hukum Yaqut menyampaikan pertanyaan tambahan mengenai hilangnya status penyidik dan penutup umum setelah UU diamandemen menjadi UU 19 Tahun 2019.

Oce menilai ketentuan itu justru menyulitkan kinerja KPK dalam menjalani proses penegakan hukum.

"Efeknya berarti dia tidak punya lagi status penyidik dan penuntut umum. Sederhana kan kita bicara kewenangan atributif. Inilah dulu yang saya juga termasuk yang mengkritisi. Perubahan Undang-Undang KPK itu akan membuat banyak hal, banyak kesulitan-kesulitan. Kami sudah sampaikan dulu ke pembentuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang KPK dirubah dengan cara begini, hilang semua peran-peran penyidik dan penuntut umum yang diberikan kepada pimpinan," jelasnya.

Menurutnya perubahan UU KPK membuat banyak pihak sulit memahami sehingga menuai kritik. Konsekuensi lainnya adalah keabsahan legalitas dari Pimpinan KPK.

Dia menilai perubahan tersebut menjadikan Pimpinan KPK memiliki kewenangan penegakan hukum, tapi pimpinannya tidak sebagai penyidik dan penuntut umum, sehingga perlu ada penyesuaian lebih lanjut.

"Akan ada implikasi bahwa legalitas atau keabsahan dari tindakan pimpinan itu pasti akan selalu dipersoalkan. Ya memang begitu konsekuensinya kalau perubahan 2019 itu dipaksakan seperti pasal ini, dia kehilangan fungsi penyidik dan penuntut umum pada akhirnya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini mempertanyakan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Sebab, sampai saat ini kerugian negara belum kunjung diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mellisa meyakini permohonannya bahwa kerugian negara dalam perkara ini tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan Yaqut sebagai tersangka dalam perkara kuota haji tambahan.

"Justru itu membuktikan ya bahwa apa yang kami sampaikan dalam permohonan ini terbukti, lebih awal dibuktikan oleh KPK. Yaitu tidak pernah ada hasil audit kerugian negara pada saat penetapan tersangka.

Baru kemarin mereka sampaikan, itu pun kita masih mempertanyakan bagaimana hasilnya karena mereka ditanya oleh teman-teman media nggak jawab juga berapa angkanya, kapan dikeluarkan," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Dia menyinggung KPK yang baru menerima hasil kerugian negara pada pekan lalu. Menurutnya terbitnya kerugian negara seperti dipaksakan dan menjadi tanda tanya besar.

"Karena kalau dibilang tanggal 24, 24 sidang yang pertama itu mereka sampaikan masih melakukan penghitungan para auditor gitu, tapi tiba-tiba keluar. Apakah ini dipaksakan? Tentu itu menjadi tanda tanya. Tapi yang pasti itu justru membuktikan penetapan tersangka kemarin tanpa hasil audit kerugian negara sebagaimana yang diamanahkan oleh KUHAP yang baru seperti itu," jelasnya.

Permohonan praperadilan ini juga disampaikan dalam persidangan. Mellisa menyampaikan pada saat penetapan tersangka dilakukan oleh Termohon, tidak pernah terdapat alat bukti berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang.

Dia menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, pengumuman kerugian negara di kasus kuota haji tambahan disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Jumat (27/2/2026).

"Betul, sudah selesai perhitungannya," katanya.

Namun, dia belum dapat merinci berapa nominal kerugian negara karena belum membaca laporan secara lengkap. Dia menyebut laporan secara rinci akan disampaikan oleh juru bicara.

Asep menyampaikan meskipun perhitungan kerugian telah selesai, pihaknya masih menunggu praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas selaku tersangka dalam perkara ini untuk nantinya menindaklanjuti proses hukum.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembacaan putusan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2024, Yaqut Cholil Qoumas akan berlangsung pada Rabu (11/3/2026).

Hal itu disampaikan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro saat memimpin sidang praperadilan dengan agenda pembacaan petitum pihak pemohon.

Sulistyo menegaskan penyusunan jadwal tersebut agar pihak terkait disiplin dalam menjalankan proses sidang. Selain itu, sidang akan berlangsung pukul 10.00 WIB dengan toleransi keterlambatan 15 menit.

"Jadi saya putuskan tanggal 5 bukti pemohon tertulis, ataupun saksi, ataupun ahli, satu hari. Tanggal 6 pembuktian termohon bukti surat, atau ahli, atau saksi. Tanggal 9 kesimpulan. Tanggal 10 tidak ada sidang, saya mohon waktu menyusun putusan. Tanggal 11 putusan. Itu jadwal sidang kita," katanya, Selasa (3/3/2026).

Adapun pada Kamis (4/3/2026) pihak Pemohon atau kuasa hukum Yaqut akan membacakan replik dan pihak Termohon membacakan duplik.

Sebelum menutup sidang, Sulistyo mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak menerima atau melakukan suap maupun gratifkkasi dengan tujuan memenangkan kasus di pengadilan.

Dia menegaskan kepada seluruh pihak untuk melaporkan ke Mahkamah Agung jika menemukan pihak yang melakukan hal tersebut.

"Begitupun sebaliknya, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan hakim pemeriksa ini bisa memenangkan dengan imbalan sejumlah uang, saya pastikan itu penipuan. Silakan langsung dilaporkan ke Mahkamah Agung," ucapnya.

Sekadar informasi, Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas, Andi Syafrani menyampaikan petitum agar status tersangka Yaqut digugurkan.

Dalam petitum yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), Andi menyampaikan

Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 88 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/II/Dik.00/23/01/2026 hal pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 adalah bukan surat penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya.

Dia menambahkan penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa juga dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun tiga sprindik yang dimaksud adalah Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61/Dik.00/01/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025; Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/61A/2025/Dik.00/01/11/2025 tanggal 21 November 2025; dan Surat perintah penyidikan nomor Sprindik/01/Dik.00/01/2026 tanggal 8 Januari 2026.

Andi menuturkan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon.

"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam praperadilan ini," ujar Andi.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), untuk menguji penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, tampak pihak pemohon hanya dihadiri oleh kuasa hukum. Sebab saat persidangan perdana yang berlangsung pada Selasa (24/2/2026), Yaqut tampak hadir.

Sedangkan pihak termohon, yakni KPK, memenuhi sidang praperadilan ke-2 karena sebelumnya tidak hadir.

Selain itu, sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tampak berkumpul di halaman PN Jakarta Selatan. Mereka sebelumnya juga hadir saat sidang praperadilan pertama pada tanggal Selasa (24/2/2026).

Mereka datang untuk mendukung berjalannya sidang praperadilan. Ada yang unik dalam dukungan hari ini, mereka tampak mengikat tali pita berwarna hijau di lengan kanan atau kiri. Sejumlah anggota polisi juga tampak hadir untuk mengamankan berlangsungnya sidang.

Dalam perkara ini, staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex juga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan keduanya dilakukan pada 9 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa-apa, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi hasil perhitungan Kerugian Negara (KN) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk tahun 2024.

"Betul, sudah selesai perhitungannya," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Jumat (27/2/2026).

Namun, dia belum dapat merinci berapa nominal kerugian negara karena belum membaca laporan secara lengkap. Dia menyebut laporan secara rinci akan disampaikan oleh juru bicara.

Asep menyampaikan meskipun perhitungan kerugian telah selesai, pihaknya masih menunggu praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas selaku tersangka dalam perkara ini untuk nantinya menindaklanjuti proses hukum.

"Kita masih menunggu, kan praperadilannya ditunda ya. Minggu depan ya, Selasa. Ada klausul di undang-undang baru kita menunggu itu dulu, prapernya," ucapnya.

Adapun sidang praperadilan Yaqut akan berlangsung pada Selasa (3/3/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Asep menyampaikan laporan kerugian negara tersebut menandakan pihaknya menangani perkara sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji menjadi 50%-50% dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Pengkondisian juga dilakukan oleh staf khusus Yaqut, Ishfah Abizal Aziz alias Gus Alex sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," ucap Asep, Minggu (11/1/2026).