Setiap “World No Tobacco Day” diperingati, publik biasanya kembali diingatkan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Namun pada konteks Indonesia, persoalan rokok sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar urusan kesehatan individu. Rokok hari ini telah menjadi persoalan ekonomi nasional, ancaman terhadap produktivitas, sekaligus beban besar bagi sistem jaminan kesehatan negara.

Indonesia berada dalam situasi yang paradoksal. Negara memperoleh penerimaan cukai rokok yang besar setiap tahun, tetapi pada saat yang sama juga harus membayar biaya kesehatan yang sangat mahal akibat konsumsi rokok melalui BPJS Kesehatan. Kita menikmati pemasukan jangka pendek, tetapi diam-diam menumpuk tagihan jangka panjang.

Persoalan ini menjadi semakin serius karena konsumsi rokok Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia bahkan termasuk negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, prevalensi perokok untuk usia anak dan remaja terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Artinya, Indonesia bukan sedang mengakhiri epidemi rokok, tetapi justru menciptakan generasi baru perokok.

Karena itu, World No Tobacco Day 2026 seharusnya tidak lagi dipahami hanya sebagai kampanye kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai momentum untuk membicarakan masa depan ekonomi kesehatan Indonesia.

Ketika Rokok Menjadi Beban Fiskal

Dalam ekonomi publik, ada konsep negative externalities, yakni ketika konsumsi suatu barang menciptakan biaya sosial yang akhirnya ditanggung masyarakat luas. Rokok adalah contoh paling nyata dari persoalan tersebut.

Ketika seseorang membeli sebungkus rokok, harga yang dibayar sebenarnya belum mencerminkan biaya sesungguhnya. Biaya riil baru muncul kemudian dalam bentuk pengobatan kanker paru, stroke, penyakit jantung, PPOK, gagal napas, hingga kehilangan produktivitas akibat kematian dini pada usia produktif.

Sebagian besar biaya itu akhirnya masuk ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

Masalahnya, tekanan pembiayaan BPJS saat ini memang terus meningkat. Kajian Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menunjukkan bahwa pengeluaran layanan kesehatan dalam sistem JKN terus meningkat dan dalam banyak periode melampaui kemampuan pendanaan premi. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, BPJS mengalami defisit hampir setiap tahun.

Memang sempat terjadi surplus besar pada 2020–2022. Namun surplus tersebut bukan berarti sistem JKN sudah benar-benar sehat. Kajian UGM menjelaskan bahwa surplus itu lebih dipengaruhi kondisi luar biasa pandemi Covid-19 ketika kunjungan pasien turun drastis dan pembiayaan Covid dialihkan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Setelah pandemi mereda, tekanan finansial kembali muncul. Artinya, persoalan mendasar BPJS sebenarnya belum selesai.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi ketimpangan layanan kesehatan yang serius. Pertumbuhan rumah sakit dan dokter spesialis lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota besar. Kajian UGM bahkan menunjukkan distribusi dokter seperti spesialis bedah onkologi masih sangat timpang antara Jakarta dan kawasan timur Indonesia.

Situasi ini menciptakan tekanan ganda bagi BPJS: biaya kesehatan berpotensi terus meningkat, tetapi kapasitas layanan belum merata. Dalam kondisi seperti ini, tingginya konsumsi rokok akan semakin memperberat beban sistem kesehatan nasional.

Persoalan lain yang jarang dibahas adalah rendahnya investasi kesehatan Indonesia. Data World Bank menunjukkan pengeluaran kesehatan Indonesia masih berada mendekati kisaran 3% dari PDB dalam beberapa tahun terakhir, jauh tertinggal dibanding banyak negara lain di kawasan maupun negara-negara Eropa.

Thailand, misalnya, telah mendekati 5% PDB untuk sektor kesehatan, sementara sejumlah negara Eropa mengalokasikan lebih dari 8% PDB. Dalam konteks ekonomi kesehatan, angka ini menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan kesehatan Indonesia sebenarnya masih relatif terbatas.

Masalahnya, keterbatasan anggaran tersebut terjadi ketika Indonesia justru menghadapi peningkatan penyakit kronis yang semakin mahal dibiayai. Beban stroke, penyakit jantung, kanker paru, dan PPOK terus meningkat, sementara sebagian besar penyakit tersebut berkaitan erat dengan konsumsi rokok jangka panjang.

Akibatnya, tekanan terhadap BPJS Kesehatan tidak hanya berasal dari persoalan tata kelola atau besarnya klaim, tetapi juga dari kegagalan negara menekan faktor risiko penyakit sejak awal.

Di titik inilah paradoks kesehatan Indonesia terlihat jelas. Negara masih memiliki belanja kesehatan yang relatif rendah, tetapi pada saat yang sama membiarkan konsumsi rokok tetap tinggi karena harga yang murah dan akses yang longgar.

Akibatnya, negara harus terus membayar biaya pengobatan yang semakin mahal melalui BPJS. Dalam jangka panjang, memperbaiki BPJS tanpa serius mengendalikan konsumsi rokok ibarat menimba air di bak yang bocor.

Pelajaran dari Sistem Kesehatan Eropa

Banyak negara Eropa sebenarnya telah lama memahami bahwa sistem asuransi kesehatan tidak akan berkelanjutan apabila negara hanya fokus membiayai pengobatan tanpa serius mengendalikan faktor risiko penyakit.

Inggris, misalnya, melalui National Health Service (NHS), tidak hanya membangun universal health coverage, tetapi juga agresif dalam kebijakan pengendalian tembakau. Harga rokok dibuat mahal melalui cukai tinggi, ruang merokok dibatasi ketat, dan edukasi kesehatan dilakukan secara sistematis. Tujuannya sederhana yaitu menurunkan penyakit kronis agar biaya kesehatan negara tidak terus meledak.

Jerman dan beberapa negara Eropa Barat dengan model asuransi sosial ala Bismarck juga menempatkan pengendalian faktor risiko sebagai bagian penting dari sustainability sistem kesehatan mereka. Negara-negara tersebut memahami bahwa pencegahan jauh lebih murah dibanding membayar pengobatan penyakit kronis dalam jangka panjang. Indonesia sebenarnya bisa belajar dari pendekatan tersebut.

Selama ini, reformasi BPJS terlalu fokus pada sisi hilir: iuran, rumah sakit, tarif INA-CBG, dan defisit pembiayaan. Padahal persoalan hulunya, yakni tingginya faktor risiko penyakit seperti konsumsi rokok, belum disentuh secara serius. Akibatnya, negara terus membayar biaya pengobatan, tetapi gagal menekan sumber masalahnya.

Saatnya Mengubah Cara Pandang

Perdebatan tentang rokok di Indonesia terlalu sering berhenti pada isu penerimaan cukai dan industri. Padahal biaya sosial dan ekonomi akibat rokok jauh lebih besar daripada yang terlihat di APBN.

Karena itu, kebijakan rokok tidak boleh lagi dilihat sekadar sebagai sumber penerimaan negara. Ia harus dipandang sebagai bagian dari strategi penyelamatan sistem kesehatan nasional.

Pemerintah perlu mulai mengambil langkah yang lebih berani dan konsisten. Kenaikan cukai rokok harus diarahkan bukan sekadar untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menurunkan konsumsi, terutama pada anak dan remaja.

Penjualan rokok ketengan perlu dihentikan karena menjadi pintu masuk konsumsi usia muda. Sebagian penerimaan cukai juga perlu lebih jelas diarahkan untuk penguatan layanan promotif dan preventif.

Indonesia juga perlu mulai menggeser orientasi kebijakan kesehatan dari kuratif menuju preventif sebagaimana dilakukan banyak negara Eropa. Sebab dalam jangka panjang, mencegah penyakit jauh lebih murah daripada membayar pengobatannya.

Pada akhirnya, World No Tobacco Day 2026 seharusnya menjadi momentum untuk melihat hubungan yang selama ini jarang dibicarakan secara jujur: hubungan antara rokok dan masa depan BPJS Kesehatan.

Selama rokok tetap murah, konsumsi akan tetap tinggi. Selama konsumsi tetap tinggi, penyakit kronis akan terus meningkat. Dan selama penyakit kronis terus meningkat, BPJS tidak akan pernah benar-benar sehat.

Beberapa tahun lalu, rokok identik dengan asap tebal, bau menyengat, dan bapak-bapak yang duduk di warung kopi. Hari ini, wajahnya berubah. Nikotin kini tampil lebih modern, lebih “bersih”, dan lebih akrab dengan anak muda melalui vape atau rokok elektronik.

Bentuknya kecil dan futuristik. Aromanya seperti buah, kopi, atau permen. Di media sosial, vape lebih sering tampil sebagai bagian dari gaya hidup dibandingkan ancaman kesehatan. Banyak remaja bahkan merasa vape jauh lebih aman dibandingkan rokok biasa.

Sebagai dokter residen paru, saya justru semakin sering merasa khawatir.

Momentum “World No Tobacco Day” tahun ini seharusnya membuat kita kembali bertanya: sebenarnya ke mana arah masa depan kesehatan paru generasi muda Indonesia?

Kita memang hidup di masa ketika informasi kesehatan semakin mudah diakses. Anak muda sekarang lebih sadar soal olahraga, pola makan, dan kesehatan mental. Tetapi pada saat yang sama, paparan nikotin justru semakin dekat dengan kehidupan mereka.

Tidak sedikit remaja yang awalnya hanya “coba-coba” vape karena ikut teman. Ada yang merasa vape tidak berbahaya karena tidak menghasilkan asap seperti rokok. Ada juga yang menganggap vape sekadar tren sosial.

Padahal paru-paru tidak pernah benar-benar bisa membedakan mana asap rokok dan mana aerosol vape. Keduanya tetap membawa zat asing masuk ke saluran napas.

Belakangan ini, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa vape bukan produk yang aman bagi paru. Berbagai studi menemukan adanya peradangan saluran napas, gangguan pertahanan paru, hingga kerusakan jaringan paru akibat paparan vape. Bahkan di beberapa negara pernah muncul kasus cedera paru berat akibat penggunaan rokok elektronik pada remaja dan dewasa muda.

Ini yang sering tidak disadari. Bahaya vape mungkin tidak selalu muncul secara dramatis dalam waktu singkat. Kerusakan paru bisa terjadi perlahan, diam-diam, dan baru terasa beberapa tahun kemudian.

Saya sering merasa kita sedang menghadapi situasi yang ironis. Di satu sisi, Indonesia masih berjuang menghadapi tuberkulosis atau TB yang jumlah kasusnya termasuk tertinggi di dunia. Tetapi di sisi lain, kita juga membiarkan generasi mudanya semakin dekat dengan rokok dan vape. Padahal secara empiris hubungan rokok dan TB sebenarnya sudah lama diketahui.

Perokok lebih rentan mengalami infeksi TB dibandingkan bukan perokok. Rokok membuat pertahanan paru melemah sehingga kuman lebih mudah berkembang. Pada pasien TB, kebiasaan merokok juga sering membuat pengobatan menjadi lebih sulit dan tidak optimal.

Bagi saya, ini bukan lagi sekadar persoalan kebiasaan merokok. Kita sedang mempertemukan dua masalah besar sekaligus: tingginya konsumsi nikotin dan tingginya beban penyakit paru di Indonesia.

Yang membuat situasi semakin rumit adalah cara industri nikotin berubah mengikuti zaman. Dulu promosi rokok identik dengan baliho besar atau iklan televisi. Sekarang promosi bergerak jauh lebih halus melalui media sosial, influencer, dan budaya populer. Vape tampil sebagai simbol modernitas, kebebasan, bahkan kreativitas anak muda.

Banyak anak akhirnya masuk ke dunia nikotin bukan karena ingin merokok, tetapi karena ingin dianggap gaul, santai, atau dewasa.

Saya kadang membayangkan bagaimana kondisi paru generasi muda Indonesia 10 atau 20 tahun mendatang bila tren ini terus dibiarkan. Apakah kita akan menghadapi lebih banyak penyakit paru kronik pada usia muda? Apakah TB akan semakin sulit dikendalikan? Apakah kita sedang membentuk generasi yang lebih rentan sakit dibandingkan sebelumnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika melihat betapa mudahnya anak muda hari ini mengakses rokok maupun vape.

Kita sering menyebut anak muda harus menjaga masa depan. Tetapi menjaga masa depan tidak cukup hanya dengan pendidikan dan teknologi. Paru-paru yang sehat juga bagian dari masa depan itu.

Sayangnya, kesadaran soal kesehatan paru sering datang terlambat. Banyak orang baru peduli ketika sudah muncul sesak napas, batuk berkepanjangan, atau hasil pemeriksaan paru memburuk. Padahal kerusakan akibat nikotin dan paparan zat kimia bisa dimulai jauh sebelumnya.

Karena itu, saya merasa World No Tobacco Day yang diperingati setiap 31 Mei tidak seharusnya hanya menjadi seremoni tahunan. Peringatan ini seharusnya menjadi momen refleksi bersama bahwa persoalan rokok dan vape bukan hanya urusan individu, tetapi juga persoalan kesehatan publik.

Kita tentu tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan melarang atau menyalahkan anak muda. Pendekatan yang terlalu menghakimi justru sering membuat mereka semakin menjauh dari edukasi kesehatan. Yang dibutuhkan adalah lingkungan yang benar-benar melindungi mereka.

Edukasi tentang bahaya nikotin harus dibuat lebih dekat dengan bahasa anak muda. Pengawasan iklan dan promosi digital perlu diperkuat. Akses rokok dan vape pada anak di bawah umur juga harus lebih serius dibatasi.

Dan yang tidak kalah penting, kita perlu berhenti menyebarkan narasi bahwa vape adalah pilihan aman bagi paru-paru. Sebab sampai hari ini, bukti ilmiah justru bergerak ke arah sebaliknya.

Sebagai dokter residen paru, saya percaya satu hal sederhana: sebagian besar anak muda sebenarnya ingin hidup sehat. Tidak ada remaja yang sejak awal bercita-cita menjadi pecandu nikotin atau mengalami penyakit paru di usia muda. Banyak dari mereka hanya tumbuh di lingkungan yang membuat rokok dan vape terlihat normal.

Karena itu, melindungi generasi muda dari rokok dan vape bukan berarti membatasi kebebasan mereka. Justru sebaliknya, itu adalah upaya memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dengan paru yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik.

Indonesia tidak boleh terus menjadi pasar besar industri nikotin sambil pada saat yang sama berjuang menghadapi tingginya penyakit paru dan TB. Kalau kita tidak mulai lebih serius sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan kita baru akan menyadari bahwa harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mahal. Dan saat itu terjadi, penyesalan biasanya selalu datang terlambat.