Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan tingkat ketidakpatuhan pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK) terhadap ketentuan yang berlaku tergolong masih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK belum memenuhi persyaratan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan mutu dan keamanan AMDK, termasuk menjelang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk AMDK.

"Hasil pengawasan sarana produksi dari Badan POM, kami menemukan bahwa ada 39% tidak memenuhi ketentuan, dan 61% telah memenuhi ketentuan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/6/2026).

Menurut Taruna, tingkat ketidakpatuhan tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. BPOM menargetkan angka pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10%.

"Angka 39% ini tentu masih tinggi. Kalau bisa kurang dari 10%," katanya.

Dia menegaskan pengawasan terhadap industri AMDK dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kualitas sebelum dikonsumsi masyarakat.

Selain inspeksi sarana produksi, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap sumber air baku, proses produksi, penggunaan kemasan, pelabelan, hingga peredaran produk di pasar melalui pengawasan pre-market dan post-market berbasis risiko.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menemukan pelanggaran pada aspek pemasaran produk. Hasil pengawasan menunjukkan sebanyak 30% iklan AMDK tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 23% label produk belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memperkuat pengawasan, BPOM mengandalkan pendekatan partisipatif melalui Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Menurut Taruna, keterlibatan masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keamanan pangan.

Di sisi lain, BPOM mencatat hingga Juni 2026 terdapat 8.721 produk AMDK yang telah terdaftar. Produk tersebut didominasi produksi dalam negeri dengan pelaku usaha skala kecil dan menengah sebagai kontributor terbesar.

“Jumlah produk AMDK berdasarkan skala usaha seperti pada skema tadi, bahwa mikro itu 15%, kecil 31%, menengah 32%, besar 20%, dan impor 0,24%. Sedangkan jumlah produk AMDK berdasarkan jenis kemasan PET adalah yang terbesar, dilanjutkan dengan PP, kemudian polikarbonat, dan seterusnya,” tutur Taruna.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah produsen air minum dalam kemasan (AMDK) seperti Aqua bersepakat dengan Komisi VII DPR RI untuk melakukan komunikasi terbuka kepada publik mengenai informasi sumber air yang digunakan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam rapat dengar pendapat dengan 8 perusahaan AMDK di Gedung DPR RI, Senin (10/11/2025).

Delapan perusahaan tersebut antara lain PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Sariguna Primatirta Tbk. atau Tanobel (CLEO), PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale), PT Super Wahana Tehno (Pristine), PT Panfila Indosari (RON 88), PT Amidis Tirta Mulia (Amidis), PT Muawanah Al Ma’soem (Al Ma’soem), dan PT Jaya Lestari Sejahtera (Le Yasmin).

“Mengomunikasikan kepada publik mengenai sumber air produk AMDK yang diproduksi secara jujur, transparan, dan akuntabel. Sepakat buat industri, ya?” ujar Evita dalam pembacaan kesimpulan rapat, yang diamini oleh perwakilan perusahaan yang hadir.

Lebih lanjut, poin tersebut merupakan bagian dari desakan DPR bagi para produsen air minum untuk mengirimkan data tertulis mengenai izin usaha, sumber bahan baku AMDK, kapasitas produksi, jumlah pegawai, lokasi pabrik, jumlah kontribusi pajak dan retribusi, serta sertifikat yang dimiliki.

Menurut Evita, data-data tersebut akan digunakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai bahan pengawasan terhadap keberlangsungan industri.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga diminta untuk memperhatikan peningkatan kualitas produk AMDK dan efisiensi pengenaan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, menyusun regulasi kemasan air minum ramah lingkungan, hingga meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kegiatan konservasi sumber daya air.

“Komisi VII juga akan membentuk panja tentang industri AMDK guna merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK,” imbuh Evita.

Ditemui terpisah, Corporate Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto selaku perwakilan Aqua memastikan bahwa pihaknya menjalankan operasional perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia meyakini bahwa evaluasi yang dilakukan DPR dilakukan untuk mendukung industri air minum dalam kemasan yang lebih baik.

Terkait pembentukan panja AMDK, Vera menyatakan bahwa hal tersebut bertujuan agar peraturan industri ini dibentuk lebih baik, lebih terintegrasi, dan mendukung pertumbuhan industri.

“Namun, yang juga penting adalah melindungi kepentingan konsumen. Jadi, tentu upaya tersebut kami dukung,” ujar Vera kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat milik PT Tirta Investama. Dalam kesempatan itu, dia mempertanyakan banyak hal mulai dari dampak aktivitas pemanfaatan air hingga klaim iklan Aqua.

Pada dua video terbarunya yang tayang pada Jumat (24/10/2025) dan Sabtu (25/10/2025), Dedi mempertanyakan soal dampak aktivitas pemanfaatan air bawah tanah secara jangka panjang. Dia bertanya kepada perwakilan perusahaan apakah pemanfaatan air bawah tanah dengan volume tinggi dalam jangka panjang akan berimbas pada penurunan muka tanah.

“Apakah pengeboran air terus menerus dengan jumlah besar, berpotensi menurunkan tanah?”

Perwakilan perusahaan hanya bisa menyebut bahwa saat ini tak ada penurunan muka tanah yang mengacu pada pengecekan setiap enam bulan. Dedi pun akan membawa tim ahli geologi untuk menjelaskan potensi penurunan muka tanah akibat aktivitas tersebut secara jangka panjang.

Kemudian, Dedi mempertanyakan apakah longsor yang mengganggu sumber air 1 merupakan dampak pemanfaatan air. Mengingat, longsor yang terjadi tahun 2024 itu berdampak pada terhentinya kegiatan di sumber air 1 dan menelan korban.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan perusahaan menyebut longsor terjadi akibat sawah di puncak bukit. Dia menyebut diperlukan solusi di hulu, seperti menanam pohon di puncak bukit daripada sekadar membangun turap.

“Apa artinya pasang turap kalau masalahnya tidak diselesaikan?”

Pria yang memiliki 8,5 juta pengikut di kanal Youtube ini juga meminta penjelasan perusahaan soal klaim mata air pegunungan sebagai sumber air dalam iklan Aqua. Saat melihat sumber air 1 yang terdampak longsor, dia menilai bahwa klaim tersebut masih relevan karena sumber air berasal dari kaki bukit.

Menurutnya, klaim menjadi tidak relevan saat air berasal dari sumber air lainnya yang berasal dari permukaan yang lebih rendah, bukan lagi di kaki bukit kendati secara teknis benar.

“Jangan disebutkan bersumber dari mata air gunung, mata airnya di dalam tanah,” katanya.

Dia menilai wajar saat masyarakat yang merupakan konsumen Aqua mempertanyakan produk setelah video inspeksi mendadak ke pabrik viral. Menurutnya, perusahaan harus memberikan informasi yang akurat soal produk yang dijual.

“Kan kita harus jujur kalau berusaha. Kan gubernur juga harus jujur. Aqua juga harus jujur,” katanya.

Dalam kunjungannya, Dedi terus menunjuk aliran sungai di sekitar sumber air 1 dan 2 sebagai sumber air ideal Aqua bila mengacu pada penggambaran pada iklannya. Dedi pun meminta agar perusahaan memberikan penjelasan kepada publik.

Pandangan Pakar soal Produk AMDK

Pakar Tata Kelola Air Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menegaskan bahwa tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur asal sumber air minum. Namun, perusahaan wajib transparan mengenai asalnya.

“Sumber atau asalnya tidak diatur. Hanya perusahaan AMDK harus jujur menyatakan dari mana asalnya,” kata Firdaus kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Apakah air yang dijual tersebut berasal dari air permukaan, air tanah (terutama air tanah dalam) atau bersumber dari mata air yang biasanya dari pegunungan sebagaimana klaim yang diberikan oleh sejumlah perusahaan.

Berbeda dengan air itu sendiri, yang telah diatur soal kualitas dan keamanannya melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk air minum dalam kemasan (AMDK), yakni SNI 3553:2015:Air Mineral. Termasuk ketentuan soal aspek kualitas fisika, kimia, dan mikrobiologi yang terkandung dalam AMDK.

Senada, Tenaga Ahli Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Muhammad Sirod pun menyampaikan saat ini tidak ada aturan khusus untuk syarat sumber air minum. Hal yang penting, kata Sirod, air yang akan menjadi AMDK wajib lolos SNI, BPOM, dan sertifikasi halal.

Selain SNI air mineral, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI yang termasuk dalam kategori AMDK yaitu SNI 6242:2015 Air mineral alami; SNI 6241:2015 Air demineral; SNI 7812:2013 Air minum embun.

Sirod menekankan bahwa pada dasarnya air sumur yang terhubung dengan pegunungan, memiliki kualitas yang sama dengan air pegunungan.

“Sebenarnya beberapa air sumur dan air tanah yang terkoneksi ke gunung, itu kurang lebih kualitas dan mutunya sama. Namun, memang perlu diriset kandungannya [aspek fisika, kimia, dan mikrobiologi]” ungkapnya.