Suatu pagi, seorang ibu rumah tangga menerima galon air minum yang diantar ke rumahnya. Seperti kebanyakan orang, ia tidak bertanya dari mana sumber air itu berasal, bagaimana proses produksinya, atau sudah berapa kali galon tersebut digunakan. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan jutaan keluarga Indonesia setiap hari: meletakkan galon di dispenser dan memastikan keluarganya memiliki air minum yang siap dikonsumsi.

Namun beberapa hari kemudian, ia membaca berbagai pemberitaan mengenai pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), keamanan kemasan, dan hasil pengawasan yang menunjukkan masih adanya sarana produksi yang belum memenuhi ketentuan. Sejak saat itu muncul pertanyaan yang mungkin juga pernah terlintas di benak banyak orang: apakah air yang diminum setiap hari benar-benar aman?

Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Air bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan. Air adalah bagian dari kesehatan, keselamatan, dan masa depan keluarga. Karena itu, ketika masyarakat membeli AMDK, yang sebenarnya dibeli bukan hanya air, melainkan rasa percaya bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh orang-orang yang mereka sayangi.

Di berbagai daerah, AMDK telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di rumah, di sekolah, di kantor, di rumah sakit, bahkan di tempat ibadah, masyarakat menggantungkan kebutuhan air minumnya pada produk yang mereka yakini aman. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang AMDK, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kepercayaan. Dan kepercayaan merupakan aset yang dibangun melalui konsistensi, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Perhatian publik terhadap AMDK dalam beberapa waktu terakhir kembali meningkat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada Juni 2026. Dalam rapat tersebut terungkap, bahwa hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan sekitar 39% sarana produksi AMDK masih ditemukan belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Temuan tersebut tentu tidak berarti seluruh produk AMDK yang beredar berbahaya. Sebaliknya, informasi tersebut harus dipahami sebagai pengingat bahwa pengawasan dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.

Pada forum yang sama, BPKN juga menyoroti pentingnya pengawasan galon guna ulang yang telah digunakan dalam jangka waktu panjang. Isu ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem keterlacakan kemasan, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar benar-benar memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Kualitas Produk yang Konsisten Adalah Hak Konsumen

Bagi konsumen, membeli air minum dalam kemasan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka membeli keyakinan bahwa produk yang dikonsumsi keluarganya telah melalui proses yang benar. Mereka percaya bahwa sumber airnya terjaga, proses produksinya diawasi, dan kualitasnya diuji sebelum sampai ke tangan konsumen.

Karena itu, kualitas produk tidak boleh dipandang sekadar sebagai strategi memenangkan persaingan pasar. Kualitas merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap pelaku usaha. Pengendalian mutu harus dilakukan secara konsisten mulai dari sumber air, proses pengolahan, pengisian, penyimpanan, hingga distribusi. Sedikit saja terjadi kelalaian, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat yang mempercayakan kebutuhan air minumnya setiap hari.

Bagi konsumen, kualitas yang konsisten merupakan bentuk penghormatan terhadap hak mereka untuk memperoleh produk yang aman dan bermutu. Oleh sebab itu, pengawasan berkala, audit mutu, dan keterbukaan informasi perlu terus diperkuat. Publikasi hasil pengawasan secara proporsional juga penting agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai sekaligus mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di kalangan pelaku usaha.

Pada akhirnya, keterbukaan bukanlah ancaman. Transparansi justru menjadi fondasi kepercayaan. Semakin terbuka proses pengawasan dilakukan, semakin kuat pula keyakinan masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar berada dalam pengawasan yang memadai.

Galon Guna Ulang Harus Aman, Terlacak, dan Dipercaya

Galon guna ulang telah membantu masyarakat memperoleh air minum dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi timbulan sampah plastik. Dari sudut pandang lingkungan, sistem ini memiliki manfaat yang besar. Namun keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen.

Bagi masyarakat, persoalan utamanya bukan apakah galon digunakan berulang kali atau tidak. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa galon yang digunakan masih aman, bersih, dan layak dipakai. Konsumen berhak mengetahui bahwa setiap galon telah melalui proses pencucian, sanitasi, pemeriksaan fisik, dan pengendalian mutu sebelum kembali beredar di masyarakat.

Karena itu, diskusi mengenai usia pakai galon, kondisi fisik kemasan, maupun proses distribusi sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman bagi industri. Justru inilah kesempatan untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat. Salah satu langkah yang layak dipertimbangkan adalah penerapan sistem penandaan usia pakai galon yang lebih mudah dikenali konsumen, baik melalui kode visual, nomor identifikasi, maupun teknologi QR Code yang memungkinkan keterlacakan riwayat penggunaan kemasan.

Melalui sistem tersebut, konsumen dapat mengetahui bahwa galon yang mereka gunakan masih berada dalam siklus penggunaan yang aman. Selain meningkatkan perlindungan konsumen, langkah ini juga akan membantu industri membangun kredibilitas dan transparansi yang lebih baik.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara penyimpanan galon yang benar juga perlu diperkuat. Tidak sedikit konsumen yang menempatkan galon di area yang terpapar panas berlebih atau menyimpannya dalam kondisi yang kurang sesuai.

Padahal keamanan produk tidak hanya ditentukan oleh produsen, tetapi juga oleh cara produk tersebut disimpan dan digunakan setelah sampai di tangan konsumen. Perlindungan konsumen yang baik harus dimulai dari pabrik dan berlanjut hingga produk digunakan di rumah.

Wajib SNI Harus Menjadi Momentum Perbaikan

Pemerintah melalui Permenperin Nomor 62 Tahun 2024 telah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk AMDK secara wajib. Menjelang masa implementasi dan penyesuaian kepatuhan industri yang dipersiapkan hingga Oktober 2026, seluruh pelaku usaha dituntut semakin siap memenuhi standar mutu, keamanan, dan perlindungan konsumen.

Bagi konsumen, keberadaan SNI bukan sekadar simbol pada kemasan. SNI merupakan representasi bahwa produk telah melalui proses pengujian, penilaian kesesuaian, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis. Dengan kata lain, SNI menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi.

Namun keberhasilan SNI tidak hanya bergantung pada ketegasan regulator. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha, terutama produsen skala kecil dan menengah. Tujuannya bukan sekadar menciptakan kepatuhan regulatif, melainkan memastikan bahwa peningkatan standar benar-benar berujung pada peningkatan kualitas produk yang diterima masyarakat.

Selain itu, pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi data antarinstansi perlu terus diperkuat agar sistem pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya hadir setelah terjadi masalah, tetapi mampu mencegah risiko sejak dini.

Membangun Tiga Pilar Kepercayaan Konsumen

Pada akhirnya, perlindungan konsumen di sektor AMDK bertumpu pada tiga hal yang sederhana namun sangat mendasar. Pertama, kualitas produk yang konsisten. Kedua, keamanan kemasan sepanjang proses penggunaan dan distribusi. Ketiga, transparansi informasi yang memungkinkan konsumen membuat keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

Di era ketika informasi bergerak begitu cepat, masyarakat tidak hanya membeli produk. Mereka juga membeli rasa percaya. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai sumber air, proses produksi, standar mutu, keamanan kemasan, hasil pengawasan, hingga mekanisme pengaduan perlu menjadi bagian dari budaya industri. Transparansi bukan ancaman bagi pelaku usaha. Transparansi adalah investasi jangka panjang untuk menjaga loyalitas konsumen.

Pembahasan mengenai AMDK tidak boleh berhenti pada soal kemasan atau standar teknis semata. Di balik setiap galon dan setiap botol air minum terdapat jutaan keluarga Indonesia yang mempercayakan kesehatan mereka kepada produk yang dikonsumsi setiap hari. Kepercayaan tersebut jauh lebih berharga daripada angka penjualan atau pangsa pasar.

Karena itu, tujuan utama industri AMDK bukan semata-mata menjual air, melainkan menghadirkan rasa aman. Ketika kualitas produk terjaga, kemasan digunakan secara bertanggung jawab, standar dipenuhi, pengawasan dilakukan secara konsisten, dan informasi disampaikan secara jujur, maka setiap tetes air yang diminum masyarakat bukan hanya menghilangkan dahaga. Ia juga menghadirkan ketenangan. Dan pada akhirnya, itulah makna paling mendasar dari perlindungan konsumen: menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat pada setiap tetes air yang mereka konsumsi.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah dapat melakukan penyeragaman mekanisme perizinan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis mengatakan perizinan industri AMDK saat ini masih melibatkan sejumlah instansi sehingga perlu dilakukan harmonisasi untuk memperjelas kewenangan pengawasan.

"Kita juga tahu bahwa perizinan AMDK itu tidak hanya satu. Ada yang izinnya dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum), ada yang dari ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan ada juga dari pemerintah daerah," kata Evita

Menurut dia, keberadaan berbagai lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

"Nah, ini harus dibicarakan lagi dan diseragamkan terkait siapa yang mengeluarkan izin," ujarnya.

Evita menilai penyeragaman mekanisme perizinan akan mempermudah koordinasi antarinstansi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap industri AMDK yang produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Ia mengatakan instansi yang menerbitkan izin juga perlu memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek keamanan dan kualitas produk.

"Sehingga pihak yang mengeluarkan izin juga wajib melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang mereka beri izin, agar konsumen bisa terlindungi sepenuhnya," ucap Evita.

Menurut Evita, kejelasan mekanisme perizinan menjadi penting agar tata kelola perizinan dapat berjalan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Ia menyampaikan harmonisasi perizinan juga diperlukan untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memastikan setiap instansi yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengawasan industri AMDK.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengkaji penguatan regulasi terkait isu mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan (AMDK) isi ulang sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, di Bandung, Kamis, mengatakan sejumlah tantangan industri AMDK perlu menjadi perhatian, termasuk belum adanya standar yang jelas terkait masa pakai galon isi ulang dan material kemasan.

"Kita sekarang belum mengangkat mikroplastik. Kemudian banyak komplain mengenai galon isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, mau dua tahun, tiga tahun atau bagaimana masa pakainya. Material ke depan dan standardisasinya juga belum ada," katanya.

Menurut dia, upaya penguatan tersebut dilakukan setelah menerima berbagai masukan yang diperoleh Panja dari pelaku industri dan akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Ia menegaskan pembahasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan regulasi yang lahir mampu melindungi masyarakat sebagai konsumen.

"Tujuan kita tidak mencari ini salah siapa. Bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini," ujarnya.

Evita menilai produk air minum dalam kemasan memerlukan perhatian lebih karena dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan sehingga pengawasan dan standar yang diterapkan dinilai perlu lebih ketat.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya penguatan audit dan pengawasan industri AMDK setelah sejumlah temuan dalam rapat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait aspek yang perlu diperbaiki dalam tata kelola industri tersebut.

Sementara itu Direktur PT Muawanah Al Ma'soem, Evan Agustianto, mengatakan perusahaan AMDK miliknya di Bandung berkomitmen memastikan seluruh kemasan dan bahan baku yang digunakan memenuhi standar yang berlaku.

"Setiap kali bahan baku masuk, kami melakukan analisis terlebih dahulu untuk memastikan layak atau tidak digunakan. Kalau tidak memenuhi ukuran maupun kualitas yang ditentukan, tidak boleh diproduksi," katanya.

Ia menambahkan pengelolaan dampak kemasan, termasuk persoalan sampah, merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan tingkat ketidakpatuhan pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK) terhadap ketentuan yang berlaku tergolong masih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, sebanyak 39% sarana produksi AMDK belum memenuhi persyaratan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan mutu dan keamanan AMDK, termasuk menjelang penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk AMDK.

"Hasil pengawasan sarana produksi dari Badan POM, kami menemukan bahwa ada 39% tidak memenuhi ketentuan, dan 61% telah memenuhi ketentuan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/6/2026).

Menurut Taruna, tingkat ketidakpatuhan tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. BPOM menargetkan angka pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10%.

"Angka 39% ini tentu masih tinggi. Kalau bisa kurang dari 10%," katanya.

Dia menegaskan pengawasan terhadap industri AMDK dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kualitas sebelum dikonsumsi masyarakat.

Selain inspeksi sarana produksi, BPOM juga melakukan evaluasi terhadap sumber air baku, proses produksi, penggunaan kemasan, pelabelan, hingga peredaran produk di pasar melalui pengawasan pre-market dan post-market berbasis risiko.

Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menemukan pelanggaran pada aspek pemasaran produk. Hasil pengawasan menunjukkan sebanyak 30% iklan AMDK tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 23% label produk belum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memperkuat pengawasan, BPOM mengandalkan pendekatan partisipatif melalui Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Menurut Taruna, keterlibatan masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keamanan pangan.

Di sisi lain, BPOM mencatat hingga Juni 2026 terdapat 8.721 produk AMDK yang telah terdaftar. Produk tersebut didominasi produksi dalam negeri dengan pelaku usaha skala kecil dan menengah sebagai kontributor terbesar.

“Jumlah produk AMDK berdasarkan skala usaha seperti pada skema tadi, bahwa mikro itu 15%, kecil 31%, menengah 32%, besar 20%, dan impor 0,24%. Sedangkan jumlah produk AMDK berdasarkan jenis kemasan PET adalah yang terbesar, dilanjutkan dengan PP, kemudian polikarbonat, dan seterusnya,” tutur Taruna.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri air minum dalam kemasan (AMDK) masih menghadapi sejumlah tantangan menjelang pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, membutuhkan dukungan pemerintah agar mampu memenuhi berbagai persyaratan teknis tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.

Pemerintah diketahui akan memberlakukan wajib SNI untuk seluruh produk AMDK mulai Oktober 2026. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 mencakup lima kategori produk, yaitu air mineral (SNI 3553:2023), air demineral (SNI 6241:2023), air mineral alami (SNI 6242:2023), air minum embun (SNI 7812:2021), dan air minum pH tinggi (SNI 8982:2021).

Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo mengatakan, secara umum industri AMDK nasional telah mempersiapkan diri menghadapi implementasi SNI wajib. Kesiapan tersebut terutama dimiliki oleh perusahaan besar dan menengah yang telah memiliki sistem manajemen mutu yang mapan.

Kendati demikian, kesiapan belum merata di seluruh pelaku industri, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian teknis, administratif, hingga investasi fasilitas produksi.

"Periode transisi saat ini menjadi sangat penting untuk memastikan kesiapan yang lebih inklusif di seluruh ekosistem industri," kata Karyanto kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, tantangan terbesar bagi industri, khususnya UKM, adalah keterbatasan kapasitas teknis dan pemahaman terhadap detail persyaratan SNI yang harus diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional. Selain itu, kebutuhan investasi untuk meningkatkan fasilitas produksi, sistem pengendalian mutu (quality control), hingga dokumentasi menjadi beban yang cukup besar.

Karyanto juga menyoroti belum meratanya akses terhadap lembaga sertifikasi maupun laboratorium pengujian, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi proses audit dan pemenuhan kepatuhan.

"Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian bersama," imbuhnya.

Dari sisi infrastruktur pendukung, Amdatara menilai laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi produk, hingga sistem audit pada prinsipnya telah tersedia. Namun, kapasitas dan distribusinya masih perlu diperkuat agar tidak terjadi penumpukan proses sertifikasi menjelang implementasi penuh pada Oktober mendatang.

Lebih lanjut, Karyanto menyebut, penerapan SNI wajib juga akan meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) dalam jangka pendek. Beban terbesar berasal dari investasi peralatan dan peningkatan fasilitas produksi, biaya sertifikasi dan audit berkala, pengujian laboratorium secara rutin, hingga penguatan sistem dokumentasi danquality assurance.

Kendati begitu, dia menilai tambahan biaya tersebut merupakan investasi strategis yang akan meningkatkan efisiensi dan kualitas industri dalam jangka panjang.

"Standardisasi ini juga akan mendorong terciptanya level playing field yang lebih adil antar pelaku usaha dan membuka peluang peningkatan daya saing, termasuk di pasar ekspor melalui alignment dengan standar internasional,” turut Karyanto.

Meski optimistis, Amdatara meminta pemerintah memperjelas sejumlah aspek regulasi agar implementasi berjalan efektif dan tidak menghambat kegiatan usaha.

Asosiasi juga mengusulkan skema transisi yang lebih adaptif bagi UKM, termasuk kemungkinan penerapan secara bertahap (phased implementation) dan pengakuan terhadap sistem mutu maupun sertifikasi yang telah dimiliki pelaku usaha.

“Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pendekatan yang inklusif dan kolaboratif agar seluruh pelaku industri, termasuk UKM, dapat bertumbuh bersama tanpa terdisrupsi secara signifikan,” tambah Karyanto.

Jangan Ditunda

Di sisi lain, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai, pemberlakuan SNI wajib tidak lagi dapat ditunda mengingat tingginya risiko terhadap keamanan dan kesehatan konsumen. “Tentu SNI akan menjaga mutu dan kualitas produk sehingga konsumen bisa terlindungi dengan baik,” tegasnya.

Akan tetapi, YLKI masih menemukan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari minimnya informasi yang mudah dipahami mengenai sumber air, proses pengolahan, hingga karakteristik produk. Selain itu, pihaknya juga menyoroti proses distribusi AMDK yang dinilai belum sesuai ketentuan.

"Di labelnya tertera bahwa AMDK tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Namun, kenyataannya cara pendistribusian di lapangan masih menggunakan kendaraan terbuka yang terkena paparan sinar matahari langsung,” tegas Niti.

Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah tidak hanya mewajibkan penerapan SNI, tetapi juga memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan agar mampu memenuhi seluruh ketentuan secara konsisten.

Niti menambahkan pengawasan sebelum produk beredar maupun setelah beredar juga harus diperkuat. “Karena ini diberlakukan wajib maka perlu ada pembinaan dan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut,” pungkasnya.

BANDUNG - Dalam upaya merumuskan arah organisasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JDB) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Sutan Raja, Soreang, Bandung. Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 anggota ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta memperkokoh peran industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Di acara yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menyampaikan, kondisi industri AMDK saat ini yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global.

Menurutnya, industri AMDK saat ini dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya air, pengawasan terhadap produk ilegal, serta percepatan implementasi ekonomi sirkular . Di saat yang sama lanjutnya, dinamika global seperti krisis geopolitik turut berdampak pada kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok.

Industri AMDK di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Menunggu Keberpihakan Negara



Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut industri untuk semakin adaptif, efisien, dan inovatif. “Kami berharap DPD AMDATARA JDB ini dapat menjadi contoh soliditas organisasi di daerah,” ujarnya.



Menjawab tantangan itu, Karyanto menegaskan AMDATARA terus mendorong sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penguatan kepatuhan terhadap standar BPOM dan SNI, implementasi ekonomi sirkular dan skema Extended Producer Responsibility (EPR), peningkatan ketahanan rantai pasok, serta penguatan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten merupakan kontributor utama industri AMDK nasional. Karenanya, penguatan organisasi di wilayah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan industri terus berkembang dengan menjunjung tinggi kualitas, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Musda I AMDATARA JDB ini secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD periode 2026–2031. Zainal Abidin dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD didampingi Aryanto dari CV Aditya Tirta Mandiri sebagai Wakil Ketua, Anda Juanda dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri sebagai Sekretaris, serta Oki Setiawan dari PT Patisa Chakra Mandiri sebagai Bendahara. Penguatan tata kelola organisasi juga didukung oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Windoedjaja dari CV Tirta Astro dan Hendra Kosasih dari PT Super Wahana Techno.

Klarifikasi Danone Soal Isu Visual Balita pada Kemasan Produk Air Minum



Saat itu, Ketua DPD AMDATARA JDB terpilih, Zainal Abidin menyampaikan, apresiasi atas dukungan yang diberikan serta komitmennya untuk memperkuat peran asosiasi di tingkat daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada DPP AMDATARA, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini,” katanya.

DPD AMDATARA Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, lanjutnya, siap menjalankan agenda asosiasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri AMDK yang berkelanjutan.

“Melalui Musda ini, kami berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta meningkatkan kontribusi industri AMDK dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke depan,” ucapnya.

Hadir dalam Musda I AMDATARA JDB ini berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan Pintaria, Kepala Balai Besar POM Bandung I Made Bagus Geremetta, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Bandung Hendra Yetty, serta perwakilan Kementerian, Pemerintah Daerah, supplier pendukung, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA.

JAKARTA - Di tengah target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional, ada satu sektor yang diam-diam menopang, namun kini menghadapi tekanan berlapis. Industri air minum dalam kemasan (AMDK), yang selama ini menjadi penopang kebutuhan dasar masyarakat sekaligus kontributor penting bagi ekonomi, berada di persimpangan yang menentukan: bertahan dengan segala keterbatasan, atau tertekan oleh dinamika kebijakan dan gejolak global.

Kontribusi industri AMDK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional telah melampaui 1%, tepatnya sekitar 1,04%. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari peran strategis sektor ini dalam menopang industri makanan dan minuman-yang selama ini menjadi tulang punggung manufaktur nonmigas Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menegaskan bahwa industri AMDK memiliki posisi vital dalam ekosistem manufaktur nasional. Selain mendorong pertumbuhan industri pengolahan, sektor ini juga menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung, dengan kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun dari lebih dari 700 pabrik di seluruh Indonesia.

Dengan tingkat utilisasi di atas 70%, industri ini selama ini mencerminkan stabilitas sekaligus efisiensi. Namun stabilitas tersebut kini menghadapi ujian serius.

Dari sisi hulu, dinamika geopolitik global-termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur energi dunia-mendorong kenaikan harga minyak dan gas. Dampaknya merembet cepat ke industri petrokimia, terutama bahan baku plastik yang menjadi komponen utama kemasan AMDK. Kenaikan biaya produksi menjadi tak terelakkan, menekan struktur biaya secara signifikan.

Di saat yang sama, tekanan juga datang dari sisi hilir. Kebijakan pembatasan angkutan Over Dimension Over Load (ODOL), yang ditargetkan mencapai implementasi penuh pada 2027, membawa konsekuensi langsung terhadap efisiensi distribusi. Kapasitas angkut menurun, frekuensi perjalanan meningkat, dan pada akhirnya biaya logistik melonjak.

Di titik inilah industri menghadapi apa yang dapat disebut sebagai tekanan ganda-double squeeze-yang menjepit dari dua arah sekaligus: biaya produksi yang meningkat dan biaya distribusi yang membengkak.

Pengamat politik ekonomi, Andreas Ambesa menilai, jika tidak dikelola secara hati-hati, kondisi ini berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap harga di tingkat konsumen. Dalam situasi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga produk kebutuhan dasar seperti air minum berisiko memicu tekanan inflasi yang lebih luas.

“Pelaku industri berada dalam dilema klasik: menjaga keberlanjutan usaha atau mempertahankan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” ujarnya.

Darurat, Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen



Lebih jauh, Andreas mengingatkan, bahwa kesiapan ekosistem logistik nasional dalam menghadapi kebijakan zero ODOL belum sepenuhnya matang. Tanpa transisi yang terukur, kebijakan yang pada dasarnya bertujuan baik ini justru berpotensi menimbulkan disrupsi pada rantai pasok, terutama bagi industri dengan distribusi masif seperti AMDK.

Di luar tekanan struktural tersebut, industri juga menghadapi dinamika lain yang tak kalah penting: perubahan persepsi publik. Kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke salah satu fasilitas produksi AMDK, misalnya, memicu perbincangan luas mengenai sumber dan kualitas air minum dalam kemasan.

Secara ilmiah sumber air AMDK dapat berasal dari mata air pegunungan maupun air tanah dalam, selama dikelola sesuai standar dan kaidah yang ketat. Namun, di ruang publik, realitas ilmiah sering kali berhadapan dengan persepsi yang terbentuk melalui narasi yang beredar.

Di sinilah kompetisi industri mengalami pergeseran. Bukan lagi semata soal kualitas produk atau harga, melainkan juga soal kepercayaan dan persepsi. Persaingan tidak hanya terjadi di rak ritel, tetapi juga di ruang publik-di mana opini, interpretasi, dan ekspektasi masyarakat memainkan peran yang semakin dominan.

Dalam lanskap seperti ini, industri AMDK sejatinya tidak sedang menghadapi krisis produk. Yang dihadapi adalah kombinasi tekanan struktural dan tantangan persepsi yang jika tidak diantisipasi, dapat menggerus fondasi industri secara perlahan.

Karena itu, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana industri ini bertahan, melainkan bagaimana negara memastikan sektor strategis ini tetap mampu menjalankan fungsinya. Di tengah tekanan biaya global dan kebijakan domestik yang terus bertransformasi, diperlukan keseimbangan antara tujuan jangka panjang dan realitas di lapangan.

Tanpa intervensi yang terukur-baik dalam bentuk penyesuaian kebijakan, insentif, maupun sinkronisasi lintas sektor-tekanan ganda yang saat ini dihadapi berpotensi berkembang menjadi ancaman yang lebih serius.

Pada akhirnya, keberlanjutan industri AMDK bukan hanya soal bisnis. Ia berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap air minum yang aman, stabilitas harga, serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ini, keberpihakan kebijakan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan.

JAKARTA - PT CS2 Pola Sehat resmi meluncurkan Crystalin 8+, inovasi air minum dalam kemasan galon sekali pakai berukuran 15 liter dengan kandungan pH 8,8+ sebagai salah satu keunggulan utama, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan hidrasi masyarakat modern akan produk yang mudah digunakan serta terjaga kualitasnya.

Produk ini diperkenalkan dalam acara peluncuran Crystalin 8+ 15L One Way pada awal April 2026, yang dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku usaha air minum dalam kemasan dari wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat terus meningkat, sejalan dengan berbagai inisiatif seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Konsumsi air yang cukup menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi tubuh, mulai dari membantu regulasi suhu hingga mendukung proses metabolisme dan aktivitas sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, tenaga medis menegaskan bahwa kecukupan cairan dan kualitas air minum merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh.

“Memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari merupakan hal penting untuk menjaga fungsi tubuh, energi, dan konsentrasi. Tubuh memiliki mekanisme alami untuk menjaga keseimbangan pH, sehingga yang utama adalah memastikan air yang dikonsumsi aman, bersih, dan berkualitas,” ujar dr. Livia dari Klinik BioPremier by Anho BioPrima dikutip Rabu (30/4/2025).

Menjawab kebutuhan tersebut, Crystalin 8+ tidak hanya menghadirkan kemasan galon sekali pakai yang memudahkan penggunaan, tetapi juga dilengkapi dengan kandungan pH 8,8+ yang menjadi karakteristik utama produk, memberikan sensasi minum lebih segar, ringan, dan nyaman dikonsumsi sepanjang hari.

Kandungan pH 8,8+ ini sekaligus menjadi salah satu faktor pembeda Crystalin 8+ dalam menghadirkan pengalaman konsumsi air minum sehari-hari. Crystalin 8+ juga menjadi salah satu inovasi air minum dengan kandungan pH 8,8+ dalam kemasan galon sekali pakai 15 liter di Indonesia, yang memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Konsep galon sekali pakai 15 liter yang diusung memungkinkan penggunaan tanpa perlu proses pengembalian galon, sehingga memberikan kemudahan dalam distribusi dan penggunaan. Pendekatan ini sekaligus membantu meminimalkan risiko kontaminasi ulang yang dapat terjadi pada sistem galon isi ulang, menjadikannya relevan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aspek kebersihan dan keamanan produk konsumsi.

8 Ribu Peserta Ramaikan Ajang Lari Crystalin RunXperience 2025 Jakarta



Dari sisi keamanan, Crystalin 8+ menggunakan kemasan berbahan PET yang BPA Free serta dilengkapi dengan cap seal untuk perlindungan tambahan. Hal ini memastikan produk tetap terjaga kebersihan dan keamanannya hingga sampai ke tangan konsumen.

“Melalui Crystalin 8+, kami ingin menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu air minum yang berkualitas, praktis dan higienis. Kami berharap produk ini dapat menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk menjaga hidrasi sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari,” ujar Managing Director Water Division, Wijoyo Setionegoro.

Ke depan, Crystalin akan terus berfokus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sekaligus memperluas jangkauan layanan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain menghadirkan inovasi galon 15 liter, Crystalin juga terus mendekatkan diri dengan konsumen melalui berbagai program, salah satunya “Promo Hoki” yang berlaku untuk produk Crystalin kemasan 600 mL. Program ini berlangsung sejak Februari 2026 hingga Maret 2027 dengan beragam hadiah menarik.

IDXChannel - Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air minum aman dan berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja serta penguatan sistem distribusi air secara luas.

Berdasarkan data industri, saat ini terdapat 707 pabrik AMDK dengan kapasitas total mencapai 47 miliar liter per tahun dan nilai investasi sebesar Rp27,8 triliun.

“Industri AMDK memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air minum yang aman bagi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata pada perekonomian nasional. Karena itu, pengembangannya harus terus dipacu dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan regulasi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Dalam operasionalnya, industri AMDK memanfaatkan sumber daya air yang terdiri dari air permukaan sebesar 7,09 miliar liter, air tanah sebesar 41,08 miliar liter, serta 6,93 miliar liter dari perusahaan penyedia air, dengan total penggunaan mencapai 55,1 miliar liter per tahun atau setara 0,055 miliar m³ per tahun.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan bahwa pemanfaatan air tanah termasuk yang diperoleh dari perusahaan penyedia air oleh industri AMDK sebesar 48,01 miliar liter per tahun atau sekitar 0,048 miliar meter kubik per tahun. Angka tersebut setara dengan sekitar 0,23 persen kapasitas air tanah pada akuifer tertekan di Indonesia.

Secara regulasi, industri AMDK beroperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta peraturan turunannya, antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2024. Selain itu, AMDK merupakan produk yang masuk dalam ruang lingkup SNI Wajib dengan pengawasan berkala yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan diawasi melalui sistem e-Wasdal.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam praktik pemasaran produk air minum dalam kemasan (AMDK), yang menampilkan foto anak di bawah lima tahun (balita), karena dinilai melanggar aturan pengawasan iklan pangan dan mengabaikan prinsip perlindungan anak demi keuntungan.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menyebutkan penggunaan visual balita pada produk pangan umum secara tegas dilarang dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 14 huruf bb.

"Aturan ini melarang iklan pangan olahan menampilkan anak di bawah lima tahun, kecuali produk tersebut memang khusus untuk balita. AMDK adalah pangan umum, bukan produk khusus bayi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Penggunaan gambar bayi, menurut dia berpotensi menyesatkan konsumen karena menciptakan persepsi keliru seolah air tersebut diformulasikan khusus untuk bayi, padahal tidak ada dasar ilmiahnya.

"Jika menimbulkan kesan diperuntukkan bagi bayi tanpa izin khusus, itu bertentangan dengan ketentuan pelabelan dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen," ujarnya.

Terkait hal itu, Mufti menyatakan BPKN siap menindaklanjuti laporan masyarakat dan merekomendasikan sanksi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengingatkan keterlibatan anak dalam iklan tidak boleh bersifat eksploitatif.

"Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, bukan dimanfaatkan untuk memengaruhi keputusan pembelian secara tidak proporsional," ujarnya.

Sementara, pakar komunikasi Burhanuddin Abe menilai strategi perusahaan AMDK tersebut sebagai bentuk eksploitasi simbolik, citra bayi sengaja dipilih karena daya tarik emosionalnya yang kuat.

"Konsumen bisa menangkap pesan implisit bahwa produk ini punya keunggulan khusus untuk anak. Ini manipulasi emosional," katanya.

Langkah produsen air minum tersebut, lanjutnya, bisa dinilai sebagai taktik menghalalkan segala cara demi mendongkrak penjualan.

Perusahaan tampak sadar memanfaatkan celah emosional masyarakat Indonesia yang sangat peduli pada kesehatan bayi, demi membangun persepsi positif tanpa dasar ilmiah.

Praktik manipulatif tersebut, lanjutnya, seolah mengulang produk susu kental manis (SKM) yang dulu menggunakan visual anak sehat hingga akhirnya dilarang BPOM karena tingginya kandungan gula dan kini, pola serupa terjadi di industri AMDK.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor industri nasional mulai merasakan dampak langsung dari eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya memanasnya tensi antara Amerika Serikat dan Iran.

Tekanan terutama berasal dari kenaikan harga energi global, yang kemudian merembet ke biaya bahan baku, logistik, hingga produksi di berbagai sektor. Pada akhirnya, tingginya ongkos produksi ini akan berimbas pada naiknya harga jual produk ke konsumen.

Berikut rangkuman Bisnis mengenai deretan industri dalam negeri yang mulai terdampak perang Iran dengan Amerika Serikat-Israel:

Deretan Industri Terdampak Perang Iran

1. Tekstil

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi salah satu yang paling terdampak. Kenaikan harga minyak dunia mendorong lonjakan harga bahan baku berbasis petrokimia seperti paraxylene (PX) dan monoethylene glycol (MEG). Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan impor bahan baku dari kawasan Timur Tengah sehingga risiko gangguan pasokan turut meningkat.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyebut, harga paraxylene saat ini telah mencapai US$1.300 per ton atau melonjak sekitar 40% dalam 2 pekan terakhir. Meski kenaikan harga tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh industri hilir, efek berantai (domino effect) diprediksi akan berlangsung secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan.

“Harga PX, PT dan MEG-nya sudah naik 40%, jadi untuk polyester juga naik sekitar 40%. Dalam satu minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan dua minggu berikutnya akan berdampak ke sektor pakaian jadi,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

2. Petrokimia

Selain itu, industri petrokimia dan plastik juga menghadapi tekanan serupa. Harga bahan baku yang mengikuti pergerakan minyak mentah global mengalami kenaikan sehingga membebani struktur biaya produksi.

Pelaku industri di sektor hilir pun berpotensi mengalami penurunan margin akibat kenaikan tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan bahwa industri plastik domestik masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari Timur Tengah.

Dia menambahkan, sekitar 70% bahan baku industri plastik nasional masih berasal dari kawasan tersebut sehingga gejolak geopolitik memiliki dampak signifikan terhadap rantai pasok dalam negeri.

3. Industri Plastik

Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Hal ini seiring dengan penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu kelangkaan bahan baku plastik yang diikuti lonjakan harga hingga 50%.

Ketua Umum Aphindo Henry Chevalier berpandangan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Dia menjelaskan kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ujar Henry saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Kenaikan harga dan langkanya pasokan plastik juga dikeluhkan oleh pedagang-pedagang di daerah. Misalnya, pasokan plastik di sejumlah toko di Kota Padang, Sumatra Barat mulai menipis.

Pelaku usaha Toko Elok Plastik di Padang, Leni mengatakan bahwa secara umum harga berbagai jenis plastik mengalami kenaikan, mulai dari 15% hingga 100%. Di sisi lain, produsen juga tak lagi memenuhi permintaan pasokan dari toko.

“Stok di toko ini sebenarnya mulai menipis, tidak ada lagi produsen yang menghantarkan ke toko, padahal kami sudah mengajukan permintaan. Soal harga memang lagi naik, terutama untuk jenis plastik kebutuhan sehari-hari,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan untuk plastik yang mengalami kenaikan harga 100% yakni jenis polipropilena (PP) yang bening, kaku, dan tahan lembab, dengan ukuran populer 250gr, 500gr, hingga 1 kg. Plastik jenis ini biasanya digunakan untuk membungkus minyak goreng curah, gula pasir, tepung, dan beberapa kebutuhan lainnya.

“Plastik bening ini harganya Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram tergantung ukuran, dan sekarang harganya itu Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram,” jelasnya

Pedagang plastik di Pasar Johar Semarang, Maya, juga menyebutkan bahwa kenaikan paling tinggi terjadi pada jenis plastik kiloan dan wadah plastik thinwall.

“Sekarang ini yang paling tinggi itu dari plastik kiloan dan plastik timbul thinwall yang biasa untuk tempat nasi,” tutur Maya saat ditemui di tempat dagangnya, Minggu (05/04/2026).

Maya juga menjelaskan bahwa lonjakan harga pada berbagai jenis plastik ini terjadi cukup drastis dalam waktu singkat.

“Untuk plastik kiloan itu sebelum harganya naik itu hanya Rp3.000, sekarang dari pusat sudah Rp5.000 untuk satu bungkus. Kalau untuk thinwall sendiri lebih tinggi lagi harganya. Sebelum naik itu untuk thinwall yang ukuran paling rendah itu biasanya dijual harga Rp25.000, sekarang dari sana sudah menyentuh Rp40.000,” tambahnya.

Selain plastik kiloan dan thinwall, Maya juga mengungkap bahwa jenis plastik lainnya juga turut alami kenaikan harga. Dia mencontohkan, plastik kresek curah hitam yang biasanya dijual Rp10.000 kini naik menjadi Rp15.000.

“Terus untuk plastik cup itu juga naik bertahap setelah lebaran ya, biasanya buat cup jumbo itu harganya Rp15.000-16.000 sekarang harganya bisa sampai Rp21.000-25.000,” ungkapnya.

4. Air Minum Dalam Kemasan

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Amdatara) Karyanto Wibowo mengatakan, harga bahan baku kemasan dalam beberapa kasus mencapai hingga 100% dalam waktu singkat. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar fluktuasi, melainkan tekanan struktural terhadap industri.

Dia memperkirakan kenaikan biaya bahan baku itu akan mendorong harga kemasan naik sekitar 25% hingga 50%, tergantung jenis material dan skala produksi. Dampaknya, harga jual produk air minum dalam kemasan (AMDK) berpotensi ikut meningkat, terutama bagi produsen kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan likuiditas.

“Hal ini tidak hanya mengancam kelangsungan ribuan usaha dan puluhan ribu lapangan kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap air minum aman,” kata Karyanto.

Kenaikan harga plastik ini juga bisa merambah ke industri kosmetik. Pasalnya, mayoritas kemasan produk kosmetik menggunakan plastik. Produksi pun diprediksi terganjal lantaran 80% bahan baku kosmetik terbilang impor

Secara keseluruhan, eskalasi konflik di Timur Tengah menciptakan efek berantai terhadap industri nasional. Kenaikan harga energi menjadi pemicu utama yang berdampak luas, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Pelaku usaha kini dihadapkan pada tantangan menjaga efisiensi dan stabilitas operasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menyampaikan bahwa lonjakan harga minyak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai menekan industri air minum dalam kemasan (AMDK), dengan kenaikan harga bahan baku plastik yang menembus hingga 70% dan ancaman kelangkaan pasokan.

Ketua Umum Aspadin Firman Sukirman mengatakan, tekanan utama berasal dari dua komponen utama bahan baku plastik, yakni harga minyak dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Pihaknya melihat bahwa kondisi tersebut membuat harga bahan baku melonjak signifikan dalam waktu singkat. Kenaikan dinilai tidak lagi berada di level moderat, melainkan sudah melampaui ambang batas yang bisa ditutup melalui efisiensi internal industri.

“Dengan naiknya harga minyak ini tentu berdampak terhadap harga beli daripada bahan baku itu sendiri jadi sangat mahal dan itu bisa naik di atas 36%, bahkan ada di atas 70% untuk saat ini,” kata Firman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Tidak hanya kenaikan harga, dia menyebut, industri juga menghadapi gangguan pasokan yang mulai terasa dalam beberapa waktu terakhir. Kelangkaan bahan baku dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi, terutama bagi pelaku usaha skala UMKM.

Firman memperingatkan bahwa jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi yang memadai, dalam 2 bulan ke depan sebagian pelaku industri AMDK kecil dan menengah berpotensi menghentikan produksi akibat tidak tersedianya material kemasan.

“Bisa jadi 2 bulan ke depan itu ada beberapa industri AMDK dan UMKM itu tidak bisa produksi karena tidak dapat bahan baku,” katanya.

Sejauh ini, dia menyebut, biaya produksi yang membengkak tersebut membuat pengusaha mengambil keputusan mengerek naik harga jual. Firman mengakui bahwa ruang efisiensi internal sudah tidak cukup untuk menahan lonjakan biaya yang terjadi saat ini.

Menurutnya, kenaikan harga penjualan produk AMDK di tingkat ritel tercatat pada kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per karton.

Tekanan harga tersebut diperkirakan masih akan berlanjut seiring ketidakpastian pasokan bahan baku. Firman menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada harga, melainkan ketersediaan bahan baku itu sendiri.

“Kalau semakin langka bisa semakin naik. Karena fluktuasi barang sekarang naik terus. Ini yang jadi masalah, bahan bakunya apakah tersedia atau tidak,” pungkasnya.