Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong komoditas pangan Indonesia masuk ke dalam rantai pasok katering haji Arab Saudi, seiring besarnya kebutuhan konsumsi jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahun.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa peluang tersebut terbuka lebar karena banyak bahan pangan dari Tanah Air yang digunakan untuk menu jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan saat Tim Amirul Hajj meninjau dua perusahaan penyedia layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, yakni Meez Mary Catering dan Uhud Taiba for Catering.

"Kita melihat ada banyak komoditas yang sebenarnya kita miliki. Seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, dan bumbu masakan yang selama ini menjadi bagian dari konsumsi jemaah," ujar Irfan, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, sejumlah bahan pangan yang digunakan oleh perusahaan katering di Arab Saudi juga diduga berasal dari Indonesia. Namun, produk tersebut masuk melalui negara lain atau dipasarkan menggunakan merek negara berbeda sehingga identitas asal Indonesia tidak terlihat secara langsung.

Irfan mencontohkan produk santan dan ikan patin yang saat ini banyak digunakan dalam penyediaan makanan jemaah haji Indonesia.

"Beberapa produk yang digunakan sebenarnya berasal dari Indonesia, tetapi masuk melalui jalur distribusi negara lain," katanya.

Pasar Haji dan Umrah Sangat Potensial

Kemenhaj menilai pasar katering haji dan umrah merupakan peluang strategis bagi pelaku usaha nasional. Setiap tahun, Arab Saudi melayani jutaan jemaah dari berbagai negara sehingga kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar terus meningkat.

Pemerintah ingin memperkuat keterlibatan produk pangan Indonesia dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut Irfan, Indonesia memiliki kapasitas memadai untuk memasok berbagai kebutuhan pangan yang selama ini digunakan dalam katering jemaah.

"Peluangnya sangat bagus. Kita punya semua komoditas itu. Tinggal bagaimana menyesuaikan standar dan aturan agar bisa masuk ke pasar Arab Saudi," ujarnya.

Selain meningkatkan ekspor, langkah tersebut juga berpotensi membuka pasar baru bagi petani, nelayan, serta pelaku industri makanan dan minuman nasional.

Meski peluangnya besar, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan sebelum produk pangan Indonesia dapat masuk lebih luas ke Arab Saudi. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya logistik pengiriman dari Indonesia ke Timur Tengah, lalu dinamika geopolitik kawasan juga memengaruhi kelancaran distribusi barang.

Irfan mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba mengirim sejumlah komoditas untuk kebutuhan katering haji, termasuk beras dan bumbu masakan. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena berbagai hambatan tersebut.

"Kendala utamanya ada pada biaya transportasi dan situasi kawasan yang memengaruhi rantai distribusi," katanya.

Peluang Masuk Kontrak Katering Haji

Ke depan, pemerintah membuka peluang memasukkan penggunaan komoditas pangan Indonesia dalam kontrak penyediaan katering haji. Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian pasar bagi produk nasional sekaligus memperbesar kontribusi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Dalam kontrak bisa saja diatur penggunaan beras atau bahan pangan dari Indonesia. Ini akan memperkuat posisi produk kita, meski saat ini belum bisa diterapkan sepenuhnya," ujar Irfan.

Pemerintah berharap perbaikan kondisi logistik global dan stabilitas kawasan Timur Tengah dapat mempercepat masuknya komoditas pangan Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Apabila terealisasi, peluang tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, tetapi juga memperkuat ekspor pangan nasional ke salah satu pasar terbesar di kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membantah bahwa fasilitasi impor produk pertanian senilai US$4,5 miliar dalam kerangka perjanjian perdagangan resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan pembelian yang dibiayai oleh APBN, melainkan dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama bisnis-ke-bisnis (B2B).

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta.

“Menjaga akses pasar Amerika Serikat melalui pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional,” kata Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, AS merupakan mitra dagang strategis dan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, ditandai dari capaian ekspor US$31,0 miliar, atau sekitar 11% dari total ekspor Indonesia ke dunia sebesar US$282,9 miliar pada 2025.

Dia menyebut impor produk pertanian dari Negeri Paman Sam juga penting bagi industri nasional, misalnya komoditas seperti gandum yang selama ini digunakan sebagai bahan baku utama industri pengolahan, termasuk industri makanan olahan berorientasi ekspor.

“Dengan terbukanya opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha dalam negeri dapat memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga yang bersaing,” ujar Haryo.

Terkait dengan proporsi, impor komoditas pertanian Indonesia dari AS tahun lalu mencapai US$1,21 miliar, atau disebut hanya sekitar 9,2% dari total impor komoditas pertanian Indonesia yang berkisar US$13,2 miliar.

Dia mencontohkan impor sereal (HS10) dari AS sebesar US$375,9 juta dari total US$3,7 miliar atau sekitar 10%, dan untuk soybeans (HS12) sebesar US$1 juta dari total US$1,6 miliar. Menurutnya, hal ini menunjukkan ruang penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan beban fiskal.

Haryo lantas menjelaskan bahwa perusahaan Tanah Air dan AS telah menandatangani dua tahap nota kesepahaman pada 7 Juli 2025 dan 19 Februari 2026, yang didukung oleh asosiasi pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Oleh karena itu, dia menyebut fasilitasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional, dengan tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.

“Pemerintah akan terus menjamin impor memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku, serta akan mengambil langkah sesuai peraturan apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik,” pungkas Haryo.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai prioritas perlindungan dalam negosiasi tarif Amerika Serikat (AS). Pesan ini seiring perjalanan Presiden Prabowo bertemu Presiden AS Donald Trump untuk menandatangani kesepakatan dagang.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam.

“Terkait kebijakan tarif AS, dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor ke Amerika Serikat,” kata Shinta kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Berdasarkan data ekspor, Shinta memaparkan sejumlah komoditas dengan ketergantungan signifikan terhadap pasar AS.Dia mencontohkan, pakaian dan aksesori rajutan mencatat sekitar 61% ekspor ke AS, furnitur dan lampu sekitar 59%, olahan daging/ikan/krustasea sekitar 56%, serta produk kulit sekitar 56%. Adapun pakaian non-rajutan sekitar 49%, mainan dan perlengkapan olahraga sekitar 45%, dan alas kaki sekitar 33%.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja.

“Karena itu, sektor-sektor ini [industri padat karya] perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional,” terangnya.

Di sisi lain, Shinta menuturkan Apindo ikut terlibat dalam negosiasi tarif resiprokal AS dengan memberi masukan industri, memetakan hambatan usaha, hingga berkomunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.

Selain itu, Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

“Pendekatan Indonesia tidak bisa hanya defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga harus menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” terangnya.

Namun, dia mengingatkan perluasan akses pasar juga harus dibarengi dengan reformasi domestik untuk memperkuat daya saing jangka panjang.

Menurutnya, penguatan kepastian hukum, penerapan prinsip non-diskriminasi bagi investasi domestik dan asing, serta perbaikan regulasi ketenagakerjaan dan sistem pengupahan di industri padat karya harus ditangani secara serius.

“Semua kesepakatan perdagangan internasional seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural. Tanpa pembenahan domestik, berbagai perjanjian hanya akan menjadi aspirasi,” ujarnya.

Ke depan, Apindo berharap hasil negosiasi pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk nasional dan membuka peluang Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam diversifikasi rantai pasok AS.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Donald Trump guna menandatangani kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS serta menghadiri pertemuan kepala negara penandatangan Board of Peace.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memaparkan bahwa Presiden Prabowo direncanakan sesampai di AS yakni pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani perjanjian dagang dengan AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Haryo melalui siaran pers, Senin (16/2/2026).

Selain penandatanganan ART, yang merupakan hasil negosiasi panjang tarif impor antara RI dan AS, rangkaian kegiatan Prabowo turut meliputi pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara.

Pada pertemuan di Hambalang kemarin, Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat.

Presiden ke-8 itu mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Tidak hanya itu, Prabowo turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Melalui keterangan resmi, Haryo mengatakan bahwa secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS.

Sementara itu, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo turut ditujukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026.