Jakarta: Seiring berkembangnya remaja pada fase puncak dari proses tumbuh kembang, kemampuan berkomunikasi kini tidak lagi sekadar tentang menghafal kata-kata, melainkan tentang membangun rasa percaya diri, membuka peluang baru, dan pengembangan karakter diri. Menjawab kebutuhan tersebut, Cakap, institusi edukasi terkemuka di Indonesia, resmi meluncurkan inovasi terbaru mereka, Cakap Next.

Cakap Next hadir sebagai program pembelajaran Bahasa Inggris dan Mandarin yang dirancang khusus untuk mengajak anak belajar bahasa asing sejak dini, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi persaingan global yang ketat saat memasuki jenjang SMP hingga SMA. Melalui pengalaman belajar yang fleksibel, interaktif dan berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented), Cakap Next berkomitmen untuk mengubah cara pandang remaja terhadap pembelajaran bahasa asing.

"Kami percaya bahwa bahasa bukan sekadar mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah, melainkan sebuah keterampilan krusial yang terbentuk dari kebiasaan yang akan membantu remaja untuk lebih ekspresif, percaya diri dan membuka peluang untuk bersaing di kancah global.," ujar Cecillia Ong, COO Cakap.

Memperkuat Fondasi Sejak Dini untuk Masa Depan

Di era digital dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) menuntut generasi muda untuk tidak hanya aktif dan adaptif, tetapi juga memaksa generasi muda untuk menguasai bahasa secara kreatif. Cakap Next menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan kurikulum standar Internasional Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) komprehensif yang dirancang sesuai usia anak. Program ini berfokus pada keseluruhan aspek guna membangun fondasi kemampuan komunikasi berbahasa Inggris dan Mandarin yang kokoh di mata dunia Internasional.

Lebih dari itu, Cakap Next juga menyediakan program persiapan khusus tes Internasional seperti TOEFL dan IELTS Preparation untuk remaja. Program ini dihadirkan secara strategis untuk membantu para siswa mempersiapkan diri sejak dini dalam memenuhi persyaratan akademis demi melanjutkan studi ke luar negeri.

Memahami padatnya aktivitas sekolah, Cakap Next menghadirkan pengalaman belajar yang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan rutinitas harian remaja. Fleksibilitas ini juga didukung oleh kebebasan dalam memilih pengajar lokal maupun internasional, sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan belajar mereka dalam pantauan orang tua melalui aplikasi Cakap.

"Kami percaya setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Karena itu, Cakap Next dirancang agar proses belajar menjadi lebih personal, mulai dari pilihan guru, jadwal yang fleksibel, kurikulum berstandar internasional, hingga laporan perkembangan yang dapat dipantau orang tua. Harapannya, anak tidak hanya menguasai bahasa asing, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan siap menghadapi masa depan global," tambah Cecillia Ong.

Lebih dari sekadar menghafal tata bahasa (grammar), program berfokus untuk membangun keberanian berbicara (speaking confidence) sejak dini, sehingga anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi sekaligus kesiapan akademis yang matang saat memasuki usia remaja.

Melalui peluncuran Cakap Next, Cakap menegaskan kembali posisinya sebagai market leader dalam penyedia akses terhadap kursus Bahasa Inggris dan Mandarin berkualitas, yang juga adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi mitra terpercaya bagi para orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak-anak mereka.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas bumi dan liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri dinilai dapat membantu menjaga daya saing manufaktur nasional di tengah tekanan biaya energi. Namun, dampaknya terhadap pergerakan pasar keuangan diperkirakan belum akan terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Analis Mirae Sekuritas Novani Karina Saputri menjelaskan pemerintah memangkas harga gas industri dari kisaran USD20–23 per MMBTU menjadi sekitar USD13 per MMBTU melalui perluasan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurut Novani, kebijakan tersebut tidak ditempuh melalui skema subsidi langsung, melainkan menggunakan mekanisme burden sharing yang melibatkan pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta pelaku usaha di sektor midstream dan downstream. Skema itu dilakukan melalui penyesuaian penerimaan negara dan margin di sepanjang rantai pasok gas.

"Kebijakan ini hadir pada saat industri menghadapi tingginya biaya energi, melemahnya daya saing, serta meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada gas," ujar Novani.

Ia menambahkan, bagi industri yang menjadikan gas sebagai komponen utama produksi, biaya energi dapat menyumbang sekitar 30–50 persen dari total biaya operasional. Selama ini, harga gas yang lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga menjadi salah satu tantangan bagi daya saing industri nasional.

Dengan penurunan harga gas, beban operasional perusahaan diperkirakan akan berkurang sehingga margin usaha dapat membaik. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi, mengurangi potensi penutupan pabrik, serta menekan risiko terjadinya PHK.

Dari sisi makroekonomi, Novani menilai kebijakan ini lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi daripada pendorong pertumbuhan ekonomi yang besar.

"Jika risiko PHK di sektor industri intensif gas dapat ditekan, daya beli masyarakat berpotensi tetap terjaga sehingga konsumsi domestik tidak mengalami tekanan yang lebih dalam," katanya.

Meski demikian, ia menilai kontribusi kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih akan berlangsung secara bertahap. Efektivitasnya juga tetap bergantung pada pemulihan permintaan, baik dari pasar domestik maupun global.

Sementara itu, terhadap pasar keuangan, Novani berpandangan bahwa sentimen positif dari kebijakan HGBT belum cukup kuat untuk mengubah arah pergerakan pasar dalam waktu dekat.

"Pasar masih lebih dipengaruhi faktor-faktor makro, seperti volatilitas nilai tukar rupiah, tingginya premi risiko domestik, serta arus keluar dana asing yang masih berlangsung," jelasnya.

Karena itu, Novani tetap menyarankan investor menerapkan strategi investasi yang defensif. Salah satu alternatif yang dinilai menarik adalah memilih produk reksa dana dengan manajemen risiko yang baik serta memiliki rekam jejak kinerja yang konsisten mengungguli indeks acuannya berdasarkan indikator risk-adjusted return.

Ia juga menilai Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) masih menjadi pilihan yang relevan pada kondisi pasar saat ini karena menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi, volatilitas yang relatif rendah, serta potensi imbal hasil yang tetap kompetitif dibandingkan suku bunga deposito.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026 turun cukup tajam ke posisi 48 dari 70 negara, merosot dari peringkat 40 pada tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut dinilai mencerminkan semakin besarnya tantangan struktural yang dihadapi Indonesia di tengah persaingan regional yang semakin ketat.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa mengatakan, meskipun kinerja ekonomi Indonesia masih relatif kuat dan menempati peringkat 24 dunia, sejumlah indikator lain menunjukkan perlunya perbaikan mendasar untuk menjaga daya tarik investasi jangka panjang.

"Penurunan peringkat ini menunjukkan bahwa kekuatan fundamental makroekonomi saja tidak cukup. Investor juga sangat memperhatikan efisiensi birokrasi, kualitas infrastruktur, kepastian regulasi, dan produktivitas dunia usaha," ujar Jessica dalam risetnya.

Menurut dia, memburuknya efisiensi pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu faktor yang menekan daya saing nasional. Di saat yang sama, negara-negara pesaing seperti Vietnam terus memperkuat posisinya sebagai basis manufaktur dan tujuan investasi alternatif di kawasan Asia Tenggara.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya terlihat dari langkah Kementerian Keuangan yang mulai menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara bertahap dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Jessica menilai langkah tersebut merupakan bagian dari pengelolaan likuiditas yang lebih terintegrasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Meski berpotensi mengurangi likuiditas perbankan dalam jangka pendek, dampaknya diperkirakan tetap terbatas.

"Pertumbuhan dana pihak ketiga masih cukup kuat, sementara perbankan juga memiliki akses terhadap berbagai sumber pendanaan alternatif dan fasilitas likuiditas Bank Indonesia. Karena itu, kami melihat dampak penarikan SAL terhadap sektor perbankan relatif terkendali," jelasnya.

Dari sisi pasar keuangan, Bank Indonesia pada lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terbaru menyerap dana sebesar Rp18 triliun, turun sekitar 58 persen dibandingkan lelang sebelumnya yang mencapai Rp43 triliun. Meski demikian, bank sentral tetap mempertahankan tingkat imbal hasil yang tinggi untuk menjaga daya tarik instrumen berbasis rupiah.

Jessica mencatat yield SRBI tenor enam bulan berada di level 7,4 persen, tenor sembilan bulan 7,6 persen, dan tenor 12 bulan mencapai 7,7 persen. Permintaan investor kembali terkonsentrasi pada tenor 12 bulan yang menyumbang sekitar 93 persen dari total nominal yang dimenangkan.

"Minat yang tinggi pada tenor panjang menunjukkan investor masih bersedia mengunci imbal hasil yang menarik. Ini juga mencerminkan peran SRBI yang semakin penting sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar di tengah tingginya premi risiko domestik dan ekspektasi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama," kata Jessica.

Sementara itu, nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan dan sempat melemah hingga mendekati level Rp17.943 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut terjadi meskipun sentimen global menunjukkan perbaikan, ditandai dengan turunnya yield US Treasury dan melemahnya harga minyak Brent ke kisaran USD73,5 per barel.

Menurut Jessica, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor domestik masih menjadi penentu utama pergerakan rupiah. Penguatan indeks dolar AS (DXY) serta tingginya kebutuhan pembiayaan dalam negeri membuat tekanan terhadap mata uang Indonesia belum sepenuhnya mereda.

Di pasar obligasi, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun meningkat ke level 7,22 persen sehingga selisih imbal hasil dengan US Treasury atau spread INDOGB-UST melebar menjadi sekitar 274 basis poin. Oleh karena itu, Mirae Asset masih mempertahankan pandangan positif terhadap obligasi tenor pendek hingga menengah.

"Kami tetap lebih menyukai obligasi tenor pendek hingga menengah sambil menunggu perkembangan berikutnya, terutama hasil tinjauan sovereign rating Indonesia oleh S&P pada akhir Juli 2026 yang berpotensi menjadi katalis penting bagi sentimen investor dan arus modal asing," tutup Jessica.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2026 mengalami kemunduran signifikan.

Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 ekonomi dunia, turun dari posisi ke-40 pada 2025 dan jauh di bawah posisi ke-27 yang pernah dicapai pada 2024. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia kehilangan 21 tingkat dalam pemeringkatan daya saing global tersebut.

Penurunan tersebut terjadi di tengah kondisi ekonomi yang secara makro masih relatif solid. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi riil 5,1%, inflasi 1,91%, tingkat pengangguran 4,85%, serta memiliki ukuran ekonomi mencapai US$1,45 triliun.

Namun, laporan IMD menunjukkan bahwa ukuran ekonomi dan pertumbuhan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi produktivitas, kualitas institusi, efisiensi dunia usaha, serta daya saing jangka panjang.

Temuan ini menjadi semakin relevan di tengah gejolak pasar keuangan domestik pada 2026 yang ditandai pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS, keluarnya modal asing, dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kredibilitas kebijakan serta tata kelola ekonomi nasional.

Apa posisi Indonesia dalam peringkat daya saing dunia?

Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 negara pada IMD World Competitiveness Ranking 2026. Posisi tersebut memburuk dibandingkan:

• 2022: peringkat 44
• 2023: peringkat 34
• 2024: peringkat 27
• 2025: peringkat 40
• 2026: peringkat 48

Dengan kata lain, Indonesia kehilangan 21 posisi hanya dalam dua tahun sejak mencapai posisi terbaiknya di peringkat 27 pada 2024.

Seberapa Buruk Posisi Indonesia Dibanding Negara Lain?

Posisi Indonesia terlihat semakin menantang ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

Dalam kelompok Asia-Pasifik yang mencakup 15 ekonomi, Indonesia berada di peringkat ke-14, hanya berada di atas satu negara lain dalam kelompok tersebut, yakni Mongolia.

Sementara itu, di antara negara ASEAN yang masuk dalam pemeringkatan IMD 2026, Indonesia menempati posisi paling bawah.

Negara	Peringkat Global 2026
Singapura	1
Malaysia	15
Thailand	26
Vietnam	27
Filipina	47
Indonesia	48

Mengapa Peringkat Indonesia Turun Tajam?

Penurunan Indonesia bukan terutama disebabkan oleh memburuknya kinerja ekonomi.

Empat pilar utama daya saing Indonesia pada 2026 menunjukkan gambaran yang cukup kontras:

Pilar Daya Saing	2025	2026
Kinerja Ekonomi	24	24
Efisiensi Pemerintah	34	38
Efisiensi Bisnis	26	50
Infrastruktur	57	58

Fakta yang paling mencolok adalah anjloknya Efisiensi Bisnis (Business Efficiency) dari posisi 26 menjadi 50 hanya dalam satu tahun. Jika dibandingkan dengan posisi 2024, indikator ini telah turun dari peringkat 14 menjadi 50 atau merosot 36 tingkat dalam dua tahun.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan produktivitas, kualitas manajemen, akses pembiayaan, efisiensi operasional, dan kemampuan dunia usaha menciptakan nilai tambah.

Mengapa Ini Menjadi Paradoks?

Laporan IMD memperlihatkan adanya paradoks yang cukup menarik.

Indonesia masih memiliki sejumlah indikator yang relatif kuat:

• Pertumbuhan ekonomi riil 5,1% (peringkat 10 dunia)
• Populasi 284,44 juta jiwa (peringkat 4)
• Angkatan kerja 155,27 juta orang (peringkat 4)
• Inflasi 1,91%
• PDB sebesar US$1,45 triliun (peringkat 16 dunia)

Namun, peringkat daya saing keseluruhan hanya berada di posisi ke-48 dunia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa skala pasar yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan produktivitas, pendapatan per kapita, inovasi, dan efisiensi usaha.

Sumber: IMD.org.

Apa Kelemahan Terbesar Indonesia?

Laporan IMD menunjukkan sejumlah indikator yang masih menjadi titik lemah struktural Indonesia.

Beberapa subfaktor dengan peringkat terendah meliputi:

• Pendidikan: peringkat 63
• Infrastruktur ilmiah: peringkat 65
• Sikap dan nilai (Attitudes & Values): peringkat 53
• Produktivitas dan efisiensi: peringkat 54
• Keuangan: peringkat 55
• Praktik manajemen: peringkat 53
• Infrastruktur teknologi: peringkat 48

Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, inovasi, riset, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Apa Kekuatan Indonesia?

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan relatif.

Beberapa indikator yang memperoleh peringkat cukup baik antara lain:

• Stabilitas harga: peringkat 10
• Kebijakan pajak: peringkat 25
• Ekonomi domestik: peringkat 24
• Ketenagakerjaan: peringkat 28
• Keuangan publik: peringkat 37

Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi makroekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Namun, kekuatan tersebut belum cukup untuk mengimbangi berbagai kelemahan pada aspek produktivitas, institusi, inovasi, dan efisiensi bisnis.

Apa Tantangan yang Dicatat IMD untuk Indonesia?

IMD mencatat lima tantangan utama yang perlu dicermati Indonesia pada 2026:

1. Konfrontasi ekonomi global yang mengancam keamanan energi nasional.
2. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan.
3. Penyesuaian atau realokasi anggaran pemerintah.
4. Infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai.
5. Keterbatasan sumber pembiayaan.

Tantangan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta meningkatnya perhatian investor terhadap kualitas tata kelola dan kredibilitas kebijakan ekonomi.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Laporan IMD 2026 menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia tidak terletak pada ukuran pasar atau kemampuan mencatat pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang lebih besar justru berada pada kemampuan meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas institusi, memperbaiki kompetensi sumber daya manusia, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan efisiensi dunia usaha.

Dalam konteks persaingan global yang semakin bertumpu pada inovasi, teknologi, dan kualitas tata kelola, faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu utama kemampuan Indonesia untuk memperbaiki posisi daya saingnya pada tahun-tahun mendatang.

Fakta Penting

• Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 ekonomi dalam IMD World Competitiveness 2026.
• Posisi Indonesia turun delapan tingkat dibandingkan 2025 dan merosot 21 tingkat dibandingkan 2024.
• Indonesia berada di posisi ke-14 dari 15 ekonomi Asia-Pasifik yang dicakup IMD.
• Indonesia menjadi negara dengan peringkat terendah di antara negara ASEAN yang masuk dalam pemeringkatan IMD 2026.
• Kinerja ekonomi Indonesia tetap berada di peringkat 24, tetapi efisiensi bisnis anjlok dari posisi 26 menjadi 50.
• Pendidikan, infrastruktur ilmiah, produktivitas, dan pembiayaan menjadi sejumlah area yang masih tertinggal.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil pengolahan dan peringkasan dokumen IMD World Competitiveness Yearbook 2026 dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Seluruh fakta, data, dan angka yang disajikan merujuk pada sumber yang disebutkan dalam laporan dan telah melalui proses penyuntingan redaksional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perumahan terhadap sekitar 4.000 pekerja di PT Feng Tay Indonesia dinilai mencerminkan tekanan yang tengah dihadapi industri alas kaki nasional. Kondisi tersebut dipicu kombinasi penurunan pesanan ekspor dan melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, India, dan Kamboja.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan industri alas kaki berorientasi ekspor saat ini menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global di tengah persaingan yang makin ketat untuk mendapatkan pesanan dari merek-merek internasional.

Menurut dia, merek global umumnya memiliki jaringan produksi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan India. Karena itu, alokasi pesanan sangat bergantung pada tingkat daya saing masing-masing negara.

"Semua sangat tergantung pada iklim industri dalam negeri. Jadi permintaan global tuh kalau Indonesia nggak bisa penuhin, ya dia akan ke negara lain,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Meski demikian, Billie menegaskan kondisi tersebut tidak berarti seluruh investor akan meninggalkan Indonesia. Dampak yang lebih mungkin terjadi adalah berkurangnya volume pesanan dan penurunan kapasitas produksi.

"Tetapi bukan hengkang. Artinya di sini akan mengurangi tenaga kerja, akan mengurangi pesanan,” sebut Billie.

Dia mengatakan Vietnam masih menjadi pesaing utama Indonesia di industri alas kaki. Namun, India dan Kamboja mulai muncul sebagai tujuan investasi baru karena dinilai menawarkan iklim usaha yang lebih menarik bagi industri padat karya.

“Selama kita nggak gak berusaha memberikan iklim industri yang kondusif, pasti dia akan ke negara lain. Bahkan kita khawatirnya India akan menyalip [posisi Indonesia],” tambah Billie.

Karena itu, Aprisindo mendorong pemerintah segera memperbaiki iklim investasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan ekspansi industri alas kaki global. Menurutnya, kebijakan yang lebih mendukung industri padat karya menjadi kunci untuk mempertahankan investasi sekaligus membuka lapangan kerja.

Billie juga meminta pemerintah mempercepat proses perizinan, memberikan kepastian hukum, memperbaiki mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), menyediakan insentif fiskal, serta menjaga keandalan pasokan energi bagi industri.

“Kita sudah tertinggal sama Vietnam, jangan sampai tertinggal lagi sama yang baru-baru ini [India, Kamboja],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menargetkan besaran investasi pada sektor ekraf di Tanah Air dapat mencapai rentang Rp133,74 triliun hingga Rp157,65 triliun pada 2027 mendatang.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa angka tersebut ditetapkan sebagai instrumen untuk mendukung arah rencana kerja pemerintah (RKP) pada tahun depan, serta sebagai pelaksanaan mandat strategis dari Presiden melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Target tersebut menegaskan peran sektor Ekraf sebagai mesin baru penggerak transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” kata Riefky dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Dia melanjutkan, berdasarkan mandat yang sama, Kemenekraf juga dibidik dapat memiliki kontribusi pertumbuhan produk domestik bruto (PDV) sebesar 5,8%, pertumbuhan ekspor sebesar 5,5%, hingga nilai ekspor sebesar US$29,39 miliar.

Selain itu, terdapat pula rentang target pertumbuhan investasi sebesar 6,2% hingga 7,6%, serta target penyerapan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif sebesar 26,58 juta orang.

Menurutnya, sektor ekonomi kreatif dapat berkontribusi besar dalam kerja pemerintah khususnya pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi, dan industrialisasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Riefky menjabarkan sejumlah gagasan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, antara lain program aktivasi desa kreatif, aktivasi creative hub, kampanye Creative by Indonesia, serta dukungan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana.

“Dengan demikian, program Ekraf tahun 2027 tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat agenda prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan kepada Dewan bahwa Kementerian Ekraf masih memerlukan tambahan anggaran senilai Rp1,73 triliun dari pagu indikatif RAPBN tahun depan.

Menurutnya, besaran ini diperlukan guna memperkuat kinerja kementerian dalam mencapai berbagai target tersebut, sehingga tak hanya bertumpu pada kebutuhan operasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika disinformasi marak di ruang digital dan ketergantungan terhadap platform digital global makin tinggi, masyarakat makin membutuhkan media yang mampu menjadi penjernih informasi sekaligus penjaga ruang kebangsaan.

Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kohesi sosial, memperkuat identitas kebangsaan, dan menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Ketika informasi menjadi kekuatan baru dalam dinamika persaingan global, negara harus memastikan seluruh masyarakat termasuk di wilayah 3T, memiliki akses yang adil terhadap informasi yang terpercaya.

Lebih dari itu, media juga memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing Indonesia dalam lanskap ekonomi global. Penyiaran dan platform digital mampu menjadi penggerak industri kreatif, promosi pariwisata, pengembangan UMKM, hingga perluasan ekonomi digital nasional.

Di era ekonomi berbasis data dan konten, kekuatan media tidak lagi hanya diukur dari jangkauan audiens, namun juga dari kemampuannya menciptakan nilai ekonomi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat citra bangsa di tingkat internasional. Namun, di tengah optimisme transformasi digital tersebut, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang tidak dimiliki banyak negara lain, dan sangat berbeda dibandingkan negara-negara kontinental di Eropa, Cina, maupun India.

Di negara dengan dominasi wilayah daratan, pembangunan jaringan fiber optic (FO) pendukung internet berkecepatan tinggi relatif lebih mudah, cepat, dan murah karena infrastruktur dapat dibangun secara terhubung di satu hamparan daratan. Sementara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi kompleksitas geografis yang jauh lebih tinggi.

Akibatnya, penetrasi internet berkecepatan tinggi hingga kini masih lebih terkonsentrasi di wilayah urban dan pusat ekonomi, sementara wilayah rural masih menghadapi banyak keterbatasan akses. Namun, ketika internet terputus saat bencana, misalnya saat gempa bumi Yogya dan Cianjur, bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, media TV menjadi satu-satunya saluran informasi yang masih dapat diakses masyarakat. Di sisi lain, masyarakat di wilayah rural dan kawasan 3T, yang belum menikmati kemewahan internet cepat, masih sangat bergantung pada kehadiran TV digital terestrial DVB-T2 Free-to-Air (FTA) sebagai sarana utama memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, TV bukan sekadar media hiburan, melainkan sarana keterhubungan dengan negara dan ruang bersama untuk merasakan kebersamaan nasional. Dan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, misalnya di Nunukan, Talaud, dan Raja Ampat, TV masih menjadi cara paling sederhana untuk merasa terhubung dengan Indonesia.

Karena itu, penyiaran TV digital FTA harus diposisikan sebagai bagian penting dari upaya negara menjaga pemerataan akses informasi publik bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah ancaman disinformasi dan hoaks, fragmentasi sosial, dan ketimpangan digital, keberadaan jaringan TV digital FTA menjadi lapisan utama ketahanan informasi yang harus terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan. Meski demikian, perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi digital juga memaksa industri penyiaran untuk terus beradaptasi.

BERPIHAK MASYARAKAT

Menurut Deloitte (2023), pergeseran perilaku masyarakat membuat mayoritas penonton, khususnya generasi muda, enggan terikat jadwal tayang dan menuntut fleksibilitas akses di berbagai perangkat serta konten yang bisa ditonton ulang. Kondisi ini memaksa industri penyiaran TV untuk tidak lagi mengandalkan transmisi satu arah yang linier, melainkan harus beradaptasi dengan dunia internet dan jaringan seluler agar tetap relevan.

Lembaga Penyiaran berperan menjaga ruang publik, pemerataan akses informasi, dan penjaga kebersamaan masyarakat di tengah perubahan global. Oleh karena itu, transformasi digital harus memastikan layanan TV digital FTA tetap inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat krusial untuk memastikan sistem penyiaran nasional tetap berjalan inklusif, berkelanjutan, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.

LPP PELOPOR

LPP perlu diperkuat dalam transisi ini. Seperti BBC yang memimpin inovasi penerapan DVB-I di Inggris, dan ZDF di Jerman melakukan uji coba 5G Broadcast, momentum TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 menjadi peluang strategis untuk menegaskan perannya sebagai pelopor transformasi penyiaran nasional.

Dengan teknologi modern, platform digital, dan media sosial yang terintegrasi, TVRI dan juga RRI dapat memainkan peran penting sebagai sumber informasi publik yang tepercaya, dan pusat klarifikasi informasi dalam menghadapi disinformasi. Di sinilah negara harus hadir, bukan sekadar mengontrol isi siaran, tetapi memastikan dukungan infrastruktur dan penguatan media nasional agar manfaatnya nyata dirasakan masyarakat.

Salah satu contoh transformasi teknologi penyiaran global tersebut juga terlihat pada penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026, di mana inovasi teknologi tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam sistem produksi dan distribusi siaran.

Pemanfaatan sistem VAR, sensor pada bola, serta sistem kamera multi-angle beresolusi tinggi menghadirkan akurasi keputusan yang lebih presisi, transparansi pertandingan, dan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan imersif. Teknologi ini meningkatkan sportivitas dan keadilan pertandingan, serta menunjukkan bagaimana integrasi data, AI, dan sistem siaran modern menjadi standar baru dalam industri penyiaran global.

Teknologi akan terus berubah, tetapi kebutuhan bangsa terhadap informasi terpercaya, ruang kebersamaan nasional, dan media sebagai penjaga ketahanan nasional tidak akan pernah berubah.

Jakarta: Tingginya biaya logistik nasional kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan perdagangan dunia. Kondisi ini dinilai bukan hanya membebani dunia usaha, tetapi juga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menilai persoalan logistik di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari sisi transportasi semata.

Menurut dia, mahalnya biaya logistik lebih banyak dipengaruhi masalah struktural ekonomi nasional yang belum merata antarwilayah.

“Biaya logistik tinggi sebenarnya merupakan dampak dari ketimpangan pembangunan ekonomi, konektivitas wilayah, regulasi yang belum efisien, hingga masih adanya biaya ekonomi informal. Karena itu, solusi utamanya bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang lewat industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Yukki dalam keteranganya.

Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan justru berada di luar Jawa. Ketimpangan tersebut menyebabkan arus distribusi barang tidak seimbang.
Akibatnya, banyak truk, kapal, dan kontainer kembali tanpa muatan atau mengalami empty backhaul, yang pada akhirnya meningkatkan ongkos logistik nasional.

Selain itu, Yukki juga menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi pola impor CIF (Cost, Insurance and Freight) dan ekspor FOB (Free on Board). Skema tersebut membuat sebagian besar nilai tambah jasa logistik dan pelayaran lebih banyak dinikmati perusahaan luar negeri.

“Indonesia masih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah dan produk manufaktur, sementara rantai nilai logistik global belum sepenuhnya dikuasai,” katanya.

Karena itu, ia menilai percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Menurut Yukki, pengembangan industri pengolahan di daerah penghasil komoditas akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Hal itu diyakini mampu membentuk arus perdagangan dua arah yang lebih seimbang.

“Ketika daerah penghasil mulai memproduksi barang bernilai tambah, maka utilisasi kapal, truk, hingga kontainer akan meningkat. Efisiensi logistik nantinya terbentuk secara alami karena distribusi barang menjadi lebih merata,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan hilirisasi pada sektor mineral, energi, pertanian, perikanan, hingga perkebunan akan menjadi fondasi penting dalam membangun rantai pasok nasional yang lebih kuat. Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, lanjut Yukki, Indonesia akan terus menghadapi persoalan biaya logistik tinggi akibat ketimpangan aktivitas ekonomi dan minimnya industri bernilai tambah di berbagai daerah.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Transformasi menuju ekonomi hijau dinilai perlu dilakukan secara terintegrasi agar mampu memperkuat daya saing Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap keberlanjutan.

Pendekatan lintas sektor pun dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari kebijakan publik, praktik bisnis, inovasi teknologi, hingga pengembangan talenta.

Hal itu menjadi salah satu fokus yang diangkat dalam Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 yang akan digelar pada 19-20 Agustus 2026 di Jakarta.

Mengusung tema Indonesia’s Sustainability Leap: Driving the Future of National Competitiveness, forum tersebut dirancang menggunakan pendekatan 360 derajat yang mempertemukan berbagai dimensi keberlanjutan dalam satu ekosistem terintegrasi.

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap ekonomi hijau dan daya saing global, pendekatan tersebut dinilai penting agar transformasi keberlanjutan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Komite penyelenggara Indonesia Sustainability 360 Forum menyebut, transformasi keberlanjutan perlu diposisikan sebagai satu gerakan nasional yang kohesif dan berdampak.

Komite penyelenggara forum ini melibatkan sejumlah pihak, yakni Olahkarsa, Indonesia Business Council for Sustainable Development, Biosirkular, SURBAND ID, dan Inovasi Muda.

Penyelenggara menyebut keterlibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan transformasi keberlanjutan dapat dijawab secara menyeluruh.

Chairman Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Yoga Ananta, mengatakan keberlanjutan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan strategi bisnis dan daya saing nasional.

“Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 dirancang untuk menghadirkan ruang kolaborasi yang lebih menyeluruh, di mana strategi bisnis, kebijakan, inovasi, talenta, dan aksi keberlanjutan dapat saling terhubung. Melalui pendekatan 360 derajat, kami ingin mendorong transformasi keberlanjutan yang tidak hanya relevan secara strategis, tetapi juga berdampak nyata bagi daya saing Indonesia,” ujar Unggul dalam siaran pers, Jumat (14/5/2026).

Menurut dia, penguatan ekosistem keberlanjutan nasional perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga generasi muda.

Selain itu, pengembangan talenta juga dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau.

Karena itu, forum tersebut juga akan menghadirkan Sustainability Career Connect yang difokuskan pada pengembangan talenta dan koneksi karier di bidang keberlanjutan.

Tak hanya itu, pembahasan mengenai praktik keberlanjutan korporasi, ekonomi sirkular, hingga pengembangan kota berkelanjutan juga menjadi bagian dari fokus yang diangkat.

Unggul menyatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 berkomitmen untuk memperkuat ekosistem keberlanjutan nasional, mempercepat transformasi ekonomi hijau, serta mendorong daya saing Indonesia yang lebih tangguh dan inklusif di tingkat global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) membuka kantor perwakilan di Shenzhen, China. Langkah ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi global ke kawasan industri nasional.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, langkah tersebut merupakan strategi besar untuk meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia di kancah global.

“Himpunan Kawasan Industri Indonesia memandang ekspansi global ini sebagai langkah strategis untuk membuka akses investasi seluas-luasnya bagi seluruh anggota HKI di Indonesia,” kata Akhmad dalam keterangan, Rabu (15/4/2026).

Pembukaan kantor perwakilan di Shenzhen, China, merupakan bagian dari ekspansi global HKI. Selain ke negara tersebut, rencananya HKI turut membuka kantor di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Rusia.

“Ini upaya konkret kami dalam membangun konektivitas langsung dengan pusat-pusat ekonomi dunia,” tambah Ma’ruf.

Langkah ini merupakan tindak lanjut strategis atas Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI dan Kementerian Luar Negeri guna memperluas jangkauan internasional, khususnya di pasar China.

Adapun, sejumlah capaian investasi telah berhasil diraih sebagai hasil dari kerja sama tersebut, yang menjadi fondasi kuat untuk langkah ekspansi berikutnya.

Sementara itu, Ma’ruf menerangkan, dinamika global saat ini, termasuk ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, justru membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi destinasi alternatif investasi.

Menurutnya, HKI tidak hanya ingin berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai katalis dalam mendorong masuknya investasi berkualitas ke kawasan industri nasional.

Ke depan, HKI berkomitmen untuk terus memperluas jaringan internasional dan memperkuat kolaborasi lintas negara guna memastikan arus investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota.

“HKI siap bergerak lebih cepat, lebih luas, dan lebih strategis demi mendorong pertumbuhan kawasan industri Indonesia ke tingkat global,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mencatatkan capaian signifikan dalam diplomasi ekonomi pada kuartal I/2026. Melalui rangkaian kunjungan ke sejumlah negara mitra strategis, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi senilai total Rp1.314,71 triliun.

Tentunya, capaian komitmen investasi sebesar Rp1.314,71 triliun hasil safari global Presiden Prabowo Subianto menuai apresiasi sekaligus catatan kritis dari kalangan ekonom. Nilai jumbo tersebut dinilai sebagai sinyal positif kepercayaan investor global, namun belum menjamin peningkatan daya saing ekonomi Indonesia secara struktural.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman menilai bahwa angka komitmen investasi kerap kali tidak sejalan dengan realisasi di lapangan.

“Capaian komitmen investasi Rp1.314,71 triliun ini memang kuat sebagai signal of confidence, tetapi belum otomatis mencerminkan peningkatan daya saing struktural Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kesenjangan cukup lebar antara komitmen dan realisasi investasi. Pada 2025, realisasi investasi Indonesia berada di kisaran Rp1.900 triliun—angka yang secara historis sering kali lebih kecil dibandingkan total komitmen yang diumumkan pemerintah.

“Artinya, daya saing Indonesia belum ditentukan oleh kemampuan menarik MoU, melainkan oleh kemampuan mengeksekusi proyek secara cepat, pasti, dan efisien,” tegasnya.

Meski begitu, Rizal juga menyoroti posisi Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara pesaing di kawasan seperti Vietnam, khususnya dalam integrasi rantai pasok dan kemudahan ekspor.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan klasik, mulai dari biaya logistik tinggi, ketidakpastian regulasi, hingga inkonsistensi kebijakan.

“Diplomasi ini positif, tetapi belum cukup untuk memastikan Indonesia menjadi destinasi utama di kawasan tanpa perbaikan fundamental di dalam negeri,” jelasnya.

Bottleneck di Tahap Implementasi

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa tantangan utama justru terletak pada tahap implementasi proyek di dalam negeri. Sejumlah persoalan seperti tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, kesiapan lahan, hingga kepastian utilitas masih menjadi penghambat utama.

“Persoalan klasik seperti tumpang tindih regulasi pusat-daerah, kesiapan lahan, kepastian utilitas (energi dan infrastruktur), serta kualitas SDM masih menjadi bottleneck utama,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan risiko enclave economy, di mana investasi besar tidak memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi domestik.

“Ini yang sering menjelaskan mengapa investasi besar tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja,” tambahnya.

Dalam pandangannya, diplomasi ekonomi harus diiringi reformasi konkret di dalam negeri, seperti penyederhanaan perizinan berbasis waktu, penguatan koordinasi pusat-daerah, serta pemberian insentif berbasis kinerja.

“Diplomasi ekonomi harus diikuti dengan reformasi eksekusi. Tanpa itu, angka komitmen hanya akan menjadi headline, bukan engine of growth,” tegas Rizal.

Rizal juga menyoroti bahwa dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja sangat bergantung pada jenis proyek yang masuk. Jika didominasi sektor padat modal seperti hilirisasi berbasis teknologi, maka efek terhadap penyerapan tenaga kerja cenderung terbatas dalam jangka pendek.

Selain itu, kondisi global seperti ketegangan geopolitik dan volatilitas harga energi berpotensi membuat investor menunda realisasi investasi.

Realisasi Masih Jadi PR Besar

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira menilai bahwa persoalan utama memang terletak pada realisasi investasi.

Dia mencontohkan, komitmen investasi sebesar Rp294,9 triliun hasil kunjungan ke enam negara pada November 2025 belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) pada awal 2026.

“Belum terlihat dari komitmen jadi realisasi investasi sehingga antara komitmen dan realisasi gap-nya masih besar,” ujarnya.

Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah proyek-proyek investasi masih membutuhkan proses uji kelayakan (feasibility study) yang panjang, sehingga memperlambat eksekusi. Selain itu, ketidakpastian kebijakan juga menjadi faktor penghambat, termasuk isu perubahan aturan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Banyak ketidakpastian kebijakan… ikut jadi pertimbangan sebelum financial closing suatu proyek,” jelasnya.

Faktor Global Picu Sikap Wait and See

Dari sisi eksternal, kondisi geopolitik global seperti konflik yang memicu inflasi energi turut memengaruhi keputusan investor. “Investor wait and see dulu karena khawatir asumsi dalam perencanaan proyek berubah signifikan,” imbuh Bhima.

Dengan demikian, capaian diplomasi ekonomi pemerintah memang membuka peluang besar. Namun tanpa perbaikan fundamental di dalam negeri, terutama dalam eksekusi proyek dan kepastian regulasi, angka komitmen tersebut berisiko hanya menjadi pencapaian di atas kertas tanpa dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Sekretariat Presiden menunjukkan, agenda lawatan luar negeri tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga diarahkan untuk menarik investasi di sektor-sektor prioritas, mulai dari energi, mineral kritis, hingga teknologi masa depan.

Inggris Buka Keran Investasi Maritim

Kunjungan awal Prabowo pada 18—21 Januari 2026 ke Britania Raya menghasilkan komitmen investasi sebesar £4 miliar atau sekitar Rp90 triliun. Investasi ini difokuskan pada sektor maritim, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan, penguatan pendidikan, serta pengembangan ekosistem industri terkait.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional.

Agenda dilanjutkan ke Swiss, tepatnya di Davos, pada 21—23 Januari, yang menjadi ajang konsolidasi dengan pelaku ekonomi global. Meski tidak menghasilkan angka investasi langsung, forum ini dimanfaatkan untuk memperluas jejaring dan membuka peluang kerja sama.

Setelah itu, Prabowo bertolak ke Prancis pada 23—24 Januari guna memperkuat hubungan bilateral, khususnya di sektor pertahanan dan ekonomi.

Puncak komitmen investasi terjadi saat kunjungan ke Amerika Serikat pada 17—21 Februari 2026. Dalam lawatan tersebut, Indonesia berhasil mengamankan investasi senilai US$38,4 miliar atau sekitar Rp650 triliun melalui 11 nota kesepahaman (MoU).

Kesepakatan tersebut mencakup sektor strategis, antara lain mineral kritis dan mineral langka, pemulihan ladang minyak dan energi, komoditas pangan seperti jagung dan tekstil, teknologi semikonduktor, hingga pengembangan kawasan perdagangan bebas. Nilai investasi ini menjadi yang terbesar sepanjang kuartal I/2026 dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Kunjungan lanjutan ke London pada 23—24 Februari menitikberatkan pada kerja sama transfer teknologi. Salah satu kesepakatan penting adalah perjanjian kerangka kerja antara Danantara dan Arm Limited.

Kerja sama ini ditargetkan mampu melatih hingga 15.000 insinyur Indonesia, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor teknologi tinggi.

Prabowo juga menyambangi Yordania dan Uni Emirat Arab pada akhir Februari. Di Abu Dhabi, pembahasan difokuskan pada peningkatan investasi UEA di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan energi.

Langkah ini mempertegas strategi diversifikasi sumber investasi Indonesia, tidak hanya bergantung pada negara Barat, tetapi juga kawasan Timur Tengah.

Jepang dan Korea Selatan Perkuat Industri Masa Depan

Memasuki akhir kuartal I/2026, Indonesia mengamankan komitmen investasi besar dari Asia Timur. Kunjungan ke Jepang pada 29—31 Maret menghasilkan investasi senilai US$23,63 miliar atau sekitar Rp401,71 triliun melalui 11 MoU.

Kerja sama tersebut mencakup sektor energi dan sumber daya alam, teknologi dan digital, keuangan dan investasi hingga gaya hidup (lifestyle).

Sementara itu, lawatan ke Korea Selatan pada 31 Maret—2 April membukukan komitmen investasi sebesar US$10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun melalui 10 MoU dengan sektor prioritas meliputi ekonomi, energi, digital, kesehatan, hingga industri masa depan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.

Teddy menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar US$23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai US$10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam dialog dengan para pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya kesepakatan tersebut.

“Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat,” tandas Teddy.

Konsolidasi Diplomasi Ekonomi

Secara keseluruhan, rangkaian kunjungan ini mencerminkan strategi agresif pemerintah dalam mendorong diplomasi ekonomi. Tidak hanya berburu investasi, pemerintah juga menekankan transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan industri berbasis nilai tambah.

Dengan capaian Rp1.314,71 triliun dalam satu kuartal, pemerintah menempatkan investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan realisasi dari seluruh komitmen tersebut agar benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan industri domestik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani menyebutkan bahwa keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam berdialog dengan pelaku usaha menjadi faktor kunci yang mendorong respons positif dari dunia usaha.

“Mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedback-nya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka. Dan ini sangat-sangat direspons positif oleh dunia usaha,” ujar Rosan pada Rabu (1/4/2026).

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa kehadiran Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia turut meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi bersama (co-investment).

Termasuk, Rosan juga menyoroti bahwa banyak investor yang telah beroperasi di Indonesia kini justru berkomitmen untuk memperluas investasinya ke tahap berikutnya.

Menurut Rosan, kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang diakui oleh investor sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang.

“Karena itu adalah modal utama dari setiap investasi yang merupakan long term commitment kepada Indonesia. Dan ini juga diakui oleh mereka semua sehingga investasi yang masuk itu mereka malah menyampaikan untuk yang fase kedua,” jelasnya.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai agar segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

“Kami meyakini ke depannya investasi yang masuk ke Indonesia ini akan terus berkembang, dan memberikan, kembali lagi yang Pak Presiden sampaikan, manfaat untuk kita semua,” pungkas Rosan.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada Kuartal I/2026

Tanggal	Negara	Tempat	Komitmen Nilai Investasi	Rincian
18—21 Januari	Britania Raya	London	£4 miliar atau kurang lebih Rp90 triliun	Inggris berkomitmen menanamkan investasi, difokuskan pada sektor maritim, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan, pendidikan, dan ekosistem terkait.
21—23 Januari	Swiss	Davos	-	-
23—24 Januari	Paris	Paris	-	-
17—21 Februari	Amerika Serikat	Washington D.C	US$38,4 miliar atau sekitar Rp650 triliun	11 Memorandum of Understanding (MoU) Fokus: Mineral kritis dan mineral jarang. Pemulihan ladang minyak dan energi. Komoditas pangan (jagung) dan tekstil. Teknologi semikonduktor. Kawasan perdagangan bebas.
23—24 Februari	Britania Raya	London	Transfer teknologi	Perjanjian kerangka kerja Danantara-Arm Limited diharapkan menjadi dasar diadakannya pelatihan untuk 15.000 insinyur Indonesia
24—25 Februari	Yordania	Amman	-	-
25—26 Februari	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	-	Pembahasan peningkatan investasi UEA di RI
29—31 Maret	Jepang	Tokyo	US$23,63 miliar atau sekitar Rp401,71 triliun	11 Memorandum of Understanding (MoU) Fokus di bidang: Energi dan Sumber Daya Alam Teknologi dan Digital Ekonomi, Investasi dan keuangan Lifestyle
31 Mar—2 April	Korea Selatan	Seoul	US$10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun	10 Memorandum of Understanding (MoU) Sektor prioritas, mulai dari ekonomi, energi, digital, hingga kesehatan dan industri masa depan.
Total Komitmen Investasi sepanjang Kuartal I/2026			Rp 1.314,71 triliun

Sumber: Sekretariat Presiden (diolah) 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mempercepat pembahasan implementasi kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), dengan fokus pada solusi logistik ekspor di tengah eskalasi Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan tersebut dilakukan dalam rangkaian agenda reformasi World Trade Organization (WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 di Yaoundé, Kamerun yang digelar pada 26–29 Maret 2026.

Budi juga telah meminta delegasi Indonesia untuk bertemu dengan tim Uni Eropa guna membahas implementasi kerja sama dagang di tengah kondisi global saat ini.

Adapun, salah satu isu utama yang dibahas adalah efisiensi logistik ekspor dan impor agar implementasi IEU—CEPA tidak terhambat oleh kondisi global, termasuk dampak konflik Timur Tengah.

“Kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU. Jangan sampai nanti ketika implementasi EU-CEPA itu menjadi terhambat,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Budi, eskalasi konflik global justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing, khususnya dalam sektor logistik yang selama ini masih belum efisien.

Di sisi lain, Budi menyampaikan Kemendag juga telah berdiskusi dengan Dewan Pemakai Jasa Angkut Indonesia (Depalindo) untuk membenahi hambatan logistik, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan.

Ke depan, Kemendag berharap eskalasi antara Amerika Serikat (AS)—Israel dan Iran dapat segera mereda agar tidak terus menekan aktivitas perdagangan internasional.

“Mudah-mudahan sih cepat selesai [perang]. Dan saya yakin cepat selesai ya, karena dampaknya kan ke semua. Kan sudah banyak negara juga saya pikir pengin selesai karena semua terimbas,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi berharap reformasi WTO dapat memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.

“Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dalam forum tersebut, lanjut dia, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.

Selain itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.