Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) semakin terlibat dalam pembiayaan anggaran pemerintah usai terjadi lonjakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Hingga 16 Desember 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp327,45 triliun. Angka tersebut meningkat 13% dari realisasi pembelian SBN bulan lalu atau per 18 November 2025 sebesar Rp289,91 triliun.

"Ini [pembelian SBN] bagian kami untuk ekspansi likuiditas," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman Rapat Dewan Gubernur Desember 2025 secara daring, Rabu (17/12/2025).

Perry memaparkan bahwa dari total Rp327,45 triliun itu, porsi terbesar berasal dari program debt switching dengan pemerintah yang mencapai Rp241,99 triliun. Angka itu jauh melampaui porsi pembelian SBN di pasar sekunder.

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Sebagai catatan, pada akhir tahun lalu, Bank Indonesia dan pemerintah menyepakati pelunasan utang hasil burden sharing era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun akan melalui debt switching demi menjaga kesehatan profil utang pemerintah.

Saat itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menuturkan bahwa mekanisme debt switch merupakan transaksi pasar sekunder, sehingga akan mengurangi target penerbitan SBN di pasar primer pada 2025.

“Tujuan debt switch salah satunya untuk menjaga keseimbangan portofolio SBN dan meningkatkan likuiditas di pasar,” ujarnya, Senin (30/12/2024).

Nantinya, terkait dengan jenis SBN dan tenor akan disesuaikan dengan kebutuhan Bank Indonesia untuk melakukan operasi moneter untuk menjaga rupiah.

Bukan hal baru, debt switch merupakan transaksi di pasar sekunder yang lazim dan reguler dilakukan pada pasar keuangan global maupun domestik.

Dalam rangka pengelolaan portofolio, Suminto menyebutkan pemerintah secara reguler melakukan transaksi debt switch di pasar sekunder, dilakukan dengan investor SBN di pasar global dan domestik, melalui mekanisme penawaran umum maupun secara bilateral.

Dalam hal pelunasan utang burden sharing, Bank Indonesia pun memerlukan SBN untuk pelaksanaan operasi moneter serta sebagai underlying untuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI).