Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Wamena pada periode 2020–2023.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari dalam keterangannya menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyidikan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional.

“Perum Bulog menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Mustari sebagaimana keterangan resmi Perum Bulog pusat diterima di Jakarta, Sabtu.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan akuntabilitas, Bulog menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mendukung upaya penegakan hukum sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Bulog juga menegaskan kasus yang sedang ditangani merupakan dugaan perbuatan oknum yang terjadi pada periode enam tahun lalu dan tidak mencerminkan komitmen maupun integritas seluruh insan perusahaan BUMN pangan tersebut dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan penugasan pemerintah di bidang pangan.

Sejalan dengan upaya penguatan tata kelola, Bulog terus melakukan berbagai langkah perbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta penguatan manajemen risiko di seluruh lini organisasi guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Saat ini, operasional Bulog di wilayah Papua dan Papua Pegunungan tetap berjalan normal.

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai penugasan pemerintah lainnya tetap dilaksanakan secara optimal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bagi masyarakat.

“Kami memastikan seluruh layanan dan penugasan publik Bulog tetap berjalan dengan baik. Fokus utama kami adalah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai amanat pemerintah,” tambahnya.

Perum Bulog mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai preseden penting. Keberanian Korps Adhyaksa menyentuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis nasional, mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang impunitas bagi siapa pun yang berani menyelewengkan anggaran negara.

Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim menilai keputusan masuk ke dalam lini program strategis nasional ini sebagai langkah luar biasa yang menunjukkan pesan sangat kuat ke publik.

“Menurut saya, langkah ini tidak biasa dan menunjukkan pesan yang sangat kuat," ujar Abdul Hakim, Minggu (7/6/2026).

"Kalau kita melihat beberapa kasus sebelumnya, Presiden Prabowo dalam situasi tertentu masih memilih rute koreksi administratif atau pemberhentian, tanpa selalu membawa persoalan ke ranah hukum, seperti saat memberhentikan pimpinan OJK. Namun dalam konteks MBG, tampaknya beliau mengambil rute yang lebih tegas,” sambungnya.

Ketegasan hukum yang ditempuh oleh Kejaksaan Agung, dipandang sebagai bentuk komitmen tinggi untuk menjaga marwah institusi dan program negara dari praktik-praktik yang merusak tujuan besarnya.

“Saya membaca ini sebagai pesan keras kepada seluruh pemangku kepentingan MBG agar tidak main-main. Apalagi Presiden Prabowo juga mendorong lembaga-lembaga seperti Kejaksaan, KPK, PPATK, BPKP, dan institusi pengawasan lain untuk ikut mengawasi program ini secara serius,” kata Abdul Hakim.

Abdul Hakim melanjutkan, “mengapa ini penting? Karena MBG bukan sekadar program makan gratis. Program ini memiliki nilai strategis dan filosofis yang besar: mengurangi stunting, menekan anemia, memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan ibu menyusui, serta menyiapkan generasi Indonesia agar memiliki kapasitas kognitif dan fisik yang lebih baik. Sayangnya, nilai ideal itu bisa rusak apabila tata kelolanya buruk. Karena itu, langkah Kejaksaan Agung perlu diapresiasi sebagai bagian dari koreksi besar agar MBG kembali pada tujuan utamanya.”

Langkah hukum ini sekaligus mematahkan anggapan lama bahwa program strategis pemerintah tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum. “Di tengah kritik keras terhadap tata kelola MBG, saya memberikan apresiasi besar atas keberanian Presiden Prabowo melakukan koreksi. Sebab selama ini ada anggapan bahwa program MBG terlalu strategis sehingga sulit disentuh,” ujarnya.

Namun, ia melanjutkan, langkah hukum ini justru menunjukkan bahwa program strategis tidak boleh menjadi ruang impunitas. "Semakin besar nilai strategis sebuah program, semakin besar pula kewajiban negara untuk menjaganya dari penyimpangan," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memastikan akan membawa kasus dugaan skandal penggunaan r iset palsu oleh peneliti Indonesia dalam forum ilmiah dunia ke jalur hukum. Brian menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus mengumpulkan data-data terkait kasus tersebut.

Mendiktisaintek memastikan jika data-data telah terkumpul maka kasus dugaan skandal riset palsu ini akan dibawa ke proses hukum.

"Dan kami saat ini sedang terus-menerus mengumpulkan data-data apa yang nantinya bisa kita lakukan proses hukum terhadap terduga pelaku ini. Karena kami meyakini kalau tidak ada tindakan hukum, kami khawatir tidak memberikan efek jera," kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa tim Investigasi telah menemukan adanya penggunaan afiliasi tanpa izin dari kampus tertentu di Indonesia.

"Nah dengan begitu artinya kan mereka menggunakan, mencatut nama perguruan tinggi tanpa izin dan juga berarti melakukan penipuan, begitu," ujarnya.

Oleh karena itu, tutur Brian, temuan ini yang akan terus dikoordinasikan tim Investigasi dengan pihak-pihak terkait. Dia menyebut, banyak masukan kepada Kemendikti, meskipun secara status pelaku di luar perguruan tinggi, tetapi secara etika dan juga secara pandangan dunia internasional ini bisa membuat citra yang negatif untuk peneliti-peneliti di Indonesia.

"Karena misalnya dari sisi substansi yang disampaikan itu memang kualitasnya sangat tidak memadai untuk sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

"Jadi ini yang kami akan coba proses terus sehingga diharapkan memberikan efek jera dan juga diharapkan juga tidak membuat banyak ada lagi oknum-oknum yang melakukan tindakan serupa," tegas Brian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memerintahkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menghentikan segala bentuk proses hukum dan intimidasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

"Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Dony menekankan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai muruah BUMN. Penghentian proses hukum merupakan salah satu dari tiga instruksi yang diberikan oleh Dony kepada Direksi PTPN.

​Instruksi lain adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN akan memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Kakek Mujiran agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak.

​”Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan," kata Dony.

Dony juga melayangkan teguran keras kepada manajemen PTPN menyusul ramainya kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

​"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran,” ujar Dony.

​Dony Oskaria secara tegas mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

“BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," kata Dony.

Dony menyampaikan ​permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan itu.

Dony juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, diwajibkan turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

“Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat,” kata Dony.

​Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh Direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

“​BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony menegaskan.

Mujiran merupakan seorang lansia berumur 72 tahun di Lampung yang nekat mengambil getah karet milik PTPN untuk dijual guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Mujiran lantas disidang di Pengadilan Negeri Kalianda akibat kasus penggelapan getah karet PTPN.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kewenangan peradilan dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer kembali memicu perdebatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah suatu perkara seharusnya diperiksa di peradilan umum atau peradilan militer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami dasar hukum dan sistem yang mengatur kewenangan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai proses penegakan hukum yang berjalan.

Secara konstitusional, kata dia, norma mengenai sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan adanya empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), salah satunya peradilan militer.

Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sementara itu, pengaturan lebih spesifik mengenai peradilan militer hingga saat ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang tetap berlaku sebagai hukum positif.

"Keberadaan dan kewenangan peradilan militer memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya, Selasa (28/4/2026).

Dalam praktiknya, kata dia, sistem hukum militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem sipil, terutama dalam hal kecepatan penanganan perkara.

Pada kasus yang menjadi perhatian publik, langkah cepat yang dilakukan oleh aparat, termasuk penahanan terhadap oknum prajurit dalam waktu singkat, menunjukkan efektivitas mekanisme internal militer.

"Hal ini tidak terlepas dari peran atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga disiplin prajurit," katanya.

Sistem komando memungkinkan tindakan korektif dilakukan secara segera, sehingga potensi pelanggaran dapat ditangani tanpa penundaan yang berlarut.

"Seringkali muncul anggapan bahwa peradilan militer cenderung memberikan hukuman ringan atau melindungi anggotanya. Namun, berbagai fakta hukum menunjukkan sebaliknya," tegasnya

Dalam banyak kasus, justru terdapat pemberatan hukuman terhadap pelaku dari kalangan militer, termasuk sanksi tambahan seperti pemecatan tidak dengan hormat dan pencabutan hak pensiun. Bahkan, dalam sejumlah perkara, vonis yang dijatuhkan tergolong berat, seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

"Hal ini menunjukkan sistem peradilan militer memiliki mekanisme penegakan hukum yang tegas dan tidak serta-merta memberikan perlindungan terhadap pelanggaran," ujarnya.

Isu lain yang kerap disorot adalah transparansi dalam proses persidangan militer. Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya, peradilan militer bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan rahasia negara.

Selain itu, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan militer juga berada dalam pengawasan internal dan eksternal, termasuk oleh Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, mekanisme kontrol terhadap proses peradilan tetap berjalan untuk menjamin akuntabilitas dan integritas.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani peradilan militer memperlihatkan konsistensi dalam penegakan hukum. Vonis berat, termasuk penjara seumur hidup, pemecatan dari dinas militer, hingga hukuman mati, menjadi bukti bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran serius.

"Rekam jejak ini sekaligus membantah anggapan bahwa peradilan militer bersifat lunak atau tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi," tegasnya.

Peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Memahami konteks, dasar hukum, serta mekanisme yang berlaku menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai secara objektif setiap proses hukum yang berjalan.

"Peradilan militer bukanlah ruang impunitas, melainkan instrumen hukum negara yang dirancang untuk menegakkan keadilan, dan pertanggungjawaban secara cepat serta tegas terhadap pelanggar hukum di lingkungan keprajuritan," tandasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai proses hukum terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah Cs belum selesai. Semua pihak diminta menunggu proses hukum selanjutnya yakni upaya kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami melihat proses hukum terhadap Delpedro dkk masih sangat panjang. Kini jaksa penuntut umum sudah mengajukan kasasi atas putusan bebas dalam perkara penghasutan demonstrasi bulan Agustus 2025 lalu," kata Edi Hasibuan yang menjabat Direktur Eksekutif Lemkapi di Jakarta, Senin (30/3/1026).

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjsna Ubhara Jaya ini menyebut, proses hukum terhadap keempat aktivis tersebut masih berjalan. Putusan tingkat pertama sesuai aturan belum bisa jadi patokan bahwa proses hukum sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap alias in kracht van gewijsde.

"Bila merujuk pada pada prinsip res judikate vetitate habitur menegaskan bahwa suatu putusan baru memiliki kekuatan sebagai kebenaran hukum yang final apabila telah berkekuatan hukum tetap. Kita percaya Delpedro Cs bakal mendapatkan putusan yang adil," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memvonis bebas empat terdakwa kasus penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh pada Agustus 2025. Keempat terdakwa tersebut yakni, Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar pada 6 Maret 2026.

JAKARTA - Polri memastikan bakal mengusut tuntas kasus dugaan keterlibatan narkoba yang menyeret mantan Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifandi Efendi. Meski masa penempatan khusus (patsus) telah berakhir, proses hukum dipastikan tidak berhenti di sidang etik saja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berulang kali menekankan tidak ada toleransi bagi anggota yang bermain-main dengan narkoba.

"Bapak Kapolri itu sudah berulang kali dalam berbagai kesempatan menyampaikan komitmen ya, terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkoba," kata Isir kepada awak media, Minggu (1/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun pembeking peredaran narkoba, akan ditindak secara tegas tanpa pengecualian.

"Demikian juga kalau ada individu-individu yang kemudian terlibat dalam tadi, entah membekingi atau gini, itu akan dilakukan tindakan yang tegas. Tidak ada toleransi dan tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas, enggak ada," ujar Isir.

Terkait kasus spesifik di Tana Toraja, Isir memastikan bahwa penyidikan pidana tetap berjalan beriringan dengan proses internal kepolisian.

"Untuk kasus yang di Tana Toraja sama. Itu proses hukumnya akan terus berjalan. Dan sekarang masih dalam proses," ucap Isir.

Ia menekankan bahwa Polri tetap pada jalur penegakan hukum yang keras. "Tetap, kita akan lakukan apa, penegakan hukum secara tegas. Itu sudah komitmen Polri, berulang kali disampaikan oleh Bapak Pak Kapolri juga ya. Gitu. Narkoba itu musuh bersama," tegas Isir.

JAKARTA - Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni menyatakan sudah memaafkan para pelaku penjarahan rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara penjarahan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026).

Dalam persidangan, Sahroni menegaskan sikap pribadinya terhadap para pelaku. “Secara manusiawi sudah saya maafkan,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Sahroni mengungkapkan bahwa tidak semua pelaku penjarahan rumahnya diproses hukum. Sebagian pelaku yang mengembalikan barang jarahan dan meminta maaf, dia anggap selesai perkaranya.

“Malah saya kasih duit pulang,” ujar Sahroni.

Kendati demikian, Sahroni menegaskan proses hukum tetap berjalan demi efek jera dan agar tidak menjadi pembenaran bagi tindakan serupa. Pernyataan tersebut kemudian didalami kuasa hukum terdakwa.

“Menginformasikan bahwa saudari terdakwa ini mengembalikan (barang jarahan) sebelum ada pelaporan. Datang bersama orang tuanya untuk mengembalikannya ke pos penjagaan di rumah saksi (Sahroni),” ujar kuasa hukum.

Menanggapi hal tersebut, Sahroni menyampaikan klarifikasi. “Waktu itu mungkin ada yang mengembalikan tiba-tiba, tetapi tidak ada komunikasi dengan perwakilan yang ada di rumah saya,” katanya.

Sahroni menuturkan, sebagian pelaku datang mengembalikan barang saat proses hukum sudah berjalan. “Ada waktu itu akhir September dua orang ibu-ibu datang ke saya, tetapi waktu itu proses hukum sudah berjalan. Waktu di awal banyak orang mengembalikan saya suruh pulang, tidak ada mereka yang sudah mengembalikan terus ditangkap,” tutur Sahroni.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ranto Sabungan Silalahi mengungkapkan terdapat sembilan terdakwa dari tiga perkara yang disidangkan terkait penjarahan rumah Sahroni.

JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkap deretan pasal "bermasalah" dalam KUHP dan KUHAP yang baru berlaku efektif mulai Jumat, 2 Januari 2026. Pasal bermasalah itu mencakup demonstrasi hingga makar.

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, salah satu klausul yang bermasalah dalam KUHP terkait kebebasan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ia berkata, KUHP baru membuat norma hukuman baru yang lebih berat dibanding KUHP lama.

"Jadi KUHP baru ini justru menimbulkan norma baru. Dan orang-orang yang mengekspresikan pendapatnya, dia bisa kena pidana," kata Isnur dalam keterangannya, yang dikutip, Sabtu (3/1/2026).

Klausul itu, termaktub dalam Pasal 256 KUHP. Dalam klausul itu, menyebutkan, bagi kelompok yang tak izin saat melakukan unjuk rasa atau pendapat di muka umum dan berdampak terganggunya kepentingan umum bisa dibui 6 bulan.

"Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," tulis klausul itu.

Tak hanya itu, Isnur juga menyoroti hukuman dalam klausul makar di KUHP baru. Hukuman ini dinilai lebih berat dibanding KUHP lama.

"Kalau di KUHP yang lama yang katanya kolonial itu makar diancam dengan seumur hidup, sekarang tambahannya dengan pidana mati," ujar Isnur.

Selain itu, Isnur juga menyoroti Pasal 411 dan Pasal 412 terkait perzinaan dan kohabitasi. Dalam pasal tersebut, mengatur hukuman bagi orang yang tanpa terikat suami-istri melakukan hubungan badan dan hidup bersama.

"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 411 ayat (1) KUHP.

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 412 ayat (1) KUHP.

Isnur juga menyoroti Pasal 336 yang mengatur hukuman bagi orang yang "mengusik" hewan dan berakibat mengganggu orang lain selama 6 bulan atau denda paling banyak Kategori II. Padahal, kata dia, di KUHP lama hukuman terkait ini hanya 6 hari.

"Ini teman-teman, ancamannya bisa jadi kena eh penjara lebih lama dibandingkan pidana yang sebelumnya. Kan kalau KUHP itu kan klaimnya ingin lebih bebas gitu ya, ingin lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia. Namun justru dari sini kita bisa lihat ancamannya lebih mengerikan gitu," ujar Isnur.

Sementara di KUHAP, Isnur menyoroti sejumlah klausul yang memberi kewenangan subjektif penyidik, seperti penggeledagan, pemblokiran, penyitaan yang diatur dalam Pasal 120, Pasal 112 dan Pasal 140 RKUHAP.

"Itu memang diatur seolah-olah lebih lengkap eh pengaturan di atasnya. Tetapi setiap pasal itu dikunci dengan kata kunci 'keadaan mendesak' ya. Sehingga apa sih arti keadaan mendesak? Di sini dijelaskan dengan situasi berdasarkan penilaian penyidik," ucap Isnur.

"Jadi, jadi ya kapan pun penyidik bisa nilai 'wah ini keadaannya mendesak', ya sudah kapan pun saya bisa blokir, menggeledah, menyita ya. Ini pasal yang sangat berbahaya, suka-suka eh penyidik ya, suka-suka polisi di sini gitu," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, seluruh pakaian bekas impor ilegal hasil penyelundupan tetap dimusnahkan sesuai prosedur. Ia membantah isu yang menyebut pemerintah menahan atau menunda pemusnahan sebagian barang sitaan.

"Kecurigaan untuk tidak dimusnahkan itu tidak benar. Karena hari ini, jadi pemusnahan itu tidak hanya di sini, ada di beberapa tempat, salah satunya adalah di Bogor ini. Ini yang hari ini adalah 500 balpres, dan totalnya sudah 16.591 ya," kata Budi dalam pemusnahan pakaian bekas di PT Prasadha Pamunah Limbah di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025).

Prosesnya berjalan simultan di berbagai lokasi karena volume barang yang disita sangat besar. Budi menegaskan seluruh prosedur mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk tindakan pidana pada pelaku penyelundupan.

"Jadi memang prosesnya berlanjut. Jadi kalau sesuai Permendag kan kita pemusnahan atau re-ekspor, ya kemudian juga melibatkan sanksi administrasi. Tetapi proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari K/L yang berwenang untuk itu," ujarnya.

Artinya pemerintah tak hanya berhenti pada penutupan usaha para distributor yang terlibat. Langkah hukum juga dipastikan berjalan.

"Jadi kita sekarang ini menindaklanjuti Permendag bahwa pelanggaran ini sanksinya adalah sanksi administrasi, bisa ditutup perusahaannya, dan yang kedua melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang-barang yang telah diimpor," tegasnya.

Seluruh proses penindakan terhadap penyelundupan thrifting tetap berjalan hingga tuntas. Budi pun menjelaskan alasan pemusnahan tidak dilakukan di Bandung, lokasi temuan awal.

"Barang-barangnya ditemukannya di Bandung, ada 11 gudang. Kemudian pemusnahan ada di beberapa tempat, termasuk di sini. Kenapa tidak di Bandung? Ya kebetulan di sini juga banyak perusahaan pemusnahan. Kita ingin cepat proses pemusnaannya," tuturnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal mengambil langkah hukum terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Selain itu, jaksa eksekutor saat ini sedang mencari keberadaan Silfester Matutina.

Langkah ini untuk memberi kepastian hukum. “Kita pastinya akan mengambil langkah-langkah hukum yang nantinya akan memberikan kepastian hukum,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).

Anang menambahkan bahwa saat ini jaksa eksekutor tengah mencari Silfester Matutina.

“Silfester yang jelas, jaksa eksekutor sedang mencari yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Silfester Matutina dilaporkan oleh keluarga JK ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Laporan itu terkait tudingan masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK.

Silfester juga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta 2017 silam. Lalu, Silfester divonis 1,5 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi nomor 287/K/Pid/2019.