JAKARTA - Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni menyatakan sudah memaafkan para pelaku penjarahan rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara penjarahan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026).

Dalam persidangan, Sahroni menegaskan sikap pribadinya terhadap para pelaku. “Secara manusiawi sudah saya maafkan,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Sahroni mengungkapkan bahwa tidak semua pelaku penjarahan rumahnya diproses hukum. Sebagian pelaku yang mengembalikan barang jarahan dan meminta maaf, dia anggap selesai perkaranya.

“Malah saya kasih duit pulang,” ujar Sahroni.

Kendati demikian, Sahroni menegaskan proses hukum tetap berjalan demi efek jera dan agar tidak menjadi pembenaran bagi tindakan serupa. Pernyataan tersebut kemudian didalami kuasa hukum terdakwa.

“Menginformasikan bahwa saudari terdakwa ini mengembalikan (barang jarahan) sebelum ada pelaporan. Datang bersama orang tuanya untuk mengembalikannya ke pos penjagaan di rumah saksi (Sahroni),” ujar kuasa hukum.

Menanggapi hal tersebut, Sahroni menyampaikan klarifikasi. “Waktu itu mungkin ada yang mengembalikan tiba-tiba, tetapi tidak ada komunikasi dengan perwakilan yang ada di rumah saya,” katanya.

Sahroni menuturkan, sebagian pelaku datang mengembalikan barang saat proses hukum sudah berjalan. “Ada waktu itu akhir September dua orang ibu-ibu datang ke saya, tetapi waktu itu proses hukum sudah berjalan. Waktu di awal banyak orang mengembalikan saya suruh pulang, tidak ada mereka yang sudah mengembalikan terus ditangkap,” tutur Sahroni.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ranto Sabungan Silalahi mengungkapkan terdapat sembilan terdakwa dari tiga perkara yang disidangkan terkait penjarahan rumah Sahroni.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan seluruh pelaku penjarahan di sejumlah minimarket Pulau Sumatra sudah dibebaskan.

Sigit menegaskan sampai saat ini sudah tidak ada lagi pelaku penjarahan yang diamankan kepolisian.

"Sudah tidak ada lagi, yang diamankan semua sudah kita lepas," ujar Sigit di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, dikutip Kamis (4/12/2025).

Dia menambahkan bahwa pihaknya memahami perbuatan penjarahan itu didorong karena kebutuhan logistik. Alhasil, pelaku dinilai tidak memiliki niat jahat sama sekali.

"Kita juga paham saat itu mereka hanya membutuhkan logistik makanan dan saat ini semua sudah dilepas," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meluruskan bahwa tak ada penjarahan di Gudang Bulog Sibolga.

Praktikno menekankan, kerumunan masyarakat itu merupakan antrean warga yang tengah menunggu pembagian bantuan beras 5 kilogram.

"Yang sebenarnya terjadi saat itu di sibolga pemberian bantuan kemudian bisa berjalan dengan baik dan awalnya memang berkerumun, kemudian sudah bubar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus penjarahanminimarket Alfamart-Indomaret diduga terjadi di Sibolga, Sumatra Utara, imbas bencana banjir dan longsor dan bantuan yang belum mencukupi kebutuhan korban. Lantas, apakah kerugian tersebut ditanggung asuransi?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menjelaskan bahwa tidak ada standar baku terkait perlindungan asuransi untuk risiko huru-hara atau penjarahan di sektor ritel modern.

Solihin menerangkan, setiap gerai memiliki perjanjian polis masing-masing antara pemilik gerai dan perusahaan asuransi, sehingga perlindungan yang diberikan juga bisa berbeda-beda.

“Tergantung ya [pemilik gerai memberikan asuransi atau tidak]. Kan kalau asuransi kan pasti ada pengecualian-pengecualian, apakah itu [penjarahan] termasuk yang dikecualikan, apakah termasuk, nah, itu yang kita enggak tahu,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Dia mencontohkan beberapa risiko seperti banjir biasanya sudah jelas tercantum dalam polis, tetapi untuk kejadian luar biasa seperti huru-hara belum tentu diakomodasi.

Menurutnya, hubungan antara gerai ritel dan perusahaan asuransi berlangsung dalam skemabusiness to business(B2B), sehingga setiap gerai bisa memiliki cakupan perlindungan yang berbeda.

Selain itu, Solihin menyebut perusahaan asuransi juga berhak menilai apakah mereka bersedia menanggung kejadian yang dinilai berada di luar prediksi atau di luar kejadian normal.

“Biasanya kan asuransi ada proposal atas jaminan yang diberikan atau disepakati, seperti itu,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomaret di Sibolga, Sumatra Utara. Selain itu, gudang Perum Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Berdasarkan catatanBisnis, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang. Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” kata Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025).

KEMENTERIAN Perdagangan atau Kemendag telah berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) usai penjarahan di sejumlah minimarket di lokasi terdampak banjir Sumatera, di Sibolga, Sumatera Utara. “Ini kejadian luar biasa, kita juga sudah komunikasi dengan Aprindo,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan, di Graha Mandiri, Selasa, 2 Desember 2025.

Iqbal mengatakan telah menemui perwakilan Aprindo pagi tadi untuk mendiskusikan penjarahan tersebut. Aprindo, kata dia, lebih mementingkan bagaimana masyarakat yang terdampak banjir mendapatkan barang kebutuhan pokok. “Itu (penjarahan) bukan menjadi fokus perhatian dari Aprindo."

Aprindo juga telah mengirimkan bantuan sekitar lima truk ke lokasi bencana. Saat ini pemerintah fokus menyediakan bantuan pokok kepada masyarakat terdampak. Dalam memberikan bantuan, pemerintah juga menggandeng pelaku usaha.

Soal kebutuhan di wilayah terdampak, Iqbal menyatakan masyarakat tidak hanya membutuhkan kebutuhan pokok seperti makanan. Lebih dari itu, Iqbal menyoroti kebutuhan lainnya seperti selimut hingga perlengkapan bayi.

Penjarahan sebelumnya terjadi di Sibolga di tengah bencana banjir Sumatera. Kejadian itu dibenarkan oleh kepolisian. "Benar, sudah ditangani polres setempat," kata Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Ajun Komisaris Besar Siti Rohani kepada Tempo, Ahad, 30 November 2025.

Siti menyatakan belasan warga yang diduga terlibat dalam penjarahan tersebut kini telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Sibolga.

Penjarahan juga terjadi di Gudang Bulog di Kecamatan Sarudik, Kota Sibolga, Sumatera Utara. “Terjadi penjarahan di sejumlah retail modern di Kota Sibolga. Kondisi tersebut kemudian berlanjut ke Gudang Bulog,” kata Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto pada Ahad, 30 November 2025.

Aparat keamanan sempat mencoba menghalau massa, tetapi situasi tidak terkendali karena desakan kebutuhan pangan. “Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat,” ujar Budi dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ihwal penjarahan di sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret di Sibolga, Sumatra Utara.

Ketua Umum Aprindo Solihin menilai peristiwa tersebut hanya dilakukan oleh oknum dan tidak mencerminkan niatan dari pelaku industri.

“Kan itu hanya dilakukan oleh oknum, kan nggak ada niatan,” kata Solihin saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Sayangnya, Solihin juga enggan merinci jumlah anggota Aprindo yang terdampak.Namun, dia menyatakan fokus utama saat ini bukan menghitung kerugian materiil anggota, melainkan memastikan bantuan cepat dan tepat sasaran bagi para korban banjir di wilayah Sumatra.

Dia menyampaikan anggota Aprindo telah berupaya memberikan bantuan, meski jangkauan terbatas melalui aparat kepolisian setempat, lantaran tidak dapat langsung menjangkau semua lokasi terdampak.

Sebelumnya diberitakan, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomarat di Sibolga, Sumatra Utara. Selain itu, gudang Perum Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Berdasarkan catatanBisnis, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang.

Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” kata Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025).

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut peristiwa penjarahan ritel di sejumlah wilayah di Sumatra merupakan dampak dari sulitnya warga mendapatkan kebutuhan pokok.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Edy K Wahid menilai, pemerintah harus mengesampingkan unsur pidana terkait peristiwa penjarahan tersebut. Dia menilai, reaksi masyarakat bukan didasari atas niat jahat untuk melakukan penjarahan.

Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi penanganan bencana agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menjelaskan penyebab terjadinya aksi penjarahan di sejumlah daerah terdampak banjir, khususnya di Sibolga, Sumatera Utara.

Tito menegaskan aksi itu dipicu kondisi masyarakat yang terisolir dan kesulitan mendapatkan pasokan logistik pascabencana.

”Masalah penjarahan, ya ini beberapa daerah yang terjadi, kebanyakan yang terekspos di daerah Sibolga. Karena memang banyak yang daerah yang terisolir tadi, dan enggak gampang untuk langsung melakukan dropping kepada mereka. Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Tito menyebut pemerintah pusat bergerak cepat merespons situasi tersebut. “Tapi langsung Bapak Menko PMK, Pak Pratikno, langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung ngambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur,” ujarnya.

Tito menambahkan, pendistribusian bantuan kini tengah digencarkan agar tidak ada lagi warga yang mengalami kekurangan kebutuhan dasar.

“Droppingnya cukup. Sekarang lagi, kita lagi mencari lagi daerah-daerah mana lagi yang terisolir, yang masyarakat memerlukan bantuan, kalau bisa darat-darat, kalau nggak bisa darat, laut, nggak bisa juga, lewat udara. Banyak yang dropping juga menggunakan udara,” ucapnya.

JAKARTA - Video aksi penjarahan di Gudang Bulog Sarudik, Sibolga, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video tampak massa menyerbu gudang dan membawa keluar bahan pangan seperti beras dan minyak goreng. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyebut bahwa peristiwa ini merupakan buntut dari bencana banjir besar, yang menimbulkan desakan kebutuhan pangan di tengah masyarakat.

Menurutnya, Bulog memahami bahwa dinamika yang terjadi di lapangan, merupakan bentuk keterpaksaan masyarakat dalam menghadapi kesulitan mendapatkan akses pangan akibat jalur distribusi yang terisolasi selama beberapa hari.

"Kami memahami bahwa masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana yang memutus akses pangan. Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi melalui koordinasi dan langkah kebijakan yang tepat bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan," kata Rizal dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).

Sejalan dengan kondisi itu, Rizal menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan pemulihan distribusi pangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Upaya ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasokan serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah terdampak bencana. Rizal menyampaikan, Bulog telah menyalurkan bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BULOG ke tiga provinsi terdampak, dengan total bantuan berupa 1.500 kg beras, 300 liter minyak goreng, 160 kg gula, 20 dus mie instan, 20 dus biskuit, dan 1.200 porsi nasi box.

Selain itu, hingga tanggal 30 November 2025, Perum BULOG telah melakukan pelayanan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dengan rincian Provinsi Aceh sebanyak 152.893 kg, Provinsi Sumatera Utara 72.630 kg, Provinsi Sumatera Barat 61.554 kg. Rizal juga mengklaim Bantuan Pangan (Banpang) telah disalurkan di tiga provinsi ini. Banpang alokasi Oktober dan November akan membagikan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng ditiap alokasinya per Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Adapun total penyaluran Banpang di ketiga provinsi sebanyak 10.613.640 kilogram beras dan 2.122.728 liter minyak goreng untuk Aceh, 16.893.920 kilogram beras dan 1.168.928 liter minyak goreng untuk Sumut, dan 6.794.960 kilogram beras dan 1.358.992 liter minyak goreng untuk Sumbar.

Untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan dalam rangka pemerataan dan percepatan pemulihan distribusi, Bulog juga melakukan penambahan stok beras ke wilayah Sibolga sebanyak 1.562 ton dari Jakarta dan Medan, kemudian Nias sebanyak 1.650 ton dari Jakarta dan Padang.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya percepatan distribusi bantuan di wilayah terdampak bencana guna mencegah terjadinya penjarahan.

Dalam keterangannya, JK mengakui bahwa aksi penjarahan di sejumlah lokasi terjadi karena kondisi darurat yang membuat warga kelaparan dan tidak memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.

“Ini keadaan darurat sekali, mereka mau makan. Itu terjadi karena mereka lapar. Karena itu bantuan harus cepat,” ujar JK kepada wartawan usai meninjau gudang logistik PMI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Wapres RI ke-10 dan ke-12 itu mengingatkan bahwa jika distribusi bantuan terlambat, potensi penjarahan toko-toko akan semakin besar dan membahayakan situasi di lapangan.

Dia meminta masyarakat dan berbagai pihak untuk turut serta membantu percepatan penyaluran bantuan.

“Kalau begini, penjarahan bahaya. Karena itu, masyarakat juga harus cepat membantu [distribusikan bantuan],” kata mantan Wakil Presiden RI tersebut.

JK juga mengimbau agar bantuan tidak hanya fokus pada tahap tanggap darurat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pascabencana.

Dia menekankan bahwa proses rehabilitasi membutuhkan waktu dan sumber daya besar mengingat jumlah rumah rusak mencapai puluhan ribu dan jutaan warga terdampak.

“Jangan lihat selesai banjir langsung saja. Rumah yang rusak berapa puluh ribu, orang yang terdampak berapa juta. Rehabilitasi itu sama sulitnya,” jelasnya.

PMI, menurut JK, telah berkoordinasi dengan pemerintah serta sejumlah pihak swasta yang menawarkan bantuan, termasuk pembangunan jembatan di beberapa wilayah. PMI akan melakukan pengukuran dan peninjauan untuk menentukan jembatan mana yang dapat segera dibangun kembali.

Di akhir pernyataannya, JK kembali menekankan urgensi percepatan bantuan sebagai langkah utama mencegah penjarahan.

“Yang pertama kita harus cepat membantu agar tidak terjadi penjarahan,” tegas JK.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan peristiwa penjarahan supermarket di sejumlah wilayah di Sumatra merupakan dampak dari sulitnya warga mendapatkan kebutuhan pokok.

Menurut Bidang Advokasi YLBHI, Edy K Wahid, pemerintah harus mengesampingkan unsur pidana terkait peristiwa penjarahan tersebut. Sebab, dia menilai bahwa reaksi masyarakat bukan didasari atas niat jahat untuk melakukan penjarahan.

"Maka sudah seharusnya pendekatan-pendekatan hukum pidana itu terhadap korban ya masyarakat itu dikesampingkan dulu gitu toh. Kalaupun di kontekstualkan ya pidana itu kan kata kuncinya adalah adanya niat jahat ya atau yang kita kenal dengan mens rea apakah warga melakukan penjarahan itu ada unsur niat jahat atau menguntungkan diri sendiri, tentu tidak gitu. Mereka yang kita tangkap selama ini adalah murni semata-mata untuk mempertahankan hidup, sehingga harusnya dikesampingkan sisi pidananya," kata Edy kepada jurnalis secara daring, Minggu (30/11/2025).

Sebaliknya, Edy menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat adalah bentuk teguran untuk pemerintah yang belum maksimal memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Melalui aksi itu, katanya, pemerintah harus mengevaluasi penanganan bencana agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur LBH Padang, Diqi Rafiqi menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat khususnya di wilayah yang terisolasi belum mendapatkan bantuan.

Dia menilai bahwa koordinasi pemerintah dengan stakeholder terkait tidak efisien sehingga memengaruhi proses penyaluran bantuan.

"Bentuk yang harus disalurkan itu harus lebih cepat jangan menunggu koordinasi, tapi hari ini masyarakat lapar dengan bentuk apapun sumber daya apapun dengan helikopter kah dengan apa untuk langsung disalurkan kepada masyarakat. Jangan sampai menunggu beberapa hari akibatnya terjadi panik," jelas Diqi.

Atas hal itu, YLBHI turut mendesak agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan warga terdampak bencana di Sumatra hingga Aceh.

Sekadar informasi, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomarat di Sibolga. Tak hanya itu, gudang Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Dari catatan Bisnis, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang.

Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” ujar Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025)

SUMUT - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menanggapi perihal adanya video viral aksi warga Sibolga yang disebut melakukan penjarahan terhadap minimarket untuk mengambil makanan.

“Kemarin sore sempat viral di Kota Sibolga adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah mengecek ke personel kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan,” kata Suharyanto saat konferensi pers bersama Menko PMK, Minggu (30/11/2025).

“Jadi tidak bersifat menjarah, atau merusak, memecahkan kaca dan sebagainya tidak,” sambung dia.

Menurut Suharyanto, warga Sibolga melakukan hal itu lantaran khawatir pasokan makanan semakin menipis. “Dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral di media sosial,” ujar dia.

Suharyanto menambahkan, penanganan Sibolga mendapatkan kritikan dari masyarakat. Meski demikian, hal tersebut menjadi catatan bagi pihaknya.

“Mungkin bapak-ibu sekalian kalau buka Tiktok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan. Sebagian kalau di situ yang suka 10 ribu, 5 rb yang menghujat. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan,” imbuhnya.

“Tapi kami masih optimistis karena yang mendukung masih banyak daripada memberikan koreksi negatif. Tapi itu tentu jadi perhatian kami,” jelas dia.

JAKARTA - Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni mengklarifikasi terkait beredarnya isu di media sosial yang menyebutkan benda bernama ‘black mamba’ ditemukan di rumahnya pascapenjarahan pada 30 Agustus 2025. Sahroni menegaskan kabar tersebut sepenuhnya hoaks dan diduga merupakan bagian dari serangan sistematis yang bertujuan untuk memojokkan serta merusak reputasinya.

“Diduga ada pihak-pihak yang memang sengaja merencanakan pemojokan karakter Ahmad Sahroni. Ada alat-alat yang dipakai sekelompok orang untuk menghajar gua. Ini alat loh, alat gede yang dipakai,” ujar Sahroni dalam tayangan YouTube Total Politik yang direkam 15 September tersebut dikutip pada Sabtu (8/11/2025).

Terkait isu ‘black mamba’ yang dikaitkan dengan dirinya, Sahroni menyebut hal tersebut merupakan manipulasi informasi lama yang sengaja dipelintir agar seolah-olah berkaitan dengan penjarahan rumahnya di Tanjung Priok.

“‘Black mamba’, lu bayangin, itu kejadian di rumah di Lebanon tahun 2020. Dikeluarin, kan gila. Dituduh kita yang ‘black mamba’. Itu kan serangan sistematis, bersamaan. Sengaja dibuat hoaks,” kata Sahroni.

Sahroni juga menilai bahwa rentetan serangan hoaks terhadap dirinya ini juga berimbas kepada anak-anaknya yang mengalami pem-bully-an. “Kasian juga mereka, dua-duanya (anak) di-bully. Dihujat anak haram lah, jahaham. Bayangin, ya Allah ya Tuhan bahasanya,” terang Sahroni.

Sebelumnya terkait isu ‘black mamba’, jika ditelusuri menggunakan teknik reverse image search melalui laman TinEye dan Yandex Image, membuktikan bahwa foto yang beredar luas di media sosial tidak berasal dari Indonesia, melainkan dari salah satu rumah artis Lebanon saat peristiwa ledakan pelabuhan Beirut pada 2020.

JAKARTA - Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menyebut bahwa penjarahan yang dilakukan di rumah pejabat dan anggota DPR, termasuk Ahmad Sahroni , pada kerusuhan Agustus 2025 sudah direncanakan atau ditarget. Dia yakin aksi itu tidak dilakukan secara spontan.

Hal tersebut sampaikannya saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Ahli sudah mendengar soal terjadinya penjarahan terhadap beberapa rumah pejabat, termasuk anggota DPR. Salah satu penyebabnya disebut-sebut adalah berita-berita hoaks yang sempat ahli saksikan. Menurut ahli, apa yang menyebabkan masyarakat seolah-olah melakukan pembenaran terhadap perilaku penjarahan tersebut?" tanya anggota MKD DPR Rano Alfath.

Menjawab pertanyaan itu, Adrianus mengatakan, dalam khazanah kepustakaan, kita pernah melihat situasi seperti ini, yang disebut sebagai limited looting atau penjarahan terbatas.

"Artinya, dari banyak rumah atau kantor, hanya beberapa yang menjadi sasaran spesifik. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi targeted looting, yaitu penjarahan yang memang sudah direncanakan dan ditargetkan, bukan aksi yang spontan. Penjarahan ini direncanakan, atau dalam istilah lain disebut predestined," jawab Adrianus.

Saat ditanya apakah penjarahan itu ada kaitannya dengan video viral anggota DPR joget-joget, Adrianus mengaku perlu berhati-hati dalam menjawab. Sebab, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penjarahan.

Yang pasti, kata dia, satu hal yang diduga kuat menjadi pemicu penjarahan adalah masyarakat mengalami perasaan ketidakadilan. Adrianus membeberkan, perasaan ini muncul dan dirasakan oleh banyak kalangan, mulai dari masyarakat bawah hingga kelas menengah ke atas.

"Video-video yang beredar memang sengaja dibuat untuk menciptakan dan memperkuat perasaan ketidakadilan ini. Setelah perasaan itu muncul, respons setiap orang berbeda-beda. Ada yang hanya berhenti pada perasaan saja, ada yang melampiaskannya dengan cara lain, tetapi ada juga yang melanjutkannya ke dalam tindakan kerusuhan atau penjarahan," ujarnya.

Adrianus kembali menegaskan aksi penjarahan yang dilakukan pada Agustus 2025 sudah ditargetkan, bukan spontan. "Untuk perbuatan seperti penjarahan dan kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus itu, ia masuk dalam kategori targeted dan selected looting. Dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak pernah menjadi suatu hal yang bersifat spontan," pungkasnya.

Diketahui, rumah sejumlah anggota DPR yakni Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga Nafa Urbach dijarah massa pada kerusuhan akhir Agustus 2025.