Setiap kali saya menawarkan proyek berdampak publik, baik itu soal membangun jaringan listrik, sekolah, atau klinik, kepada teman-teman dekat saya, pertanyaan pertama yang muncul hampir selalu sama: “Ada duitnya, enggak?”

Bagi teman-teman yang bekerja di sektor publik atau non-profit, pernyataan seperti ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Seakan-akan, hal yang ingin diminta adalah uang. Padahal, pernyataan tersebut adalah sebuah sinyal: seberapa disiplin kita dalam membangun sesuatu yang benar-benar berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan dan juga rekan-rekan yang bergerak di bidang pembangunan, bahasa soal kemitraan publik-swasta adalah jargon yang sering kali digaungkan. Akan tetapi, the devils are in the details. Seringkali proyek-proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha) tidak bisa berjalan karena kendala-kendala model bisnis dan pembagian pendapatan.

Alhasil, pertanyaan “duitnya mana?” akan terus hadir dan membuat inisiator proyek-proyek publik perlu untuk lebih memutar otak dan cara agar bisa mendorong terwujudnya proyek tersebut.

Tekanan untuk membuat pendanaan proyek-proyek publik yang lebih kreatif juga semakin meningkat. Dengan semakin menipisnya sumber pendanaan di berbagai sisi. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG) melonjak jauh lebih cepat daripada ketersediaan dana yang ada.

Terhitung bahwa pendanaan untuk mendorong SDG kini menembus US$4 triliun, naik 60% sejak 2015. Bantuan pembangunan resmi, yang dulu jadi tumpuan, terlalu kecil untuk menambal jurang itu. Di Asia, alirannya bahkan diperkirakan menyusut hingga seperempat akibat pergeseran prioritas dari negara-negara donor.

Di Indonesia sendiri, terjadi banyak penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Sejak awal 2025, pemerintah melakukan refocusing belanja secara signifikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, untuk melakukan penghematan hingga Rp256,1 triliun dan untuk 2026 anggaran semakin difokuskan untuk program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Alhasil, ruang-ruang untuk melakukan pembiayaan pembangunan di sektor lain bisa menjadi lebih sempit dan tentu memberi sinyal kepada para pendana tentang prioritas pembangunan yang ingin dilakukan oleh Indonesia.

Tentunya, pembangunan tidak akan pernah berhenti. Jalan tetap perlu dibangun, pelabuhan tetap harus beroperasi, klinik harus selalu tersedia, dan lampu jalan perlu menerangi jalan-jalan desa.

Mengandalkan APBN dan hibah-hibah kecil bukan pilihan yang realistis sehingga kita perlu pendekatan yang lebih perlu cara yang lebih kreatif untuk menggerakkan modal, termasuk modal swasta, ke arah yang lebih tepat.

Di sinilah letak persoalannya. Kemitraan publik-swasta sering didorong sebagai jawaban. Namun, seperti semua kemitraan, ia menuntut proses panjang: penyamaan visi, kepercayaan, dan perencanaan matang. Dan kembali ke pertanyaan tadi “mana duitnya?”

Proyek publik kerap kalah karena nilainya tidak pernah benar-benar dihitung. Terkesan menjual niat baik semata, dan harus bersaing dengan instrumen investasi lain yang tampak lebih menarik.

Salah satu jawaban atas kebuntuan itu adalah memperluas cara kita mengukur nilai dan dampak dari proyek-proyek publik. Social Return on Investment (SROI) menambahkan satu dimensi yang sering luput dari kalkulasi ROI biasa: dampak sosial yang dikuantifikasi dalam satuan rupiah.

Ambil contoh klinik. Selain pendapatan yang dihasilkan, ada nyawa yang terselamatkan dan penyakit yang tersembuhkan. SROI berusaha menerjemahkan hal-hal itu ke dalam nilai yang bisa dibandingkan, ditimbang, dan diperdebatkan di meja yang sama tempat keputusan investasi diambil. Ia adalah jembatan bahasa penghubung antara lembaga publik dan lembaga keuangan swasta.

Mengukur dampak tentu bukan hal baru. Pemerintah dan lembaga pembangunan sudah lama memakai berbagai kerangka untuk menimbang kelayakan proyek. Yang membuat SROI berbeda adalah dari mana ia memandang: bukan terutama dari efisiensi anggaran negara, melainkan dari sisi warga penerima manfaat seperti: waktu yang mereka hemat ketika proyek publik tersebut operasional, biaya transportasi yang tidak lagi mereka tanggung, kepastian yang mereka peroleh.

Ia diterapkan pada sesuatu yang selama ini paling jarang dihitung dampaknya: infrastruktur lunak seperti platform digital. Kita terbiasa menghitung nilai jalan tol atau pelabuhan, tetapi nyaris tidak pernah menghitung berapa nilai sosial dari sebuah sistem yang memangkas proses pendaftaran bantuan dari berbulan-bulan menjadi hitungan jam.

Indonesia mulai menguji pendekatan ini pada salah satu proyek transformasi digitalnya: digitalisasi bantuan sosial. Lewat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), pemerintah ingin tahu, dengan angka, bukan asumsi, mengenai seberapa besar manfaat yang sebenarnya dihasilkan investasi platform digital di sektor publik. AMANA Solutions dipercaya merancang metodologi pengukurannya, dengan pilot di Banyuwangi.

Hasilnya jujur, dan justru di situ letak nilainya. Pada skenario paling optimal, setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,35 nilai sosial. Tetapi angka itu tidak berlaku universal. Pada skenario biaya investasi yang terlalu tinggi, SROI-nya turun di bawah titik impas, serendah Rp0,32.

Pesannya bukan “digitalisasi selalu menguntungkan,” melainkan sesuatu yang jauh lebih berguna bagi pengambil keputusan: kelayakan bergantung pada efisiensi implementasi dan seberapa besar kita menghargai waktu warga yang terselamatkan. Dengan kata lain, SROI tidak hanya memberi tahu apakah sebuah proyek layak, tetapi dalam kondisi seperti apa ia menjadi layak dan itulah informasi yang benar-benar dibutuhkan sebelum modal digelontorkan untuk proyek-proyek publik.

SROI bukan jawaban tunggal. Seperti diingatkan ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan dalam diskusi peluncuran studi ini, SROI mampu menangkap dampak kebijakan sosial. Namun, ia bukan silver bullet. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa memperbaiki keterbatasan metodologinya justru berisiko memperbesar kesalahan. Pengakuan atas batas inilah yang membedakan alat analisis yang berguna dari janji yang muluk.

Kebutuhan akan kejelasan semacam ini bukan kekhawatiran teoretis. Dalam diskusi yang sama, Firlie Ganinduto dari Badan Ekosistem Digital KADIN menegaskan bahwa peran swasta akan krusial, terutama dalam mengoperasikan dan memelihara sistem. Hal ini bisa terjadi juga dengan satu prasyarat: “Ini investasi jangka panjang. Dunia usaha butuh kepastian aturan main.”

Permintaan itu masuk akal, dan justru di sinilah peran SROI menjadi lebih besar daripada sekadar laporan akhir proyek. Bagi modal yang mencari dampak sekaligus imbal hasil, angka SROI berfungsi sebagai sinyal awal: ia menunjukkan proyek mana yang punya fondasi manfaat cukup kuat untuk kemudian distrukturkan agar layak secara komersial.

Entah itu bisa lewat skema blended financing, performance based disbursement, outcome-based instruments (misalnya social impact bond) atau instrumen lain. SROI tidak menjanjikan keuntungan finansial; ia menyaring dan memberi arah, menunjukkan di mana modal paling mungkin menghasilkan nilai ganda.

Pendekatan yang menggabungkan antara profit dan dampak juga menyasar pasar investasi berdampak atau impact investing. Pada laporan Global Impact Investment Network “Sizing the Impact Investing Market 2024” saat ini pasar impact investing mencapai US$1,57 triliun, tumbuh 21% per tahun sejak 2019 (GIIN, 2024).

Yang menarik, 94% investor berdampak melaporkan bahwa kinerja finansial maupun kinerja dampak mereka memenuhi atau melampaui ekspektasi. Ini adalah bukti bahwa cuan dan manfaat tidak harus saling meniadakan.

Persoalannya terletak pada distribusi, alokasi, dan fokus: hanya sekitar seperempat dari modal itu mengalir ke pasar berkembang, tempat kebutuhannya justru paling besar, dan Asia Tenggara baru menyerap sekitar 3% dari totalnya. Ini menandakan bahwa ketersediaan dana tersebut ternyata belum dimanfaatkan maksimal karena terlalu sedikit proyek dampak publik yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami investor.

Inilah inti yang ingin saya sampaikan. Di masa ketika setiap rupiah diperebutkan, kemampuan membandingkan nilai, bukan sekadar biaya bisa menjadi penentu. SROI hanyalah satu alat. Yang lebih penting adalah kemauan dan kapasitas untuk membangun disiplin baru dalam alokasi sumber daya: yang tepat sasaran, terukur dampak finansial dan sosialnya, dan kolaboratif antara negara dan modal swasta.

Pergeseran cara pandang ini sedang terjadi di banyak tempat sekaligus. Pertanyaan yang sama—bagaimana mengarahkan modal, publik maupun swasta, ke tempat yang menghasilkan nilai bersama dan bukan sekadar imbal hasil—kini menjadi agenda lintas sektor di seluruh Asia.

Beberapa waktu lalu, saya hadir di acara Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan oleh Amartha. Forum tahunan ini menjadi ajang mempertemukan pembuat kebijakan, investor, lembaga keuangan, dan praktisi akar rumput atas kesadaran yang sama: kemajuan yang inklusif tidak datang dari modal yang melimpah semata, tetapi dari modal yang diselaraskan.

Di ruang seperti inilah peran yang kami bangun di AMANA menemukan tempatnya. Dimulai dengan mengukur dampak, dan menggunakan hasil pengukuran tersebut untuk membantu menggerakkan dan menyelaraskan sumber daya bagi proyek-proyek publik yang berdampak. Menerjemahkan dampak ke dalam bahasa yang bisa dipahami semua pihak adalah prasyarat agar penyelarasan itu mungkin terjadi.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah mengenai uang semata. Persoalannya adalah modal sering kali tidak sampai ke tempat yang paling membutuhkannya, karena kita belum punya bahasa bersama untuk menilai apa yang benar-benar berharga.

Menyamakan visi, persepsi, dan bahasa lebih dulu sehingga kita bisa mengeksekusi dengan baik. Hanya dengan begitu kita bisa menavigasi masa yang tidak biasa seperti sekarang, dan memastikan pembangunan tetap berjalan ketika semua orang lain memilih menunggu.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan instrumen pembiayaan hijau untuk mendukung proyek hilirisasi pertambangan mengemuka di tengah kebutuhan pendanaan besar sektor mineral. Namun, karakter industri tambang yang sarat risiko lingkungan membuat implementasi instrumen pembiayaan ramah lingkungan tersebut tidak lepas dari tantangan.

Salah satu perusahaan yang membuka peluang memanfaatkan pembiayaan hijau di sektor pertambangan adalah PT Vale Indonesia Tbk. Saat ini, Vale tengah mengkaji berbagai alternatif pendanaan untuk mendukung pengembangan proyek-proyek berkelanjutan, seperti kemungkinan penerbitan green bond dan sustainability-linked loan (SLL).

Berdasarkan catatan Bisnis, tahun lalu, perusahaan dengan kode saham INCO ini mempersiapkan kebutuhan pendanaan hingga US$1,2 miliar atau sekitar Rp19,56 triliun untuk mendukung proyek tambang dan pembangunan smelter HPAL.

Salah satu opsi pembiayaan Vale adalah pinjaman bank senilai US$500 juta yang direncanakan pada awal 2026. Lalu, perseroan mempertimbangkan penerbitan obligasi senilai US$500 juta hingga US$700 juta pada 2027.

Berbekal rencana tersebut, Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Budiawansyah menilai instrumen pembiayaan hijau seperti green bond merupakan salah satu bentuk inovasi pembiayaan yang semakin relevan bagi perusahaan yang menjalankan praktik bisnis berkelanjutan.

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional yang bertanggung jawab, tetapi juga membuka peluang untuk memperoleh nilai tambah dari praktik keberlanjutan yang dijalankan.

“Green bond ini menarik karena bukan hanya sekadar perusahaan menjalankan bisnis secara excellence dan sustainable, tetapi ada sisi yang bisa dikapitalisasi sehingga bisa memberikan manfaat tambahan,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan bahwa Vale terus mempersiapkan diri apabila peluang tersebut terealisasi, terutama dengan memperkuat kinerja keberlanjutan perusahaan.

Budiawansyah menyebutkan kinerja keberlanjutan perusahaan pada tahun lalu dinilai cukup kuat, yang tercermin dari capaian skor ESG perseroan yang berada di kisaran 23. Selain itu, perusahaan juga tengah menjalani proses sertifikasi melalui Initiative for Responsible Mining Assurance atau IRMA.

Menurutnya, proses sertifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam menunjukkan tingkat kematangan tata kelola dan praktik keberlanjutan perusahaan. “Proses sertifikasi IRMA itu juga menunjukkan maturity organisasi. Itu akan menjadi fundamental dalam hal tersebut,” katanya.

Di sisi lain, terkait peluang green bond, Head of Corporate Finance and Investor Relations Vale Andaru Brahmono Adi mengatakan perseroan saat ini masih melakukan penilaian internal terkait struktur pendanaan yang akan digunakan ke depan.

Menurutnya, perusahaan membutuhkan pendanaan untuk mendukung pengembangan bisnis, namun bentuk pembiayaan yang dipilih masih dalam tahap kajian.

“Kalau dari sisi pendanaan, saat ini Vale masih melakukan assessment secara internal. Kami jelas membutuhkan pendanaan. Mengenai struktur dana apakah dalam bentuk corporate loan ataupun kemudian bond, itu masih kami kaji,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, dalam menentukan skema pendanaan perseroan akan mempertimbangkan sejumlah faktor utama yang menjadi kekuatan perusahaan. Faktor tersebut antara lain fundamental keuangan yang dinilai solid, komitmen terhadap keselamatan kerja dan operational excellence, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

“Ketiga hal itu yang akan kemudian kami pertimbangkan saat kami mencari pendanaan,” kata Andaru.

Sustainability Linked Loan

Selain green bond, Vale juga berpeluang menggunakan instrumen pendanaan berkelanjutan lainnya, yakni sustainability-linked loan (SLL). Skema pembiayaan ini juga terhitung tidak banyak digunakan oleh perusahaan sektor pertambangan.

Sebelumnya, ada beberapa perusahaan di sektor manufaktur yang menggunakan opsi pembiayaan hijau ini. Sebut saja PT Semen Indonesia (SIG) dan unit usahanya PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) yang memperoleh kredit sindikasi Sustainability Linked Loan atau SLL masing-masing senilai Rp4,15 triliun dan Rp2,74 triliun pada 2022.

Selain itu, PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) juga menyepakati SLL Rp901,4 miliar dengan empat bank, yakni BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan HSBC Indonesia pada tahun yang sama.

Dalam skema ini, tingkat bunga pinjaman dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja keberlanjutan atau ESG perusahaan.

Bagi Vale, pendekatan ini menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja keberlanjutan perusahaan agar tidak hanya tercermin dalam skor atau peringkat ESG, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata dalam mendukung kegiatan bisnis.

Sayang, Budiawansyah enggan berkomentar lebih dalam terkait opsi SLL untuk membiayai proyek rendah karbon di Vale.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menerbitkan instrumen obligasi Ritel Infrastruktur SMI (ORIS) dengan tingkat kupon di atas deposito bank pemerintah yakni mencapai 6%.

Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan instrumen ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I PT SMI Tahap II Tahun 2026 dengan target indikasi penerbitan hingga Rp300 miliar.

“ORIS menawarkan tenor 1 dan 3 tahun dengan kupon sebesar 5,60% dan 6,05% per tahun. Nilai minimum pemesanan ORIS adalah sebesar Rp5 juta dan berlaku kelipatan Rp1 juta untuk setiap tambahan nilai pemesanan,” jelasnya melalui keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

ORIS merupakan bagian dari transformasi perseroan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Lewat obligasi ORIS ini, lanjutnya, membuka peluang bagi investor individu ikut berpartisipasi langsung dalam pembiayaan proyek pembangunan nasional.

Selama ini dari sisi investor, penerbitan obligasi SMI sejak 2014 lebih didominasi investor institusi. Dengan demikian kehadiran ORIS diharapkan dapat memperluas basis investor domestik sekaligus memperdalam pasar keuangan nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Seluruh dana yang dihimpun dari ORIS akan dialokasikan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan sesuai Sustainable Funding Framework PT SMI. Proyek tersebut mencakup sektor hijau seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, serta sektor sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih.

Instrumen investasi ini juga didukung oleh peringkat nasional idAAA dari Pefindo, yang menegaskan kredibilitas serta akuntabilitas ORIS di pasar modal.

Direktur Manajemen Risiko SMI Pradana Murti menegaskan penerbitan ORIS tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

“Dana yang dihimpun melalui ORIS akan dialokasikan pada proyek-proyek yang telah melalui proses penilaian risiko yang ketat, baik dari aspek kelayakan finansial, dampak sosial-lingkungan, maupun keberlanjutan jangka panjangnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menyebut ORIS tidak hanya menjadi instrumen investasi finansial, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

“Ketika masyarakat berpartisipasi melalui ORIS, akan tumbuh rasa memiliki terhadap pembangunan yang diharapkan dapat memperkuat literasi dan kedewasaan investasi nasional,” ujarnya.

Dalam proses penawaran umum, PT SMI menggandeng sejumlah perusahaan sekuritas sebagai Join Lead Underwriter, yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Sekuritas kembali dipercaya untuk menawarkan instrumen investasi berbasis syariah dan ramah lingkungan bagi masyarakat, yaitu Sukuk Tabungan Seri ST015. Produk ini merupakan bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Sebagai instrumen investasi hijau berbasis syariah, ST015 bebas dari unsur riba, masyir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan). Dana hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berkelanjutan termasuk mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi perubahan iklim.

ST015 hadir dalam 2 (dua) seri dengan pilihan tenor yang berbeda, yaitu ST015-T2 untuk tenor 2 tahun dan ST015-T4 untuk tenor 4 tahun. Investor akan memperoleh imbal hasil tetap (fixed rate coupon) sebesar 5,20% per tahun untuk ST015-T2 dan 5,45% per tahun untuk ST015-T4.

Masyarakat dapat membeli produk ini dengan nilai mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 miliar untuk ST015-T2, serta Rp1 juta hingga Rp10 miliar untuk ST015-T4.

Direktur Retail Mandiri Sekuritas, Theodora VN Manik, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam investasi hijau berbasis syariah berperan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Perubahan iklim merupakan tantangan nasional yang harus kita hadapi bersama. Mandiri Sekuritas berkomitmen mendukung pemerintah melalui produk investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil menarik, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan,” katanya, dikutip dari siaran pers, Selasa (11/11/2025).

Dia mengemukakan masyarakat dapat turut berkontribusi dalam pembiayaan proyek pelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan melalui investasi ST015.

“ST015 merupakan pilihan tepat untuk diversifikasi portofolio investasi karena dijamin oleh pemerintah dan dapat diakses dengan mudah melalui platform digital Growin’ by Mandiri Sekuritas,” jelas Theodora.

Adapun periode penawaran ST015 berlangsung mulai 10 November hingga 3 Desember 2025.

ST015- T2 akan jatuh tempo pada 10 November 2027 dan ST015-T4 akan jatuh tempo pada 10 November 2029. Untuk pembayaran kupon ST015 akan dilakukan tiap tanggal 10 setiap bulannya, terhitung mulai 10 Januari 2026.