Kementerian Pertanian (Kementan) menjajaki pemanfaatan sejumlah kebun teh yang sudah tidak beroperasi di wilayah Bandung, Jawa Barat, untuk dijadikan lahan budidaya bawang putih.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sekitar 100 ribu hektare (ha) lahan guna mengejar target swasembada bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini masih menghadapi dua tantangan utama dalam program swasembada bawang putih, yakni ketersediaan lahan di dataran tinggi dan penyediaan bibit dalam jumlah besar.

"Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100 ribu hektare. Tantangannya yang pertama adalah mencari tempat karena bawang putih tidak bisa ditanam di semua lokasi, harus di daerah tinggi," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, pemerintah saat ini telah memiliki beberapa sentra bawang putih yang digunakan sebagai basis pengembangan bibit, yakni di Sembalun, Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung, Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Namun untuk mencapai target swasembada, pemerintah membutuhkan tambahan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih.

Karena itu, Kementan menggandeng sejumlah BUMN pangan dan perkebunan untuk ikut terlibat dalam pengembangan komoditas tersebut.

"Tadi sudah didiskusikan dengan asosiasi petani bawang, (Perum) Bulog, ID Food, dan juga PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Jadi BUMN terlibat. Offtaker pembibitan ini adalah ID Food dan Bulog," ujarnya.

Sudaryono mengatakan PTPN tak hanya berperan sebagai penyedia lahan, tetapi juga akan ikut menanam bawang putih di area perkebunan yang dinilai cocok.

Salah satu lokasi yang kini masuk dalam penjajakan adalah kawasan perkebunan teh di Bandung yang sebagian lahannya sudah tidak lagi beroperasi.

"Kita sedang bicara dengan Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana itu kebun teh ada sebagian yang sudah tidak beroperasi kemudian bisa kita konversi menjadi lahan untuk bawang putih," ujarnya.

Ia menegaskan Kementan sejauh ini telah mengidentifikasi kebutuhan lahan sekitar 100 ribu ha untuk mendukung target swasembada bawang putih.

Menurutnya, mencari lahan bukan tantangan terbesar karena Indonesia masih memiliki cukup banyak kawasan dataran tinggi yang berpotensi dikembangkan.

"Kementerian Pertanian sudah identifikasi. Mencari 100 ribu hektare lahan itu sebetulnya bukan hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya," ujar Sudaryono.

Meski demikian, ia menilai tantangan yang lebih besar justru berada pada sektor pembibitan. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Sudaryono menyebut lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih berasal dari impor. Karena itu, pemerintah tidak hanya harus menyiapkan lahan, tetapi juga membangun sistem pembibitan dalam negeri secara bertahap.

Menurut dia, bibit bawang putih impor tidak bisa langsung digunakan secara masif untuk areal tanam yang luas karena perlu proses penangkaran dan penyesuaian dengan kondisi iklim Indonesia.

"Kalau bibit dari luar langsung ditanam untuk 100 ribu hektare belum tentu tumbuh optimal. Harus ada penyesuaian agroklimat dan proses penangkaran terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan bibit menjadi alasan pemerintah memperkirakan target swasembada bawang putih tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.

Pemerintah memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun untuk membangun ketersediaan bibit sekaligus memperluas areal tanam hingga mencapai target 100 ribu ha.

Selama proses itu berjalan, pemerintah juga akan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor.

"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya insyaallah akan terus kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," ujar Sudaryono.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai perlu diwaspadai menjelang Iduladha 2026 yang jatuh pada 27 Mei mendatang.

BPS mencatat lonjakan harga mulai terjadi pada cabai merah, minyak goreng, bawang merah, hingga gula pasir di ratusan kabupaten dan kota di Indonesia pada pekan kedua Mei 2026.

"Pertama cabai merah karena memang jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan cabai merah sudah 247 (kabupaten/kota)," ujar wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (18/5).

Selanjutnya, ia memperingatkan masyarakat untuk mulai mewaspadai kenaikan harga minyak goreng. "Mengapa? Karena minyak goreng ini sudah di 227 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga," lanjutnya.

BPS mencatat harga cabai merah nasional hingga minggu kedua Mei 2026 naik 7,71 persen dibandingkan April 2026. Rata-rata harga cabai merah kini mencapai Rp47.637 per kilogram (kg), naik dari sekitar Rp44.226 per kg pada April lalu.

Meski naik, Winny mengatakan rata-rata harga cabai merah nasional masih berada dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) konsumen yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp37 ribu hingga Rp55 ribu per kg.

[Gambas:Youtube]

"Secara umum harga cabai merah sampai dengan minggu kedua Mei 2026 ini naik 7,71 persen dibandingkan April 2026. Tapi kita perlu cermati setelah harga cabai merah ini menyentuh di atas batas atas HAP," imbuh Winny.

Menurut data BPS, sebanyak 68,61 persen wilayah Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai merah. Kota Subulussalam menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 69,77 persen.

Sementara harga cabai merah tertinggi tercatat di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yang mencapai Rp180 ribu per kg. Sedangkan harga terendah berada di Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp15.625 per kg.

Selain cabai merah, BPS juga mulai menyoroti kenaikan harga minyak goreng. Hingga minggu kedua Mei 2026, sebanyak 227 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng.

Winny mengatakan rata-rata harga minyak goreng nasional kini mencapai Rp19.927 per kg, naik 1,23 persen dibandingkan April 2026 yang berada di kisaran Rp19.686 per kg.

"Nah kalau harga minyak goreng secara umum itu saat ini sudah menyentuh Rp19.927 per kg secara rata-rata nasional," lanjutnya.

Harga minyak goreng tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp60 ribu per liter. Sementara harga terendah berada di Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp15.500 per liter.

Untuk produk Minyakita, BPS mencatat harga rata-rata nasional berada di level Rp16.301 per liter. Angka itu memang turun tipis 0,28 persen dibanding April 2026, namun masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Selain itu, harga bawang merah juga mulai menunjukkan kenaikan di banyak daerah. BPS mencatat harga bawang merah nasional kini mencapai Rp44.071 per kg atau naik 0,40 persen dibanding April 2026 yang berada di kisaran Rp43.895 per kg. Harga tersebut bahkan sudah melampaui batas atas HAP konsumen sebesar Rp41.500 per kg.

"Ini mungkin bawang merah kita perlu mulai cermati karena harganya sudah di atas batas atas HAP konsumen secara nasional Rp44.071 per kilogram dan sudah banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah yaitu 171 kabupaten/kota," sambungnya.

BPS mencatat harga bawang merah tertinggi mencapai Rp100 ribu per kg yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sementara di sejumlah daerah lain, harga bawang merah juga melonjak cukup tinggi. Di Kabupaten Melawi misalnya, harga bawang merah sudah mencapai Rp60 ribu per kg atau sekitar 44,58 persen di atas HAP.

Kenaikan juga terjadi di Kabupaten Mempawah dengan harga Rp49.500 per kg, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kutai Timur, hingga Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tak hanya itu, BPS juga menyoroti kenaikan harga gula pasir menjelang Iduladha. Rata-rata harga gula pasir nasional kini mencapai Rp18.874 per kg dan sudah berada di atas HAP konsumen.

Sebanyak 125 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga gula pasir. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Pegunungan Bintang yang mencapai Rp40.625 per kg atau sekitar 132 persen di atas HAP konsumen.

Daerah lain seperti Kabupaten Pelalawan, Mempawah, Luwu Utara, Humbang Hasundutan, Rokan Hilir, hingga Tapanuli Utara juga mencatat harga gula pasir menyentuh Rp20 ribu per kg.

PT Pertamina (Persero) mencatat tiga terminal bahan bakar minyak (BBM) di Aceh masih terkendala akses imbas banjir besar yang melanda wilayah Sumatra.

Meski demikian, secara umum penyaluran energi di wilayah terdampak disebut telah berangsur pulih dan mendekati kondisi normal.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan dari total 156 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Aceh, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97 persen telah kembali beroperasi. Sisanya, masih terkendala akibat keterbatasan akses distribusi ke lokasi terdampak.

"Situasi saat ini dari 156 SPBU ada 151 yang sudah beroperasi. Artinya untuk Aceh SPBU-nya sudah 97 persen. Kenapa ada yang masih belum? Karena memang akses ke sana masih ada yang terbatas," ujar Arya dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Jumat (9/1).

Kendala akses tersebut terutama terjadi di wilayah yang dilayani Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe.

Akses menuju Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Kuta Blang, dan Meureudu sudah dapat dilalui, namun belum sepenuhnya normal karena sebagian jalur masih dalam perbaikan sementara.

Kondisi ini membuat distribusi BBM harus menyesuaikan kapasitas armada, dengan truk tangki maksimal membawa 8 kiloliter.

Selain IT Lhokseumawe, kendala akses juga tercatat di Fuel Terminal (FT) Sibolga dan IT Teluk Kabung. Untuk FT Sibolga, pasokan BBM ke wilayah Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba, dan Mandailing Natal sempat terputus, sehingga suplai dialihkan dari IT Dumai, FT Siantar, dan IT Teluk Kabung.

Sementara akses menuju wilayah Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara kini kembali dilayani dari FT Sibolga.

Adapun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Arya menyebut seluruh lembaga penyalur telah beroperasi penuh. Di Sumatera Utara, seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) telah kembali normal. Sementara di Sumatra Barat, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE dilaporkan beroperasi 100 persen tanpa kendala.

Arya menjelaskan selama masa darurat banjir, Pertamina menerapkan tiga pola distribusi energi, yakni jalur darat, laut, dan udara. Distribusi udara dilakukan untuk menjangkau wilayah yang sempat terisolasi total, termasuk pengiriman BBM dalam drum menggunakan pesawat serta tabung LPG melalui metode sling load helikopter.

"Stok dalam posisi aman. Yang sempat mengalami kendala adalah jalur distribusinya karena kondisi saat itu tidak normal," kata Arya.

Selain menjaga pasokan energi, Pertamina juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatra.

Hingga awal Januari, perusahaan telah menyalurkan sekitar 2,2 juta liter air bersih, 1.578 tabung LPG Bright Gas, 654 kiloliter BBM, serta mengoperasikan 12 unit genset dan 15 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperkirakan total kerugian akibat banjir dan tanah longsor mencapai Rp18,37 triliun.

Wakil Gubernur Sumut Surya menjelaskan total estimasi kerugian itu mencakup kerusakan infrastruktur, sektor pertanian hingga perumahan warga.

"Kerusakan masif menyentuh sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga perumahan rakyat dengan total estimasi kerugian mencapai Rp18,37 triliun," ujar Surya, Senin (22/12).

Surya menyebut dampak bencana meluas ke 14 kabupaten dan 5 kota. Enam daerah yang rusak paling parah, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Langkat, serta Kota Sibolga.

"Di sektor infrastruktur, bencana menyebabkan kerusakan pada 25 ruas jalan provinsi dengan 117 titik longsor serta enam jembatan yang rusak total. Kerugian pada infrastruktur jalan diperkirakan mencapai Rp880,65 miliar," paparnya.

Surya menjelaskan posko darurat telah didirikan sejak 27 November 2025, sehari setelah bencana terjadi. Sesuai keputusan Gubernur Sumut, masa tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 24 Desember 2025.

"Untuk kebutuhan warga terdampak, pemerintah terus menyalurkan logistik. Hingga saat ini, sebanyak 270,32 ton bantuan telah disalurkan melalui Posko Utama, ditambah 303,7 ton logistik yang dikelola melalui Hanggar Lanud Soewondo," sebutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur Ronny Ariuly Hutahayan menyatakan pemerintah pusat akan memprioritaskan pemulihan sektor pemukiman.

"Kami mendapat arahan untuk fokus pada pembangunan kembali perumahan dan pemukiman warga terdampak, termasuk penyediaan hunian tetap bagi para pengungsi," ujar Ronny.

Menurut Ronny koordinasi lanjutan akan dilakukan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun, ia menekankan pentingnya kajian risiko bencana sebelum pembangunan dilakukan.

"Kami meminta pemerintah daerah segera memetakan dan mengusulkan lahan yang aman. Pembangunan pemukiman baru harus berada di luar zona rawan bencana agar kejadian serupa tidak terulang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Geofisika dan Klimatologi mencatat gempa dengan magnitudo 5,0 terjadi di Nias Selatan, Sumatra Utara pada hari ini, Selasa (2/12/2025).

BMKG menyebut gempa terjadi di 96 Km tenggara Nias Selatan, dengan kedalaman 31 Km.

Tepatnya, gempa tersebut terjadi pada pukul 20.16 WIB.

Adapun, gempa yang terjadi pada 0.38 LU - 98.66 BT tersebut dipastikan tidak berpotensi terjadi tsunami.

Kendati demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Menurut BMKG, gempa dirasakan hingga ke wilayah Sibolga, Humbang Hasundutan, dan Nias Barat, menurut Skala Modified Mercalli Intensity (MMI).

JAKARTA - Lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat terseret banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Selasa (25/11/2025) malam. Selain itu, ada empat warga yang masih hilang dari insiden tersebut.

"Selain itu, tujuh orang mengalami luka berat dan dua lainnya luka ringan atas peristiwa ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, kata dia, bencana tanah longsor menyebabkan dua orang mengalami luka berat. Saat ini, seluruh korban luka telah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Doloksanggul.

Proses evakuasi dari tim dukungan kembali dilanjutkan pada hari ini, Kamis (27/11/2025). Selain korban jiwa dan luka-luka, kerusakan material juga cukup signifikan.

"Enam rumah mengalami rusak berat, satu fasilitas ibadah rusak ringan, serta satu akses jalan tertutup material longsoran akibat banjir bandang," ucapnya.

Selain itu, setidaknya ada sebelas titik akses jalan terputus akibat longsor. Sementara saluran, jembatan, dan tembok penahan tanah mengalami kerusakan dan masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Tak hanya itu, lahan pertanian warga pun turut terdampak.

Bencana banjir bandang ini terjadi di Kecamatan Pakkat, tepatnya di Kelurahan Panggugunan. Sementara itu, kejadian tanah longsor teridentifikasi berdampak ke sejumlah wilayah meliputi Desa Sampean di Kecamatan Doloksanggul, Desa Parbotihan, Sihikkit, Sampetua dan Janji Nagodang di Kecamatan Onan Ganjang, Desa Aek Sopang di Kecamatan Pakkat, dan Desa Janji Hutanapa di Kecamatan Parlilitan.

Cuaca ekstrem atas dampak dari fenomena siklon tropis Senyar menjadi faktor utama yang memicu pergerakan tanah dan aliran banjir bandang tersebut. Sejak kejadian, tim gabungan telah bergerak cepat melakukan evakuasi korban, pembersihan material longsoran, serta pembukaan akses jalan dengan bantuan alat berat seperti excavator dan backhoe loader.

BPBD dan Dinas Sosial juga mendirikan dapur umum dan menyiapkan tempat pengungsian sementara di rumah penduduk. Upaya pencarian korban hilang tetap dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan petugas mengingat kondisi medan yang berat.

Humbang Hasundutan -Kopi lintong asal Sumatera telah dikenal di dunia karena aroma dan rasanya yang khas dengan aroma buah, kacang, hingga cokelat, sehingga disukai oleh para pecinta kopi. Kopi Lintong berasal dari dataran tinggi di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, dan telah diekspor ke negara-negara lain seperti Taiwan, China, hingga Amerika.

Salah satu daerah penghasil Kopi Lintong adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berada di ketinggian sekitar 1.400 Mdpl, dan dikembangkan oleh para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Selain Gapoktan, 900 petani kopi di Humbang Hasundutan juga telah tergabung dalam Koperasi Kopi Lintong.

Ketua Koperasi Kopi Lintong Humbang Hasundutan, Manat Samosir mengatakan semua pohon kopi yang ditanam di wilayah ini bebas dari lahan gambut dan hutan lindung, sehingga semua hasil tanam berasal dari tanah para petani. Menurut Manat, sebelumnya profesi petani kopi dipandang sebelah mata karena tidak sejahtera, untuk itu kehadiran koperasi dan pendampingan dari Bank Indonesia (BI) memberikan pola pikir baru kepada masyarakat.

Dia menceritakan Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Sibolga hadir 5 tahun lalu dan memberikan pendampingan kepada petani kopi, dampaknya pun terasa dari sisi peningkatan produktivitas dan kualitas biji kopi yang dihasilkan.

"Kami bersyukur dengan kehadiran BI, kami dibantu sudah 5 tahun lalu, mulai dari pembibitan, mesin pelubang, hingga pupuk organik. Saat ini karena mereka melihat kami kewalahan untuk sortir ini (biji kopi) dan sedang dalam realisasi mereka salurkan, sehingga nantinya kami tidak lagi memilih biji kopi secara manual," kata Manat bercerita.

Foto: Pengembangan Kopi Lintong di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara/Rahajeng Kusumo Ketua Koperasi Kopi Lintong Humbang Hasundutan - Manat Samosir

Sejak adanya pembinaan kepada petani, produksi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan meningkat pesat dari 600 kg green bean per hektar/tahun, menjadi 2,5 ton per hektar/tahun. Dalam pendampingan yang dilakukan, para petani juga diajarkan bagaimana menghadapi perubahan iklim dan cara budidaya yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas produksi ini pun membuat Kopi Lintong semakin dilirik di skala internasional. Manat menyebutkan belum lama ini Koperasi Kopi Lintong Humbang Hasundutan meneken kontrak kerja sama dengan brand asal China, Cotti Coffee, dan akan mulai memasok kopinya ke merek tersebut. Sebelumnya ekspor Kopi Lintong juga telah dilakukan ke Jepang, China, Amerika, hingga Taiwan.

"Jadi bisa dibilang Kopi Lintong ini sebelum masuk pameran sudah habis. Kami berada di ketinggian 1.400 Mdpl, sehingga sangat ideal untuk kopi. Rasa kopi kami khas," tukasnya.

Selain diekspor, Manat pun merintis Coffee Shop bernama Si Talbak, sehingga Kopi Lintong asal Humbang Hasundutan ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Harapannya masyarakat juga bisa mencicipi kenikmatan Kopi Lintong, bukan hanya menjadi komoditas ekspor semata.

"Kita biasa kan dikasih kopi yang kurang enak, karena 90% biasanya diekspor. Makanya yang 10% kita penuhi untuk lokal supaya bisa merasakan kopi yang enak juga," kata Manat.

Selain peningkatan produktivitas dan menjaga kualitas kopi yang dihasilkan, pekerjaan rumah selanjutnya adalah peremajaan pohon kopi secara rutin. Manat mengatakan, selama ini masih banyak kopi yang dihasilkan dari pohon 'nenek moyang' yang artinya usianya sudah di atas 10 tahun. Akibatnya produktivitas pun rendah. Kenyataan lainnya adalah masih banyak para petani kopi yang mengandalkan pohon-pohon baru yang tumbuh secara alami dari biji kopi yang jatuh, sehingga kualitasnya tidak bisa terjamin.

Untuk itu, dengan adanya pembinaan dari BI para petani kini telah melakukan pembibitan secara terukur sehingga produktivitas bisa tetap terjaga. Bibit yang digunakan pun menurut Manat adalah bibit unggul. Sebelum kopi siap dipanen, pembibitan dilakukan selama 5 bulan lamanya kemudian baru dipindahkan ke perkebunan oleh masing-masing petani. Ketika pohon berusia kurang lebih 1 tahun biasanya buah-buah cherry kopi siap dipanen dan diolah.

Salah satu petani, Halmarysyah (60) mengungkapkan, kopi menjadi salah satu tanaman unggulan di lahannya karena kini bisa dipanen sepanjang waktu. Sebelum adanya pembinaan, kopi hanya bisa dipanen di akhir tahun, ketika musim hujan tiba. Namun kini, kopi bisa dipanen sepanjang waktu tidak perlu menunggu musim tertentu.

"Pengetahuan yang berbeda misalnya diberi tahu untuk mengurangi batang-batang pohon kopi, supaya nantinya tumbuh tunas-tunas baru," kata dia.

Foto: Pengembangan Kopi Lintong di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara/Rahajeng Kusumo Hamparan pohon kopi yang berusia 3-5 tahun

Kepala Perwakilan BI Sibolga, Riza Putera mengatakan, ada 16 kabupaten/kota yang menjadi cakupan binaan Bank Indonesia, dan pengembangan UMKM kopi menjadi salah satu unggulan. Ada lima pilar yang didukung, yakni peningkatan ekonomi melalui UMKM, pengembangan komoditas unggulan, pariwisata, ekonomi digital, hingga pemasaran.

"Kami melihat salah satu komoditas unggulan adalah di kopi, karena di sini sudah ada kopi mandailing dan juga kopi lintong yang potensinya sangat besar. Kami di Kantor Perwakilan BI Sibolga melihat pengembangan kopi harus dimulai dari sisi hulu yakni ketersediaan produksinya kemudian sisi hilirnya," ujar Riza.

Dari sisi hulu, Bank Indonesia melakukan pendampingan untuk pengembangan luas lahan dan pemberian bibit, petani pun dibina untuk menerapkan cara pertanian yang baik. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan pembibitan secara alami, melainkan dilakukan secara terukur dan meningkatkan produktivitas.

Riza juga menegaskan, selain produktivitas, yang terpenting dari pengembangan kopi adalah menjaga kualitas rasa.

"Kalau ditanam begitu saja, pohon kopi memang akan tumbuh dan menghasilkan tapi tidak maksimal, mungkin 700-800 kg per hektar/tahun. Tapi kalau kita terapkan gap yang benar, kemudian syarat dari tumbuhnya, lingkungannya diperhatikan itu tumbuhnya bisa 1,5 ton per hektar/tahun. Jadi potensinya masih sangat besar," kata dia.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia — Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memiliki mandat penting untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari sejumlah proyek pembiayaan publik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup khalayak ramai, seperti yang telah dilakukan perseroan di Humbang Hasundutan (Humbahas).

PT SMI telah melakukan Pembiayaan Investasi (project financing) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion.

Terletak di Desa Sionom Hudon Selatan, Kecamatan Parlilitan, PLTM Sion memanfaatkan aliran Sungai Aek Simonggo untuk membangkitkan listrik sebesar 10 MW.

PT SMI sendiri memberikan pinjaman kepada PT Citra Multi Energi (CME) senilai US$ 21,2 juta atau setara Rp 350 miliar (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Pembiayaan dari PT SMI tersebut setara dua pertiga total nilai proyek yang mencapai US$ 30,8 juta atau setara Rp 508 miliar berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Berkolaborasi dengan perusahaan rekayasa asal Jepang (Toyo), CME memanfaatkan aliran alami sungai tanpa membuat bendungan atau reservoir untuk membangkitkan listrik. Adapun PLTM Sion memiliki daerah tangkapan air seluas 279 km2 dan curah hujan tahunan sebesar 3.200 mm.

Menggunakan pembatas yang dibangun melintasi sungai (weir), air yang sudah dibendung dan dikondisikan untuk menangkap sedimen pasir tersebut lalu dijatuhkan dalam ketinggian 81 meter untuk menggerak dua turbin dengan kapasitas masing-masing 5 MW.

Nyalakan Listrik 15.800 Rumah

Sejatinya seluruh listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion akan dialirkan 43 kilometer dan masuk ke dalam Grid milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Gardu Induk Dolok Sanggul, yang kemudian ditransmisikan di wilayah Sumatera Utara.

Meski di atas kertas listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion tidak secara spesifik dialirkan ke kawasan sekitar, tapi diestimasi listrik yang dibangkitkan oleh PLTM Sion mampu menghidupi 15.800 rumah tangga.

"Berdasarkan perhitungan (PT SMI), (PLTM Sion) cukup untuk menyediakan listrik perumahan sebesar 15.800 rumah," ungkap Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah di Humbang Hasundutan, Selasa (11/10).

PLTM Sion sendiri telah beroperasi sejak 2020 atau sudah lima tahun mengalirkan listrik dari energi bersih ke rumah-rumah warga di Sumatera Utara.

"Pada tahun 2024, PLTM Sion telah menghasilkan sekitar 81 GWh energi bersih yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, serta turut berkontribusi pada pengurangan jejak karbon," ujar Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti.

Meski demikian, operasional PLTM Sion sendiri bukan tanpa tantangan. Energi bersih yang dibangkitkan PLTM Sion nyatanya ikut dipengaruhi oleh kondisi iklim.

Salah satu pekerja PLTM mengungkapkan dalam kondisi bulan kering (kemarau) yang biasanya terjadi di bulan Juni dan Juli debit air yang di wier tidak mampu untuk memutar dua turbin secara maksimal, sehingga kadang hanya satu turbin yang beroperasi.

Demikian pula apabila curah hujan yang terlalu tinggi juga membuat wier tidak bisa menampung air karena ketinggian melebihi level aman, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

HUMBANG HASUNDUTAN, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan penyaluran pinjaman ke pemerintahan daerah (pemda) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, pihaknya masih menunggu pemerintah menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaannya.

"Jadi itu adalah memang satu PP baru. Kita masih menunggu turunannya seperti apa, proses implementasinya seperti apa," ujarnya dalam media briefing di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (10/11/2025).

Dia menjelaskan, sebelum PP 38 2025 terbit, PT SMI telah menyalurkan pinjaman ke pemda dengan mengacu pada PMK Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Hingga September 2025, pembiayaan daerah reguler memiliki total komitmen sebesar Rp 1,89 triliun dengan outstanding sebesar Rp 240 miliar. Mayoritas pembangunan tersebut disalurkan untuk pembangunan jalan dan jembatan serta rumah sakit di daerah.

"Kami melalui PMK yang ada juga melakukan pembiayaan-pembiayaan publik. Umpamanya kita kemarin memberikan ke Kabupaten Badung, kemudian sebelumnya kita juga ada memberikan ke Kota Manado," ungkapnya.

Namun PMK tersebut tidak berkaitan dengan PP 38 2025 yang secara khusus menyatakan pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman ke pemda menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Jadi kami kalau khusus itu kan tidak yang spesifik dari Pemda pinjam ke Pemerintah Pusat, nah itu kita lagi melihat aturan lanjutnya seperti apa dan bersinggungannya seperti apa dengan PMK yang telah ada di kami," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah memperbolehkan pemda, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang berlaku mulai 10 September 2025.

Mengutip PP tersebut, pemda, BUMN, dan BUMD bisa mendapatkan pinjaman dari APBN asalkan utang tersebut untuk mendukung kegiatan pembangunan atau penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri lokal, pembiayaan sektor ekonomi produktif, dan pembangunan atau program lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah pusat.

Adapun jangka waktu atau tenor pinjaman lebih dari 12 bulan.

"Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko yang memperhatikan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2025.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang