JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025 pada hari ini, Selasa (19/5/2026) dengan tujuh mata acara rapat. Salah satunya yakni Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Para pemegang saham menyetujui pengalihan saham Seri B sebanyak 31.619.477 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.

Saham Seri B tersebut selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama / Komisaris Independen : Dhony Rahajoe

- Komisaris : Setya Nugraha

- Komisaris : Aisyah Zakiyyah

- Komisaris : Giri Suprapdiono

- Komisaris Independen : Tjia Marwan

- Komisaris Independen : Ain Rika Armina

Jajaran Direksi

- Direktur Utama : Novel Arsyad

- Direktur Keuangan : Faizal Rahmad

- Direktur Manajemen Risiko & Legal : Tommy Wiranata A

- Direktur Strategi Korporasi dan HCM : I Gede Upeksa Negara

- Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo

- Direktur Operasi Bidang Gedung : Yuyus Juarsa

Sepanjang Tahun Buku 2025, PTPP berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru Rp24,95 triliun. Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi perolehan kontrak baru Perseroan terdiri atas 45% proyek pemerintah, 35% proyek BUMN, dan 20% proyek swasta.

Dari sisi segmentasi usaha, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 35%, jalan dan jembatan 16%, pertambangan 12%, power plant 11%, pelabuhan 10%, irigasi 6%, bendungan 4%, minyak dan gas 3%, industri 2%, serta bandara 1%.

Beberapa proyek dengan kontribusi terbesar terhadap perolehan kontrak baru Perseroan antara lain proyek PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, Itacha 2 – Provision of Procurement & Construction for Haul Road, Tol Kataraja Phase 2, Fuel Pipeline Cikampek – Plumpang, Gedung DPD IKN, dan Proyek Konstruksi Bendungan Karian – Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.

Perwakilan BP BUMN dalam RUPS Tahunan juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Perseroan sepanjang Tahun Buku 2025, khususnya atas keberhasilan Perseroan dalam menjaga arus kas operasi (operating cash flow) tetap positif serta menurunkan liabilitas Perseroan secara berkelanjutan.

Pencapaian tersebut dinilai mencerminkan efektivitas strategi penguatan fundamental bisnis dan implementasi manajemen keuangan yang prudent di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

Selain mencatatkan kinerja operasional yang positif, Perseroan juga terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berdasarkan hasil asesmen ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), PTPP berhasil memperoleh skor akhir sebesar 101,69 poin dan masuk dalam predikat “Leadership in Corporate Governance” atau Level 5 (>100).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa praktik GCG yang diterapkan Perseroan telah melampaui standar penilaian Level 1 (Struktur ACGS) dan menempatkan PTPP sebagai salah satu emiten terdepan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar ACGS di Indonesia.

Perolehan Nilai Kontrak PTPP sampai dengan April 2026

PTPP berhasil membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp6,88 Triliun hingga April 2026. Perolehan kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 82%, diikuti proyek BUMN sebesar 10%, serta proyek swasta sebesar 8%.

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Jalan dan Jembatan sebesar 35%, Disaster Response sebesar 26%, Rumah Sakit sebesar 16%, Smelter dan Pertambangan sebesar 10%, Gedung sebesar 6%, Pelabuhan sebesar 3%, Sumber Daya Air sebesar 3%, serta Infrastruktur Air sebesar 2%.

Salah satu proyek yang diperoleh Perseroan di bulan April 2026 yang memiliki kontribusi nilai kontrak terbesar yaitu Pembangunan Jalan KSPEAN WANAM – MUTING Segmen 1 dengan nilai kontrak sebesar Rp1,77 Triliun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyampaikan, bahwa Perseroan akan terus berkomitmen menjaga kinerja operasional dan keuangan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi bisnis yang prudent, penguatan fundamental perusahaan, serta peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP akan terus fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio proyek, peningkatan operational excellence, serta penguatan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi nasional,” ujar Joko Raharjo.

Ia juga menambahkan, bahwa Perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang optimal, serta implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini bisnis Perseroan.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperoleh fasilitas pendanaan dengan total nilai sekitar Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional, guna memperluas kapasitas pembiayaan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Fasilitas baru tersebut terdiri dari Fasilitas Term Loan sebesar Rp500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan fasilitas sebesar 30 juta dolar AS dari FinDev Canada. Selain itu, IIF juga memperoleh perpanjangan fasilitas pendanaan sebesar Rp300 miliar dari PT Bank BNP Paribas Indonesia.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang kuat dari lembaga keuangan domestik maupun internasional. Fasilitas ini mencerminkan meningkatnya keyakinan terhadap sektor infrastruktur Indonesia,” kata Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Rizki menambahkan bahwa IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur berkelanjutan selama 16 tahun perusahaan beroperasi.

Dengan tambahan sumber pendanaan itu, ia mengatakan IIF berada dalam posisi yang baik untuk memperluas dampaknya, khususnya untuk proyek yang selaras dengan keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Chief Financial Officer IIF Eri Wibowo menambahkan bahwa selain mendiversifikasi sumber pendanaan, fasilitas ini akan mengoptimalkan cost of funds IIF.

Hal itu memungkinkan IIF menawarkan suku bunga pembiayaan yang lebih kompetitif kepada klien, sehingga mendukung kelayakan finansial proyek-proyek infrastruktur mereka.

Sebagai salah satu katalis pembangunan infrastruktur nasional, IIF menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan produk yang memenuhi beragam kebutuhan klien.

Ia mengatakan itu mencakup solusi credit enhancement yang memungkinkan pengembang infrastruktur mengakses pasar modal domestik melalui penerbitan obligasi atau sukuk.

Perusahaan juga menyatakan untuk terus berekspansi ke sektor strategis, dan belum ini memberikan fasilitas pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur kesehatan.

Berbagai inisiatif ini sejalan dengan mandat IIF untuk memobilisasi modal swasta guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan target Net Zero Emissions Indonesia pada tahun 2060.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek . Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

"Ada banyak yang kemarin-kemarin program infrastruktur tidak dimonitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tutur Purbaya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan masih ingat betul laporan dari pihak China yang mengeluhkan lambatnya perkembangan proyek. Saat itu, pihak China mempertanyakan di mana letak kesulitan pembebasan lahan yang hanya mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.

Purbaya Bocorkan Nasib Utang Whoosh: Indonesia-China Sama-sama Menderita



Birokrasi antar lembaga dalam eksekusi proyek juga turut disoroti pihak China, lantaran tidak ada kepastian siapa yang mensupervisi pada tahap awal penggarapan proyek Whoosh.

"Kalau kami mengadu ke (Kementerian) BUMN, dipingpong ke (Kementerian) PU, pingpong lagi ke sana," ujar Purbaya yang menerima keluhan itu saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proyek-proyek besar di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan eksekusi yang disiplin, cepat, dan terukur.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tinggal Diumumkan Presiden



Menurutnya, koordinasi yang solid mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pemantauan berbasis real-time sangat krusial agar pelaksana di lapangan tidak kehilangan arah. Hal ini sekaligus menjadi jaminan agar minat investor tetap terjaga di Indonesia.

"Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok," ujarnya.

Terkait proyek Whoosh, adapun sejak digarap 2016, proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun. Hasil audit yang dilakukan Indonesia dan China membukukan total biaya pembangunan Whoosh tembus menjadi USD7,27 miliar atau sekitar Rp118,21 triliun.

Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar 75 persen-nya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dicairkan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun di awal.

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) , perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, kembali mencatatkan pencapaian penting dengan meraih proyek infrastruktur strategis berupa Pembangunan Jembatan Pulau Laut di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Proyek ini dilaksanakan melalui skema Joint Operation (JO), dengan PTPP sebagai lead contractor dengan porsi 50%, sebagai bagian dari program pembangunan multiyears tahun 2026-2028 yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan.

Penandatanganan kontrak proyek dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, bertempat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, bersama pihak penyedia jasa, serta disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Ketua DPRD Kalimantan Selatan H. Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Kotabaru, serta Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP, Yul Ari Pramuraharjo.

PTPP Terus Dipacu Menguatkan DNA Korporasi Kelas Dunia



Proyek dengan skema tahun jamak ini memiliki masa pelaksanaan konstruksi selama 1.005 hari kalender serta masa pemeliharaan selama 730 hari kalender. Perolehan proyek ini semakin memperkuat portofolio PTPP di sektor infrastruktur, khususnya pembangunan konektivitas wilayah, sekaligus menegaskan kapabilitas perseroan sebagai lead contractor pada proyek berskala besar.

Secara keseluruhan, pembangunan Jembatan Pulau Laut merupakan proyek strategis dengan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak. Pembangunan jembatan yang berlokasi di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

Kehadiran infrastruktur ini akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

PTPP Pastikan Kondisi Perusahaan dalam Keadaan Sehat



Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa perolehan proyek JO ini menjadi momentum penting bagi perseroan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional. “Perolehan proyek ini menjadi bukti kepercayaan yang terus diberikan kepada PTPP dalam mengerjakan proyek infrastruktur strategis, khususnya sebagai lead contractor. Kami berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target, baik dari sisi mutu, waktu, maupun aspek keselamatan kerja, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, PTPP menegaskan bahwa kontribusi dalam pembangunan Jembatan Pulau Laut sejalan dengan semangat Asta Cita-khususnya pada upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana keterlibatan PTPP dalam proyek infrastruktur turut mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia) telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman senilai Rp500 miliar, memperkuat kemitraan strategis mereka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Eri Wibowo - Direktur Keuangan IIF, Zhu Yong – Direktur Corporate & International Banking serta Junianto - Direktur Operasional CCB Indonesia. Fasilitas pinjaman ini diharapkan memperkuat modal kerja IIF dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Eri Wibowo menyampaikan apresiasi terhadap kepercayaan CCB Indonesia kepada IIF, "Kerja sama ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap bisnis IIF serta visi bersama untuk mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia yang semakin maju dan berkelanjutan.”

Pembangunan Infrastruktur Era Prabowo Butuh Uang 3 Kali Lipat dari Periode Jokowi



"Pembiayaan ini menjadi bagian dari langkah strategis IIF untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung proyek- proyek infrastruktur yang terus berkembang, sekaligus memastikan kapasitas IIF tetap optimal dalam memenuhi kebutuhan pasar,” terangnya.

Sementara itu, Junianto mengungkapkan, “di tengah dinamika perekonomian global dan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, sinergi antara lembaga pembiayaan seperti PT IIF dan perbankan seperti CCB Indonesia menjadi semakin penting. Dengan dukungan modal serta struktur perbankan yang kuat, CCB Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pembiayaan sektor infrastruktur yang strategis, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.”

IIF Dorong Penguatan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan



“Dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat berkontribusi memperkuat kapasitas IIF dalam menyediakan pendanaan berkelanjutan bagi berbagai proyek infrastruktur strategis di Indonesia, yang bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.”

Kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen kedua lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional serta memperkuat ekosistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, rencana pembangunan infrastruktur di Era Prabowo (Subianto) jauh lebih besar ketimbang 2 periode Joko Widodo (Jokowi).

Kaimudin membandingkan, bahwa dua periode Joko Widodo menghabiskan uang senilai Rp6.206 triliun untuk membangun infrastruktur, yang terdiri dari kontribusi badan usaha dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ). Terdiri dari Rp2.896 triliun pada periode pertama, dan Rp3.307 triliun pada periode kedua.

"Di zaman pak Jokowi yang pertama dan kedua, itu kenaikannya (kebutuhan pembiayaan infrastruktur ) sebetulnya tidak seberapa. Tetapi begitu zaman pak Prabowo, yang (periode) pertama, itu dibutuhkan 3 kali lipat pendanaan infrastruktur," ujarnya dalam acara Rakorbangwil Kementerian PU, tengah pekan kemarin.

Setahun Pemerintahan, Program Prabowo-Gibran Berhasil Sentuh Masyarakat Papua

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di periode pertama Presiden Prabowo tembus Rp10.303 triliun. Hal ini berdasarkan hitung-hitungan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun yang dicanangkan.

"Pembangunan infrastruktur pasti butuh uang yang sangat luar biasa jumlahnya. Itu mencapai 3 kali lipat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," lanjutnya.

Meski demikian, Kaimudin menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur di era Presiden Prabowo punya struktur pembiayaan yang berbeda dari era Presiden Jokowi. Porsi keterlibatan swasta di proyek-proyek infrastruktur diharapkan jauh lebih besar ketimbang APBN.

AHY Ungkap Arah Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Berdasarkan paparannya, kontribusi sektor swasta selama dua periode era Jokowi sebesar Rp1.241 triliun, periode pertama Rp495 triliun dan periode kedua Rp746 triliun. Sementara di era Prabowo, kontribusi sektor swasta ditargetkan tembus Rp3.091 triliun selama 5 tahun mendatang.

"Ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Perlu kita pikirkan cara-cara baru untuk membiayai pendanaan infrastruktur kita, karena kita tidak bisa bergantung APBN," kata Kaimudin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran (TA) per 17 November 2025 telah mencapai 65,52% terhadap pagu anggaran yang mencapai Rp 29,51 triliun.

"Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per posisi 17 November 2025 adalah sebesar Rp19,33 triliun atau 65,52% terhadap pagu efektif sebesar Rp29,51 triliun," kata Dudy dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (18/11/2025).

Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) yang mencapai Rp 7,21 triliun atau sekitar 70,02% dari pagu efektif sebesar Rp 10,3 triliun. Sedangkan, realisasi anggaran terkecil dibukukan oleh Ditjen Perkeretaapian (DJKA) yang mencapai Rp 2,97 triliun atau sekitar 44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun.

"Realisasi anggaran terbesar adalah Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,21 triliun atau Rp70,02% terhadap pagu efektif sebesar Rp10,30 triliun. Adapun secara persentase nilai realisasi anggaran terkecil adalah DJKA sebesar Rp2,97 triliun atau Rp44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun," lanjutnya.

Foto: Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan

Dudy menambahkan realisasi anggaran Kemenhub 2025 berasal dari berbagai sumber, antara lain rupiah murni sebesar Rp12,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,7 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,45 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp1,33 triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1,17 triliun.

Dia menambahkan, dengan adanya penyesuaian anggaran Kemenhub pada 2025 dan adanya tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas (DPP) SBSN sebesar Rp989,2 miliar, maka postur anggaran Kemenhub pada TA 2025 bertambah menjadi Rp 30,31 triliun.

"Sesuai dengan surat penyampaian perkembangan Pagu Efektif Kementerian Perhubungan Tahun 2025 kepada Pimpinan Komisi V DPRI dan merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 25-27 Agustus dan 1-19 September 2025 berkaitan dengan penyesuaian Anggaran Kementerian Perhubungan, dengan rincian terdiri dari tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas atau DPP SBSN sebesar Rp989,2 miliar. Sehingga postur Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 saat ini yang sedang kami mintakan persetujuan dari DPR akan menjadi sebesar Rp30,31 triliun," jelasnya.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah terowongan jalan bawah laut, terpanjang dan terdalam di dunia tengah dikembangkan. Proyek ambisius bernama Terowongan Rogfast ini terletak di Norwegia.

Terowongan ini dirancang untuk menghubungkan distrik Randaberg dan Bokn di Rogaland. Keduanya memiliki rintangan geografis dan medan yang sulit.

Mengutip leravi.org, Terowongan Rogfast membentang sepanjang 26,7 kilometer (16,6 mil) dan menukik hampir 396 meter (1.300 kaki) di bawah permukaan laut. Tim konstruksi sedang melakukan pengeboran melalui batuan dasar laut yang padat menggunakan teknik-teknik mutakhir untuk memastikan keamanan dan integritas struktural di bawah tekanan ekstrim.

Saat ini, perjalanan di sepanjang rute membutuhkan waktu hingga 21 jam dan melibatkan tujuh penyeberangan feri. Terowongan akan memangkas waktu hingga 10 jam.

"Dengan desain empat jalur, dua jalur di setiap arah, terowongan ini memungkinkan perjalanan berkelanjutan di bawah laut yang memakan waktu sekitar 35 menit," kata direktur proyek Oddvar Kaarmo, dikutip Sabtu (15/11/2025).

"Terowongan ini akan menyediakan alternatif yang andal dan tahan cuaca untuk penyeberangan maritim tradisional, menjamin transportasi yang lebih aman dan dapat diprediksi baik bagi penduduk maupun turis," tambahnya.

Terowongan Rogfast diyakini akan memakan dana 1,9 miliar euro (Rp 35,7 triliun). Pekerjaan ini diproyeksikan selesai pada tahun 2033.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atua PT SMI buka suara soal tantangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6 triliun kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Purbaya diketahui mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah menyebut pihaknya masih akan menunggu penerbitan aturan turunan dari Kementerian Keuangan sehingga dapat menindaklanjuti arahan Purbaya tersebut.

"Kita masih menunggu (aturan) turunannya seperti apa, proses implementasinya seperti apa," kata Reynaldi dalam Media Gathering di Humbang Hasundutan.
Meski demikian, PT SMI sendiri diketahui telah secara reguler memberikan pembiayaan kepada Pemda.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti mengatakan bahwa komitmen pembiayaan ke pemda terbagi dalam dua skema, yakni Pemulihan Ekonomi (PEN) pemda dan pembiayaan daerah reguler.

"Per September total komitmen pembiayaan Pemda oleh SMI adalah Rp36,16 triliun, dengan total outstanding Rp17,59 triliun," kata Aradita di Humbang Hasundutan.
Dia menjelaskan dari total komitmen pembiayaan tersebut, sebesar Rp34,27 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda dan Rp1,89 triliun skema pembiayaan daerah reguler.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap ikut dengan rombongan tim pemerintah ke China untuk menegosiasikan pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh.

Seperti diketahui pemerintah akan mengirimkan tim untuk mendiskusikan perihal restrukturisasi utang kereta cepat dengan China.

"Mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran. Kalau itu saya diajak, biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti," kata Purbaya, di Universitas Airlangga (UNAIR), kemarin, Senin (11/10/2025).

Adapun, soal rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor untuk membayar utang Whoosh, Purbaya mengatakan hal ini masih didiskusikan.

"Nanti detailnya, yang ada masih garis besarnya," kata Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta polemik soal Kereta Cepat Whoosh tak perlu diributkan. Dia menegaskan akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek ini.

Prabowo pun menyebut sudah mempelajari secara detail proyek ini. Dia menegaskan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak ada masalah dan tak perlu diributkan.

"Kemudian enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut utang Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya," ujar Prabowo saat berpidato dalam peresmian di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Prabowo pun meminta masalah Kereta Cepat Whoosh jangan dipolitisasi dan bikin rakyat Indonesia cemas.

"Jadi jangan khawatir, saya sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orang (cek). Mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya," tegasnya.

Usai acara selesai, Prabowo kembali ditanya media soal keseriusan pemerintah untuk membayar utang Kereta Cepat Whoosh.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun. tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," serunya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan pelaksanaan proyek jalan tol melalui aktivitas konstruksi yang terencana, bertahap, dan terukur. Hingga Oktober 2025, Jasa Marga membukukan capaian pada beberapa ruas strategis.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menegaskan komitmen Perseroan untuk menuntaskan proyek-proyek jalan tol strategis demi meningkatkan konektivitas dan mendorong pemulihan ekonomi wilayah.

"Jasa Marga berkomitmen menyelesaikan proyek dengan mutu sesuai standar dan tepat waktu, mengelola risiko lebih baik, mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, dan menjaga transparansi kepada pemangku kepentingan," ungkap Rivan dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Rivan menambahkan hingga 17 Oktober 2025, Jasa Marga mencatat capaian progres yang solid pada sejumlah ruas prioritas. Berikut perkembangannya:

Foto: Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo segmen Klaten-Prambanan. (Dok. Jasa Narga) Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo segmen Klaten-Prambanan. (Dok. Jasa Narga)

1. Tol Probolinggo-Banyuwangi segmen Gending-Kraksaan 98,10%
2. Tol Probolinggo-Banyuwangi segmen Kraksaan-Paiton 100%
3. Tol Probolinggo-Banyuwangi segmen Paiton-Besuki 87,19%
4. Tol Yogyakarta-Bawen segmen Ambarawa-Bawen 75,46%
5. Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo segmen Klaten-Purwomartani 88,88%
6. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan segmen Bojongmangu-Sadang 90,83%
7. Tol Akses Patimban yang saat ini dalam tahap pembebasan lahan 91,09%

Jasa Marga berharap dengan adanya percepatan proyek-proyek strategis ini nantinya dapat berdampak langsung dalam peningkatan konektivitas antarkota yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi biaya logistik bagi pelaku usaha, serta pengurangan waktu tempuh yang berdampak pada produktivitas masyarakat.

Di sisi lingkungan dan sosial, Jasa Marga terus meningkatkan implementasi Environmental, Social and Governance (ESG) di setiap lini bisnis dengan melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk masyarakat sekitar proyek jalan tol seperti penanaman pohon di sekitar koridor jalan tol, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Hybrid Wind Tree di proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hingga penerapan prinsip Creating Shared Value (CSV) dengan Jasa Marga Medical Keliling (Jamedlink) bantuan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar proyek Jalan Tol Jogja-Bawen dan modernisasi pertanian di wilayah operasional Jalan Tol Jogja-Solo.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengungkapkan proyek MRT trase Timur-Barat (East-West) Cikarang Balaraja akan dimulai 2026 mendatang. Di tahun depan, pembangunan dimulai pada Fase Tahap 1 dengan rute dari Tomang Jakarta Barat hingga Medan Satria Kota Bekasi sepanjang 24,5 Km.

Adapun rute tersebut termasuk nantinya melewati kawasan kompleks hunian Harapan Indah, salah satu kompleks hunian ternama di Kota Bekasi. MRT Jakarta juga sudah menggandeng investor swasta PT Deltasari Adipratama untuk pengembangan kawasan Harapan Indah di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu rencananya adalah pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development) di sepanjang koridor MRT Jakarta.

"Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan Damai Putra Group merupakan bentuk wujud komitmen MRT Jakarta untuk mendukung pengembangan jalur MRT Jakarta rute East-West, yang mudah-mudahan akan kita mulai pembangunannya di tahun ini," kata Farchad Mahfud, Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, dalam paparannya dikutip Minggu (9/11/2025).

Dengan adanya MRT Jakarta yang melewati Harapan Indah, tentunya kawasan tersebut dapat berubah total, apalagi pihak pengembang sudah mendukung pengembangan TOD di wilayah tersebut. Jika nantinya konsep TOD Harapan Indah terwujud, maka ada kawasan TOD baru yang ada di Kota Bekasi. Tentunya, ada kawasan perkantoran baru, pusat perbelanjaan baru, kawasan sosial baru, dan lain-lainnya.

"Nota kesepahaman ini akan membangun kawasan interasi antarmoda dengan bangunan di sekitar stasiun nantinya, yang tujuannya untuk mempermudah mobilitas warga masyarakat yang ada di Jakarta maupun Bodetabek," lanjut Farchad.

Foto: Sejumlah penumpang menaikin kereta MRT jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI, Jakarta, Kamis, (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah penumpang menaikin kereta MRT jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI, Jakarta, Kamis, (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Namun, konsep TOD yang dihadirkan oleh MRT Jakarta bersama pengembang Harapan Indah masih akan didiskusikan lebih lanjut.

"Dalam nota kesepahaman ini, kita nanti bisa melihat opsi-opsi yang mungkin akan bisa memberikan optimalisasi pengembangan stasiun, pengembangan interkoneksi, juga entrance dan lain sebagainya," ucapnya.

"Masih terlalu dini untuk kita sampaikan pada sore hari ini, namun demikian kami mohon doa restu pada semua pihak untuk bisa mendukung langkah positif ini dan niatan baik kita untuk bisa bersama-sama mendapatkan dukungan ke depannya," jelasnya.

Sebelumnya, pembangunan Tahap 1 rute Tomang-Medan Satria akan menggunakan sistem pendanaan co-financing Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB). Secara keseluruhan, lintas timur barat akan menghubungkan Cikarang, Jawa Barat dan Balaraja, Banten dengan total panjang koridor mencapai 84 Km. PT MRT Jakarta juga akan membangun depo kereta yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara.

"Di antaranya akan dibangun rute sepanjang 5,9 Km menuju depo di Rorotan, Jakarta Utara," sebutnya.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]