Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pagar dan tanggul di kawasan Taman Nasional Way Kambas guna mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung lama.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana alokasi dana hingga Rp2 triliun untuk pembangunan pagar, tanggul, serta restorasi ekosistem di kawasan Way Kambas. Namun setelah dilakukan kajian dan upaya efisiensi, kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah.

“Di London ketika itu Pak Presiden sudah menyampaikan maksimum Rp2 triliun akan diperuntukkan untuk pagar maupun tanggul di Way Kambas sekaligus restorasi ekosistem. Tapi setelah dipelajari dan dilakukan efisiensi, kira-kira maksimum Rp839 miliar saja,” ujar Raja Juli.

Dia menambahkan proyek tersebut akan dikerjakan dengan melibatkan satuan zeni militer di Lampung, termasuk unit Zeni yang berada di wilayah Raden Inten.

Raja Juli menjelaskan konflik antara manusia dan gajah di kawasan Way Kambas telah berlangsung puluhan tahun. Karena itu pemerintah berupaya membangun sistem pembatas antara kawasan taman nasional dan permukiman masyarakat.

Dari hasil studi sementara, total batas kawasan Way Kambas mencapai sekitar 176 kilometer. Namun tidak seluruhnya membutuhkan pembangunan pagar atau tanggul.

“Dalam studi sementara, yang perlu diberi pagar atau tanggul itu sekitar 130 kilometer,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik yang selama ini sering terjadi ketika gajah keluar dari kawasan hutan dan memasuki wilayah pertanian maupun permukiman warga.

Raja Juli juga mengingatkan bahwa penyelamatan habitat gajah menjadi semakin mendesak karena jumlah kantong habitat yang terus menyusut.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 42 kantong habitat gajah di Sumatra. Namun saat ini jumlahnya tinggal sekitar 21 kantong akibat berbagai tekanan terhadap lingkungan.

“Akibat illegal logging, illegal mining, dan perkebunan yang tidak terkontrol, habitat gajah ini sudah hilang setengahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu pemerintah berencana menyambungkan kembali koridor-koridor habitat yang terfragmentasi agar pergerakan gajah tetap terjaga dan populasi satwa tersebut dapat dipertahankan.

Selain pembangunan infrastruktur konservasi, pemerintah juga menyiapkan inovasi pembiayaan untuk pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Salah satu skema yang sedang disiapkan adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) bagi pengelola taman nasional sehingga mereka dapat mengelola pendapatan secara lebih mandiri.

Raja Juli mencontohkan kondisi di Gunung Rinjani yang memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengunjung sekitar Rp50 miliar per tahun. Namun dana yang kembali langsung untuk pengelolaan kawasan hanya sekitar Rp10 miliar karena seluruh penerimaan masuk ke kas negara.

“Dengan BLU, taman nasional bisa mengelola dananya sendiri secara lebih fleksibel untuk memperbaiki ekosistem, meningkatkan keamanan, dan keselamatan pengunjung,” kata dia.

Meski membuka peluang komersialisasi, Raja Juli menegaskan pengembangan taman nasional tidak akan diarahkan pada pariwisata massal.

Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi harus tetap berbasis ekowisata atau eco-tourism, yang mengutamakan kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Komersialisasi tentu ada, tapi tidak menjadi mass tourism seperti di Bali atau Borobudur. Ini harus menjadi eco-tourism, tujuan utamanya menjaga lingkungan hidup dan hutan,” ujarnya.

Dia berharap dengan inovasi pembiayaan tersebut taman nasional di Indonesia dapat berkembang menjadi kawasan konservasi berkelas dunia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Di negara seperti Afrika atau Amerika, taman nasional bahkan bisa menjadi profit center. Kita berharap ke depan taman nasional di Indonesia juga bisa dikelola lebih baik, hutannya terjaga, satwanya terlindungi, dan masyarakatnya ikut sejahtera,” tandas Raja Juli.

Ternate: Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Maluku Utara kembali menyoroti dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan anak Perusahaan Harum Energy milik Taipan Kiki Barki bernama PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.

Sorotan kali ini tidak hanya tertuju pada aktivitas perusahaan, tetapi juga mengarah pada dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum di Maluku Utara.

Koordinator Katam Malut, Muhlis Ibrahim, menilai penanganan kasus tersebut berjalan lamban meski fakta-fakta hukum telah terang benderang. Ia menyebut, sikap aparat penegak hukum yang terkesan ragu bertindak justru memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap kejahatan pertambangan.

“Kasus PT Position ini bukan tanpa dasar hukum. Semua sudah jelas dan terang, baik dari hasil pemeriksaan Gakkum Kehutanan maupun putusan pengadilan,” kata Muhlis dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Januari 2026.

Temuan Gakkum Kehutanan: Tambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin

Muhlis menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025, PT Position dinyatakan melakukan pembukaan lahan dan pengambilan material nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Laporan tersebut, kata dia, merupakan dokumen resmi Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada 29 April hingga 3 Mei 2025.

“Dalam laporan itu dengan jelas disebutkan bahwa PT Position melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa PPKH. Ini bukan asumsi, tapi hasil pemeriksaan resmi negara,” tegas Muhlis.

Fakta Persidangan: Tambang di Luar IUP Diakui Pengadilan

Selain temuan Gakkum Kehutanan, dugaan menambang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) anak perusahaan harum Energy milik taipan Kiki Barki itu juga mencuat dalam persidangan perkara Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Muhlis menyebut, dalam amar putusan pengadilan, secara eksplisit dinyatakan bahwa PT Position telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

“Putusan itu lahir dari proses persidangan yang sah, dengan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Ancaman Pidana dan Tuntutan Penegakan Hukum

Katam Malut mengingatkan bahwa menambang di luar WIUP merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Muhlis menjelaskan, Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi setiap pihak yang melakukan penambangan tanpa izin, termasuk di luar koordinat IUP.

Selain itu, Pasal 161 juga mengancam pidana bagi pihak yang mengangkut, mengolah, atau menjual hasil tambang ilegal.

“Dengan dasar hukum sejelas ini, seharusnya aparat penegak hukum tidak lagi ragu. Jika dibiarkan, ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara,” kata Muhlis.

Katam Malut pun mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menunjukkan komitmen nyata dalam penegakan hukum sektor pertambangan.

“Kami menuntut aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran terhadap tindak pidana pertambangan di Maluku Utara,” pungkasnya.

(ANN)

Bisnis.com, DENPASAR — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim tetap independen dan dominan dalam mendorong kepatuhan penerimaan pajak melalui multidoor approach yang melibatkan instansi penegak hukum.

Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya tidak bisa berdiri sendiri kendati sudah dibekali dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Namun, Bimo mengakui upaya-upaya otoritas pajak dalam memungut penerimaan negara seringkali dibalas dengan upaya hukum. Dia mengungkap pihaknya sering digugat dalam praperadilan saat penyidik pajak baru saja melakukan proses hukum.

"Belum sempat kami bukper [bukti permulaan], sudah gugur karena praperadilan. Maka kami kerja sama, kami meminta fatwa dari MA misalnya tentang proses formal dari tindak pidana perpajakan. Akhirnya akan turun surat edaran dari Mahkamah Agung bagi hakim untuk menerima dan menolak proses praperadilan itu," terangnya, dikutip Rabu (26/11/2025).

Multidoor approach itu, terang Bimo, ikut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Bareskrim dan Kortas Tipikor Polri; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kejaksaan Agung (Kejagung); serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa kerja sama antarinstansi yang dilakukan Ditjen Pajak misalnya bersama-sama dengan BPKP dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). BPKP akan menghitung kerugian keuangan negara, sedangkan Ditjen Pajak bakal menghitung penerimaan negara yang seharusnya tertagih.

Di sisi lain, Ditjen Pajak bekerja sama dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal dengan Satgas PASTI OJK. Kemudian, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas ilegal berkaitan dengan kehutanan (illegal logging), pertambangan (illegal mining), perkebunan sawit hingga perikanan (illegal fishing).

"Itu terus kami konsisten lakukan. Ada sebuah kasus yang sampai tahun kedelapan baru terbukti, baru ada pengembalian keuangan negara yang kemarin dilakukan oleh Kanwil Jakarta Pusat. Itu konflik, ada TPPU-nya, ada tipijaknya [tindak pidana perpajakan], kemudian ada mutual legal assistance dengan otoritas pajak atau otoritas keuangan Singapura untuk asset recovery-nya," tutur Bimo.

Tidak hanya itu, secara reguler pertukaran data pajak oleh Kemenkeu dan instansi lain disebut Bimo sebagai hal yang sudah biasa.

Kendati berkoordinasi erat dengan lembaga lain, Bimo memastikan lembaganya akan tetap independen dan dominan dalam hal penanganan tindak pidana perpajakan. Hal itu kendati di tengah isu perebutan kewenangan antar aparat penegak hukum yang kerap mencuat di publik.

"Yang bisa ngitung delik perpajakan dan konsekuensi dari pajak terutang dan segala macam ya pasti penyidik kami. Independensi itu kami pasti akan selalu jaga dan yang bisa mengakses informasi, mengolah, membandingkan dengan data pihak ketiga dan segala macam by law ya kami," terang Bimo.

Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) Ditjen Pajak dan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta agar otoritas pajak berhati-hati agar penegakan hukum di bidang perpajakan tidak dikendalikan oleh pihak lain.

"Ketika masuk ke tim-tim penegakan hukum jangan sampai kemudian penegakan hukum di tingkat pajak ini dikendalikan oleh pihak lain, karena instrumen penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak itu kan adalah instrumen yang melekat dan prosedural, serta diberi kewenangan yang kuat oleh undang-undang," terang Misbakhun kepada Bimo dan jajarannya di DPR.

Misbakhun juga mempertanyakan langkah multidoor approach yang dilakukan Ditjen Pajak dalam mendorong penerimaan negara. Sebab, dia menilai harusnya otoritas pajak tidak kekurangan instrumen hukum.

"Apa yang kurang dalam undang-undang pajak ini dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan? Apa yang kurang instrumen penegakannya sehingga harus melibatkan pihak luar APH dan lainnya padahal pajak diberikan instrumen untuk membawa itu ke APH. Dalam rangka apa? Ini yang harus kita dudukkan strateginya pakai strategi apa?," tanya Politisi Partai Golkar itu.