Ternate: Konsorsium Advokasi Tambang (Katam) Maluku Utara kembali menyoroti dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan anak Perusahaan Harum Energy milik Taipan Kiki Barki bernama PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.

Sorotan kali ini tidak hanya tertuju pada aktivitas perusahaan, tetapi juga mengarah pada dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum di Maluku Utara.

Koordinator Katam Malut, Muhlis Ibrahim, menilai penanganan kasus tersebut berjalan lamban meski fakta-fakta hukum telah terang benderang. Ia menyebut, sikap aparat penegak hukum yang terkesan ragu bertindak justru memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap kejahatan pertambangan.

“Kasus PT Position ini bukan tanpa dasar hukum. Semua sudah jelas dan terang, baik dari hasil pemeriksaan Gakkum Kehutanan maupun putusan pengadilan,” kata Muhlis dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Januari 2026.

Temuan Gakkum Kehutanan: Tambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin

Muhlis menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025, PT Position dinyatakan melakukan pembukaan lahan dan pengambilan material nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Laporan tersebut, kata dia, merupakan dokumen resmi Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada 29 April hingga 3 Mei 2025.

“Dalam laporan itu dengan jelas disebutkan bahwa PT Position melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa PPKH. Ini bukan asumsi, tapi hasil pemeriksaan resmi negara,” tegas Muhlis.

Fakta Persidangan: Tambang di Luar IUP Diakui Pengadilan

Selain temuan Gakkum Kehutanan, dugaan menambang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) anak perusahaan harum Energy milik taipan Kiki Barki itu juga mencuat dalam persidangan perkara Awab dan Marsel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Muhlis menyebut, dalam amar putusan pengadilan, secara eksplisit dinyatakan bahwa PT Position telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Timur.

“Putusan itu lahir dari proses persidangan yang sah, dengan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Ancaman Pidana dan Tuntutan Penegakan Hukum

Katam Malut mengingatkan bahwa menambang di luar WIUP merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Muhlis menjelaskan, Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi setiap pihak yang melakukan penambangan tanpa izin, termasuk di luar koordinat IUP.

Selain itu, Pasal 161 juga mengancam pidana bagi pihak yang mengangkut, mengolah, atau menjual hasil tambang ilegal.

“Dengan dasar hukum sejelas ini, seharusnya aparat penegak hukum tidak lagi ragu. Jika dibiarkan, ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara,” kata Muhlis.

Katam Malut pun mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menunjukkan komitmen nyata dalam penegakan hukum sektor pertambangan.

“Kami menuntut aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran terhadap tindak pidana pertambangan di Maluku Utara,” pungkasnya.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PP Presisi Tbk (PPRE) memperoleh kontrak baru untuk pekerjaan pengembangan dan operasi pertambangan milik PT Position di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menyampaikan hal ini memperkuat eksistensi PPRE di sektor jasa pertambangan.

"Keberhasilan ini menegaskan posisi PPRE sebagai perusahaan yang kompeten dan terpercaya dalam layanan pertambangan terintegrasi," ujar Mei dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dalam proyek ini, ucap Mei, PPRE akan mengerjakan sejumlah lingkup utama, meliputi clear and grub, topsoil removal, waste removal, ore production limonite, dan ore production saprolite. Mei menilai perolehan kontrak ini menambah portofolio PPRE di Indonesia Timur sekaligus mendukung strategi ekspansi perusahaan di sektor pertambangan nasional.

"Kontrak ini memperkuat langkah kami dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan," ucap Mei.

Mei mengatakan pencapaian ini sejalan dengan fokus perusahaan dalam memperluas cakupan bisnis pertambangan serta meningkatnya kepercayaan pasar terhadap PPRE. Dengan dukungan pengalaman dan teknologi, pihaknya berkomitmen memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan sumber daya yang profesional.

"Dengan tambahan kontrak baru ini, PPRE semakin optimistis dapat mendorong peningkatan kinerja operasional sekaligus memperkuat perannya dalam pengembangan industri pertambangan nasional," kata Mei.

PPRE, lanjut Mei, berkomitmen menghadirkan layanan unggul melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, pengelolaan proyek yang terstruktur, serta standar keselamatan kerja yang ketat. Ia menambahkan seluruh operasional juga dilakukan dengan tanggung jawab penuh terhadap lingkungan, selaras dengan prinsip keberlanjutan yang dijunjung perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP Presisi Tbk. (PPRE) kembali memperoleh kontrak baru sektor jasa pertambangan di wilayah Indonesia Timur.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu (26/11/2025), PPRE memperoleh kontrak baru untuk Pekerjaan Pengembangan dan Operasi Pertambangan milik PT Position di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menjelaskan dalam proyek ini, perseroan akan mengerjakan sejumlah lingkup utama, meliputi clear and grub, topsoil removal, waste removal, ore production limonite, dan ore production saprolite.

Dia menambahkan perolehan kontrak baru ini menambah portofolio PPRE di wilayah Indonesia Timur sekaligus mendukung strategi ekspansi perusahaan di sektor pertambangan nasional.

Adapun, lanjutnya, pencapaian ini sejalan dengan fokus perusahaan dalam memperluas cakupan bisnis pertambangan serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap PPRE.

“Kontrak ini memperkuat langkah kami dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pengalaman dan teknologi, PPRE berkomitmen memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan sumber daya yang profesional,” ujarnya.

Dia menuturkan dengan tambahan kontrak baru ini, PPRE makin optimistis dapat mendorong peningkatan kinerja operasional sekaligus memperkuat perannya dalam pengembangan industri pertambangan nasional.

PPRE berkomitmen menghadirkan layanan unggul melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, pengelolaan proyek yang terstruktur, serta standar keselamatan kerja yang ketat. Seluruh operasional dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang terus dijunjung perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (7/11/2025), PPRE memperoleh kontrak baru pada proyek milik salah satu anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk., PT Sumberdaya Arindo di Tanjung Buli, Halmahera Timur.

Kontrak ini mencakup sejumlah pekerjaan utama, antara lain land clearing, cut and fill, pengangkatan material, trimming dan penataan area disposal, pekerjaan pavement, hingga pemeliharaan jalan operasional.

Selain itu, PPRE juga akan mengerjakan pembangunan fasilitas pendukung untuk keselamatan dan lingkungan sebagai bagian dari standar operasional proyek.

IDXChannel - PT PP Presisi Tbk (PPRE) memperoleh kontrak baru untuk Pekerjaan Pengembangan dan Operasi Pertambangan milik PT Position di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Dalam proyek ini, PPRE akan mengerjakan sejumlah lingkup utama, meliputi clear and grub, topsoil removal, waste removal, ore production limonite, dan ore production saprolite.

Vice President Corporate Secretary PPRE Mei Elsa Kembaren menyampaikan, pencapaian ini sejalan dengan fokus perusahaan dalam memperluas cakupan bisnis pertambangan serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap PPRE.

“Kontrak ini memperkuat langkah kami dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pengalaman dan teknologi, PPRE berkomitmen memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan sumber daya yang profesional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Dengan tambahan kontrak baru ini, kata dia, PPRE semakin optimistis dapat mendorong peningkatan kinerja operasional sekaligus memperkuat perannya dalam pengembangan industri pertambangan nasional.

"Perolehan kontrak baru ini menambah portofolio PPRE di wilayah Indonesia Timur sekaligus mendukung strategi ekspansi perusahaan di sektor pertambangan nasional," kata dia.

Lebih lanjut, dia menegaskan, PPRE berkomitmen menghadirkan layanan unggul melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, pengelolaan proyek yang terstruktur, serta standar keselamatan kerja yang ketat.

"Seluruh operasional dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang terus dijunjung perusahaan," ujarnya.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— PT PP Presisi Tbk (PPRE) memperkuat kinerjanya di sektor pertambangan dengan berhasil memperoleh kontrak baru pada proyek milik salah satu anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, yakni PT Sumberdaya Arindo di Tanjung Buli, Halmahera Timur. Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, mengatakan kontrak ini mencakup sejumlah pekerjaan utama, antara lainland clearing,cut and fill, pengangkatan material,trimmingdan penataan areadisposal, pekerjaanpavement, hingga pemeliharaan jalan operasional.

“PPRE juga akan mengerjakan pembangunan fasilitas pendukung untuk keselamatan dan lingkungan sebagai bagian dari standar operasional proyek,” ujar Elsa, Jumat (7/11/2025).

Elsa menyampaikan proyek ini menjadi langkah bagi perusahaan dalam memperluas layanan di sektor pertambangan. Ia mengatakan pihaknya juga memastikan pelaksanaan proyek yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan.

“Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik yang memenuhi standar operasional, keselamatan, dan lingkungan,” ucap Elsa.

PPRE, lanjut Elsa, terus memperkuat kapabilitas operasional untuk mendukung industri pertambangan nasional. Dengan tambahan kontrak baru ini, PPRE optimistis dapat terus meningkatkan kinerja operasional sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan industri pertambangan nasional.

“Perusahaan juga berkomitmen menjaga kualitas layanan melalui penerapan teknologi, tata kelola proyek yang baik, serta pengelolaan keselamatan kerja berstandar tinggi yang tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan,” kata Elsa.

Bisnis.com, JAKARTA – Konglomerat Prajogo Pangestu memperkuat posisinya di emiten pertambangan batu bara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Di tengah gonjang-ganjing pergerakan IHSG pada Januari 2026, Prajogo Pangestu justru getol berbelanja saham CUAN.