JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyoroti langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang memulai safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyarankan Jokowi untuk bisa menjaga suasana kondusif.

Puan tak masalah bila Jokowi melakukan safari politik. Baginya, hal itu merupakan hak warga negara untuk bisa berkunjung ke daerah manapun.

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Puan mengingatkan Jokowi agar bisa menjaga suasana kondusif. Apalagi, kata dia, di tengah situasi global yang tak menentu seperti saat ini.

"Namun, dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian, ya... tetap adem aja, gitu aja," pungkasnya.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai rangkaian safari politiknya dengan mengunjungi Provinsi Lampung. Agenda ini diwarnai dengan kehadiran dan dukungan Jokowi untuk PSI menjelang Pemilu 2029 .

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian di tengah pidatonya saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).Prabowo sempat celingukan mencari kopi di podium tempatnya berbicara.

Awalnya, Prabowo menyinggung kalau pemerintah ingin mendorong peran swasta yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Namun, ia mengingatkan agar perusahaan besar berjalan dengan benar dan mampu bersaing secara global.

"Saudara sekalian, sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin menumbuhkan peran swasta yang lebh besar, besar tapi bener, jangan besar tapi tak bener. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung sejumlah perusahaan Indonesia yang dinilai berhasil menembus pasar internasional, seperti Indofood melalui produk Indomie. Lalu Mayora yang berhasil lewat produk Kopi. Prabowo lalu berseloroh bahwa keberhasilan itu juga karena presidennya ikut mendorong budaya minum kopi.

"Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan ke seluruh dunia, kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyari Indomie, bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk merek,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, "Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara, karena mereka memiliki brand ambassador, presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana."

Setelah itu, Prabowo tampak celingukan mencari kopi di sekitar podium. Setelah menemukan kopi, Prabowo langsung meminta izin kepada pimpinan sidang untuk minum.

"Tapi saya paham, panitia penyelenggara DPR tau kalau….oh ada (nemu kopi yang telah disediakan di atas podium). Saya mohon izin, boleh saya minum Ibu Ketua (DPR)," ujar Prabowo sembari meminta izin kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian disambut tepuk tangan para anggota DPR yang hadir.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sejumlah merek lokal lain seperti Es Teler 77. Ia bahkan sempat bercanda dengan kader Partai Gerindra untuk membuat saingan dari merek tersebut dengan angka 88.

"Ada juga itu Es Teler 77, kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya Es Teler 88," kata Prabowo yang kembali disambut tawa anggota dewan.

Prabowo lalu meminta maaf kepada Puan atas candannya tersebut. Menurutnya, hal itu untuk membangkitkan semangat anggota dewan agar tidak ngantuk.

Sambil mengenakan kacamata, ia memantau apakah ada kader Gerindra yang tertidur saat sidang berlangsung. "Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak," ujar ketua umum Partai Gerindra tersebut.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Saat ini, Prabowo telah tiba di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pantauan di lokasi, tampak Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna hitam tiba pada pukul 09.30 WIB. Tampak ia disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setibanya di Gedung Kura-kura.

Kemudian, Prabowo dan Puan berjalan ke pintu masuk dan disambut oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, mereka berfoto bersama.

Dalam Rapat Paripurna kali ini, Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) masih berlangsung di tingkat partai politik (parpol). Hal ini disinggung soal perkembangan dari rencana pembahasan beleid tersebut.

Puan mengatakan bahwa komunikasi terus dilakukan dengan para pimpinan partai politik. "Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik," kata Puan dikutip Jumat (17/4/2026).

Dia menegaskan bahwa prinsip utama dalam penyusunan RUU Pemilu ialah memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga. Puan menuturkan, regulasi yang dihasilkan harus mampu menghadirkan proses pemilu yang efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendorong DPR melalui Komisi II segera menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia mengingatkan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang bahwa setidaknya RUU Pemilu harus sudah rampung pada Maret 2027.

"Makanya sebab itu saya setuju Pak Jimly tadi, kita selesaikan aja di bulan eh, ya di tahun ini, di tahun ini," kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan, tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada Juni 2027. Sementara masih ada pekerjaan rumah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal, salah satunya pemilu lokal yang diundur paling lambat 2,5 tahun dari Pemilu 2029.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah. Puan menekankan tentang pentingnya produktivitas pelayanan publik yang harus tetap terjaga.

“WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya Negara melayani rakyat,” kata Puan dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (3/4/2026).

Puan menilai, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat akan langsung diuji oleh satu ukuran yang paling mudah dirasakan masyarakat. “Apakah pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan yang sama ketika pola kerja birokrasi berubah,” tuturnya.

“Tentunya DPR mendukung upaya efektivitas dan adaptif yang dilakukan Pemerintah. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski adanya penerapan WFH ASN,” tambah Puan.

Dalam kebijakan yang menyentuh tata kerja aparatur negara, menurut Puan, masyarakat tidak melihat di mana ASN bekerja, tetapi menilai apakah dokumen tetap selesai tepat waktu, layanan administrasi tetap responsif, dan keputusan negara tetap hadir tanpa jeda tambahan.

"Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturannya, tetapi oleh apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lihat video: Pemerintah Tetapkan WFH Tiap Jumat, Kerja dari Rumah 1 Hari Seminggu Mulai Berlaku!



Puan menilai kebijakan WFH ASN bisa menjadi bagian dari modernisasi birokrasi apabila benar-benar mendorong perubahan orientasi dari kehadiran fisik menuju kinerja yang terukur. Meski begitu, fleksibilitas hanya akan diterima publik bila tidak menimbulkan kesan bahwa ruang kerja negara menjadi lebih jauh dari kebutuhan masyarakat.

“Pada konteks tersebut, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan, terutama pada unit-unit yang setiap hari berhubungan dengan administrasi warga,” papar Puan.

Mantan Menko PMK ini juga memandang bahwa kebijakan WFH ASN sehari dalam sepekan memberi pesan penting bahwa birokrasi modern bukan ditentukan oleh banyaknya pegawai berada di kantor. Melainkan, kata Puan, oleh kemampuan sistem dalam menjaga hasil kerja tetap konsisten di berbagai sistem kerja.

“Fleksibilitas birokrasi akan memiliki legitimasi publik ketika perubahan pola kerja justru membuat negara terlihat lebih adaptif tanpa kehilangan ketepatan dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya standar implementasi pada kebijakan WFH ASN. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang efektif agar ASN tetap menjalankan tugasnya dengan produktif walaupun tidak bekerja dari kantor.

“Jangan sampai niat baik birokrasi yang adaptif justru menimbulkan dampak sampingan akibat keluwesan sistem bekerja yang diaplikasikan tanpa tanggung jawab,” pesan Puan.

“Kebijakan ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif," pungkasnya.

Seperti diketahui, kebijakan WFH ASN ini merupakan satu dari delapan transformasi budaya kerja nasional sebagai langkah adaptif dan preventif, terutama dalam menyikapi dinamika geopolitik global. Pemerintah menyatakan, kebijakan itu telah dihitung berdasarkan pengalaman pasca-penanganan COVID-19.

Kebijakan WFH disebut Pemerintah bertujuan untuk mendorong penerapan sistem kerja berbasis digital sekaligus meningkatkan efisiensi. Adapun hari Jumat dipilih sebagai hari penerapan WFH, meski ada beberapa Pemda yang memutuskan menerapkan pada hari lain, karena beban kerja di hari Jumat dinilai tidak sepadat di hari lainnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026) siang ini. Prabowo menegaskan pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi antarpemimpin bangsa.

Momen pertemuan itu dibagikan Presiden Prabowo lewat akun media sosial @prabowo. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idulfitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” tulis Prabowo.

Tampak sejumlah turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Terlihat juga putra Prabowo yakni Didit Hediprasetyo juga turut mendampingi.

Dari pantauan SindoNews, kendaraan yang membawa Megawati keluar dari pintu utama Istana Merdeka atau depan Monumen Nasional (Monas). Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Tidak hanya bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati, Presiden Prabowo juga mengundang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin pada (3/3/2026).

Lihat video: INDONESIA SIAGA! Prabowo Kumpulkan Mantan Presiden & Wapres Bahas Geopolitik Dunia



Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Presiden dan Wakil Presiden tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari geopolitik dunia dan kondisi dalam negeri.

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka kembali Masa Persidangan DPR 2025-2026 melalui Rapat Paripurna ke-15 yang digelar Selasa (10/3/2026) pagi ini. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Menurut Puan, saat ini dunia sedang menyaksikan konflik geopolitik yang diselesaikan menggunakan kekuatan militer. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel di satu sisi serta Iran di sisi lain menunjukkan dinamika hubungan Internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional serta persaingan kekuatan global.

"Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut, membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara," kata Puan dari atas mimbar pidatonya.

Tak hanya itu, kata dia, hal itu juga memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain. Mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanaan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara

Konflik antara AS-Israel dan Iran, kata Puan, tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional. Tapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan.

Situasi ini menegaskan kembali pentingnya peran hukum Internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam memeprtahankan kedaulatananya.

"Atas nama pimpinan dan anggota DPR RI kami menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei, Pimpinan Tertinggi Republik Islam Iran," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan seluruh anggota dewan yang hadir.

Puan menambahkan, "Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini."

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kasus siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengakhiri hidup karena tak bisa membeli buku dan alat tulis untuk belajar. Peristiwa ini menjadi koreksi sistem pendidikan.

Dia menuturkan kebutuhan dasar anak yang tidak mampu terpenuhi ini menjadi sebuah teguran bagi negara. Program pendidikan dari pemerintah tak cukup hanya dengan memberikan layanan sekolah gratis.

Pasalnya, kebutuhan penunjang sekolah seperti alat tulis bisa menjadi persoalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Program-program pendidikan terutama beasiswa dan bantuan pendidikan harus bisa mengatasi persoalan ini. Sekolah harus bisa memetakan latar belakang anak didiknya dan memastikan setiap kebutuhan pendidikan dapat diberikan,” ujar Puan, Kamis (5/2/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya isu kesehatan mental anak. Tragedi itu menjadi satu contoh betapa psikologi anak dapat berpengaruh terhadap karakter dan keputusan mereka.

Puan berharap meninggalnya YBR, siswa SD di Ngada, NTT dapat menjadi pembelajaran untuk semua pihak, terutama bagi pemerintah dalam hal program dan sistem pendidikan nasional.

“Peristiwa ini harus menjadi titik balik mengevaluasi sistem pendidikan yang ramah anak dan mampu menjaga kesehatan anak didik secara menyeluruh termasuk kesehatan mental dan psikologi,” ucapnya.

Puan mendorong isu kesehatan mental dan psikologi bagi anak di sekolah lebih diperkuat. “Pendidikan yang baik harus mampu memberikan ruang nyaman bagi anak saat belajar. Bagaimana sekolah turut memperhatikan personal dan ekonomi siswanya,” katanya.

Dia menyarankan pemerintah lebih menjangkau masyarakat di daerah untuk program-program bantuan sosial. Kepedulian sosial di lingkungan sekolah harus jadi satu peta jalan dalam sistem pendidikan.

“Kita perlu lihat persoalan di Ngada secara jauh lagi. Kasus ini muncul karena kemiskinan sehingga negara harus menghilangkan akar masalah kemiskinan,” ujar Puan.

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan RUU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP . Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU KUHAP yang baru saja disahkan sudah melibatkan partisipasi masyarakat secara luas saat pembahasan sebelumnya.

"Sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation. Sudah dari kurang lebih 130 masukan," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Bahkan, kata dia, sejak pembahasan RUU KUHAP ini dimulai, pemerintah dan DPR juga sudah melakukan jemput bola dengan mendatangi sejumlah pihak.

"Banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang. Pengesahan ini diambil dalam rapat paripurna, Selasa (18/11/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi para wakil ketua yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Rapat juga dihadiri pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP, apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Puan.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Puan kemudian mengetuk palu sidang, menandakan RUU KUHAP sah menjadi UU.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut.

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan, dikutip dari situs DPR, Jumat (6/11/2025).

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik lantaran titik-titik reses pada 2025 dinilai tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Putusan ini diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025.

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkara tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, menurut Puan, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.

Meski menyatakan pimpinan DPR akan membahas soal keputusan MKD ini, Puan belum mengetahui kapan waktu pasti rapat digelar. Sebab, pemotongan dana reses baru diputuskan oleh MKD kemarin.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," tegas Puan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menanggapi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR memotong anggaran reses anggota DPR menjadi 22 titik. Puan menyatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut.

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Kendati demikian, Puan belum mengetahui kapan waktu pasti rapat digelar. Pasalnya, kata dia, pemotongan dana reses baru diputuskan oleh MKD kemarin.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," pungkas Puan.

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik lantaran titik-titik reses pada 2025 dinilai tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Putusan ini diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025.

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkaran tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menghormati keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap lima anggota dewan. Dia memastikan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut.

"Akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut," kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Terkait agenda yang melibatkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang diputuskan MKD tidak melanggar etik dan dapat kembali aktif di parlemen, Puan mengatakan akan berdiskusi dahulu dengan seluruh pimpinan DPR.

"Kita lihat dulu kemarin keputusannya seperti apa dan hari ini belum ada agenda apa-apa,” ujarnya.

“Karenanya nanti mungkin saya akan bicara dulu dengan para pimpinan yang lain terkait dengan keputusan MKD yang baru diputuskan," tuturnya melanjutkan.

Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. MKD mengingatkan Adies Kadir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi saat sesi wawancara dengan awak media.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Uya Kuya juga dinyatakan tidak melanggar kode etik. Berbeda dengan Adies dan Uya Kuya, Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dinyatakan melanggar etik.

Oleh karenanya, terhadap Nafa Urbach dijatuhi sanksi berupa penonaktifan sebagai anggota DPR RI selama tiga bulan. Sementara Sahroni selama 6 bulan.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Eko Patrio juga dinyatakan melanggar etik dan dinonaktifkan selama 4 bulan. Seluruh anggota DPR tidak mendapatkan hak keuangan selama mendapat sanksi nonaktif.

Putusan MKD diambil setelah mempertimbangan keterangan dari saksi Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator orkestra pada sidang tahunan Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.