JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

JAKARTA - DPR menyepakati untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang (UU). Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026).

Kesepakatan diambil setelah Ketua Panja RUU Polri Habiburokhman menyampaikan hasil pembahasan regulasi tersebut. Merespons itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan atas pembahasan RUU Polri.

“Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco kepada peserta rapat.

“Setuju,” sahut para anggota legislator.

Diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU Polri kepada Komisi III DPR. Penyerahan dilakukan saat rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Hasilnya, komisi hukum parlemen itu menyetujui RUU Polri dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?” tanya Habiburokhman.

"Setuju," jawab forum rapat.

Umar Jahidin

Mantan Wakil Ketua PP Jaringan Saudagar Muhammadiyah (PP-JSM),

CEO Alvin Group dan Mahasiwa Doktoral Ekonomi Manajemen UMJ Jakarta

PIDATO Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026 lalu berapi-api, menggebrak, penuh optimisme, dan sarat semangat nasionalisme ekonomi. Dalam banyak bagian, pidato tersebut terasa seperti ajakan besar agar bangsa ini percaya bahwa Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.

Namun di balik optimisme itu, ada satu hal penting yang menurut saya perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu soal politik anggaran negara. Sebab pada akhirnya, seluruh visi pembangunan akan bertumpu pada bagaimana negara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sesungguhnya bukan sekadar dokumen angka-angka fiskal tahunan. Secara politis, APBN merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendistribusikan hasil pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, arah dan penggunaan APBN selalu mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa sumber utama APBN berasal dari rakyat sendiri: pajak masyarakat, penerimaan sumber daya alam, bea cukai, dividen BUMN, serta berbagai penerimaan negara lainnya. Karena itu, anggaran negara pada hakikatnya adalah milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah hanya menerima mandat untuk mengelola anggaran tersebut melalui pembangunan nasional: membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, ketahanan pangan, industrialisasi, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Maka pengelolaan APBN harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

Di titik inilah pentingnya penghematan belanja negara, disiplin fiskal, dan keberanian memberantas korupsi. Sebab sebesar apa pun anggaran negara, jika bocor akibat korupsi, mark up proyek, atau birokrasi yang tidak efisien, maka manfaat pembangunan tidak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,8–6,5 persen pada tahun 2027 menurut saya merupakan target yang sangat optimistis. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen dan belum menunjukkan lompatan yang terlalu signifikan.

Optimisme tentu penting. Tetapi realitas pertumbuhan ekonomi membutuhkan fondasi yang kuat. Setidaknya ada beberapa faktor utama yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk benar-benar mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.

Pertama, proyek hilirisasi sumber daya alam memang mulai berjalan, tetapi masih sangat terkonsentrasi pada sektor pertambangan, terutama nikel dan mineral lainnya. Padahal semangat hilirisasi seharusnya diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga industri pangan nasional.

Hilirisasi pada dasarnya adalah upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah dengan harga murah, tetapi mulai mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.

Dampaknya sangat besar bagi ekonomi nasional. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas sumber penerimaan pajak negara, membuka lapangan kerja, mempercepat alih teknologi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja nasional dalam proses produksi modern. Karena itu, hilirisasi sesungguhnya dapat menciptakan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kedua, industrialisasi dan pembangunan kawasan industri harus berjalan lebih cepat dan lebih luas. Dengan berkembangnya hilirisasi, maka kebutuhan pembangunan pabrik dan manufaktur otomatis akan meningkat.

Kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah, kawasan industri nikel di Sulawesi, pembangunan industri di Kalimantan, hingga potensi pengembangan industri di Papua dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Industrialisasi sangat penting karena mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, melahirkan kelas menengah baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara maju bertumpu pada kekuatan industrinya. Korea Selatan, China, dan Jepang berhasil melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia karena membangun manufaktur yang kuat, disiplin kerja tinggi, serta investasi besar pada pendidikan dan teknologi.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak. Pembangunan pabrik dan alih teknologi akan sia-sia jika anak-anak bangsa tidak dipersiapkan untuk naik kelas menjadi tenaga kerja modern yang mampu mengoperasikan mesin, teknologi industri, sistem digital, hingga pekerjaan level manajerial dan teknologi informasi.

Persoalan ini juga menyangkut kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jika Indonesia ingin meningkatkan devisa dan kualitas tenaga kerja global, maka pekerja migran Indonesia juga harus diarahkan memasuki sektor-sektor pekerjaan berpenghasilan tinggi seperti yang dilakukan Filipina dan India.

Filipina misalnya telah mampu menjadikan remitansi pekerja migran sebagai salah satu penopang penting ekonomi nasional dengan nilai puluhan miliar dolar setiap tahun. Sementara Indonesia masih relatif tertinggal karena sebagian besar PMI masih terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah akibat keterbatasan keterampilan, sertifikasi internasional, dan penguasaan bahasa asing.

Karena itu, peningkatan kualitas SDM bukan hanya penting bagi PMI, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh tenaga kerja Indonesia jika bangsa ini benar-benar ingin naik kelas menjadi negara industri modern.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keberanian memberantas korupsi dan membangun kepastian hukum. Investor hanya akan masuk dalam jumlah besar jika negara mampu memberikan rasa aman, regulasi yang jelas, birokrasi yang efisien, dan kepastian hukum yang konsisten. Dalam hal ini, Indonesia harus bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan terutama Vietnam yang saat ini berkembang sangat cepat sebagai basis manufaktur global.

Karena itu, pidato ekonomi Presiden sesungguhnya tidak cukup hanya dimaknai sebagai optimisme politik semata. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja besar nasional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, industrialisasi yang nyata, hilirisasi yang luas, peningkatan kualitas manusia Indonesia, dan keberanian melakukan reformasi ekonomi secara konsisten.

Optimisme tetap penting. Sebab bangsa yang kehilangan optimisme akan sulit bergerak maju. Tetapi optimisme hanya akan menjadi kenyataan jika bertemu dengan kerja keras, disiplin nasional, dan kesediaan untuk berjuang menghadapi kenyataan yang tentu tidak mudah.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026) tentang kebijakan ekonomi nasional. Menurut dia, arahan Presiden perlu didukung serta sebagai patriotik wajib hukumnya berpartisipasi.

“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Parriotik,” kata Abi Rekso, Kamis (21/5/2026).

Abi Rekso juga mengapresiasi positif kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait pemberian penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, sedangkan TNI-AL produksi kedelai. Abi Rekso menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dipimpin dari kalangan militer. Dengan BGN dipimpin dari militer maka sinergitas kebijakan pangan akan afirmatif.

“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar Ekonomi Patriotik; militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insyaallah stabilitas ekonomi terjaga,” pungkas Abi Rekso.



Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Prabowo, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” sambungnya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Prabowo meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Prabowo juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” jelasnya.

Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya. “Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menunjukkan keberanian arsitektur ekonomi nasional.

Menurut dia, keberanian arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

"Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional," kata Tamsil Linrung dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Tamsil mengemukakan konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia.

Menurut dia, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

Dia menambahkan Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat.

"Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila," ujarnya.

Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

"Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, di mana kue ekonomi dinikmati segelintir elit," kata Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

"Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional, namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional," imbuhnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memandang keberpihakan Presiden kepada UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Sebab struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Oleh karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

"Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi," katanya menegaskan.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional, tampak dari kelompok usaha besar yang lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

"Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” katanya.

Tamsil juga mengatakan bahwa keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

"Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh," ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

"Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya," tutupnya.

Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo akan berpidato menyampaikan secara langsung kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027 pada Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat. Hal itu di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara mengenai target-target ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan fiskal negara. Tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin di Jakarta, Rabu (20/5/2025).

Dia menilai, kehadiran langsung Presiden dalam forum paripurna DPR juga memiliki makna politik yang penting. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi langsung kepala negara dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

“Dalam politik, kehadiran adalah bahasa. Ketika seorang pemimpin memilih hadir sendiri pada forum yang secara teknis bisa diwakilkan, ia sedang mengirim sinyal bahwa masalah ini penting dan ia bersedia menanggungnya secara langsung,” lanjut Chamad Hojin.

Menurut dia, pesan tersebut menjadi relevan di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, ditambah situasi pasar global yang masih fluktuatif.

“Sinyal semacam ini tidak boleh diremehkan. Di tengah rupiah yang bergerak dalam tekanan, di tengah pasar yang sensitif dan publik yang gelisah, ada saat ketika kepala negara perlu berbicara sendiri. Bukan untuk mengambil alih semua urusan, melainkan untuk memberi arah dan menegaskan bahwa negara tidak sedang berjalan tanpa kemudi,” jelasnya.

Puspoll Indonesia juga melihat bahwa langkah Presiden hadir langsung di DPR memperlihatkan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan legislatif sejak tahap awal pembahasan RAPBN. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain itu, penekanan Presiden terhadap kebijakan fiskal berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dinilai menjadi pesan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Pasar membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan politik membutuhkan arah. Pidato Presiden hari ini mencoba menjawab tiga hal itu sekaligus,” pungkas Chamad Hojin.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan Komitmen Presiden Prabowo tersebut diapresiasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI ).

Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf mewakili nelayan seluruh Indonesia menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap sektor perikanan nasional.

"Kami mewakili nelayan seluruh Indonesia mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pembangunan pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan hingga tempat docking kapal merupakan kebutuhan penting yang sangat dirasakan nelayan selama ini," ujar Lydia Assegaf, Rabu (20/5/2026).

Dia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup nelayan dan keluarganya secara berkelanjutan.



Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf. Foto/Istimewa

"HNSI mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang berjalan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," kata Lydia.

Pada kesempatan tersebut, HNSI juga turut diundang menghadiri langsung Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal itu sebagai bentuk keterlibatan dan representasi masyarakat nelayan dalam agenda kenegaraan yang membahas arah pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

HNSI berharap berbagai program yang telah disampaikan Presiden dapat segera direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR tersebut, Prabowo ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi.

"Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah akan intervensi dan melakukan upaya besar. Pihaknya akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun.

"Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan, karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," ujar Prabowo.

JAKARTA - Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Semar, pidato Prabowo menjadi langkah penting dalam menjaga optimisme dan stabilitas nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Diketahui, hari ini Presiden Prabowo menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. "Pidato Presiden Prabowo hari ini perlu diapresiasi karena menghadirkan suasana yang kondusif dan memberikan ketenangan bagi rakyat Indonesia. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika global, masyarakat membutuhkan kepastian arah kebijakan, stabilitas, dan semangat persatuan," ujar Semar, Rabu (20/5/2026).

Semar menilai Presiden Prabowo berhasil menyampaikan pesan kenegaraan yang menenangkan sekaligus memberikan keyakinan kepada publik bahwa pemerintah memiliki arah yang jelas dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat fiskal negara, dan menjaga kepentingan rakyat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menyatukan kekuatan bangsa untuk menjaga perekonomian nasional, memperkuat ketahanan negara, serta memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Momentum pidato yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dinilai membawa pesan persatuan dan optimisme kebangsaan. Semar berharap seluruh elemen bangsa, termasuk kekuatan masyarakat sipil dan pemuda, dapat bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan mendukung agenda pembangunan pemerintah demi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

"Yang dibutuhkan bangsa hari ini adalah kebersamaan, stabilitas, dan optimisme. Presiden telah memberikan pesan itu dengan sangat baik dalam pidato hari ini," kata Semar.



Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Foto/Istimewa

Diketahui, pagi tadi Presiden Prabowo menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Prabowo menyampaikan apresiasi atas kesediaan DPR untuk menyampaikan arah kebijakan fiskal tersebut.

"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan Saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik ketegangan dan ketidakpastian. Peperangan yang terjadi di beberapa tempat, bahkan di Eropa dan Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita.

"Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung pokok-pokok pemikiran perekonomian dan pengelolaan negara."

Prabowo mengatakan, dirinya telah disumpah di hadapan para wakil rakyat. Karena itu, tugasnya adalah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

"Dalam rangka itulah, saya memandang bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan."

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU Polri menjadi usul inisiatif parlemen.

"Apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sementara, pandangan fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada pimpinan DPR secara langsung. Revisi UU Polri menjadi agenda DPR untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

Sebelumnya, hasil kerja KPRP dituangkan dalam 10 buku yang memuat kebijakan dan alternatif reformasi Polri yang dapat dijalankan pemerintah dan internal institusi.

Komite mengusulkan perlu ada revisi Undang-Undang Polri yang juga ditindaklanjuti dengan aturan turunan serta reformasi internal, termasuk perubahan 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) hingga tahun 2029.

Adapun empat poin rekomendasi reformasi Polri yang disetujui Presiden Prabowo yakni:

Pertama, penguatan independensi Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan dirombak menjadi lembaga yang lebih independen tanpa unsur ex-officio. Kompolnas juga diberikan kewenangan baru untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat bagi Polri.

Kedua, status kelembagaan Polri tetap di bawah Presiden. Pemerintah menyepakati tidak ada pembentukan kementerian baru untuk membawahi Polri. Struktur kelembagaan saat ini dinilai masih sangat relevan untuk dipertahankan.

Ketiga, mekanisme pengangkatan Kapolri. Proses pengangkatan Kapolri dipastikan tidak berubah yakni tetap melalui penunjukan langsung oleh Presiden dengan kewajiban mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Keempat, pembatasan jabatan di luar institusi. Penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur institusi kepolisian akan diperketat. Aturan ini akan dituangkan dalam regulasi baru untuk memastikan profesionalisme personel.

Pemerintah juga menetapkan target pembenahan regulasi internal secara bertahap. Reformasi ini mencakup perubahan terhadap 8 Peraturan Polri dan 24 Peraturan Kapolri yang ditargetkan rampung hingga tahun 2029.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dalam sidang DPR membahas mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan negara untuk melindungi rakyat dan mencapai cita-cita kemerdekaan.

Dia menggambarkan situasi dunia yang sedang penuh konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, sehingga pemerintah harus hadir secara langsung untuk memastikan arah kebijakan ekonomi tetap berpihak pada kepentingan nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa tugas utama negara adalah menjaga kesejahteraan rakyat, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan global.

Dalam pemaparan ekonomi makro tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen dengan inflasi tetap terkendali dan defisit APBN dijaga di bawah 2,5 persen dari PDB. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial melalui penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan sektor pendidikan dan sumber daya manusia.

Prabowo juga banyak menyoroti persoalan kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, penyelundupan, dan lemahnya pengawasan ekspor sumber daya alam.

Dia menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam luar biasa, namun hasilnya belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, ia menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan baru yang mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferro-alloys dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah guna memperkuat pengawasan dan mencegah pelarian devisa.

Menjelang akhir pidato, Prabowo menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan Indonesia. Ia menilai Indonesia memiliki modal kuat berupa bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, pasar domestik besar, dan posisi strategis dunia. Pemerintah disebut tengah mempercepat swasembada pangan, hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan koperasi dan industrialisasi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain.

Berikut Pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu.

Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka.

Yang saya hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR RI.

Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR RI.

Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamudin beserta para Wakil Ketua DPD RI.

Yang saya hormati, pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

Para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir.

Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir.

Ketua Umum PDI Perjuangan yang diwakili oleh Saudari Puan Maharani.

Ketua Umum Partai Golkar, Saudara Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum Partai Nasdem, Saudara Surya Paloh.

Yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar yang sedang berangkat haji.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Muzammil Yusuf.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan.

Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono.

Yang saya hormati, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir.

Dan yang saya hormati, perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir.

Dan yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai di mana pun engkau berada.

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram, dan damai.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita.

Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027.

Pimpinan dan seluruh anggota dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita.

Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara.

Saudara-saudara sekalian, saya telah disumpah oleh saudara-saudara sekalian, di hadapan saudara-saudara sekalian, dan di hadapan rakyat, tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Dalam rangka itulah saya memandang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan.

Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Satu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama, perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita. Yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri.

Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau bisa kita sebut KEM-PPKF tahun 2027.

Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$70 hingga US$95 per barel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602.000 hingga 615.000 barel per hari, dan lifting gas 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak bumi per hari.

Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

Oleh karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen.

Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit.

Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, Indeks Modal Manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Dibantu berbagai program di bidang pertanian, Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai Tukar Petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di tahun 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen.

Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya sampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027.

Sekarang saya minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang fundamental tentang perekonomian kita. Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah, walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan.

Tentang pengelolaan ekonomi negara kita sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Para pendiri-pendiri bangsa kita bukan orang orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia.

Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, segala kepercayaan diri kepada bangsa, kepada budaya, kepada sejarah kita. Mereka merasakan apa artinya imperialisme itu. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah-penjajah kita untuk memperkaya mereka.

Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapa pun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain, tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar, tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara.

Para pendiri bangsa kita sadar bahwa apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara kita lemah, apabila pemimpin-pemimpin di Nusantara tidak bersatu, maka kekayaan Nusantara akan terus diambil oleh kekuatan-kekuatan di luar Nusantara. Ini sejarah, ini terjadi. Marilah kita buka fakta. Negara Netherland, Belanda, dari sejak tahun 1500, dilanjutkan 1600, dilanjutkan 1700, dilanjutkan 1800, memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia selama itu. 1500, 1600, 1700, 1800; 400 tahun telah memiliki PDB per kapita tertinggi. Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan, dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai 4 jam dengan kendaraan, bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, karena itu para pendiri bangsa kita dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang seharusnya kita jalankan sebagai bangsa. Dan saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak.

Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik setiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita.

Saudara-saudara sekalian, setelah saya evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat sungguh betapa besarnya kekayaan kita, saya semakin yakin bahwa menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 ini haruslah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tentu ingin masa depan yang lebih baik untuk rakyat kita. Untuk itu, menurut pendapat pemerintah, dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua.

Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum cerah karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan, apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar.

Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan, dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita.

Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga usaha mikro, kecil, dan menengah kita berkembang sehingga bisa mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai.

Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang, pangan, dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita; negeri yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Kuasa. Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak.

Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi biografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita. Bumi dan air kita sangat luas. Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri. Kita memiliki bonus demografi yang menopang domestik, konsumsi domestik, dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa. Dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas komoditas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah.

Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai US$23 miliar, setara dengan Rp391 triliun pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai US$30 miliar, setara Rp510 triliun pada tahun 2025. Selain itu, kita juga sekarang sudah jadi pengekspor paduan besi atau ferro-alloys terbesar di dunia. Devisa ekspor paduan besi kita mencapai US$16 miliar dolar, setara dengan Rp272 triliun pada tahun 2025. Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari US$65 miliar dolar Amerika, setara dengan Rp1.100 triliun per tahun.

Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25 persen dari PDB, India 20 persen dari PDB, Filipina 21 persen dari PDB, Kamboja saja 15 persen dari PDB, Indonesia 11 sampai 12 persen dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko? Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina?

Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5 persen tiap tahun. Selama 7 tahun kali 5 persen, pertumbuhan kita 35 persen. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini beberapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1 persen naik jadi 49 persen. 3 persen naiknya, lebih. Yang kelas menengah turun, saudara-saudara.

Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?

Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis. Dan menurut saya, jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar—bukan kemungkinan, saya yakin—sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina, dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi tanpa kemakmuran, kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM enggak cukup, takut ini takut itu. Bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa.

Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaankita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an,masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya,walaupun Bung Karno memang milik bangsa ya. Ini harus saya sampaikan juga, BungKarno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-anIndonesia disibukkan oleh intervensi asing, pemberontakan demi pemberontakandemi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita.

Di awal Orde Barupun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangunekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadiapa yang saya namakan outflow of national wealth.

Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi, satu tahun punkita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmudagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnyanegara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi?Yang terjadi adalah keuntungan ekspor kita yang selama 22 tahun adalah US$436miliar, yang keluar adalah US$343 miliar. Ini angka-angka dari PBB.Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah US$436miliar dikurangi US$343 miliar.

Saudara-saudara sekalian, ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji-gajiaparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidakcukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun apa yang terjadi?Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalahsebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual olehpengusaha pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara merekamembuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negerike perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yangsebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB.

Karenabegini; katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong dinegara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisadi Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapasawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas.Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan.

Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harusberani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahkita. Bea Cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru sakingparahnya Bea Cukai kita tutup Bea Cukai, kita outsource ke swasta, danpenghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua ya.

Saya bukan mau jatuhkan moril siapa pun, tapi sudah saatnya kita bicara jujurkepada diri kita sendiri, kita bicara jujur kepada rakyat kita.

Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. US$900 miliar kitahilang. Bayangkan kalau US$900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apaIndonesia ini saudara-saudara sekalian? Ada under-invoicing, ada under-counting,ada transfer pricing saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin diantara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yangsaya bicara itu keadaan yang sebenarnya saudara-saudara sekalian. Kita sudahhitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yangdilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkanadalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian.

Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi hargakelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menterisaya; ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganyaditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita! Dan kalau mereka enggakmau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kitasendiri saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya olehnegara lain? Tidak boleh! Saya instruksikan kabinet saya; rumuskan harga nikel,harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan dinegara kita sendiri. Dan kalau mereka enggak mau beli, ya enggak apa-apa, biaraja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murahsaudara-saudara sekalian. Saya minta dukungan majelis ini, marilah bersama-sama.

Ini sepertinya saya lebih marah ini daripada banyak kekuatan ini.Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan.Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari Pasal 33.

Ayat pertama dari Pasal 33: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan." Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalismeneoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya yang miskinsalahnya orang miskin; itu bukan falsafah Pancasila.

Ayat kedua: "Cabang-cabangproduksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyakdikuasai oleh negara."

Ayat ketiga: "Bumi dan air dan kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat."

Ayat keempat: "Perekonomian nasional diselenggarakanberdasar atas demokrasi ekonomi." Artinya kalau demokrasi ekonomi, rakyatbanyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita saudara-saudara, denganprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian—mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri—dan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh parapendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yangmacam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita saudara-saudara sekalian.Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecualidiri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiribangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomiankita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapisaya berkeyakinan kalau kita jalankan Pasal 33 secara konsekuen, kita akanterhindar dari praktik-praktik under-invoicing, under-counting dan sebagainya,pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktik-praktik fraudterhadap bangsa dan negara kita, serta praktik-praktik tambang ilegal, hutanilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yangtambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untukmenegakkan hukum?

Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kitaselamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun.Potensi. Apakah kita mampu atau tidak? Tergantung. Tergantung keberanian kita,tergantung tekad kita, tergantung apakah kita bisa bekerja sama dengan baik atautidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai PresidenRepublik Indonesia: kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan beranibertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornyakekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harusberani kita hadapi dan berani kita selesaikan.

Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyatIndonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankanUndang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dansaudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terusmengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yanglebih baik.

Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini Pemerintah RepublikIndonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata KelolaEkspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini adalahlangkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alamkita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyakkelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro-alloys), kita wajibkan harusdilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RepublikIndonesia sebagai pengeskpor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualanekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelakuusaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing,marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan danmonitoring serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktikpemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor.

Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak danpenerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengankebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, sepertiFilipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kitapaling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milikbangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita haruspercaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia,milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumberdaya alam kita yang dijual ke luar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi,kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual.

Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin sepertiyang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat,yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air,saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelolatanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama saudara-saudara sekalian.Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benarmenguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dariArab Saudi, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko,dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak bolehnaif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita.Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelolakekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Merekaberhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah denganpendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yangbaik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumberdaya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka.

Karena itu saya tegaskan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hari inibukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktikyang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber dayaalam milik kita, kita yang harus menentukan ke mana sumber alam ini dijual. Kitaharus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korbandan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudahsaya katakan di sini: Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri!

Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuatkebijakan devisa hasil ekspor melalui Peraturan Pemerintah Devisa Hasil Ekspordari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam.Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumberdaya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.Sekali lagi bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milikkita, milik rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita,saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesiatidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar.

Justru kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kitabutuh sektor swasta yang dinamis, kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuhdengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memilikikemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwaperekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalantengah, atau istilah yang lebih populer dari perkembangan perekonomian dunia,kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semuabergotong royong. Itu arti gotong royong; yang kuat maju menarik yang lemah,yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi.

Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justrukita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalantengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yangterbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungannegara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untukmenjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik darimekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas; yang sayasebut tadi inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko,manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yangmuda-muda. Untuk itu pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikankewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangansemua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus beraniuntuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punyaanak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak muda yanghebat hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri tidak hanyapendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai kita juga harus memberi kreditstartup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadipengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru.

Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya saya minta bank-bankHimbara cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya jangan dia lagi dia lagi, yakan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terimakredit dari pemerintah ya sudah berjuang dong, masa terus-menerus dikasih kepadamereka? Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggidaripada pengusaha besar; ini saya kira sudah di luar akal sehat. Sayaperintahkan bank-bank pemerintah, rubah! Turunkan bunga-bunga untuk rakyatmiskin saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatanmereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu.

Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negaraakan berbuat semuanya. Kita ingin, kita justru ingin menumbuhkan peran swastayang lebih besar. Tapi besar, tapi bener, jangan besar tidak bener. Kita jugaharus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing ditingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan diseluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkanbanyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan sepertiMayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena merekamemiliki brand ambassador presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana.

Tapi saya paham, saya paham pimpinan dewan, panitia penyelenggara DPR tahukalau... oh ada, Pak? Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua?

Kopiko senang, Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan perusahaan

swasta kita unggul. Ada juga itu apa es... es teler... teler 77 ya kan?Berapa? 77 kah? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya es teler 88.Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk ini majelis ini. Saya hanya berhak atasGerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak?

Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kitasupaya ada iklim usahanya yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, janganpengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu kenapa kitaizinnya dua tahun? Memalukan! Dan kita jangan banyak inisiatif, sudah perintahPresiden, perintah Menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi peraturanmenterilah, peraturan teknislah, rekomendasilah, akal-akalannya itu. Sayaingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalaubirokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama. Kau masuk keluar kantiap 5 tahun ya kan? Itu kalau enggak di-reshuffle. Bener enggak? Mereka tuhlama. Nah ciri khas birokrat yang... dia akan minta tanda tangan pada waktujam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek dia datang minta tandatangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum berarti pengalamannyabanyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar jugaitu dulunya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh; Bahlil, Hartarto,mana Airlangga itu? Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore kitasudah penat capek, lihatnya srrrt ah ini. Hati-hati lho saudara-saudara.

Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerja sama. Sayaingatkan buruh jangan kau minta aja terus ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerjakeras pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank ya, tapi pemerintah inginbekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusahajuga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka, kalau ada pengusaha pengusaha yangsulit laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif ya kita bantu untuksementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak. Iya kan? Kitamengerti krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu ya.

Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini;pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah,semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akanmenciptakan kemakmuran yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Kita sudahbuktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kitatidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau tapi kita tenang. Kita tenang,kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia,institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi,Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Inibukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi berharap ya. Kitahanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat,kelima, bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia.

Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia sayasangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya bahkan mereka sekarang banyaknegara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksipupuk kita lebih saudara-saudara. Kita diminta bantuan oleh Australia, kitaberikan. India, Brazil, Filipina saudara-saudara. Bayangkan Indonesia sekarangbisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kitasombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyakkekurangan dan saya orang yang selalu mengajak ayo kita berani menghadapikekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapitantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian,kita akan tumbuh luar biasa.

Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai saudara-saudara. Karenakita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karenakita telah diberi warning dengan COVID. Kita baru mengerti dan sadar, begitu adakrisis dunia negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yanglalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum,harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua.

Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi, jadi kita sudah antisipasi.Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan panganIndonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah sayadibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun,mereka hasilkan swasembada dalam satu tahun saudara-saudara sekalian. Produksikita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada digudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup kita harussewa gudang-gudang lain.

Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 jutaton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25; sekarang 10 Mei cadanganberas yang kita kuasai 5,3 juta ton saudara-saudara sekalian. Kita juga sudahamankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesiaharga pupuk kita turunkan 20 persen saudara-saudara sekalian. Petani-petani kitasekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harusjaga adalah jangan sampai pupuk bersubsidi diselewengkan atau diselundupkan ketempat lain. Ini harus kita jaga bersama.

Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratissekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka initermasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerimaMBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang hidupsendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi. Karenaapa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34, bahwa kaummiskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwadalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000dapur.

Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR,Bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuailaporkan segera, akan segera kita tindak saudara-saudara. Kita tidak akanmengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benarsaudara-saudara sekalian.

Setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fundkita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantarayang artinya energi, kekuatan masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarangkita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkindisembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukantanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidaksedikit, tidak sedikit. Danantara ternyata sudah dirasakan keampuhannya.

Danantara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modalkerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi! Kita harusbikin mobil kita sendiri, kita harus bikin motor kita sendiri, kita harus bikintelevisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasaruntuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita, saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita, saya katakan pengabdianmu untukbangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah, tidak boleh kita rasarendah diri.

Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasisumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongandiekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Bauksit harus diolah disini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaanlapangan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya belirakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru didapur-dapur, dan kita pastikan pasar terjamin, offtaker terjamin untuk puluhanjuta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi sayamendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasiinvestasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap Koperasi Desa danKoperasi Kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru didesa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yangsudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya bolehdiisi oleh warga desa setempat.

Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet MerahPutih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, telah kitasusun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiridari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026.

Saudara-saudarasekalian, kita butuh investasi dari luar tapi kita tidak mau tergantung hanyainvestasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kitatidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak bolehmenghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah.

Kita haruspercaya diri! Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri! Kita haruspercaya kepada kepribadian kita sendiri! Kepada budaya kita sendiri, kepadafalsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percayakepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling mencurigai, bukan saling caci maki, bukansaling menghantam. Itu bukan demokrasi kita.

Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yangberketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggipersatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing.Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas danmembiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin.

Ekonomi kita harusberkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia

seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harusmemastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untukbantu rakyatnya yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harusambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernahmenjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negaranya yang kuat padasaat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulaiindustrialisasi.

Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalammemberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggulmembantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalaupemerintahnya yang lemah, birokrasinya yang lemah. Tidak ada negara maju kalautidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gajihakim, ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita.

Hakim, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua MahkamahAgung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Danjuga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakimjunior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakaninstitusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok,dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu.

Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil; kita harus perbaiki tidakhanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita, kita harus beranimemperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terusmembangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yangtidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluhmereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepalabadan, menteri-menteri, dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuksegera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing. Janganragu-ragu yang melanggar tindak! Sekali lagi semua institusi pemerintah harusbekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang,dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkankembali untuk kesekian kalinya, Bea Cukai kita harus diperbaiki.

MenteriKeuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti! Bangsa dan rakyatmenuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai,pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadipemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke.

Kalau negara disekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam tiga minggukenapa kita harus berbulan-bulan bahkan tiga tahun? Memalukan! Dan tidak adaorang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang bener dan baik.Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak,suruh dia tinggal di rumah saja, biar dia malu sama istri dan anaknya. "Pakkenapa enggak ke kantor?" "Enggak, saya enggak dipercayakan karena saya banyakkorupsinya." Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama.

Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kitasemua, ini untuk masa depan kita, ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadinegara yang hebat, kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus.

Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerahdi setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kitabersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi Bupati,engkau jadi Gubernur kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudahhebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedihkalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang adateknologi ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadisaudara-saudara yang punya bungker-bungker disembunyikan nanti kita ketemu jugakekayaanmu itu saudara-saudara. Saya akan menggunakan teknologi yang palingcanggih.

Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radarsekarang bisa mencari ranjau, bisa mencari... kita akan pakai untuk mencaribungker-bungker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Merekayang punya kebun-kebun luas dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek; saudara-saudara sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik kita bisa foto,tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipubagaimanapun kita akan ketemu penipuan kau saudara-saudara sekalian.

Tapi biasanya mereka-mereka itu ada bekingnya. Nah... bekingnya biasanyaseragamnya itu kalau enggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai senior,saya sebagai alumni, saya enggak ragu-ragu: jangan mencemarkan TNI dan Polrisaudara-saudara sekalian! TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat!Harus berjuang untuk rakyat! Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kitasudah punya gadget semua saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang enggakberes, saya minta rakyat video, langsung video! Jangan kau ngelawan, jangandilawan. Video aja, lapor langsung ke saya saudara-saudara sekalian ya. Sudahlama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besarbaik. Yang tidak baik sedikit, tapi nenek moyang kita sudah ingatkan; nilasetitik rusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yangnamanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politikgonta-ganti kan? Oh dia nanti kalah pemilu ya kan? Dia out. Menteri sayabilang 5 tahun maksimal ya kan? Enggak beres 2 tahun sudah diganti. Dianongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan.

Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan.Dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpinbertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untukmenyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelangkemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyakyang kita capai.

Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kitadi bulan Agustus kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi, dan di akhirtahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di republikkita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik,akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah,akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten,akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa,kecamatan, kabupaten.

Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dariminyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyakkelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita jugabisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah dengan limbah-limbah danbatang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat.Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalamtiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor danmobil BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kitakepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga.

Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi terimakasih atas kerja sama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian daripemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check andbalances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luarpemerintah. Saya mengerti itu, sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepadaPDIP.

Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotongroyong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnyauntuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiapeksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadangsaya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP inikadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnyamungkin ada dasarnya ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orangmengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan tapi sebenarnyadia menyelamatkan kita saudara-saudara sekalian.

Jadi saya terima kasih, sayahormati pengorbanan kalian ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas.Tapi banyak menteri-menteri minta petunjuk "Pak ini bagaimana Pak? Ada proyekada tender tapi ini di belakangnya PDIP." Bener? Ayo menteri-menteri bener kan?Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah! Kalau dia menang diamenang aja, jangan kita lihat latar belakangnya! Bener? Saudara-saudara...tenang aja! Karena waktu saya enggak berkuasa, waktu saya enggak berkuasa, IbuMega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka! Saya enggakberkuasa waktu itu, alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputriintervensi mengatakan "Kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangandiganggu, diteruskan." Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarangPresiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia bener, diamenang dengan bener, harus kita berikan saudara-saudara.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal'alamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Shalom, Salve, Om Shanti Shanti Shanti Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih.

JAKARTA - DPR RI menyetujui perubahan Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) Prioritas Tahun 2026. Total jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas pembahasan pada tahun ini sebanyak 68 RUU.

Persetujuan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Rabu (20/5/2026). Forum ini menyetujui laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait perubahan sejumlah Prolegnas Prioritas 2026.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan terlebih dahulu melaporkan hasil evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 yang telah dibahas dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada 15 April.

Pertama, Omnibus Law RUU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang semula usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR dalam Prolegnas Jangka Panjang.

Kedua, ada empat RUU inisiatif DPR RI masuk Prolegnas 2026 yaitu RUU Penyiaran, RUU Profesi Kurator, revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Omnibus Law RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ketiga, mengubah judul RUU Pelelangan Aset yang merupakan inisiatif DPR menjadi RUU tentang Pelelangan. Selanjutnya, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU tentang Masyarakat Adat.

Keempat, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika yang sebelumnya usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR.

Kemudian, Bob menjelaskan, jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2026 menjadi 68 RUU dan total RUU Prolegnas 2025-2029 menjadi 198 RUU.

"Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI serta Panitia Penyusunan Undang-Undang DPD RI menyetujui jumlah Prolegnas RUU Prioritas Perubahan Kedua Tahun 2026 sebanyak 68 RUU dan Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 menjadi sebanyak 198 RUU," kata Bob.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat melanjutkan agenda dengan pengambilan keputusan terkait laporan Baleg tersebut.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dapat disetujui?" tanya Saan.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.