Bisnis.com, JAKARTA — Gonjang-ganjing ekonomi karena tingginya harga minyak berisiko membuat belanja negara semakin bengkak. Namun, pemerintah menyatakan akan menahan defisit APBN tetap di bawah 3% dengan melakukan efisiensi anggaran jilid II.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran untuk memitigasi dampak eskalasi perang AS-Israel vs Iran, yang berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia hingga lalu lintas barang. Masalah itu bisa memengaruhi anggaran subdisi energi RI.

Salah satu skema efisiensi itu adalah penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga (K/L). pos yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.

Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.

"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti anda atur," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif agar fiskal tetap sehat, bukan indikasi krisis.

"Dengan itu [efisiensi anggaran belanja K/L] saja, bantalan kita masih cukup," katanya.

Di luar target penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya diutarakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Purbaya membeberkan adanya potensi tambahan dana hasil efisiensi senilai Rp40 triliun yang bersumber dari rasionalisasi program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Mau Defisit di Bawah 3%

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari PDB.

Menurut Prabowo, batas tersebut hanya mungkin dilampaui apabila negara menghadapi kondisi luar biasa yang berskala besar.

Dia mencontohkan situasi pandemi Covid-19 sebagai salah satu keadaan darurat yang pernah membuat pemerintah diizinkan secara hukum untuk melampaui batas defisit selama dua tahun guna membiayai kebutuhan penanganan krisis dan perlindungan masyarakat.

"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," tegas Prabowo di kediamannya.

Selain kondisi darurat kesehatan, Prabowo juga menyinggung kemungkinan lain yang dapat memicu pelonggaran sementara terhadap batas defisit, misalnya apabila harga minyak mentah dunia melonjak tajam dalam waktu lama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa langkah melampaui batas defisit tersebut hanya akan menjadi opsi terakhir.

Menurutnya, meskipun banyak negara lain telah melonggarkan aturan fiskal mereka, Indonesia tetap perlu mempertahankan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.

Purbaya memperkirakan bahwa defisit APBN 2026 maksimal berada di level 2,9%. Menurutnya, angka tersebut merupakan titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

"Jadi kita atur seoptimal mungkin di mana ekonominya bisa jalan terus, anggaran bisa jalan, shock di-absorb oleh pemerintah kalau perlu, dan masyarakat masih tetap bisa menikmati pertumbuhan ekonomi," jelas Purbaya.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis.

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Sementara itu, Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000, dan Rp18.500 per dolar AS.

Sementara itu, terdapat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.

Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.

"Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB," dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026) sore.

Airlangga mengatakan salah satu hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas tersebut mengenai efisiensi kementerian/lembaga. "Kalau kemarin kami sudah rakortas terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan," ucap Airlangga menjawab pertanyaan wartawan sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai efisiensi kementerian/lembaga yang dimaksud. Namun, dia mengungkapkan pemerintah juga tengah menghitung skema pengaturan work from anywhere (WFA) sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut. "Itu juga termasuk yang kami hitung," kata dia.

Sementara itu, Purbaya menyebut rapat terbatas dengan Presiden Prabowo akan membahas tentang kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ya, kami antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya tidak tahu detail rapatnya apa," kata dia.

Terkait efisiensi, Purbaya mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah pemotongan anggaran kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan penundaan sejumlah belanja yang dinilai tidak berdampak cepat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi anggaran, kata dia, akan diarahkan pada pengeluaran yang dapat ditunda sementara waktu, seperti kegiatan rapat yang dinilai tidak efektif. "(Contohnya) macam-macam. Rapat yang tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju jika gaji menteri dan wakil menteri dipotong demi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Menurutnya, kalau itu dilakukan adalah kebijakan yang tepat. Sebab, ia menilai gaji menteri dan wamen sudah terlalu besar.

"(Potong gaji menteri-wamen?) Setuju, itu kan bagus, gajinya sudah kegedean," kata Purbaya ditemui di Istana Negara, Kamis (19/3).

Purbaya sore ini mendatangi Istana Negara untuk melaporkan hasil rapat koordinasi (rakor) efesiensi anggaran yang telah dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Purbaya, besaran pemotongan anggaran akan ditetapkan oleh pemerintah setelah disetujui oleh Presiden Prabowo, termasuk untuk kementerian-lembaga. Sebab, ia tidak yakin pemangkasan anggaran bisa berjalan baik jika tidak langsung dari pemerintah pusat.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikin semua malah. Kalau bisa saya tentuin saya potong berapa, saya nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita akan kasi tau ke mereka," jelasnya.

Beberapa komponen anggaran yang akan dipotong adalah pengadaan rapat-rapat di hotel mewah dan tidak penting, hingga program yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

"Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertembuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran pemerintah menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dia menyebut kemungkinan pembahasan akan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada wartawan.

Purbaya mengungkapkan tantangan dalam mendorong kementerian/lembaga melakukan penghematan secara mandiri.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Namun, dia belum merinci besaran pemotongan anggaran yang akan dilakukan. Meski begitu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, Purbaya menyatakan dukungannya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu [pemotongan gaji] bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan efisiensi akan difokuskan kepada belanja yang dapat ditunda atau dinilai kurang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” katanya.

Sebagai contoh, Purbaya menyebutkan pengeluaran yang tidak mendesak dapat dikurangi. “Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” ujarnya.

Namun, untuk kebijakan seperti pengurangan perjalanan dinas luar negeri, Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Presiden. “Saya nggak tahu nanti itu kan urusan presiden,” katanya.

Terkait program prioritas, dia memastikan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi. Dia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu.

“Anda pasti nanya MBG ya? Itu aja. Kan Ketua MBG udah lapor kan ya? Katanya, liburan akan diberhentikan kan, itu hemat lumayan berapa triliun gitu. Dia bilang kan? Saya juga udah baca juga tuh. Jadi yang liburan nggak akan keluar MBG-nya, itu menghemat lumayan tuh. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Purbaya menyebut pemerintah saat ini terus menghitung berbagai komponen belanja yang dapat dioptimalkan guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

“Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma didesain ke 2,68 persen dari PDB kan defisitnya. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit, nol koma sekian persen,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran pemerintah menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dia menyebut kemungkinan pembahasan akan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada wartawan.

Purbaya mengungkapkan tantangan dalam mendorong kementerian/lembaga melakukan penghematan secara mandiri.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Namun, dia belum merinci besaran pemotongan anggaran yang akan dilakukan. Meski begitu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, Purbaya menyatakan dukungannya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu [pemotongan gaji] bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan efisiensi akan difokuskan kepada belanja yang dapat ditunda atau dinilai kurang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” katanya.

Sebagai contoh, Purbaya menyebutkan pengeluaran yang tidak mendesak dapat dikurangi. “Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” ujarnya.

Namun, untuk kebijakan seperti pengurangan perjalanan dinas luar negeri, Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Presiden. “Saya nggak tahu nanti itu kan urusan presiden,” katanya.

Terkait program prioritas, dia memastikan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi. Dia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu.

“Anda pasti nanya MBG ya? Itu aja. Kan Ketua MBG udah lapor kan ya? Katanya, liburan akan diberhentikan kan, itu hemat lumayan berapa triliun gitu. Dia bilang kan? Saya juga udah baca juga tuh. Jadi yang liburan nggak akan keluar MBG-nya, itu menghemat lumayan tuh. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Purbaya menyebut pemerintah saat ini terus menghitung berbagai komponen belanja yang dapat dioptimalkan guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

“Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma didesain ke 2,68 persen dari PDB kan defisitnya. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit, nol koma sekian persen,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Airlangga menyatakan bahwa opsi pelebaran defisit melalui instrumen Perppu tersebut merupakan skenario terburuk apabila krisis geopolitik global berlarut-larut. Untuk saat ini, sambungnya, langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran.

"Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Lebih lanjut, mantan menteri perindustrian itu menjelaskan bahwa rentetan skenario pelebaran defisit yang dipaparkannya akhir pekan lalu disusun berdasarkan asumsi durasi konflik bersenjata global yang relatif panjang, yaitu mulai dari 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran (Desember).

Kendati demikian, Airlangga mengingatkan bahwa eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran saat ini baru memasuki minggu kedua, pemerintah belum putuskan untuk melakukan pelebaran defisit. Selama durasi perang belum menyentuh level kritis lima bulan, dia menyatakan kerangka APBN akan tetap dipertahankan pada batas maksimal defisit 3% lewat intervensi pemotongan belanja.

Terkait dengan besaran anggaran yang akan dipangkas, Airlangga menyebut angkanya masih sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah dunia.

Di satu sisi, lonjakan harga minyak memang membebani postur APBN. Di sisi lain, Indonesia juga mendulang penerimaan negara atau windfall profit dari kenaikan harga komoditas andalan lain seperti batu bara, nikel, hingga kelapa sawit (CPO).

"Jadi karena ini masih sifatnya dinamis, seperti pada saat Covid-19, kita juga mengevaluasi secara dinamis, memonitor setiap bulan seperti apa. Size-nya juga bergerak. Kita kan belajar bahwa dalam situasi dinamis, kita tidak bisa membuat sesuatu menjadi statis, karena pada saat kita mengambil sesuatu menjadi statis, kita menjadi salah," tutupnya.

Skenario Penerbitan Perppu Defisit APBN

Pernyataan itu mengklarifikasi dinamika yang berkembang pasca-Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga membeberkan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% di tengah gempuran harga minyak global dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga titik terkait kasus dugaan pemerasan dan pemotongan anggaran di lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri HSU, Kantor Kejaksaan Negeri HSU, dan Rumah Kejaksaan Negeri HSU yang berlokasi di Jakarta Timur.

"Dari penggeledahan di tiga titik tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan perkara tindak pidana pemerasan ataupun pemotongan anggaran di lingkungan Kejari HSU," kata Budi kepada jurnalis, Rabu (24/12/2025).

Selain menyita barang bukti tersebut, tim penyidik juga mengamankan satu unit mobil Hilux di rumah dinas Kajari HSU.

"Bahwa dalam rangkaian penggeledahan tersebut, selain menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik, Penyidik juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat di rumah dinas Kajari HSU, yang tercatat milik pemerintah daerah Toli-toli." sambung Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi terkait sebagai tersangka

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

Dia menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asis menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta. KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara atau austerity policy.

Berdasarkan studi BRIN, alih-alih menyehatkan fiskal, pemotongan anggaran yang terlalu agresif (level tinggi) justru berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi secara dalam dan melebarkan defisit anggaran melampaui 'batas aman' 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja, baik melalui pemotongan transfer ke daerah (TKD) maupun belanja kementerian/lembaga (K/L), memiliki dampak ganda terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Dalam simulasi permodelan dampak efisiensi belanja pemerintah terhadap makroekonomi, BRIN membagi proyeksi ke dalam tiga skenario pemotongan anggaran, yakni rendah, moderat, dan tinggi.

"Secara garis besar, semakin besar pemotongan, maka semakin berat dampaknya terhadap pertumbuhan PDB. Memang secara teori austerity policy diharapkan mengecilkan defisit. Namun, jika pemotongan anggarannya tinggi sementara daerah tidak mampu men-generate pertumbuhan ekonomi, maka ini bisa memberikan dampak pada defisit anggaran yang justru lebih besar," kata Zamroni dalam paparan Economic Outlook 2026 BRIN, dikutip Sabtu (19/12/2025).

Berdasarkan data BRIN, pada skenario pemotongan anggaran level tinggi, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tergerus hingga level 4,06% pada 2029. Konsekuensinya, defisit anggaran berisiko melebar ke level 3,21% atau lampaui batas peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, pada skenario pemotongan rendah dan moderat, defisit anggaran diproyeksikan masih terkendali di kisaran 2,78% hingga 2,99% pada 2029, atau masih sejalan dengan aturan fiskal yang berlaku.

"Ini yang kita khawatirkan. Jika skenario pemotongan tinggi terjadi, defisit anggaran yang melebar akan dibiayai dari utang. Kami memprediksi rasio utang bisa menyentuh angka 40%—41% pada tahun depan, naik dari posisi saat ini di kisaran 39,8%," tegasnya.

Zamroni menambahkan, efisiensi yang terlalu ketat akan memukul sejumlah sektor riil, terutama pengadaan gas, industri pengilangan, industri alat angkutan, hingga jasa perusahaan. Pihaknya mencatat keluhan dari sejumlah daerah, seperti Semarang, yang kesulitan memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemangkasan anggaran pusat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisien anggaran pada awal tahun ini. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun di pos belanja K/L dan TKD.

Pada tahun depan, pemerintah juga menurunkan anggaran TKD Anggaran TKD besar-besaran hingga 24,7% atau setara Rp226,9 triliun dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Strategi Jalan Tengah

Untuk memitigasi risiko tersebut, BRIN menyusun strategi pertumbuhan ekonomi sektoral di tengah efisiensi menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Zamroni menekankan bahwa kerangka kebijakan nasional sebaiknya tetap berfokus pada peningkatan kinerja ekonomi dengan investasi infrastruktur sebagai motor penggerak utama.

"Strategi kunci yang harus dijalankan di tengah efisiensi anggaran adalah reformasi birokrasi, yang didukung oleh pendekatan partisipatif masyarakat dan peningkatan kualitas SDM," katanya.

Berdasarkan analisis ANP BRIN, terdapat tiga prioritas subkriteria yang harus dikejar pemerintah agar efisiensi tidak mematikan pertumbuhan. Pertama, pemerintah harus fokus pada investasi infrastruktur pendukung serta inovasi berbasis teknologi hijau.

Kedua, pemerintah harus tingkatkan supremasi hukum dan kualitas regulasi. Ketiga, otoritas perlu reformasi birokrasi menjadi prioritas tertinggi, diikuti oleh optimalisasi potensi lokal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transformasi digital.

"Isu ketahanan pangan dan supremasi hukum juga menjadi area prioritas yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif," tutup Zamroni.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk mengajukan kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto usai semester I/2026 apabila sejumlah syarat terpenuhi.

Masalahnya, ada gap antara sudut pandang pemerintah pusat serta kebutuhan riil di daerah.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada APBN 2026 yang disusun perdana oleh kabinetnya memotong anggaran TKD hingga kurang lebih 24%. Dari awalnya anggaran TKD sebesar Rp919,9 triliun pada APBN 2025, kini hanya dianggarkan Rp699 triliun untuk tahun depan.

Anggaran TKD yang sudah diketuk palu pada sidang paripurna DPR September 2025 lalu itu sejatinya sudah ditambahkan. Sebelumnya, saat masih disusun oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD bahkan lebih sedikit yakni sekitar Rp650 triliun.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kader Partai Golkar di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Purbaya mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025. Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden.

Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026. Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.

Kualitas Belanja & Pemotongan Anggaran Jadi Isu Berbeda

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai bahwa tata kelola maupun kualitas belanja daerah serta pemotongan anggaran TKD adalah dua isu yang berbeda.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menjelaskan bahwa pemotongan TKD 2026 sebesar 24% dari yang sebelumnya dianggarkan 2025 berpotensi menimbulkan turbulensi pada anggaran pemda. Apalagi, porsi pendapatan asli daerah (PAD) masih lebih rendah dibandingkan transfer dari pusat.

Akibatnya, ketergantungan pemda terhadap TKD bisa memengaruhi kualitas belanja pembangunan serta pelayanan masyarakat di daerah.

"Itu sudah bisa kita lihat dengan Instruksi Presiden No.1/2025 sangat mengganggu terutama belanja modal, karena pemotongan DAK [dana alokasi khusus] fisik [dipotong] hampir setengahnya. Padahal ini menjadi andalan pemerintah daerah untuk belanja modal," terang Herman kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Belum lagi, adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) yang dinilai Herman seharusnya menjadi hak dari daerah. Untuk itu, dia justru memandang bahwa rencana Purbaya untuk mengajukan penaikan anggaran TKD tahun depan seharusnya tidak menunggu lama.

Dia memandang pemerintah pusat seharusnya langsung segera mengevaluasi kebijakan TKD itu pada saat mulai kuartal I/2026.

"Ketika pemerintah pusat memotong dana bagi hasil, itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemotongan DBH mengganggu kapasitas fiskal daerah, karena itu terdiri dari PAD dan DBH. Kalau bicara transfer ke daerah, enggak usah menunggu kuartal II selesai," ujarnya.

Di sisi lain, Herman mempertanyakan indikator apa yang akan diambil Purbaya untuk menilai bahwa pemda sudah memperbaiki tata kelola dan belanja pemerintah pusat. Apabila mengacu kepada sejumlah masalah korupsi di daerah, itu bukan semata-mata kelemahan pemda.

Urusan mengenai pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan daerah, yang kerap berkaitan dengan tindak pidana korupsi (tipikor), dinilai Herman turut memiliki kontribusi dari pemerintah pusat.

Ke depan, dia memandang bahwa pemda harus bisa memastikan belanja APBD difokuskan untuk belanja prioritas. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga harus bisa memastikan pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan benar.

Kendati sempat diwarnai penolakan masyarakat daerah, Herman menilai kebijakan pajak daerah yang harus menjadi fokus bukanlah penaikan tarif melainkan penguatan administrasi pemungutan.

"Manajemen data dan sistem pemungutan. Sistem kita masih berpaku pada pola-pola konvensional, padahal potensi pajaknya besar. Itu harus menggunakan platform digital," paparnya.

Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat akan mengusulkan supaya pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah.

Usulan itu diungkapkan untuk mengoptimalkan proses penanganan bencana yang telah mengakibatkan ratusan nyawa meninggal.

Mahyeldi mengatakan melihat dari sisi anggaran yang dimiliki APBD di provinsi maupun di kabupaten dan kota, tidak akan maksimal dalam melakukan penanganan dampak bencana alam ini.

"Kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Dia menyampaikan usulan tersebut sudah disampaikan melalui berkirim surat ke Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan.

"Saat ini kami betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana, karena di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," ujarnya.

Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi, kata Mahyeldi, cukup berat dan tersebar di banyak daerah.

Pemprov Sumbar mencatat bencana hidromteorologi telah mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah, yakni 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak

“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kami adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” ujarnya.

Sedangkan untuk jangka panjangnya, Mahyeldi menyebut, pemerintah daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.

“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” ucap dia.

Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak, seperti yang telah dilakukan sejauh ini. Di mana ada bantuan terus mengalir dari pemerintah pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten dan kota.

Rinciannya sebagai berikut:

1. Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000

2. Kabupaten Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000

3. Kabupaten Agam: Rp166.044.192.000

4. Kabupaten Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000

5. Kabupaten Padang Pariaman: Rp58.947.752.000

6. Kabupaten Pasaman: Rp54.421.042.000

7. Kabupaten Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000

8. Kabupaten Sijunjung: Rp57.476.193.000

9. Kabupaten Solok: Rp144.833.128.000

10. Kabupaten Tanah Datar: Rp127.405.106.000

11. Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000

12. Kota Padang Panjang: Rp78.913.718.000

13. Kota Padang: Rp371.919.111.000

14. Kota Payakumbuh: Rp116.884.868.000

15. Kota Sawahlunto: Rp93.292.313.000

16. Kota Solok: Rp108.828.013.000

17. Kota Pariaman: Rp92.432.391.000

18. Kabupaten Pasaman Barat: Rp128.370.026.000

19. Kabupaten Dharmasraya: Rp37.972.833.000

20. Kabupaten Solok Selatan: Rp81.229.163.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut.

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan, dikutip dari situs DPR, Jumat (6/11/2025).

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik lantaran titik-titik reses pada 2025 dinilai tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Putusan ini diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025.

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkara tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, menurut Puan, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.

Meski menyatakan pimpinan DPR akan membahas soal keputusan MKD ini, Puan belum mengetahui kapan waktu pasti rapat digelar. Sebab, pemotongan dana reses baru diputuskan oleh MKD kemarin.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," tegas Puan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi menyebut saat ini terjadi resentralisasi fiskal yang salah satunya ditandai dengan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada APBN 2026 memiliki pagu Rp699 triliun atau dipangkas dari outlook APBN 2025 sebesar Rp864 triliun. Pagu anggaran tahun depan yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu itu sudah dinaikkan dari rancangan awal yang hanya sebesar Rp649 triliun.

Bursah, yang juga Bupati Lahat, mengatakan bahwa terdapat fakta terjadinya resentralisasi di berbagai sektor kehidupan di Indonesia.

"Ada fakta resentralisasi berbagai sektor kehidupan terutama resentralisasi dalam kebijakan fiskal, baik itu melalui [dana] bagi hasil maupun TKD, transfer keuangan daerah," ujarnya pada acara virtual Forum Diskusi Insan Cita dengan topik 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah', Senin (27/10/2025).

Bursah pun mengkritik kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) yang memotong anggaran TKD. Dia menilai keputusan itu dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi.

Dia mencontohkan dana bagi hasil (DBH) di Kabupaten Lahat dipotong Rp700 miliar. Kemudian, anggaran dari pusat ke Kabupaten Lahat senilai Rp318 miliar juga dipotong.

"Ini fakta di setiap daerah itu menjerit, tetapi jeritan ini enggak pernah keluar. Sementara itu intelektualnya diam, resentralisasi ini berjalan mulus, enggak ada yang kritik, DPR-nya stempel," paparnya pada diskusi virtual itu.

Bursah tidak menampik bahwa pemotongan anggaran ke daerah itu sejalan dengan semakin besarnya kebutuhan anggaran program-program prioritas pemerintah pusat, yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan memiliki pagu anggaran Rp335 triliun tahun depan.

"Kami bisa pahami itu, tetapi sebetulnya Menteri Keuangan bisa menjelaskan kepada Presiden bahwa Rp335 triliun itu kan enggak bisa sekali pakai dalam satu periode untuk memenuhi Makan Bergizi Gratis. Bisa di-carry over di tahun berikutnya," ujar kepala daerah yang sebelumnya aktivis itu.

Bursah menilai, penambahan anggaran TKD dari Rp649 triliun pada rancangan APBN menjadi Rp699 triliun versi UU APBN 2026 bukan berarti kenaikan pagu. Sebab, dia membandingkan anggaran ke daerah tahun depan dengan outlook belanja TKD tahun ini yang mencapai Rp864 triliun.

"Ini bukan kenaikan, tetapi karena buzzer-nya Menteri Keuangan banyak banget dipikir kita menambah [anggaran], padahal Rp171 triliun TKD yang dikurangi. Ini menimbulkan banyak persoalan," tuturnya.

Pria yang memimpin asosiasi 415 pemerintah kabupaten se-Indonesia itu menyebut kini banyak pemerintah daerah (pemda) yang takut mengutarakan pendapatnya.

"Memang kepala daerah banyak bergumam di hati tetapi enggak berani bicara karena berbagai faktor politik, karena kemampuan dia menyampaikan persoalan di depan publik. Persoalan sama, mereka semua menjerit pemotongan TKD dilakukan katakanlah bisa sewenang-wenang," terangnya.

Meski demikian, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengutarakan ihwal terbukanya peluang untuk menaikkan anggaran TKD pada APBN 2026.

Dia menyebut penaikan belum bisa dilakukan saat ini karena 'pemimpin di atas' masih khawatir maraknya praktik penyelewengan anggaran di daerah.

Purbaya menyinggung ketika sebanyak 18 kepala daerah mendatangi Kemenkeu untuk meminta penaikan TKD untuk tahun depan. Dia mengaku secara pribadi ingin menaikkan anggaran transfer dari pusat ke daerah, namun tidak mendapatkan restu dari 'pemimpin di atas'.

"Kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah. Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang di daerah," terangnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025).