Bisnis.com,PALEMBANG – Pemerintah resmi memilih skema pembiayaan kreatif (creative financing) untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Skema pembiayaan ini dipilih agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad menjelaskan bahwa keputusan menggunakan skema tersebut sejalan dengan keterbatasan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

“Karena keterbatasan fiskal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka dipilih skema pembiayaan kreatif,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, dari berbagai model KPBU ataupublic private partnershipyang berkembang secara global, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan melakukan kajian untuk menentukan skema yang paling efektif.

Sejumlah model yang dikaji antara lainavailability payment, user payment, build-operate-transfer(BOT),build-own-operate(BOO), hinggadesign-build-finance-operate-maintain(DBFOM). Dari berbagai opsi tersebut, skema yang dipilih untuk tahap awal pembangunan adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara.

“Jadi, pemerintah daerah menyerahkan lahan kepada pemerintah pusat sebagai lokasi pelabuhan. Sertifikat HPL diserahkan, sehingga ini menjadi barang milik negara yang nantinya dikerjasamakan,” jelasnya.

Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan akan dilakukan melalui konsorsium yang melibatkan unsur BUMN, BUMD, dan swasta. Konsorsium tersebut nantinya membentukSpecial Purpose Vehicle(SPV) atau badan usaha pelabuhan yang bertanggung jawab atas pembiayaan, konstruksi, operasional, hingga pemeliharaan fasilitas.

“Badan usaha pelabuhan inilah yang nanti mengatur bagaimana pembiayaannya, operasionalnya, konstruksinya, dan maintenance-nya,” katanya.

Basyar menambahkan, pemilihan skemacreative financingjuga dinilai penting untuk membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk dari investor asing.

Menurutnya, kawasan Tanjung Carat diproyeksikan tidak hanya menjadi pelabuhan samudra, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi industri. Kawasan ini berpotensi mengembangkan berbagai sektor industri turunan, seperti karet, sawit, batu bara, bioavtur berbasis kelapa, hingga smelter aluminium.

Selain itu, proyek ini juga direncanakan terintegrasi dengan akses jalan tol dan jalur kereta api menuju kawasan industri serta pelabuhan.“Makanya ini akan menjadicenter of gravitypertumbuhan ekonomi Sumsel secara komprehensif,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendorong supaya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak menjadi kompetitor swasta.

Misbakhun mengatakan sebagai perpanjangan tangan negara, perusahaan BUMN yang bernaung di dalam Danantara memiliki mandat untuk memperluas ruang usaha nasional supaya dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara konsisten.

"Jangan sampai kemudian kehadiran Danantara itu dianggap sebagai kompetitor bagi swasta. Yang ada itu harusnya Danantara itu bisa bekerja sama dalam sebuah public private partnership," ujar Misbakhun pada forum Round Table Discussion (RTD) bertajuk ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Misbakhun menerangkan kehadiran dan fungsi Danantara seharusnya dapat turut serta menopang tumbuhnya aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh sektor privat.

"Ada penugasan-penugasan negara yang dijalankan dan kemudian bisa mendorong menjadi stimulan bagi kehadiran swasta yang lain untuk bersama-sama mengerjakan proyek. Sehingga Danantara tumbuh, swasta tumbuh, negara bisa memanfaatkan dari penerimaan pajaknya," terangnya.

Politikus Golkar ini juga menyatakan, Danantara juga memiliki peran strategis untuk menjalankan public service obligation (PSO). Misbakhun menyebut, tugas tersebut di antaranya adalah memastikan penyaluran subsidi yang dapat dioperasionalkan dapat berjalan dengan efektif serta efisien.

"Masyarakat harus diberikan pengetahuan, dibangun pemahamannya bahwa Danantara selama ini melakukan upaya-upaya yang strategis, menjaga kehadiran negara untuk bisa dirasakan untuk manfaatnya oleh masyarakat," bebernya.

Ia pun mencontohkan fungsi dan tugas Danantara dalam penyaluran subsidi energi kepada masyarakat kurang mampu dan subsidi pupuk kepada petani, sebagai pijakan untuk meningkatkan produktivitas rakyat banyak.

"Bagaimana gas melon diberikan harga yang keekonomian. Bagaimana pupuk bersubsidi bisa hadir di tengah-tengah petani, sehingga produk pertanian kita menjadi lebih produktif. Semua ini sebagian dijalankan oleh Danantara dalam rangka menjalankan kehadiran negara itu di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, Danantara sebagai superholding yang memayungi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga bertugas untuk mendukung pengembangan proyek strategis yang berkaitan dengan sektor industri dalam negeri.

Di antaranya, pengembangan proyek-proyek waste to energy (WTE) dan industri petrokimia yang direncanakan untuk dikelola Danantara di Jawa Timur.

"Itu akan dihadirkan untuk bisa menghasilkan produk-produk kimia yang lebih rasional di Indonesia, dan menghindari kita tergantung kepada produk asing, impor-impor dan sebagainya. Itu salah satunya yang dijalankan oleh Danantara, menjalankan peran yang memadai sesuai yang ditugaskan dan dimandatkan oleh undang-undang," bebernya.

Mengenai kerisauan publik mengenai potensi tindak pidana korupsi (tipikor) atas berbagai macam aktivitas bisnis yang dijalankan, Misbakhun menyatakan bahwa tata kelola Danantara harus menjunjung transparansi serta profesionalitas. Selain itu, penerapan judgment rule, sebut Misbakhun, dapat mengurangi indikasi tipikor di dalam tubuh Danantara dan perusahaan BUMN.

"Tentunya perbaikan tata kelola dan sebagainya itu sebagai upaya bersama untuk bagaimana jangan sampai kemudian para pengelola BUMN ini terjebak kepada jeratan korupsi, juga ada pengawasan BPK, BPKP, dan pengawasan politik di DPR, dan itu kita jalankan simultan," pungkasnya.