Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta akselerasi ekonomi digital melalui penyelenggaraan Karya Riau Bertuah 2026, di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang pada triwulan I/2026 tercatat sebesar 4,89 persen.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad mengatakan Karya Riau Bertuah merupakan implementasi strategi BI dalam mengembangkan ekonomi daerah secara terintegrasi melalui penguatan UMKM, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, hingga peningkatan literasi masyarakat terhadap kebanksentralan.

"Kegiatan ini menjadi wujud kontribusi BI Riau dalam mengimplementasikan upaya pengembangan ekonomi Provinsi Riau secara sinergis dan terintegrasi, khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi digital," ujar Panji saat pembukaan Karya Riau Bertuah 2026 di Living World Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Mengusung tema Harmoni Khazanah Bumi Lancang Kuning, kegiatan tersebut berlangsung hingga 5 Juli 2026 dengan melibatkan 50 UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Produk yang dipamerkan meliputi sektor makanan olahan, kriya, hingga wastra lokal.

Selain pameran UMKM, BI Riau menyelenggarakan berbagai agenda pendukung, antara lain edukasi penggunaan QRIS, perlindungan konsumen, sosialisasi program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, kampanye konsumsi pangan lokal, serta kompetisi barista, koki dessert, dan membatik khas Riau.

Panji mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus mempercepat adopsi ekonomi digital di Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau menilai peran BI dalam pengembangan ekonomi daerah tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan promosi UMKM, tetapi juga melalui pembinaan usaha, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pengendalian inflasi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi mengatakan hingga kini BI Riau telah membina 33 UMKM yang tersebar di Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kuantan Singingi. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, digitalisasi pemasaran, peningkatan produktivitas, hingga pengembangan ekonomi syariah.

"UMKM binaan BI Riau bahkan telah mampu bersaing pada berbagai kompetisi tingkat Sumatera. Ini menunjukkan pembinaan yang dilakukan tidak berhenti pada penyelenggaraan event, tetapi berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha," katanya.

Menurut Helmi, kontribusi BI juga terlihat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi bersama kalangan akademisi dan pemerintah daerah, serta melalui forum investasi yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon investor.

Ia menyebut berbagai langkah tersebut turut menopang ketahanan ekonomi Riau di tengah dinamika ekonomi global.

"Di tengah ketidakpastian global dan tensi politik, ekonomi Riau pada triwulan I 2026 masih mampu tumbuh 4,89 persen. Ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kontribusi BI sebagai strategic adviser pemerintah daerah," ujarnya.

Di sektor sistem pembayaran, Pemprov Riau juga mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi melalui QRIS yang disebut telah menjangkau sekitar 1,7 juta-2,5 juta pengguna dan sekitar satu juta merchant di seluruh Provinsi Riau.

Selain itu, sinergi BI bersama pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dinilai berhasil menjaga stabilitas harga. Hal tersebut antara lain tercermin dari capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau yang meraih predikat TPID Berkinerja Terbaik III Sumatera 2025, sementara TPID Kota Pekanbaru menjadi TPID Terbaik III Sumatera 2025 setelah sebelumnya meraih peringkat pertama pada 2024.

Pontianak (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat digitalisasi sistem pembayaran di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Penguatan digitalisasi keuangan tersebut termasuk QRIS Cross Border, untuk mendukung transaksi lintas negara yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat maupun pelaku usaha," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Reynaldi Akbar Ariesha di Pontianak, Senin.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Layanan Perbankan Nusantara (LENTERA) Batas Negeri 2026 yang berlangsung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau.

Program tersebut merupakan sinergi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, perbankan, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat layanan kebanksentralan di wilayah perbatasan.

Reynaldi Akbar Ariesha mengatakan kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi lintas negara sehingga memerlukan dukungan sistem pembayaran yang modern serta inklusif.

Selain memperkuat penggunaan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, Bank Indonesia juga terus memperluas akseptasi pembayaran digital melalui QRIS dan QRIS Cross Border agar masyarakat serta pelaku usaha dapat melakukan transaksi secara lebih praktis, termasuk dalam aktivitas ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.

Hingga Mei 2026, jumlah merchant QRIS di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 539 ribu merchant dengan mayoritas merupakan pelaku usaha mikro. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya adopsi sistem pembayaran digital sebagai sarana transaksi yang cepat, aman, dan efisien.

"Melalui edukasi QRIS Cross Border, kami berharap transaksi ekonomi di kawasan perbatasan dapat berlangsung semakin mudah dan terintegrasi sehingga mampu mendorong aktivitas perdagangan serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)," katanya.

Dalam kegiatan LENTERA Batas Negeri 2026, Bank Indonesia juga memberikan edukasi mengenai QRIS Cross Border, program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, perlindungan konsumen, serta literasi keuangan kepada masyarakat perbatasan.

Selain edukasi, kegiatan tersebut menghadirkan Pasar Batas Nusantara yang melibatkan 23 UMKM binaan Rumah BUMN Sanggau. Selama pelaksanaan kegiatan, UMKM berhasil menjual 131 produk dengan total omzet mencapai Rp4,54 juta, sekaligus menjadi sarana promosi produk lokal yang didukung transaksi pembayaran digital.

Bank Indonesia juga menghadirkan Rupiah Corner Perbatasan sebagai pusat edukasi interaktif mengenai keaslian Rupiah, sistem pembayaran digital, dan peran bank sentral. Sementara itu, kegiatan business matching mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli, distributor, investor, serta lembaga pembiayaan untuk memperluas akses pasar.

Di sisi lain, BI Kalbar terus memastikan layanan kebanksentralan menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Hingga Juni 2026, layanan kas keliling telah dilaksanakan di 12 titik wilayah 3T dengan nilai penukaran uang mencapai Rp2,78 miliar, sedangkan melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat, BI telah melayani penukaran uang sebesar Rp15,6 miliar di lima pulau terluar Kalimantan Barat.

Sepanjang 2026, Bank Indonesia Kalimantan Barat juga telah menyelenggarakan 74 kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang menjangkau lebih dari 22 ribu peserta sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai instansi, Bank Indonesia optimistis penguatan digitalisasi sistem pembayaran di kawasan perbatasan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat, memperluas akses keuangan, serta memperkokoh kedaulatan Rupiah di wilayah beranda terdepan Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta – Pengelolaan tagihan menjadi salah satu hal yang penting bagi perusahaan agar kegiatan operasionalnya berjalan lancar. Mulai dari tagihan listrik, iuran BPJS, hingga pembayaran berbasis Virtual Account.

Namun, tidak sedikit yang masih dihadapkan dengan masalah rumitnya pembayaran karena perlu mengakses kanal yang berbeda. Jika urusan pembayaran dilakukan melalui banyak kanal berbeda, maka prosesnya dapat memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, QLola by BRI hadir dengan fitur Billing Payment untuk membantu nasabah korporasi atau perusahaan dalam mengelola berbagai kewajiban pembayaran secara lebih praktis, aman, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung efisiensi operasional bisnis.

Melalui fitur Billing Payment, perusahaan dapat mengakses dan melakukan pembayaran berbagai jenis tagihan dalam satu platform terintegrasi. Lebih dari itu, fitur Billing Payment QLola by BRI juga memiliki sejumlah keunggulan bagi para penggunanya.

Berikut ini adalah sejumlah keunggulan Billing Payment untuk nasabah korporasi:

1. Akses Pembayaran Berbagai Tagihan dalam Satu Platform

Kini, perusahaan dapat melakukan pembayaran Virtual Account, PLN (Perusahaan Listrik Negara), BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan tanpa perlu berpindah aplikasi atau platform. Melalui fitur Billing Payment QLola by BRI, proses pembayaran tagihan perusahaan Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi karena bisa dilakukan dalam satu platform saja.

2. Fleksibel, Bisa Diakses Kapan Saja dan Di Mana Saja

QLola by BRI dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis yang membutuhkan proses pembayaran cepat dan tidak terbatas lokasi. Untuk itu, pengguna bisa melakukan transaksi pembayaran dengan lebih fleksibel.

3. Transaksi Lebih terlindungi dengan Sistem Verifikasi

Setiap transaksi sekarang dilindungi oleh sistem verifikasi untuk membantu memastikan keamanan proses pembayaran. Dengan begitu, perusahaan dapat mengelola pembayaran tagihan lebih praktis, aman, dan efisien dengan Qlola by BRI.

4. Bukti Pembayaran Tercatat Otomatis

Setelah transaksi berhasil, bukti pembayaran tersimpan secara otomatis sehingga memudahkan rekonsiliasi keuangan, pelaporan internal, dan kebutuhan audit perusahaan. Dengan menggunakan QLola by BRI, perusahaan bisa merasakan efisiensi waktu operasional, pengelolaan tagihan lebih terpusat, administrasi lebih rapi dan terdokumentasi, dan meningkatkan kontrol terhadap arus kas perusahaan.

Sudah saatnya Anda mempercayakan urusan pengelolaan berbagai pembayaran tagihan perusahaan yang lebih praktis melalui QLola by BRI. Anda juga dapat mengoptimalkan efisiensi operasional bisnis Anda dengan fitur Billing Payment QLola by BRI.

Tunggu apa lagi? Segera hubungi Relationship Manager BRI untuk informasi lebih lanjut seputar QLolaby BRI.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.

Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.

"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.

Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.

Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang resmi mengimplementasikan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization untuk pembayaran pajak restoran di wilayahnya secara otomatis dengan memanfaatkan QRIS mulai Jumat (26/6/2026).

Kepala KPw BI Sumut Ameriza M Moesa mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang sigap beradaptasi dan bergerak cepat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan menggunakan QRESTO.

Hal itu disebutnya menunjukkan komitmen serius Pemkab Deli Serdang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan dari sektor pajak.

"Kami sangat senang bisa terus mendorong penerapan QRESTO secara luas. Pemkab Deli Serdang ini patut diapresiasi karena jadi kabupaten pertama dan tercepat di Indonesia yang mengimplementasikan QRESTO. Banyak daerah-daerah dari provinsi lain yang antre untuk mengimplementasikan QRESTO ini," kata Ameriza saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Dijelaskan Ameriza, QRESTO menjadi inovasi yang digagas Bank Sumut dengan memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi pada sektor horeka. Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang memanfaatkan QRESTO sejak April 2026.

Dengan memindai kode QR yang disediakan merchant QRESTO, lanjutnya, pajak horeka dan tagihan makanan yang dibayar pelanggan saat transaksi akan otomatis terpisah. Nilai pajak yang dibayarkan pelanggan pun akan langsung masuk ke kas daerah saat itu juga.

Dia mengatakan peningkatan pendapatan pada sektor horeka yang telah mengadaptasi pembayaran digital ini dapat mencapai 100%.

BI pun disebutnya akan terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, khususnya untuk kategori retribusi yang masih manual seperti parkir pinggir jalan dan retribusi pasar.

"Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Terlebih, ini memudahkan konsumen serta lebih efisien bagi merchant. Mudah-mudahan seluruh pihak akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini," ujarnya.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik inovasi QRESTO yang mendukung digitalisasi pembayaran pemerintah dalam rangka mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

Asri mengatakan pajak horeca berkontribusi cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak Kabupaten Deli Serdang. Hingga Triwulan II/2026, capaian penerimaan pajak Pemkab Deli Serdang berkisar 58%.

Implementasi QRESTO pun diharapkan Asri akan menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Selain menjadi kabupaten pertama yang mengadopsi penggunaan QRESTO pada sektor horeka di wilayahnya, Deli Serdang juga menjadi daerah pertama yang memberi insentif kepada pelanggan berupa pemotongan pajak restoran (PB1) sebesar 5% setiap transaksi.

"Kami berharap cara ini akan meningkatkan pendapatan merchant, mendorong transaksi digital yang lebih transparansi, termasuk juga meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengesampingkan kemudahan serta manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Asri.

Bisnis.com, MAKASSAR - Moda transportasi massal yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Trans Sulsel mencatatkan volume penumpang sebanyak 1,15 juta orang selama Juni 2025 - Juni 2026. Jumlah tersebut dihitung dari okupansi di tiga koridor utama yang beroperasi.

Capaian ini diproyeksikan menjadi sinyal kuat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi yang dikelola oleh daerah.

Penerimaan publik yang cukup tinggi mencerminkan pergeseran preferensi mobilitas harian ke arah moda yang lebih aman, terjangkau, dan efisien dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo mengklaim bahwa jumlah penumpang yang cukup banyak ini terjadi usai pemerintah provinsi mengambil alih pengelolaan layanan dari Kementerian Perhubungan pada Juni 2025. Pada awal masa transisi tersebut, koridor yang dioperasikan baru mencakup Koridor 1 dan Koridor 2.

"Realisasi ini merupakan capaian yang sangat baik dan menunjukkan bahwa masyarakat semakin memercayakan Trans Sulsel sebagai moda transportasi utama untuk aktivitas sehari-hari," ujarnya di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Erwin menguraikan bahwa pertumbuhan volume penumpang didorong oleh ekspansi jaringan yang dinamis. Pada akhir 2025, Koridor 1 mencatatkan lonjakan performa dengan realisasi layanan melampaui target yang ditetapkan hingga mencapai 140%.

Memasuki awal 2026, Pemprov Sulsel memperluas jangkauan operasional melalui pengambilalihan Koridor 5. Sehingga saat ini, Trans Sulsel mengoperasikan total 37 armada bus yang tersebar secara proporsional di 3 koridor aktif.

Guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi manajemen keuangan, Pemprov Sulsel juga mulai menerapkan digitalisasi pembayaran.

Sistem pembayaran non-tunai resmi diimplementasikan secara bertahap sejak April 2026, setelah sebelumnya didahului oleh fase uji coba gratis untuk mengedukasi pengguna baru pada koridor yang baru dibuka.

Pihak otoritas mengakui kebijakan migrasi sistem pembayaran ini sempat memicu fluktuasi berupa penurunan jumlah penumpang.

Namun, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis dari masa transisi dan proses adaptasi masyarakat menuju ekosistem transportasi modern yang terintegrasi.

Melalui upaya memperluas layanan, Pemprov Sulsel memberlakukan kebijakan tarif khusus sebesar Rp2.000 per perjalanan bagi kelompok rentan, seperti pelajar, mahasiswa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Sementara tarif bagi kategori penumpang umum ditetapkan senilai Rp4.600 per perjalanan.

Untuk mempermudah akses program proteksi tarif ini, posko verifikasi data berbasis KTP dan Kartu Keluarga disediakan di sejumlah titik strategis, meliputi Mall Panakkukang, Universitas Hasanuddin, terminal utama, hingga menjangkau wilayah Kabupaten Takalar.

Langkah tersebut turut didukung oleh kerja sama strategis bersama Bank Sulselbar dalam penyediaan infrastruktur isi ulang kartu serta sosialisasi masif yang melibatkan aparatur kecamatan hingga pemerintah desa.

Kendati menunjukkan pertumbuhan volume yang meyakinkan, Trans Sulsel masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Keterbatasan titik pengisian ulang kartu pembayaran elektronik dan hambatan kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama masih menjadi faktor pengganggu yang kerap memengaruhi ketepatan jadwal penjemputan armada.

Namun pengelola optimistis tren pertumbuhan penumpang akan tetap terjaga secara konsisten, didorong oleh tingginya disparitas biaya operasional perjalanan Trans Sulsel yang jauh lebih ekonomis dibandingkan pengeluaran kendaraan pribadi.

"Ke depan, fokus pembenahan akan diarahkan pada peningkatan kualitas armada, penguatan integrasi antarkoridor, serta perluasan jangkauan ke kawasan pertumbuhan ekonomi baru," tutur Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada bulan ini. Beleid tersebut memuat sejumlah ketentuan baru, termasuk penguatan tugas Bank Indonesia (BI) serta penegasan peran evaluasi oleh DPR.

Dalam draf revisi UU PPSK, ketentuan Pasal 7 angka 2 pada Pasal 9 diubah. Pada Pasal 7 ayat pertama dijelaskan bahwa BI memiliki peran untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja," demikian tertulis dalam revisi UU PPSK.

Dalam revisi UU PPSK juga dijelaskan terkait dengan evaluasi BI oleh DPR. Mengacu pada UU PPSK yang telah disahkan pada 2023 sebelum revisi terbaru, evaluasi BI dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia. Kemudian, badan tersebut melaporkannya kepada DPR.

Mengacu Pasal 58A UU PPSK 2023, Badan Supervisi Bank Indonesia berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.

Badan Supervisi Bank Indonesia bertugas membantu DPR dalam membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan BI, melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia, serta menyusun laporan kinerja.

Adapun, mengacu revisi UU PPSK 2026, di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 9A. Dalam ayat pertama Pasal 9A itu DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap BI.

Dalam ayat 2 kemudian dijelaskan bahwa evaluasi kinerja itu dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan dan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam bentuk rekomendasi.

"Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemerintah, untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," demikian tertulis dalam revisi UU PPSK.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penguatan peran BI dalam revisi UU PPSK baru ini membuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bisa berkoordinasi lebih erat tanpa sekat-sekat koridor kelembagaan.

"‎Dengan adanya unsur tadi, kami bisa overlap ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya concern ke pertumbuhan, biasanya kami gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain, tetapi kan mesin ekonomi enggak hanya fiskal saja, fiskal hanya pemerintah," ujarnya di acara Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada akhir tahun lalu (3/12/2025).

Purbaya menyebut sebelumnya Bank Indonesia (BI) hanya berfokus pada stabilitas nilai tukar dan harga, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Namun, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, ia menilai diperlukan dorongan kebijakan lain di luar kebijakan fiskal.

IDXChannel - PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) berencana mengakuisisi saham mayoritas PT Mobile Coin Asia (MCA), sejalan dengan ekspansi perseroan ke bisnis Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

MPIX bakal mengambil alih 60 persen saham MCA senilai Rp28,7 miliar, mencerminkan valuasinya yang sebesar Rp47,8 miliar. Dana akuisisi berasal dari kas internal Rp6,93 miliar dan piutang Rp21,8 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari akuisisi ini, perseroan akan menambahkan satu bidang usaha baru, yakni Industri PJP dengan kode KBLI 66141, sesuai dengan KBLI 2025.

"Kegiatan usaha baru ini dijadwalkan akan dijalankan pada bulan Juli 2026," kata manajemen MPIX dalam keterbukaan informasi, Jumat (19/6/2026).

MCA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelanggara jasa pembayaran. Perusahaan ini menawarkan solusi pembayaran digital terintegrasi dengan empat pilar layanan, yakni transfer dana, remitansi, PJP1 dan QRIS, serta ekosistem dompet digital (wallet).

Hingga 31 Desember 2025, saham MCA dimiliki oleh PT Nusantara Artha Milenium (99,97 persen) dan Hendro Santoso (0,03 persen). Adapun modal ditempatkan dan disetor perusahaan sebesar Rp3 miliar dengan Rorian Pratyaksa sebagai Komisaris.

Sepanjang 2025, MCA mencatat pendapatan sebesar Rp2,3 miliar, turun 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp2,8 miliar. Pada periode tersebut, perusahaan juga mengalami rugi Rp256 juta, membaik dibandingkan 2024 yang rugi Rp1,9 miliar. Sementara aset MCA tercatat sebesar Rp1,9 miliar hingga akhir 2025, dengan liabilitas Rp600 juta.

Manajemen MPIX menyatakan, alasan perseroan masuk pada industri ini karena pertumbuhan positif yang konsisten dengan lingkungan industri yang kondusif. Selain itu, perseroan memiliki ekosistem dengan lebih dari 700 ribu merchant aktif yang bisa dimanfaatkan secara langsung.

Selain itu, model bisnis perseroan yang menggunakan pembayaran dari payment gateway hingga penyelesaian dana, kini bisa dilakukan sendiri tanpa pihak ketiga. MCI jug memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) dan rekam jejak yang teruji secara operasional dalam mengelola puluhan ribu transaksi harian.

Bagi perseroan, kehadiran MCA bakal memperkuat kinerja, terutama profitabilitas. Margin laba kotor bisnis PJP rata-rata mencapai 77 persen, jauh lebih tinggi dari bisnis inti MPIX di kisaran 2-4 persen. Dengan begitu diharapkan MCA dapat memberikan kontribusi terhadap laba konsolidasi MPIX.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama untuk memperluas penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Rupiah dan Renminbi (Yuan).

Akselerasi dedolarisasi ini dilakukan guna menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Penandatanganan antar bank sentral dua negara itu sendiri dilakukan pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa volume transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat.

"Tahun lalu secara keseluruhan mencapai US$18 miliar. Tahun ini, dalam 4 bulan saja telah mencapai US$13 miliar," papar Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi yang dieksekusi langsung menggunakan Rupiah dan Renminbi secara signifikan akan mengurangi kebutuhan dolar AS untuk berbagai transaksi lain. Strategi diversifikasi mata uang ini tidak hanya menguntungkan stabilitas nilai tukar domestik, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah China terkait internasionalisasi Renminbi.

Oleh sebab itu, berdasarkan kesepakatan terbaru, BI bersama PBOC berkomitmen untuk terus mengoordinasikan perbankan dan pelaku usaha di masing-masing negara agar makin masif mengadopsi Rupiah dan Renminbi.

Lebih lanjut, Perry memaparkan bahwa ekosistem LCT ini didukung penuh oleh infrastruktur sistem pembayaran lintas negara secara end-to-end. Konektivitas ini tidak hanya mencakup sistem pembayaran ritel seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tetapi juga merambah sistem penyelesaian transaksi nilai besar (wholesale) secara real time gross settlement (RTGS).

Untuk mewujudkan itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama tiga bank asal Tiongkok kini telah memiliki akses penyelesaian secara langsung melalui sistem wholesale nilai besar yang ada di China (CIBS).

"Ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sudah local currency, tapi penyelesaiannya juga melalui infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end, dari depan sampai ke belakang," jelas Perry.

Pendalaman Pasar Uang dan Bilateral Swap

Selain memfasilitasi transaksi rill, otoritas moneter kedua negara juga sepakat melakukan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) domestik.

Perry mengungkapkan, melalui likuiditas transaksi yang besar, pengembangan instrumen pasar uang tidak lagi terbatas pada spot tunai, tetapi meluas pada Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk transaksi Rupiah-Renminbi secara langsung.

Kini, bank-bank di dalam negeri yang ditunjuk dapat terhubung dan menyelesaikan transaksi mata uang secara langsung dengan bank di China daratan (mainland) maupun melalui hub finansial Hong Kong.

"Ini salah satu yang kita lakukan dalam memperkembangkan berbagai instrumen pasar uang dan valas. Tidak hanya tunai, spot, DNDF, tapi juga bagaimana instrumen investasi portofolio di Indonesia bisa menarik portfolio inflow dari Tiongkok," tambah Perry.

Sebagai jaring pengaman dari keseluruhan ekosistem tersebut, BI dan PBOC juga memperluas kerja sama melalui instrumen bilateral swap. BI tercatat telah membuka monetary instrument swap dalam valuta Rupiah-Renminbi.

Fasilitas ini pada gilirannya diintegrasikan dengan rezim Local Currency Bilateral Swap (LCBS) antara otoritas moneter kedua negara.

Dengan demikian, arsitektur LCT Rupiah-Yuan saat ini menyangkut tiga pilar: kelancaran penyelesaian transaksi dagang dan investasi, infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi penuh, serta ketahanan likuiditas valas melalui pendalaman pasar dan kesepakatan swap antarbank sentral.

Kemudahan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS, dompet digital, dan berbagai layanan pembayaran cashless membuat aktivitas belanja semakin praktis. Namun di balik kemudahan tersebut, masyarakat perlu waspada karena pengeluaran sering kali menjadi lebih sulit dikendalikan.

Certified Financial Planner sekaligus Founder Finansialku Melvin Mumpuni mengatakan, transaksi digital menghilangkan berbagai hambatan atau friction yang dulu ada saat masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai.

Menurut dia, pada era transaksi tunai, seseorang harus pergi ke ATM, mengambil uang, hingga mendatangi toko untuk berbelanja. Proses tersebut secara tidak langsung membuat orang lebih mempertimbangkan pengeluarannya.

"Ketika semuanya ada di handphone kita, mau beli makanan, mau belanja apa pun tinggal pencet. Tidak ada lagi friksi. Semuanya jadi seamless dan gampang untuk transaksi," kata Melvin dalam acara diskusi OVOFinTalk bersama Finansialku di Jakarta, Rabu (17/6).

Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat lebih mudah mengeluarkan uang tanpa banyak berpikir. Apalagi, berbagai platform digital juga terus menawarkan promo dan diskon yang mendorong konsumen berbelanja lebih banyak dari kebutuhan sebenarnya.

"Kadang-kadang kita menambah belanjaan hanya karena ingin mendapat potongan yang lebih besar. Ketika dijumlahkan, ternyata tambahan-tambahan kecil itu justru yang membuat pengeluaran membengkak," katanya.

Selain promo, fenomena fear of missing out (FOMO) atau rasa takut ketinggalan tren juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku konsumtif. Melvin mencontohkan, banyak orang membeli barang baru karena melihat teman atau lingkungan sekitarnya melakukan hal yang sama.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukanlah pengeluaran besar yang biasanya mudah disadari, tetapi transaksi-transaksi kecil yang dilakukan berulang kali melalui QRIS atau dompet digital.

"PR-nya bukan pengeluaran besar. Pengeluaran besar pasti kita alert. Justru pengeluaran kecil yang sering tidak kita sadari jalan terus," ujarnya.

Terapkan Formula 3A

Untuk mengendalikan keuangan di era digital, Melvin memperkenalkan formula 3A yakni Atur, Awasi, dan Aman.

Pertama, atur, yaitu dengan membuat batasan atau pos anggaran yang jelas untuk setiap kebutuhan, termasuk belanja harian dan jajan. Ia menyarankan masyarakat menerapkan konsep amplop digital dengan menetapkan limit pengeluaran sebelum melakukan top up dompet digital.

"Kalau tidak punya limit untuk pos belanja, akhirnya top up lagi, belanja lagi, top up lagi. Itu sudah mulai tidak mindful," kata Melvin.

Kedua, awasi, yakni rutin memeriksa riwayat transaksi digital. Dengan mengecek histori pengeluaran, seseorang dapat mengetahui pola belanja yang mulai berlebihan dan melakukan evaluasi lebih cepat.

"Kebiasaan mengecek histori transaksi bisa merefleksikan apakah kebiasaan kita masih sehat atau tidak," ujarnya.

Ketiga, aman yaitu menjaga keamanan transaksi digital dengan lebih berhati-hati terhadap tautan mencurigakan, pesan penipuan, hingga penyalahgunaan data pribadi yang semakin marak terjadi.

Utamakan Mindful Spending

Melvin menekankan, pentingnya menerapkan konsep mindful spending atau belanja secara sadar di tengah kondisi ekonomi yang membuat harga berbagai kebutuhan terus meningkat.

Menurut dia, mindful spending bukan berarti hanya membeli kebutuhan dan menghindari keinginan. Namun, setiap keputusan mengeluarkan uang harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan memahami konsekuensinya terhadap kondisi keuangan.

"Kamu mau beli kebutuhan boleh, keinginan juga boleh. Yang penting benar-benar sadar bahwa kamu akan mengeluarkan uang dan sudah mempertimbangkan konsekuensinya," kata Melvin.

Menurut dia, masyarakat juga perlu mengubah pola pikir lama soal menabung. Jika selama ini banyak orang terbiasa menyisihkan tabungan dari sisa uang belanja, Melvin justru menyarankan untuk menabung atau berinvestasi terlebih dahulu saat menerima penghasilan.

"Begitu punya uang, tabung dulu atau investasikan dulu, sisanya baru dibelanjakan. Karena masalahnya bukan di persentase, tapi di prioritasnya," ujarnya.

Dengan disiplin mengatur anggaran, memantau pengeluaran, dan membiasakan diri berbelanja secara sadar, masyarakat dinilai dapat tetap menikmati kemudahan transaksi digital tanpa harus terjebak menjadi lebih boros.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan informasi penting terkait penertiban Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIHU. Salah satunya terkait dugaan praktik penipuan dam dan badal haji oleh salah satu KBIHU asal Jawa Barat yang diungkap oleh Tim Pelindungan Jemaah PPIH bersama KJRI.

Menurut Wamenhaj, transaksi yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Dugaan penipuan tersebut melibatkan badal haji untuk 140 orang, dengan tarif sekitar Rp10 juta per orang.

"Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan," tegas Dahnil saat melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (8/6/2026).

Wamenhaj menjelaskan, dugaan praktik tersebut dilakukan oleh oknum KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut.

"Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi," ungkapnya.

Selain dugaan penipuan badal haji, Wamenhaj juga menyoroti praktik penyelewengan pembayaran dam. Menurutnya, dam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan melalui saluran resmi Adahi. Namun, dalam kasus tersebut, jemaah dikenakan tarif 720 riyal, tetapi dana tidak disetorkan ke Adahi.

"Dam itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka," jelas Wamenhaj.

Wamenhaj mengatakan, praktik tersebut merugikan banyak jemaah. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan dari jemaah yang tidak menerima tanda terima resmi atau receipt dari Adahi.

"Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi," ujarnya.

Wamenhaj menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU yang terbukti terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Penertiban akan dilakukan secara administratif, termasuk pencabutan izin, serta dibawa ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia.

"Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di tanah air," tegas Wamenhaj.

Wamenhaj menyampaikan, pemerintah akan membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik. Menurutnya, tim juru bicara bersama Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan penjelasan detail, termasuk KBIHU yang diduga terlibat.

"Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat," ujarnya.

Wamenhaj juga menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji yang dinilainya telah berlangsung secara sistematis. Menurutnya, pemerintah bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen untuk membenahi tata kelola haji, meskipun langkah tersebut menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari jemaah.

"Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah telanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas," kata Dahnil.

Dahnil menyayangkan dugaan penipuan tersebut justru dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih. Ia menilai, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk beribadah.

"Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat," ujarnya.

Dahnil menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pelindungan jemaah haji dari berbagai praktikpenipuan, baik dalam layanan ibadah maupun kewajiban pembayaran dam. Ia mengimbau jemaah agar selalu mengikuti arahan resmi petugas dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan layanan di luar prosedur resmi.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan, sekaligus memperkuat pengawasan agar seluruh jemaah mendapatkan layanan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan ekosistem pembayaran digital terintegrasi pada ajang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, guna mendukung kenyamanan pengunjung sekaligus memperluas adopsi transaksi non-tunai dalam penyelenggaraan event olahraga berskala internasional.

Sepanjang turnamen yang berlangsung pada 2–7 Juni 2026 tersebut, pengunjung dapat melakukan berbagai transaksi menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan QRIS wondr by BNI di area ticket box, booth merchandise, hingga tenant kuliner yang beroperasi di kawasan pertandingan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran solusi pembayaran digital tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan transaksi yang mudah, aman, dan andal sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin mengadopsi gaya hidup digital.

"Sembari menyaksikan pertandingan para atlet bulu tangkis kelas dunia, pengunjung dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih praktis dan nyaman. BNI menghadirkan berbagai kanal pembayaran digital yang dapat digunakan secara mudah oleh pengunjung maupun tenant selama Indonesia Open berlangsung," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

BNI mencatat lebih dari 50 tenant kuliner dan usaha pendukung berpartisipasi dalam penyelenggaraan Indonesia Open 2026. Melalui dukungan EDC dan QRIS wondr by BNI, transaksi dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa ketergantungan pada uang tunai.

Menurut Okki, implementasi sistem pembayaran digital dalam ajang olahraga internasional tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengunjung, tetapi juga mendukung perluasan ekosistem transaksi non tunai di berbagai sektor ekonomi.

"Sebagai mitra strategis PBSI, BNI berkomitmen mendukung kemajuan bulu tangkis Indonesia secara menyeluruh. Selain mendukung pembinaan atlet dan penyelenggaraan turnamen, kami juga ingin memastikan para pengunjung memperoleh pengalaman yang lebih nyaman melalui layanan transaksi digital yang aman, cepat, dan praktis," katanya.

Dukungan BNI terhadap Indonesia Open merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang perseroan dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Selain mendukung pembinaan atlet dan pengembangan prestasi, BNI juga berperan dalam menghadirkan infrastruktur layanan keuangan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen internasional.

Momentum Indonesia Open 2026 juga dimanfaatkan BNI untuk memperluas adopsi layanan digital. Melalui aplikasi wondr by BNI, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perbankan secara digital, termasuk pembukaan rekening dan transaksi harian yang lebih fleksibel. Perseroan juga tengah menjalankan program Rejeki wondr BNI 2026 sebagai bagian dari strategi peningkatan engagement nasabah.

Kehadiran ekosistem pembayaran digital tersebut sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang beroperasi di area pertandingan, mulai dari tenant kuliner hingga penjual merchandise resmi, melalui proses transaksi yang lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.

BNI menilai digitalisasi pembayaran pada berbagai kegiatan masyarakat, termasuk event olahraga, menjadi bagian penting dalam memperkuat inklusi keuangan dan mendorong transformasi ekonomi digital nasional.

Melalui pengembangan layanan digital yang berkelanjutan, BNI berharap dapat terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya pengalaman yang lebih terintegrasi dalam berbagai aktivitas, termasuk pada ajang olahraga kelas dunia seperti Indonesia Open 2026. (*)