Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia yang menembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah sekaligus membuktikan Indonesia bisa swasembada pangan lebih cepat.

Rajiv dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuktikan bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.

"Presiden Prabowo kasih target empat tahun tahun swasembada beras, tetapi Menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa," ujarnya.

Lebih lanjut Rajiv mencatat produksi beras per bulan mencapai 5,7 juta ton sehingga kondisi pangan Indonesia bisa dikatakan aman hingga sembilan bulan ke depan.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari ke depan. Bahkan setiap bulan produksi beras kita mencapai 5,7 juta ton," ungkap Rajiv.

Ia melihat selama ini Kementan sangat progresif dengan sejumlah program strategisnya, seperti swasembada jagung dan gula, peningkatan produksi kopi serta kakao.

Selain itu, kata dia, program prioritas seperti ekstensifikasi sawah, optimalisasi lahan, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk hingga hilirisasi perkebunan/peternakan sudah dirasakan hasilnya saat ini.

Kendati demikian, Rajiv mengingatkan agar Mentan tidak lengah, karena di 2026 ini ancaman El Nino Godzilla bisa merusak seluruh target kementeriannya apabila tidak dihadapi dengan serius.

"Semua prestasi pastinya akan diuji dengan kondisi yang selalu berubah. Tahun ini Kementan harus siap dan tidak lengah menghadapi El Nino Godzilla berupa kemarau panjang juga lebih kering yang mengancam produksi pertanian kita," ucap Rajiv.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta pemerintah memperbanyak program pasar murah untuk menekan kenaikan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Rajiv menilai ketersediaan pangan nasional, khususnya sembilan komoditas strategis, masih dalam kondisi aman hingga periode setelah Lebaran. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai potensi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

“Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional sampai Minggu (15/3) pagi, harga daging sapi kualitas I di tingkat pedagang eceran nasional melebihi HAP dan mencapai Rp146.600 per kilogram,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, harga acuan penjualan (HAP) daging sapi segar atau chilled di tingkat konsumen ditetapkan Rp130.000 per kilogram untuk paha depan dan Rp140.000 per kilogram untuk paha belakang.

Menurut Rajiv, harga yang melampaui batas acuan tersebut perlu segera direspons karena dapat mengindikasikan adanya peningkatan permintaan, kendala distribusi, disparitas pasokan antardaerah, atau margin perdagangan yang terlalu tinggi.

“Lonjakan harga daging yang melewati acuan Rp130.000–Rp140.000 per kilogram tersebut harus dibaca sebagai sinyal adanya kenaikan demand (permintaan) persoalan distribusi, disparitas pasokan antardaerah, atau margin perdagangan yang berlebihan,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah tidak boleh menganggap kenaikan harga tersebut sebagai kondisi yang wajar, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika konsumsi masyarakat meningkat.

“Saya mendorong gerakan pasar murah diperbanyak, karena ini menjadi salah satu solusi cepat untuk mengendalikan harga-harga yang beranjak naik menjelang Lebaran,” tegasnya.

Rajiv juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional karena pemerintah telah memiliki cadangan yang cukup.

“Masyarakat jangan khawatir, sejauh ini cadangan pangan kita cukup berlimpah. Bahkan saat ini neraca pangan sembilan komoditas strategis kita hingga April 2026 dalam kondisi surplus,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan setelah Lebaran agar masyarakat tidak menghadapi beban harga yang lebih tinggi di pasar.

Rajiv menambahkan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar stabilitas pasokan dan harga tidak hanya terlihat dalam neraca nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat di pasar-pasar tradisional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus Partai Nasdem, Rajiv sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kapasitas Rajiv diperiksa sebagai pihak swasta, bukan politikus Nasdem.

"Hari ini Senin (27/10), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Rajiv, swasta," jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Materi pemeriksaan belum dapat disampaikan oleh Budi hingga saksi menjalani periksa.

Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," jelasnya, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.