Bisnis, JAKARTA — Klaim surplus beras dan target swasembada pangan pada 2026 menghadapi tekanan serius dari lonjakan biaya energi dan ketidakefisienan rantai pasok, yang membuat harga beras tetap bergejolak di tengah produksi yang melimpah.

Pemerintah menyatakan optimisme tinggi terhadap ketahanan pangan nasional, seiring proyeksi surplus sejumlah komoditas strategis.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian memaparkan bahwa hingga Juni 2026, Indonesia diperkirakan swasembada delapan komoditas, termasuk beras dengan surplus 15.893 ton serta jagung 4.757 ton, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor seperti daging dan telur ayam.

Dia menegaskan kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan produksi dan cadangan pangan nasional.

Namun, stabilitas harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya mengikuti capaian tersebut. Fluktuasi harga beras masih terjadi, menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Untuk meredam gejolak, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan hingga penyaluran beras SPHP sebesar 828.000 ton dengan anggaran Rp4,97 triliun. Program bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah juga diperluas.

Langkah ini diperkuat dengan fasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke daerah defisit serta pemantauan harga oleh lebih dari 1.000 enumerator di seluruh Indonesia.

Namun, di tingkat lapangan, tantangan utama justru terletak pada ketidaksinkronan kebijakan dengan kebutuhan petani. Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai bantuan pemerintah sering kali belum sesuai dengan kondisi spesifik wilayah, terutama di tengah anomali iklim.

“Seringkali kebijakan pusat seperti alsintan atau benih belum sepenuhnya klik dengan kebutuhan spesifik lahan di daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyoroti fenomena harga beras yang tetap tinggi meski produksi mencukupi. Panjangnya rantai distribusi serta tingginya harga gabah di tingkat petani menjadi faktor utama yang mendorong harga di hilir.

Kenaikan Harga BBM

Kondisi harga beras yang masih fluktuatif di tengah surplus pasokan semakin diperparah oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi.

Menurut Kusnan, banyak alat mesin pertanian modern bergantung pada BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan harga energi otomatis meningkatkan biaya sewa alat mesin pertanian (alsintan) dan operasional petani. Kenaikan biaya ini berisiko menggerus margin petani meski harga gabah sedang tinggi.

“Kenaikan harga jual gabah saat ini seringkali habis untuk menutupi kenaikan biaya input,” ujarnya.

Namun, Sam menegaskan bahwa pemerintah menyatakan telah menyiapkan skema BBM bersubsidi untuk sektor pertanian guna meredam dampak tersebut. Sam Herodian menegaskan bahwa mayoritas petani menggunakan BBM subsidi, sehingga tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga.

“Para petani itu umumnya menggunakan bahan bakar bersubsidi, jadi seharusnya tidak mengalami kenaikan harga yang nyata dan langsung,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan biaya dinilai tetap signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebut kenaikan harga BBM memberikan efek domino terhadap harga beras.

“Kenaikan harga BBM berkontribusi langsung pada kenaikan harga beras melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi dan operasional penggilingan padi mendorong harga beras di pasar, bahkan dapat menambah hingga Rp2.000 per kilogram.

Lebih jauh, tekanan biaya energi memperlihatkan ketergantungan sektor pertanian pada bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat rantai pasok beras rentan terhadap gejolak global, termasuk gangguan logistik dan kenaikan harga energi.

Di tengah dorongan transisi energi melalui biodiesel dan alsintan listrik, implementasi di lapangan dinilai belum mampu memberikan dampak cepat bagi petani.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras tidak hanya ditentukan oleh produksi dan stok, tetapi juga kemampuan mengendalikan biaya dan memperbaiki efisiensi distribusi.

Tanpa pembenahan menyeluruh, surplus produksi berisiko tidak berbanding lurus dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menegakkan sanksi pencabutan izin kepada distributor, pedagang, maupun pengecer yang menjual beras melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut, pemerintah perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap rantai pasok sebelum menyalahkan pedagang maupun pengecer.

Pasalnya, Eliza menjelaskan sebagian pedagang terpaksa menjual beras di atas HET karena harga acuan pemerintah sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar.

“Sebetulnya salah satu alasan pedagang menjual di atas HET itu karena memang harganya sudah tidak sesuai dengan kondisi riil. Penyesuaian HET ini kanrigid, sehingga penyesuaiannya relatif lebih lambat dengan kenaikan harga riil di masyarakat,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (27/10/2025).

Menurut Eliza, pedagang justru berada dalam posisi sulit lantaran harga modal pembelian sudah berada di level yang tinggi. Alhasil, dia menuturkan, para pedagang beras melampaui HET beras untuk menjaga keuntungan agar tidak merugi.

“Jadi yang harus ditelusuri adalah berapa harga dari level produsennya dan berapa nilai di setiap rantai pasoknya, jadi harus menyeluruh ditelusuri kenapa di pedagang harganya bisa di atas HET,” terangnya.

Selain itu, Eliza juga menyoroti faktor biaya distribusi yang relatif mahal sebagai salah satu penyebab kenaikan harga di tingkat pedagang.

“Selama ini biasanya biaya distribusi relatif mahal, jadi kalau persoalannya di situ, pemerintah berarti intervensinya adalah subsidi biaya pengangkutan komoditas pangan strategis,” ujarnya.

Untuk itu, Eliza memandang, pencabutan izin usaha seharusnya menjadi langkah terakhir setelah pemerintah memastikan adanya pelanggaran di tingkat pedagang atau distributor.

“Ketika setelah ditelusuri ternyata memang para pedagang atau distributor yang memang melakukan penyimpangan, barulah izinnya dicabut. Jadi sebelum ke izinnya dicabut, ditelusuri dulu di setiap rantainya berapa mereka mengambil margin,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan akan menindak tegas pedagang maupun pengecer yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan siap mencabut izin usaha bagi pedagang yang melanggar aturan HET.

Amran menuturkan, langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Dia memastikan penegakan aturan akan dikawal oleh aparat penegak hukum.

Namun, pemerintah akan memberikan tenggat waktu selama dua pekan agar distributor, pedagang, maupun pengecer mematuhi aturan ini sebelum mengambil tindakan tegas.

“Bila dikasih peringatan tidak diindahkan, izinnya akan dicabut, dikawal oleh Dirkrimsus seluruh Indonesia atas perintah Pak Kapolri,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Adapun, kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenis beras yang mendapat subsidi pemerintah, termasuk dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta beras premium dan medium.

“Jadi semua beras, bukan SPHP saja. Semua beras, karena premium, medium, semua. Kan sudah ada HET-nya, dan ada regulasinya,” pungkasnya.