Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (2/7).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski peluang pembalikan arah tetap perlu dicermati.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati skenario alternatif yang mengindikasikan awal fase penguatan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ANTM, BIPI, BRPT, dan PGAS.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini selama belum mampu menembus level resistance 5.847.

"Selama IHSG masih berada di bawah 5.847, indeks berpotensi menguji support Fibonacci di level 5.472. Namun jika berhasil menembus 5.847, penguatan berpeluang berlanjut hingga menguji resistance 6.051," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 5.847, 6.045, 6.256, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni MBMA, MDKA, PGAS, PTBA, dan UNTR.

IHSG bertengger di level 5.695 pada perdagangan Rabu (1/7) sore. Indeks saham menguat 51,92 poin atau 0,92 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,2 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,39 miliar saham. Frekuensi perdagangan sebanyak 1,55 juta kali transaksi.

Pada penutupan kemarin, 378 saham menguat, 248 terkoreksi, dan 158 stagnan.

Catatan Redaksi:Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat...

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat," kata Maruarar atau Ara, seusai meninjau rumah subsidi di Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam.

Ara pun meminta supaya masyarakat di Jatim untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah, agar backlog kepemilikan rumah bisa tertangani.

Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5 persen hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan, untuk DP-nya, mulai dari 1 persen dari harga rumah.

"Masih banyak backlog yang belum punya rumah. Saya pikir mohon Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa mendorong karena demand-nya pasti tinggi," katanya lagi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di wilayah perkotaan, maka pemerintah menghadirkan hunian vertikal bersubsidi dalam bentuk rumah susun.

Sedangkan untuk persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kementeriannya telah menghadirkan solusi berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menilai rumah subsidi dengan skema FLPP di Lawang Park Residence sesungguhnya memiliki kualitas yang baik dari sisi konstruksi, kualitas air, hingga sistem drainase kawasan.

"Di sini (kualitas) airnya bagus, saya sudah mengecek rumahnya dan bagian dalam bagus, tembok tebal, lantainya tidak ada yang retak. Saya mengecek dengan warga juga dan tidak banjir," katanya pula.

Salah seorang warga Lawang Park Residence, Yeni menyampaikan, program FLPP terbilang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

Melalui skema FLPP, dia mampu membeli rumah dengan DP sebesar Rp1,6 juta dari harga hunian senilai Rp166 juta. Sedangkan, masa cicilan selama 20 tahun.

Spesifikasi hunian milik dia, terdiri dari dua kamar tidur, rumah tamu, kamar mandi, dan dapur.

"Setelah melihat, diproses BI checking dan langsung ACC (disetujui) terus tidak sampai dua bulan sudah akad. Setiap bulan membayar (angsuran) Rp1.072.000," ujarnya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penurunan bunga suku bunga pembiayaan PT PNM, hingga KUR Perumahan, merupakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya," kata Maruarar atau Ara di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.

Ia menyampaikan pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kuota Program BSPS menjadi 400 ribu dari 45 ribu pada 2025.

Lalu, untuk Program KUR Perumahan pemerintah tidak membebankan jaminan untuk plafon dengan nilai yang di bawah Rp100 juta dengan bunga 0,5 persen per bulan dan 6 persen per tahun.

"PNM sekarang (suku bunga) turun menjadi 8 persen. Tahun lalu Presiden Prabowo sudah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadi bayar menjadi gratis, itu bagian dari intervensi yang dihadirkan oleh negara," kata dia.

Selain itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu Menteri Ara datang bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Menteri PKP menyampaikan khusus BSPS indikator kesuksesan program itu adalah menjadikan rumah yang semula tidak layak menjadi layak huni.

Karena program ini memiliki fokus terhadap MBR, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan yang terbaik.

"Kalau kendala pasti ada saja tapi kami berjuang untuk rakyat, keuntungan dikembalikan kepada rakyat," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menambahkan bedah rumah dikuatkan dengan program lainnya.

"Program sertifikasi gratis, harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah, ini khusus untuk MBR," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moga menyebut kewajiban itu di antaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," jelas Moga dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (1/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Kemendag dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi.

Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero menekankan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik.

Hal tersebut seiring untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendag juga menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

"Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke [email protected], serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau," kata Immanuel.

PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

BUMN itu juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan dengan menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/YoY) pada Juni 2026 di Provinsi Jawa Timur berada pada level 3,36%, melampaui catatan nasional pada periode yang sama sebesar 3,34%.

Kelompok pengeluaran perawatan pribadi, transportasi, hingga makanan menjadi komponen penyumbang utama inflasi tahunan di Jatim pada periode tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim Herum Fajarwati memaparkan catatan inflasi yang dibukukan tersebut sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengalami peningkatan selama satu tahun terakhir.

"Inflasi year on year sebesar 3,36% terjadi pada Juni 2026, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,52 pada Juni 2025 menjadi 112,17 pada Juni 2026," ungkap Herum saat jumpa pers, Rabu (1/7/2026).

Ia mengungkapkan inflasi tahunan yang terjadi pada Juni 2026 tersebut secara utamanya disumbang oleh tiga kelompok pengeluaran masyarakat. Pertama, penyumbang inflasi terbesar di Jatim adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,34%, yang memberikan andil terhadap inflasi y-on-y pada Provinsi Jawa Timur sebesar 0,73%.

"Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi y-on-y, di antaranya emas perhiasan, pasta gigi, sampo, bedak, dan pembalut wanita," ucapnya.

Kedua, kelompok transportasi yang memberikan andil terhadap inflasi tahunan di Jatim sebesar 5,87%, dan memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,72%. BPS mencatat tekanan harga pada kelompok pengeluaran ini utamanya didorong oleh kenaikan angkutan udara dan bensin.

"Lalu, terdapat mobil, sepeda motor, pemeliharaan/servis, serta pelumas/oli mesin yang memberikan andil inflasi tahunan di Provinsi Jawa Timur pada Juni 2026," tuturnya.

Ketiga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 4,01%, serta memberikan andil terhadap inflasi tahunan di Jatim sebesar 1,10%.

"Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain adalah beras, minyak goreng, daging sapi, cabai, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, cabai merah, air kemasan, tahu mentah, tempe, Sigaret Kretek Tangan (SKT), wortel, jeruk, Sigaret Putih Mesin (SPM), ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan bandeng/ikan bolu, pepaya, dan udang basah," tuturnya.

Selanjutnya, inflasi bulanan Jatim pada Juni 2026 (month-to-month/MtM) tercatat sebesar 0,30%, dengan inflasi tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 0,46%, dan terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 0,01%. Kelompok pengeluaran transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Juni 2026 di Jatim dengan andil 0,31%.

Bisnis.com, MALANG — Keyakinan konsumen di Kota Malang terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga pada level optimis (indeks >100) yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2026 sebesar 123,8, meskipun sedikit termoderasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 134,5. Namun demikian, tingkat keyakinan konsumen masih berada di zona optimis selaras solidnya ekonomi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap solid, tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Juni 2026 sebesar 114,3 (dengan indeks >100).

“IKE yang tetap tumbuh solid bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan optimisme dengan nilai >100, yaitu:indeks pembelian barang tahan lama (durable goods)tercatat sebesar 120,5, indeks penghasilan saat ini sebesar 119,0, dan indeks ketersediaan lapangan kerja sebesar 103,5,” ujarnya dikutip Rabu (1/7/2026).

Ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga terpantau tetap terjaga. Hal ini tecermin dari IEK Juni 2026 tercatat sebesar 133,3 (dengan indeks >100).

Berdasarkan komponen pembentuk, IEK yang tetap menunjukkan optimisme bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan optimisme dengan nilai >100, yaitu: indeks ekspektasi penghasilan sebesar 149,5, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja sebesar 131,0, dan indeks ekspektasi kegiatan usaha sebesar 119,5.

Menurutnya, ekonomi Kota Malang pada Juni 2026 didukung oleh stabilitas harga serta berlanjutnya aktivitas ekonomi lokal (terutama dari sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata).

Optimisme ini, kata dia, sejalan dengan kinerja ekonomi nasional yang tetap solid, terindikasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026.

”Secara umum, kombinasi dari optimisme konsumen, daya beli yang tetap terjaga, serta aktivitas ekonomi riil yang menunjukkan optimisme, mengindikasikan bahwa ekonomi Kota Malang pada Juni 2026 berada dalam kondisi yang terjaga dan memiliki ketahanan yang baik di tengah dinamika eksternal,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kondisi makro ekonomi yang masih atraktif diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada triwulan I/2026 mendorong tetap terjaganya optimisme konsumen.

Pemerintah yang terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan stabilitas harga pangan, pencairan bansos dan berbagai insentif perpajakan maupun diskon tarif kereta dan pesawat di musim Lebaran menjadi bantalan untuk terus menjaga ekonomi tetap kondusif dan atraktif.

Di sisi lain, dia menegaskan, insentif kepabeanan untuk bahan baku impor seperti plastik, kimia bahan baku farmasi maupun untuk pupuk, pakan dan obat-obatan pertanian dapat menjaga optimisme perekonomian. Hal yang tak kalah penting adalah, mendorong belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih cepat dan ekspansif akan menjadi stimulus bagi perekonomian domestik.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Samuel Aset Manajemen (SAM) menyiapkan sederet strategi dalam meracik reksa dana di tengah kondisi pasar keuangan RI yang masih dibayangi volatilitas memasuki paruh kedua 2026.

Direktur dan Chief Investment Officer Samuel Aset Manajemen Gema K. Darmawan, memprediksi sejumlah faktor yang masih membayangi pasar keuangan RI di sisa 2026 antara lain ekspektasi suku bunga AS yang tinggi dan soliditas dolar AS.

Selain itu, stabilitas rupiah yang berdampak pada kinerja yield SBN dan arus dana asing, serta dinamika fiskal RI di tengah gejolak harga energi global menjadi faktor lainnya. Terhadap pasar saham RI, proses tinjauan aksesibilitas pasar oleh MSCI yang bakal diumumkan pada November 2026 menjadi faktor yang turut diperhatikan oleh pelaku pasar.

Di tengah kondisi ini, Samuel Aset Manajemen berupaya menerapkan seleksi bottom-up berbasis riset fundamental dalam pemilihan saham. Seleksi ini dilakukan dengan menekankan pada sisi kualitas dan valuasi suatu saham.

”Kami memprioritaskan emiten dengan laba yang resilien, neraca yang sehat, dan arus kas yang positif,” katanya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Melansir laman resminya, SAM memiliki sedikitnya 7 produk reksa dana saham. Salah satunya, SAM Dana Saham Nusantara Kelas A yang diisi oleh sejumlah saham di sektor komoditas, seperti AMMN, BRPT, BRMS, BUMI, DEWA, MDKA, hingga ENRG.

Sementara terhadap RDPT, upaya pengelolaan aset ini dilakukan dengan menjaga durasi secara terukur pada tenor menengah—pendek, yang menawarkan keseimbangan antara imbal hasil dan risiko pergerakkan harga surat utang ke depan.

Gema menerangkan potensi pertumbuhan dana kelolaan Samuel AM sebetulnya masih terbuka pada produk-produk yang cenderung memiliki sifat defensif, seperti Reksa Dana Pasar Uang (RDPU). Peluang kian dalamnya AUM perusahaan juga dinilai terbuka jika kondisi pasar keuangan RI membaik.

”Di sisi lain, apabila kondisi pasar saham membaik, peluang pertumbuhan AUM juga terbuka dari kinerja dan net subscription. Kami pun berencana untuk meluncurkan beberapa produk guna memenuhi kebutuhan investor yang beragam,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan memperlakukan pengemudi ojek daring (ojol) sebagai pelaku usaha mikro sehingga dapat mengakses berbagai program pemberdayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman mengatakan pengemudi ojol nantinya akan dimasukkan dalam kategori pelaku usaha mikro transportasi daring, dan berhak mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pembiayaan melalui KUR, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga program pemberdayaan lainnya.

“Dan mereka berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan pemerintah ingin memanfaatkan fleksibilitas waktu yang dimiliki pengemudi ojol untuk mendorong mereka mengembangkan usaha lain di luar layanan transportasi daring.

Dengan begitu, lanjut dia, pengemudi ojol tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa, tetapi pada saat yang sama memperoleh kesempatan untuk membangun usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Maman menilai para pengemudi ojol telah memiliki modal dasar sebagai pelaku usaha karena menjalankan pekerjaannya secara mandiri, mulai dari memiliki kendaraan sendiri hingga menanggung biaya operasional secara mandiri.

Selain akses pembiayaan, Maman mengatakan mayoritas pengemudi ojol juga berpotensi memperoleh fasilitas pembebasan pajak karena rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp500 juta per tahun.

Ia menambahkan pemerintah berharap pengemudi ojol tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan transportasi daring, tetapi juga mampu mengembangkan usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan.

Lebih lanjut, Maman mengatakan pemerintah akan mendorong seluruh pengemudi ojol menjadi bagian dari kelompok pelaku usaha mikro. Proses tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol.

"Secara otomatis mereka akan menjadi pengusaha mikro. Dan memang sebagian besar dari teman-teman asosiasi ojol juga mengharapkannya ke arah sana," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan persyaratan administratif, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak akan menjadi fokus pada tahap awal implementasi kebijakan.

"Yang terpenting proses transisi ini berjalan dulu. Nanti pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak aplikator, dengan pihak asosiasi ojol untuk mengatur dan menyiapkan semua sebaik mungkin," katanya.

Maman menambahkan pemerintah akan menyusun mekanisme teknis bersama perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi agar implementasi kebijakan berjalan lancar tanpa mengganggu ekosistem transportasi daring.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi telah mendorong inflasi kelompok transportasi menjadi sebesar 2,29 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juni 2026, dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebanyak dua kali sepanjang Juni 2026, telah memberikan pengaruh terhadap indikator harga pada Juni 2026.

“Kita tahu bersama pada tanggal 1 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax Turbo, tapi juga penurunan harga pada Dexlite dan Pertamina Dex. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax,” ujar Ateng dalam Jumpa Pers Berita Resmi Statistik (BRS) di Jakarta, Selasa.

Pada 1 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga BMM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo (RON 98) mayoritas naik Rp850 atau 4 persen, Dexlite (CN 51) mayoritas turun Rp3.100 atau 12 persen, dan Pertamina Dex (CN 53) mayoritas turun Rp3.150 atau turun 11 persen.

Kemudian, pada 10 Juni 2026, dilakukan penyesuaian harga Pertamax (RON 92) mayoritas naik 4.050 atau naik 32 persen.

Selain komoditas bensin yang memberikan andil 0,21 persen terhadap inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026, terdapat juga komoditas tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05 persen dan 0,01 persen.

“Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi, sementara kenaikan untuk tarif angkutan udara terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring adanya periode libur sekolah pada bulan Juni,” jelas Ateng.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,89 dari sebelumnya yang sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Selain kelompok transportasi, kelompok pengeluaran selanjutnya yang mendorong inflasi bulanan yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok tersebut, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026, dengan andil inflasi tertinggi disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen,

Kemudian, disumbangkan oleh komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen. Kemudian, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 2,76 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan diikuti komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, yaitu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen (year on year/yoy), dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik serta memastikan pemenuhan hak konsumen yang terdampak tetap terlindungi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan Kemendag juga memfokuskan pada penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penyebab gangguan, proses pemulihan, serta mekanisme perlindungan konsumen yang berlaku.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," kata Moga dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero mengatakan Kemendag akan memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit.

Pihak PLN memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak.

Berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

PLN juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menghubungi pusat panggilan PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin menjadi pendorong utama inflasi bulanan Juni 2026 yang tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa tingkat inflasi kelompok transportasi tersebut tercatat sebesar 2,29 persen (month to month/mtm) dengan andil sebesar 0,28 persen pada Juni 2026.

“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin. Bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,21 persen. Selanjutnya, tarif angkutan udara memberikan andil inflasi 0,05 persen, sedangkan pelumas/oli mesin menyumbang 0,01 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pendorong inflasi bulanan Juni 2026 selanjutnya yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok ini, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil peredam inflasi alias mengalami deflasi.

Komoditas tersebut, di antaranya adalah daging ayam ras yang tercatat deflasi sebesar 0,06 persen, telur ayam ras deflasi sebesar 0,02 persen, serta sawi hijau dan ketimun masing-masing deflasi sebesar 0,01 persen.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,89 dari sebelumnya yang sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026.

Adapun, andil inflasi tertinggi berturut-turut disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen, lalu, komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen.

Kemudian, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 2,76 persen.

Kemudian, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, yaitu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen (year on year/yoy)., dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026